kab/kota: Guntur

  • Megawati Tidak Akan Lepas Tangan Terhadap Kasus Hasto

    Megawati Tidak Akan Lepas Tangan Terhadap Kasus Hasto

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tidak akan lepas tangan, apalagi cuci tangan terhadap kasus kriminalisasi Hasto Kristiyanto,” kata Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, Minggu (19/1/2025).

    Megawati membandingkan kasusnya saat diperiksa beberapa kali oleh pihak kepolisian pada saat Orde Baru. Megawati pun memberikan dukungan kepada Hasto agar tidak takut.

    “Bahkan beliau membandingkan dengan kasusnya saat pernah diperiksa tiga kali oleh kepolisian pada era Orde Baru. Ibu Megawati juga memberikan dukungan dan menyemangati Hasto Kristiyanto untuk menghadapi kasus ini, jangan pernah takut, karena menurut beliau ketakutan adalah ilusi,” kata Guntur.

    Guntur juga menekankan Megawati memberikan perhatian yang penuh pada kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto. Hal itu, disampaikan secara berulang kali oleh Megawati dalam beberapa pidato di depan publik.

    Pertama, pada 5 Juli 2024 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Megawati memberikan semangat pada Hasto Kristiyanto yang memenuhi panggilan KPK, dan menegaskan agar tidak takut menghadapi penyidik KPK AKBP Rossa serta mengkritik cara-cara sewenang-wenang penyidik KPK terhadap Kusnadi yang membohongi, mengintimidasi dan merampas barang milik partai.

    “Kedua, pada tanggal 30 Juli 2024 saat menghadiri Mukernas Partai Perindo di Jakarta. Ibu Megawati kembali menyebut nama Hasto Kristiyanto dan penyidik KPK, AKBP Rossa serta menilai orang-orang di lingkaran kekuasaan (masih Jokowi saat itu) menargetkan kader-kadernya, termasuk Hasto Kristiyanto. Ibu Megawati meminta kepada Sekjen PDI Perjuangan agar tidak takut dengan proses hukum yang dihadapinya,” kata Guntur.

    Pidato lainnya pada 12 Desember 2024 saat peluncuran dan diskusi buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” karya Todung Mulya Lubis. Pada saat itu, Megawati menyatakan akan mendatangi KPK bila Hasto Kristiyanto ditangkap.

    Lalu pada 10 Januari 2025 saat Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke-52, lanjut Guntur, Megawati menilai KPK seperti tidak punya kerjaan lain kecuali mengubrek-ubrek Hasto Kristiyanto.

    ”Pernyataan Ibu Megawati Soekarnoputri tersebut menunjukkan perhatiannya pada kasus kriminalisasi pada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang saat ini dijadikan tersangka oleh KPK berdasarkan seperti yang disampaikan Ketua KPK 24 Desember 2024 Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan bukan sebagai pribadi,” ungkapnya.

    (cip)

  • Lomba foto `Bogor Street Festival Cap Go Meh` 2025 dibuka

    Lomba foto `Bogor Street Festival Cap Go Meh` 2025 dibuka

    Humas Panpel CGM-BSF 2025, Ben Mbo\’oh (kiri), Anggota Dewan Pengawas Pewarta Foto Indonesia (PFI), Hermanus Prihatna (dua dari kiri) dan anggota panpel, melakukan diskusi lanjutan dalam \”coffee morning\” di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025). (ANTARA/HO-Humas BSF-CGM)

    Lomba foto `Bogor Street Festival Cap Go Meh` 2025 dibuka
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Ajang pergelaran pariwisata tahunan, yang pada penyelenggaraan tahun 2025 menggagas lomba foto perdana “Bogor Street Festival Cap Go Meh” (BSF CGM) resmi dibuka. Humas Panpel CGM-BSF 2025 Ben Mbo’oh dalam keterangannya di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, menyebutkan panitia pelaksana (panpel) telah menyiapkan total hadiah senilai Rp10 juta untuk pemenang, yakni tiga pemenang utama dan tujuh nominator terpilih.

    Ia menjelaskan pihaknya dalam diskusi lanjutan melalui “coffee morning” yang dihadiri jurnalis foto senior Hermanus Prihatna, yang pernah menjabat Kepala Divisi Pemberitaan Foto Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dan panpel lainnya, memutuskan sejumlah syarat dan kriteria bagi calon peserta yang berminat untuk mengikuti ajang itu.

    Ben Mbo’oh menambahkan bahwa masyarakat luas, khususnya di wilayah Bogor Raya atau siapapun yang tertarik bisa mengikuti lomba dengan menyertakan karya-karya foto terbaiknya.

    “Ini adalah ajang perdana lomba foto dalam CGM-BSF, harapannya ke depan akan terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru setelah nanti dilakukan evaluasi,” katanya.

    Sebelumnya, diskusi perdana telah dilakukan pada Kamis (9/1),  yang dihadiri langsung penggagas pawai budaya Cap Go Meh, yakni budayawan sekaligus tokoh masyarakat Tionghoa Bogor, Guntur Santoso, Hermanus Prihatna dan Dandim) 0606 Kota Bogor, Letkol (Inf) Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han).

    Beberapa ketentuan yang diputuskan itu dalam lomba foto “Road to CapGoMeh – Bogor Street Festival 2025” itu sebagai berikut:

    1. Peserta merupakan warga negara Indonesia (WNI).
    2. Foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah foto eksplorasi “Ekosistem Surya Kencana”, yakni objek-objek apapun yang berada di sepanjang Jalan Surya Kencana hingga Jalan Siliwangi dan sekitarnya, di Kota Bogor.
    3. Objek foto antara lain yang menggambarkan seni-budaya, UMKM, bangunan-bangunan bernilai budaya yang ada di sepanjang jalan Surya Kencana, di Kota Bogor dengan tema “Ekosistem Surya Kencana Bogor”.
    4. Foto yang diikutsertakan tidak mengandung unsur SARA, tidak melanggar norma kesusilaan, tidak mengandung unsur pornografi dan kekerasan, serta tidak mengandung merek komersial, maupun melanggar undang-undang yang berlaku.
    5. Foto berwarna (full colour) tanpa “watermark” atau simbol tertentu pada foto.
    6. Foto diperkenankan menggunakan kamera DSLR, kamera saku atau “smartphone” resolusi tinggi dan tidak diperkenankan menggunakan “drone”.
    7. Editing foto hanya sebatas edit minor, antara lain: crop, brightness, contrast.
    8. Foto dibuat pada periode 20 Januari 2025 sampai 7 Februari 2025.
    9. Foto dikirimkan melalui tautan https://bit.ly/LF_CGM2025 paling lambat tanggal 7 Februari 2025, pukul 23.59 WIB dengan melampirkan:
    a. Identitas yang meliputi: nama, alamat domisili, email, dan nomor ponsel/handphone
    b. Mencantumkan judul foto dan narasi singkat (caption) pada kolom yang telah disediakan.
    10. Pemenang diumumkan pada 11 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB
    11. Tiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 karya foto.
    12. File yang dikirimkan/diunggah maksimal 10Mb/file.
    13. Foto tidak sedang diikutsertakan dan/atau tidak pernah menjadi pemenang pada lomba apapun. Foto juga tidak pernah digunakan sebagai materi publikasi komersial.
    14. Peserta wajib mengikuti (follow) akun instagram: @cgmbogor_fest
    15. Semua foto yang disertakan dalam lomba, wajib diunggah di akun instagram peserta — di feed bukan IG stories — dengan tag ke akun @cgmbogor_fest dan 
    menggunakan tagar #LF_RoadtoCGM2025 #CGMBogorStreetFestival2025.
    16. Foto yang dikirim original, tidak rekayasa, tidak duplikatif, tidak replikatif, dan tidak reproduksi. Nominasi pemenang akan dihubungi panitia untuk mengirimkan foto asli dan surat pernyataan keaslian foto.
    17. Panitia berhak menggugurkan karya foto serta membatalkan dan mengganti pemenang apabila diketahui tidak sesuai dengan kriteria lomba.
    18. Panitia berhak menggunakan/mempublikasikan foto yang masuk ke panitia untuk kepentingan nonkomersial Panitia Pelaksana. Panitia pelaksana dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga apabila foto diperlukan untuk keperluan tersebut.
    19. Keputusan Panitia lomba tidak dapat diganggu gugat.
    20. Hadiah pemenang sebagai berikut:
    • Pemenang I  : Sertifikat dan Dana Pembinaan  Rp3.000.000
    • Pemenang II : Sertifikat dan Dana Pembinaan  Rp2.000.000 
    • Pemenang III : Sertifikat dan Dana Pembinaan Rp1.000.000 
    • 7 Nominasi Terbaik : @ Rp.500.000 

    Untuk Dewan Juri:
    • Hermanus Prihatna (Anggota Dewan Pengawas Pewarta Foto Indonesia/PFI)
    • Tagar Siagian (Pengajar Sekolah Jurnalisme Indonesia)
    • Andi Muh Ridwan (Ketua PFI Bogor)
    21. Lomba ini tidak dipungut biaya.
    Untuk pertanyaan seputar lomba dapat dikirimkan melalui email: bogorcapgomeh@gmail.com atau WA: 0881081506062.

     

    Sumber : Antara

  • Deddy Corbuzier Marah-marah ke Siswa Keluhkan MBG Tak Enak, Guntur Romli Dorong KPAI Bertindak

    Deddy Corbuzier Marah-marah ke Siswa Keluhkan MBG Tak Enak, Guntur Romli Dorong KPAI Bertindak

    GELORA.CO – Kritik Deddy Corbuzier (DC) dengan nada marah-marah seorang anak sekolah yang terang-terangan mengeluhkan rasa ayam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak enak menjadi perhatian banyak masyarakat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Mohamad Guntur Romli pun buka suara.

    Guntur Romli pun mengkritik Deddy Corbuzier. “Menurut saya tidak layak konten DC seperti itu, sebagai reaksi pada pengakuan jujur dan lugu seorang anak-anak. Dengan membentak, pakai istilah PEA, tabok, dan lain-lain itu kekerasan verbal,” kata Guntur Romli kepada SindoNews, Sabtu (18/1/2025).

    Menurut dia, reaksi pada anak-anak tidak bisa seperti itu. “Kita mendukung MBG, apabila ada persoalan di pelaksanaan di lapangan maka perlu direspons secara bijak. Cara DC itu hanya merugikan citra pemerintahan Prabowo yang sudah bersusah payah menyukseskan program MBG,” tuturnya.

    Guntur Romli pun mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertindak merespons tindakan Deddy Corbuzier tersebut. “Saya mendorong KPAI untuk bertindak, karena konten DC itu untuk publik dan dia sering disebut public figure, apa layak dia membuat konten seperti itu? Apalagi bercerita menabok anaknya,” kata dia.

    “Selain intimidasi dan kekerasan verbal pada anak yang mengeluh makanan MBG tidak enak, konten DC juga tidak mendidik karena mengaku menabok anaknya,” pungkasnya.

  • PDI-P Bantah Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Bahas Kasus Hasto
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Januari 2025

    PDI-P Bantah Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Bahas Kasus Hasto Nasional 18 Januari 2025

    PDI-P Bantah Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Bahas Kasus Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara DPP PDI-P Guntur Romli membantah, rencana pertemuan
    Megawati Soekarnoputri
    dengan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    akan membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Hasto Kristiyanto.
    “Tidak berhubungan sama sekali (dengan kasus Hasto), rencana pertemuan ini kan sejak Pak Prabowo sebelum dilantik, tapi tertunda,” kata Guntur saat dihubungi, Sabtu (18/1/2025).
    Pertemuan kedua tokoh bangsa ini dinilai sangat penting dan strategis bagi kerja sama PDI-P dan Partai Gerindra.
    Sejumlah kader PDI-P terus melakukan komunikasi terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.
    “Komunikasi terus dilakukan terkait rencana pertemuan, senior-senior dari PDI Perjuangan yang membuka komunikasi seperti Mbak Puan Maharani, Pak Olly Dondokambe, Mas Pramono Anung, dan Mas Ahmad Basarah,” ujarnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
    Hasto mengatakan, Megawati akan mengatur sendiri pertemuan tersebut dengan Prabowo.
    “Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut,” kata Hasto di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (18/1/2025).
    Hasto mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas hal penting dan strategis.
    Ia menyatakan, kedua tokoh memiliki akar ideologis yang sejalan dan rekam jejak kebersamaan yang cukup panjang.
    “Karena jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin,” ujar dia.
    Terkait pertemuan tersebut menjadi pintu masuk PDIP bergabung dalam pemerintahan, Hasto menyinggung pidato Megawati pada HUT ke-52 PDIP yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pelurusan sejarah Proklamator Soekarno.
    Hasto mengatakan, hal tersebut adalah momentum rekonsiliasi nasional sebagai suatu bangsa, untuk saling bekerja sama di dalam posisi politik masing-masing.
    “Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sita 6 Unit Apartemen Senilai Rp 20 Miliar Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Januari 2025

    KPK Sita 6 Unit Apartemen Senilai Rp 20 Miliar Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen Nasional 18 Januari 2025

    KPK Sita 6 Unit Apartemen Senilai Rp 20 Miliar Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menyita 6 unit apartemen di Tangerang Selatan senilai kurang lebih Rp 20 miliar terkait kasus
    investasi fiktif

    PT Taspen
    (Persero) tahun anggaran 2019.
    Keenam apartemen itu dimiliki oleh Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen (Persero)
    Antonius NS Kosasih
    (ANSK).
    “Pada minggu ini, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 6 unit apartemen yang berlokasi di Tangerang Selatan senilai kurang lebih Rp 20 miliar. 6 unit apartemen tersebut diduga milik tersangka ANK dan diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang kami tangani,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).
    Tessa mengatakan, KPK juga menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing senilai Rp 100 juta serta dokumen atau surat-surat, dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan kasus investasi.
    Ia mengatakan, uang tunai, dokumen, dan barang elektronik itu disita dalam penggeledahan di empat tempat yaitu dua rumah, satu apartemen, dan satu bangunan kantor.
    “Pada tanggal 16 dan 17 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan di sekitar Jabodetabek pada 4 lokasi yaitu 2 rumah, 1 apartemen, dan 1 bangunan kantor,” ujarnya.
    Tessa mengatakan, KPK mengapresiasi pihak-pihak yang memiliki iktikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap perkara ini. “Dan tentu saja ini akan dipertimbangkan secara saksama oleh KPK. Sebaliknya, bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif, tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menahan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) pada Rabu (8/1/2025).
    Antonius NS Kosasih (ANSK) adalah tersangka dalam kasus korupsi investasi fiktif oleh PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.
    “KPK melakukan penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8-27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
    Asep mengatakan, dalam penempatan dana investasi sebesar Rp 1 triliun dengan tersangka lainnya, Antonius diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 200 miliar. “ANSK diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp 200 miliar,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rangkaian HUT Ke-52, PDIP Gelar Wayang Lakon ‘Lahirnya Wisanggeni’ di Sekolah Partai Lenteng Agung – Halaman all

    Rangkaian HUT Ke-52, PDIP Gelar Wayang Lakon ‘Lahirnya Wisanggeni’ di Sekolah Partai Lenteng Agung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangkaian peringatan HUT ke-52 Partai, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar pertunjukan wayangan ‘Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025) malam.

    Pertunjukan wayang yang rutin digelar DPP PDIP, kali ini menampilkan Lakon: Lahirnya Wisanggeni.

    Adapun yang bertindak sebagai Dalang yakni Ki Amar Pradopo Warseno Slank dan Ki Sri Susilo Thengkleng.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto tampak didampingi Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wabendum PDIP Yuke Yurike, dan politikus PDIP Muhammad Guntur Romli saat hadir ke acara wayang tersebut.

    Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri turut menyaksikan pertunjukan wayang melalui daring.

    Tak hanya pengurus partai, ratusan masyarakat sekitar Sekolah Partai Lenteng Agung turut hadir dalam gelaran wayang tersebut. Mereka begitu antusias untuk menyaksikan gelaran wayang tersebut.

    Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lantunan doa juga dipanjatkan sebelum acara wayangan ini dimulai.

    Dalam sambutan pembuka, Hasto mengungkap pesan Megawati yang mengulas pentingnya makna tema HUT PDIP, Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam.

    “Suatu pesan yang mulia, yang mengandung suatu pelajaran yang sangat penting bahwa berpolitik adalah memperjuangkan peradaban Indonesia agar berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Hasto.

    Politisi asal Yogyakarta itu menyatakan upaya berpolitik memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian seperti dilakukan PDI Perjuangan, seringkali dihadapkan ujian dan gemblengan.

    “Gemblengan-gemblengan tersebut tidak membuat kita surut, justru membuat PDI Perjuangan semakin kokoh dan tegak berdiri,” ujar Hasto..

    Dia melanjutkan Megawati dalam pesannya mengingatkan bahwa PDI Perjuangan pada tahun ini juga bakal melalui banyak tantangan yang disebut Vivere pericoloso.

    “Beliau mengingatkan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun vivere pericoloso, tahun menghadapi berbagai bahaya, tahun menghadapi berbagai rintangan,” ujarnya.

    Namun, kata Hasto, PDIP tetap merasa yakin bisa melalui vivere pericoloso dengan membentuk kesatupaduan bersama rakyat.

    “Percayalah, dengan kesatupaduan dengan rakyat, kita mampu menghadapi vivere pericoloso, tahun menyerempet-nyerempet bahaya ini. Kita hadapi dengan keteguan di dalam ideologi, di dalam konstitusi, di dalam menjaga demokrasi, di dalam menegakkan sistem hukum yang berkeadilan dan sistem meritokrasi dan itulah sejarah-jarah sekalian,” ungkapnya.

    Sebab, kata Hasto, PDI Perjuangan menjadi partai yang pernah melewati ujian seperti pernah terjadi pada Kudatuli, 27 Juli 1996.

    “Kita adalah partai yang berwatak banteng Kita bukan partai yang mudah diinjak-injak,” jelas dia.

    Lakon ‘Wisanggeni Lahir’ Gambarkan PDIP

    Hasto juga menekankan bahwa ada teladan dan pelajaran yang bisa direfleksikan dari dua tokoh dalam lakon itu, yakni dari Wisanggeni dan Batara Narada, yang kontekstual dengan kondisi saat ini.

    “Cerita Lahirnya Wisanggeni; Wisanggeni itu artinya racun api; dia menggambarkan seluruh suasana kebatinan PDI Perjuangan. Kita lahir bukan di tengah kasur empuk, tapi di tengah gemblengan sejarah. Justru di tengah gemblengan maha dashyat, hadir dalam sosok bayi yang dibuang di candradimuka, tak hilang dan lenyap, tapi tumbuh menjadi ksatria sakti yang cinta kebenaran dan setia kepada rakyat,” kata Hasto.

    Dia juga menceritakan singkat kisah Lahirnya Wisanggeni, anak dari Arjuna dan Batara Dresanala. Hubungan pasangan ini membuat Dewasrani (anak dari Batara Guru dan Dewi Durga) cemburu. 

    Dewasrani menbujuk Dewi Durga agar bisa memisahkan hubungan Arjuna dan Dresanala. Dengan otoritas Batara Guru, dilakukan pemisahan paksa.

    Batara Narada, dengan kejernihan alam pikir dan moralnya, melakukan protes atas itu. Tapi ambisi kekuasaan Batara Guru sangat brutal hingga memerintahkan agar bayi dalam kandungan Dresanala dipaksa lahir lebih cepat, dan bayinya dibuang ke kawah candradimuka.

    Sang bayi, bernama Wisanggeni, mengalami keajaiban. Bukannya mati, namun pembuangan ke kawah justru menjadikannya sakti mandraguna, dan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

    Dari kisah itu, Hasto mengatakan ada beberapa pesan.

    Pertama, ketidakadilan bisa terjadi seperti dirasakan oleh Dresanala. Dunia menjadi gelap. Tetapi pada akhirnya keadilan akan datang, karena akhir kisah Wisanggeni lahir adalah Arjuna-Dresanala akhirnya bersatu dengan Wisanggeni.

    “Keadilan akan mencari jalannya sendiri, karenanya kitapun meyakini Satyam Eva Jayate bekerja di dalam diri Dresanala dan Wisanggeni,” kata Hasto. 

    Pesan kedua adalah kesetiaan kepada tugas seperti ditunjukkan Batara Narada. Sang batara itu selalu memperjuangkan kebenaran meski harus kehilangan pangkat dan jabatan. 

    Pesan ketiga adalah bahwa dibalik persoalan kehidupan, kerap kali dimulai dari hal sederhana. Misalnya, bagaimana sikap cemburu dan nafsu kekuasaan memicu kekacauan. 

    “Maka mari kita introspeksi, dengan kritik dan otokritik, kita sadari kelemahan kita, dan memperbaiki secara organisatoris. Sehingga PDI Perjuangan di usia 52 tahun mampu menyerap nilai-nilai ini dan hadir menjadi kekuataan yang berguna bagi negeri ini,” beber Hasto.

    Keempat, belajar dari Wisanggeni, bahwa jalan menjadi ksatria takkan mudah. Dibuang di kawah candradimuka, Wisanggeni bukannya menyerah namun mampu menyerapnya dan menjadikannya makin berilmu. 

    “Maka mari menyerap watak Wisanggeni. Jadikan ujian yang ditujukan ke kita, menjadi energi untuk menguatkan mata batin dan hati, serta semangat kita. Sehingga tidak sia-sia lah Bung Karno mendirikan PNI yang akhirnya menjadi PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.

  • Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Maria Lestari soal Hasto Kristiyanto – Halaman all

    Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Maria Lestari soal Hasto Kristiyanto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Maria Lestari diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (17/1/2025).

    Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

    Usai pemeriksaan, Maria Lestari mengaku lupa telah dicecar berapa pertanyaan dari penyidik.

    “Sudah lupa, banyak,” kata Maria ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Maria juga membantah menjalin komunikasi dengan Hasto untuk meloloskan dirinya menjadi anggota DPR melalui proses PAW.

    Politisi asal Kalimantan Barat itu mengatakan namanya masuk dalam daftar anggota DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Partai.

    “Tidak ada (komunikasi dengan Hasto), sudah keputusan Mahkamah Partai ya,” ujar dia.

    Alasan 2 Kali Mangkir Panggilan KPK

    Maria Lestari menghadiri pemeriksaan KPK hari ini setelah dua kali sebelumnya mangkir.

    Maria Lestari mangkir dari pemeriksaan KPK pada Kamis (9/1/2025) dan Kamis (16/1/2025).

    Kuasa hukum Maria, Triwiyono Susilo, menyatakan bahwa kliennya belum menerima surat panggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan di tanggal 16 Januari 2025.

    Demikian juga untuk surat panggilan dari penyidik KPK pada Kamis, 9 Januari 2025, Maria mengeklaim belum menerimanya.

    “Informasi itu klien kami ketahui setelah pemberitaan dari media. Tanggal 9 Januari itu klien kami sedang melakukan kegiatan reses di Dapil Kalbar 1,” kata Triwiyono dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

    Sesuai pengecekan tenaga ahli Maria di DPR, terang Triwiyono, surat panggilan untuk tanggal Kamis, 9 Januari baru diterima di Kesekjenan DPR/Fraksi di Kamis sore, pukul 15.30.

    ‘Klien kami juga telah menyurati penyidik KPK pada tanggal 13 Januari 2025 untuk menjelaskan hal tersebut di atas,” katanya.

    Nama Maria Lestari Disebut

    Ketua KPK Setyo Budiyanto pernah menyebut nama Maria Lestari saat pengumuman status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 24 Desember 2024 yang lalu.

    Waktu itu, Setyo mengatakan, Hasto pernah menemui eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar memenuhi permintaan terkait dua usulan PAW yang diajukan oleh DPP PDIP, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel.

    “Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan dan meminta untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel,” kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada 24 Desember 2024.

    Sebagai informasi, nama Maria Lestari merupakan mantan anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat tepatnya dari Kalimantan Barat 1. Pada pemilu 2019 lalu, Maria Lestari meraih sekitar 33.006 suara.

    Ia menggeser Alexius Akim yang diberhentikan oleh PDI Perjuangan dan juga Michael Jeno yang mengundurkan diri. 

    Maria Lestari merupakan istri dari Herculanus Heriadi yang sempat menjabat Wakil Bupati Landak sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak.

    Herculanus Heriadi, nama suami dari Maria Lestari adalah Wakil Bupati Landak periode 2011–2016 dan 2017–2022. 

    Maria Lestari memulai karier politiknya di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian melaju ke Senayan sejak terpilih pada Pemilu 2019 dan kemudian kembali terpilih jadi anggota DPR RI di Pileg 2024.

    KPK menyatakan tengah mendalami proses PAW politikus PDI Perjuangan Maria Lestari pada 2019 silam.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tak memungkiri jika ada pola yang sama untuk meloloskan Maria Lestari dan Harun Masiku ke DPR.

    “Jadi itu yang sedang kita susuri juga. Jadi ini pola yang kita sedang melihat pola yang sama dengan HM (Harun Masiku),” kata Asep Guntur dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip Sabtu (11/1/2024).

    Lebih jauh, Asep menegaskan pihaknya tetap membuka peluang adanya pengembangan perkara di kasus suap PAW ini, sepanjang ditemukannya alat bukti dalam proses penyidikan kasus tersebut.

    Terlebih, KPK menemukan adanya kesamaan pola dalam meloloskan Maria Lestari dengan Harun Masiku ke Senayan.

    “Itu ya Kalimantan Barat kalau enggak salah ya, kalau Pak HM di Sumsel. Ini juga yang sedang kita dalami ya, berbarengan itu kita dalami, kita minta keterangan. Karena ini prosesnya itu hampir mirip juga, ada yang pemenangnya,” kata Asep.

    KPK menetapkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019–2024 pada akhir tahun lalu.

    Teruntuk Hasto, ia juga dijerat dengan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Dua perkara itu berkelindan dengan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga kini buron.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

     

  • Sidang Lanjutan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nama Sarmi Jadi Sorotan

    Sidang Lanjutan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nama Sarmi Jadi Sorotan

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemandangan menarik terjadi dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Magetan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat siang (17/1/2025).

    Agenda sidang tersebut adalah penyampaian jawaban pihak terkait. Namun, nama Sarmi justru menjadi pusat perhatian setelah berkali-kali disebut oleh Hakim Ketua Suhartoyo.

    Momen ini memicu tawa para hadirin, termasuk para kuasa hukum serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, yang hadir dalam persidangan. Nama Sarmi bahkan sempat disebutkan sebagai tokoh populer dalam sidang tersebut.

    “Kalau perkara ini sampai pembuktian, Sarmi (orangnya, red) harus dibawa sebagai saksi. Ini harus dibuktikan,” ujar Suhartoyo, disambut gelak tawa.

    Nama Sarmi Jadi Perhatian

    Nama Sarmi pertama kali disebut oleh Regginaldo Sultan, Kuasa Hukum Pihak Terkait Paslon 01 Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro. Regginaldo menyampaikan bahwa salah satu warga bernama Sarmi disebut dalam permohonan Pemohon Paslon 03 Sujatno-Ida Yuhana Ulfa.

    Dalam penjelasannya, Regginaldo mengungkap bahwa Pemohon menyebut sembilan nama yang dipermasalahkan, termasuk Sarmi. Menurutnya, Sarmi terdaftar di TPS 01 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

    “Kami menemukan dua nama Sarmi di RT 2 dan RT 4 yang masih hidup serta telah menggunakan hak pilihnya. Sedangkan nama Sarmi di RT 7 sudah meninggal dunia,” jelas Regginaldo.

    Sebagai bukti, ia menunjukkan surat keterangan dari pemerintah desa setempat dan pernyataan langsung dari yang bersangkutan.

    Candaan Hakim Ketua

    Penjelasan ini memancing celetukan dari Hakim Ketua Suhartoyo yang kembali mengundang tawa. “Sarmi yang dibawa ke pengadilan jangan yang di RT 7, ya. Yang dibawa dari RT 2 dan RT 4,” ujarnya dengan nada bercanda.

    Regginaldo pun menimpali, “Tidak bisa, Yang Mulia. Yang dari RT 7 sudah wafat. Hanya yang dari RT 2 dan RT 4 yang bisa dihadirkan.”

    Dalam petitumnya, Kuasa Hukum Paslon 01, Ziki Osman, meminta Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

    “Kami memohon agar MK menolak seluruh permohonan Pemohon. Jika MK berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya,” pungkas Ziki Osman. [fiq/suf]

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.