kab/kota: Guntur

Video Skandal Milik Hasto dan Bahaya Intrik Kekuasaan ala “Game of Thrones”
Belajar ilmu Politik sejak tahun 2003 di UIN Jakarta. Menjadi jurnalis dan peneliti sejak tahun 2013.
PERNYATAAN
juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, bahwa Hasto Kristiyanto memiliki informasi dan video skandal petinggi negara dengan daya ledak tinggi, patut menjadi perhatian kita semua.
Dalam pernyataan tersebut, Guntur menyebut bahwa informasi dan video milik Hasto berisi tindakan para petinggi negara dalam menyalahgunakan kekuasaan, melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
Seperti diberitakan
Kompas.com
, Jumat (27/12/2024), Guntur menegaskan bahwa informasi dan video itu akan diungkap ke publik.
“Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” kata Guntur.
Pernyataan Guntur yang dilontarkan di saat Hasto baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelas merupakan alat tawar-menawar dan senjata politik dalam permainan kekuasaan.
Taktik ini menyerupai intrik politik dalam serial
Game of Thrones,
di mana setiap langkah politik dipenuhi oleh pengkhianatan, manipulasi, dan permainan kekuasaan.
Dalam
Game of Thrones
, kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui perang dan taktik militer, tetapi juga penguasaan informasi, manipulasi aliansi, dan penggunaan kelemahan lawan sebagai senjata.
Hal ini menciptakan dinamika politik yang selalu dipenuhi oleh ketegangan, di mana hukum takluk di bawah permainan kekuasaan.
Sebagai petinggi partai politik yang berkuasa selama 10 tahun terakhir, Hasto tentu tahu persis bahwa penegakan hukum di Indonesia bergantung pada selera kekuasaan.
Karena itu, ketika ia ditetapkan sebagai tersangka, narasi utama yang dimainkan adalah adanya kriminalisasi terhadap dirinya.
Dalam konteks ini, penegakan hukum bisa digambarkan dalam adagium Romawi, “Quod principi placuit legis habet vigorem”—”Apa yang menyenangkan sang pangeran (raja) memiliki kekuatan hukum”.
Hukum bukan lagi alat untuk melayani keadilan, tetapi menjadi senjata untuk menyenangkan atau melindungi kepentingan penguasa.
Dampaknya, institusi hukum tidak punya independensi. Ia bertransformasi menjadi legitimator yang membuat keputusan untuk “menyenangkan” penguasa.
Ini terlihat, misalnya, dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 dan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah yang memberi jalan bagi Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditentukan oleh siapa yang memegang kendali atas kekuasaan.
Dalam
Game of Thrones
, informasi rahasia punya kekuatan besar dalam memengaruhi kekuasaan.
Penggunaan informasi sebagai senjata politik, misalnya, sangat lekat dalam karakter Petyr Baelish (Littlefinger) atau Varys.
Mereka tidak memegang kekuasaan formal, tetapi penguasaan atas rahasia para penguasa menjadikan mereka pemain penting dalam politik Westeros.
Hasto Kristiyanto, dengan informasi dan video skandal yang disebut-sebut dimilikinya, tampaknya berniat memainkan peran serupa.
Dengan memegang kunci informasi, ia bisa melakukan tawar menawar atas kasus hukum yang sedang menjeratnya.
Intrik politik ini semakin memperlihatkan bahwa di balik layar kekuasaan, ada permainan yang tidak terlihat oleh publik.
Informasi menjadi alat utama dalam permainan ini, baik untuk melindungi diri maupun untuk menjatuhkan lawan.
Sama seperti dalam
Game of Thrones
, di mana rahasia dan skandal menjadi alasan utama pengkhianatan atau pembentukan aliansi, informasi rahasia kini tampak menjadi mata uang politik yang sangat berharga.
Permainan ini, pada gilirannya akan membuat Indonesia mengalami transisi dari negara hukum (
rechtstaat
) ke negara kekuasaan (
machtstaat
).
Dalam negara kekuasaan, hukum kehilangan esensinya sebagai penjaga keadilan, berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.
Ini adalah fenomena yang berbahaya karena tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik jangka panjang.
Dalam konteks ini, serial
Game of Thrones
juga memberikan pelajaran penting. Ketika kekuasaan hanya diperebutkan tanpa aturan jelas dan kepercayaan dihancurkan, yang tersisa adalah kekacauan.
Negara tanpa fondasi hukum yang kuat berisiko runtuh ke dalam konflik internal berkepanjangan, seperti yang digambarkan dalam perpecahan di Westeros.
Jika Indonesia ingin keluar dari siklus intrik politik ini, diperlukan upaya kolektif untuk menata ulang visi hukum dan kekuasaan.
Hukum harus dikembalikan pada fungsinya sebagai penjaga keadilan, bukan alat tawar-menawar politik.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah politik.
Sebagaimana dalam
Game of Thrones
, kekuasaan tanpa legitimasi hanya akan berujung pada kehancuran.
Indonesia membutuhkan visi politik yang berfokus pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elite.
Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa intrik politik tidak lagi menjadi panggung utama, melainkan kebijakan yang berpihak pada rakyat menjadi prioritas.
Game of Thrones
mengajarkan bahwa kekuasaan adalah permainan yang berbahaya jika dimainkan tanpa prinsip.
Di Indonesia, kita melihat bayangan Westeros dalam dinamika politik yang penuh dengan intrik dan manipulasi.
Namun, kita masih memiliki pilihan untuk keluar dari siklus ini. Hasto dan video-videonya hanyalah salah satu episode dalam serial panjang politik Indonesia.
Bagaimana akhir dari cerita ini bergantung pada kita semua: apakah kita akan membiarkan intrik terus berkuasa, atau kita akan menata ulang fondasi hukum dan politik demi masa depan yang lebih baik.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.