kab/kota: Grogol

  • Jakbar uji coba aplikasi pemantau stunting di tiga kecamatan

    Jakbar uji coba aplikasi pemantau stunting di tiga kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan uji coba aplikasi bernama Sistem Terkini Pemantauan Stunting (Si-Terpenting) untuk memantau status dan pelayanan gizi anak stunting di tiga kecamatan di wilayah tersebut.

    Aplikasi terobosan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamansari itu kini diterapkan di Kecamatan Tambora dan secara bertahap diterapkan di Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Tamansari.

    “Saat ini sudah di Tambora. Selanjutnya di Grogol Petamburan dan Tamansari, menunggu jadwal evaluasi implementasi Tambora,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat Erizon Safari melalui pesan singkat di Jakarta pada Selasa.

    Aplikasi tersebut, kata Erizon, mesti melewati tahap implementasi terlebih dahulu agar bisa dievaluasi kendala teknis yang ditemukan.

    “Saat ini masih tahapan implementasi di tiga kecamatan dahulu. Selanjutnya akan dievaluasi termasuk bila ada kendala teknis sudah bisa dicari solusinya,” tutur Erizon.

    Dengan demikian, lanjut Erizon, aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memantau status dan pelayanan gizi anak stunting di seluruh Jakarta Barat. “Aplikasi yang baik ini saya rasa bisa saja direplikasikan di RSUD lainnya,” katanya.

    Sebelumnya, RSUD Tamansari membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi Sistem Terkini Pemantauan Stunting (Si-Terpenting) berbasis Excell untuk memantau status dan pelayanan gizi anak stunting.

    Direktur RSUD Tamansari, dr. Agus Ariyanto Haryoso menyebutkan aplikasi tersebut dapat memberikan notifikasi status anak stunting berupa potensi drop out dan lulus pengobatan.

    “Aplikasi Si-Terpenting dibuat untuk memberikan informasi tentang pemantauan dan pelayanan gizi anak stunting dapat menjadi lebih optimal, tidak butuh biaya, dan mudah untuk dioperasionalkan serta direplikasi,” kata Agus di Jakarta pada Kamis (28/11).

    Agus menjelaskan bahwa aplikasi Si-Terpenting memiliki sejumlah fitur, seperti jadwal kontrol pasien stunting, edukasi gizi, notifikasi status pasien stunting (berupa potensi ‘drop out’ dan lulus).

    Semua data itu dapat dipantau secara langsung (real time) oleh Puskesmas dan kader yang turut membantu pemantauan pengobatan anak stunting.

    Adapun berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Jakarta, angka kejadian/prevalensi stunting di Jakarta, masih 14 persen.

    Per Juli 2023, misalnya, sebanyak 39.793 balita di Jakarta tercatat memiliki permasalahan gizi dengan rincian, 5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita idap gizi buruk dan 22.823 balita lainnya masuk kategori stunting.

    Sementara data e-PPGM per Agustus Tahun 2024, sebanyak 5.688 anak sunting di Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penampakan Kampung Kolong Tol Angke yang Bakal Dibongkar, Ratusan Warga Dipindah ke Rawa Buaya – Halaman all

    Penampakan Kampung Kolong Tol Angke yang Bakal Dibongkar, Ratusan Warga Dipindah ke Rawa Buaya – Halaman all

    Laporan Wartawan Wartakotalive, Nuri Yatul Hikmah

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kampung kolong tol Angke, Jakarta Barat yang menjadi tempat tinggal lebih dari 680 jiwa akan sepenuhnya dibongkar pada Rabu (11/12/2024) mendatang. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Camat Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Raditian Ramajaya saat dihubungi Senin (9/12/2024).

    “Kemungkinan jadi. Tapi untuk lokasi sebagian hari ini kami mulai pembersihan dengan personel tingkat kecamatan,” kata Raditian.

    Menurutnya, pembongkaran kampung kolong tol Angke tersebut dilakukan secara bertahap, seiringan dengan kepindahan setiap warga yang mulanya bermukim di tempat tersebut.

    Ada yang berpindah ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dan ada pula yang mengontrak atau kembali ke kampung halamannya.

    Mereka diberi waktu berkemas selama lebih dari 1 minggu, sebelum petugas benar-benar akan merapikan kampung kolong tol Angke tersebut.

    “Untuk Rabu, gabungan dari tingkat kota (pembersihan kolong tol Angke),” kata Raditian.

    Terkait perapihan kolong tol Angke itu, Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman pun membenarkannya. “Kami kasih batas waktu sampai hari Selasa, hari Selasa mereka harus mengosongkan semua, kemudian pengosongan, pembersihan, atau pembongkaran akan kami lakukan hari Rabu,” kata Agus.

    “Jadi biar ada jeda waktu. Mudah-mudahan minggu kedua pada bulan Desember selesai,” imbuhnya.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim menyampaikan bahwa lokasi kampung kolong itu akan dilakukan penataan usai resmi dibongkar dan seluruh warga keluar.

    “Setelah pembersihannya nanti akan ada penataan yang berkaitan sama dengan pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah provinsi, dan pemerintah kota bersama Lurah dan Camat,” kata Firman di RPTRA Duta Mas.

    Menurutnya, konsep penataan tersebut sedang dibuat dan direncanakan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat. Hanya saja sebagai gambaran awal, Firman menyebut jika nantinya akan ada area interaktif dan taman penghijauan di lokasi tersebut.

    “Sedang dibahas,” pungkas dia.

    Diberitakan sebelumnya, seluruh warga Kampung Kolong Tol Angke sudah direlokasi ke Rusunawa Rawa Buaya.

    Rusunawa Rawa Buaya menjadi salah satu lokasi relokasi warga kolong tol Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Di tempat tersebut, sekira 44 KK diizinkan tinggal di sejumlah tower yang tersedia. Mulai dari tower A, B, C, D, dan E.

    Menurut Harja selaku Kepala UPRS 5, Rusunawa Rawa Buaya memiliki total unit mencapai 778.

    “Dari yang ada, ada yang kosong 44 unit memang diperuntukkan untuk warga kolong tol,” kata Harja.

    Sebagai pendatang rusun, Harja menyebut jika pihaknya akan melakukan proses pendinginan (cooling down) terlebih dahulu.

    Barulah nanti, ia dan pengurus lain akan melakukan serangkaian kegiatan, termasuk menjelaskan terkait beberapa aturan tinggal di Rusunawa Rawa Buaya.

    “Rencana kami, ini kan cooling down dulu artinya biar mereka istirahat dulu ya, masuk unit hunian, merapikan barang-barang yang bawaan dari sana,” kata Harja.

    “InsyaAllah ya rencana minggu depan kami akan sosialisasi kepada warga terkait tata tertib tinggal di rusunawa, kemudian mungkin ada program-program selanjutnya yang harus saya sampaikan ke mereka,” imbuhnya.

    Selain itu, lanjut dia, Harja berharap para warga yang bermukim di Rusunawa Rawa Buaya dapat memberikan contoh yang baik kepada warga-warga yang di luar rusun. Pasalnya, mereka merupakan salah satu warga binaan dari Pemda DKI Jakarta.

    Adapun beberapa kegiatan yang sudah berjalan, di antaranya pelatihan mengelas, bengkel, dan hal-hal lain terkait UMKM.

    Hal itu juga direncanakan akan diterapkan untuk warga kolong yang kini menghuni Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Untuk nantinya memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang memang nanti beliau siap untuk ditempatkan di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya,” katanya.

    Akan tetapi terkait pemberian fasilitas untuk warga kolong yang berdagang sebagai UMKM, Harja menyebut jika pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

    “Terkait pemberdayaan dan semacamnya, baik itu pelatihan-pelatihan ataupun dengan yang lainnya untuk meningkatkan perekonomian warga khususnya kolong tol,” jelas Harja.

    “Karena di rusun ini kan sifatnya bayar ya, sewa, jadi biar mampu bayar sewa lagi dan tidak kembali lagi ke sana,” pungkasnya.

  • Foto Terbaru DPO KPK Harun Masiku Disebar di Terminal hingga Pasar di Purworejo  – Halaman all

    Foto Terbaru DPO KPK Harun Masiku Disebar di Terminal hingga Pasar di Purworejo  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PURWOREJO – Foto Harun Masiku yang merupakan buronan KPK tersebar di sejumlah lokasi strategis di Purworejo, Jawa Tengah. 

    Langkah itu dilakukan Polres Purworejo sebagai betuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencari Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus suap.

    Bertahun-tahun jadi DPO, Harun Masiku tak diketahui keberadaannya hingga kini.

    Kapolres Purworejo, AKBP Edy Bagus Sumantri, menjelaskan, poster-poster tersebut dipasang di tempat pelayanan umum seperti terminal, stasiun, perkantoran, hingga pasar-pasar.  

    “Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi dengan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan Harun Masiku. Informasi sekecil apa pun sangat berharga dalam proses ini,” ujar Edy melalui keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024) siang.

    Bhabinkamtibmas juga aktif memberikan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keamanan dan ketertiban.

    Polres Purworejo berharap langkah ini, yang melibatkan pemasangan poster dan sosialisasi, dapat membantu memperoleh informasi terkait keberadaan Harun Masiku.  

    “Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melapor melalui layanan hotline Polres Purworejo atau langsung ke Polres Purworejo atau polsek jajaran terdekat apabila memiliki informasi terkait DPO tersebut. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor,” tutup Kapolres.

    Harun menjadi salah satu dari empat tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    Kader PDI Perjuangan itu diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan senilai Rp 1,5 miliar.

    Uang itu juga awalnya disiapkan untuk dibagikan ke komisioner KPU lainnya. Tujuannya agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. 

    Foto daftar pencarian orang Harun Masiku di website KPK. Harun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan pada 9 Januari 2020. (Sumber: KPK.go.id) (Via Kompas.TV)

     

    KPK Membarui Informasi DPO Eks Caleg PDIP Harun Masiku

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membarui informasi mengenai Daftar Pencarian Orang (DPO) mantan caleg PDIP Harun Masiku.

    Dalam informasi terdahulu, KPK hanya memajang satu foto Harun Masiku dalam warna monokrom. 

    Kini KPK memasang empat foto Harun Masiku dan semuanya berwarna.

     “DPO tersebut merupakan update atas DPO yang diterbitkan awal tahun 2020,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Dalam lampiran terbaru DPO Harun Masiku, tertulis Harun lahir di Ujung Pandang, 21 Maret 1971, berjenis kelamin laki-laki, dan berkewarganegaraan Indonesia.

    Harun Masiku disebut beralamat di JI. Limo Komp. Aneka Tambang IVi8, RT. 8 RW. 2, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pekerjaan tertulis sebagai wiraswasta.

    KPK merinci ciri-ciri Harun Masiku dengan tinggi badan 172 cm, rambut hitam, dan kulit sawo matang.

    Ciri khusus Harun yaitu berkacamata, kurus, suara sengau, serta memiliki logat Toraja/Bugis.

    Apabila masyarakat ada yang merasa melihat orang dengan ciri-ciri seperti itu, bisa menghubungi penyidik bernama Rossa Purbo Bekti di email Rossa.bekti@kpk.go.id maupun di nomor telepon 021-25578300 dan 08119043917.

    Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Harun menjadi tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU 2017–2022 Wahyu Setiawan. 

    Aktivis dari Indonesia Corruption Watch melakukan aksi teatrikal terkait gagalnya KPK menangkap Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). Aksi tersebut untuk mengkritisi KPK yang telah r tahun belum dapat menangkap Harun Masiku yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner KPK Wahyu Setiawan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Suap ini ditengarai agar Harun dapat menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal pada Maret 2019. 

    Namun, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020.

    Dalam pelariannya, Harun Masiku diduga berada di luar negeri, seperti Filipina dan Malaysia.

    Interpol bahkan sudah menerbitkan red notice surat perintah penangkapan internasional atas nama Harun Masiku pada Juni 2022, tetapi keberadaan eks kader PDIP ini masih misterius.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya sudah mengirim tim penyidik untuk mengejar Harun ke Malaysia dan Filipina pada 2023.

     

     

    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Foto Harun Masiku Disebar di Terminal dan Pasar di Purworejo, Langkah Polisi Bantu KPK,  https://jabar.tribunnews.com/2024/12/08/foto-harun-masiku-disebar-di-terminal-dan-pasar-di-purworejo-langkah-polisi-bantu-kpk?utm_source=headline-4

  • Pemotor Dipalak Sekuriti Rp500 Ribu karena Salah Masuk Tol Dikira Jalan Biasa, Transfer ke Rekening

    Pemotor Dipalak Sekuriti Rp500 Ribu karena Salah Masuk Tol Dikira Jalan Biasa, Transfer ke Rekening

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang pengendara motor dipalak sekuriti Rp500 ribu viral di media sosial.

    Pengendara tersebut salah masuk tol yang dikira jalan yang ia biasa lewati.

    Sekuriti tersebut meminta pengendara untuk memberikan uang ke rekening.

    Adapun petugas sekuriti tol diketahui berinisial R.

    Ia diduga memalak pemotor di Jalan Tol Tomang Jakarta Barat.

    Kejadian tersebut diviralkan oleh korban di media sosial. 

    Kapolsek Palmerah, Kompol Sugiran menuturkan pelaku telah diamankan yang berprofesi sebagai sekuriti operator jalan tol.

    “Betul pelaku pemerasan sudah kita tangkap merupkan pegawai outsourcing yang bekerja sebagai sekuriti,” katanya dalam keterangan, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Tribun Jabar.

    Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahmat menambahkan, kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor pada Selasa, (4/12/2024).

    Korban salah melintasi jalan yang dikira adalah jalan biasa.

    “Ternyata itu masuk tol,” ujar Rahmat.

    Rahmat mengatakan, korban kemudian diberhentikan oleh petugas sekuriti.

    Tangkapan layar pemotor dipalak sekuriti Rp500 ribu. (ISTIMEWA via Tribun Jabar)

    Oknum petugas itu lantas meminta korban untuk membayar sejumlah uang.

    “Sama korban ditransfer ke rekening dia (pelaku) Rp 500 ribu,” ujar dia.

    Korban kemudian melaporkan ke Polsek Grogol-Petamburan. 

    Namun lantaran peristiwa tersebut di wilayah Palmerah, petugas Polsek Palmerah kemudian mendatangi korban guna menindaklanjuti laporan tersebut.

    “Iya sekuriti vendor operator jalan tol,” ucap dia.

    Polisi masih menggali keterangan pelaku karena kemungkinan ada korban lain dalam kasus ini.

    Sementara itu, Jasa Marga menegaskan petugas yang diduga memalak pemotor di Tol Tomang, Jakarta Barat merupakan pegawai outsourcing atau alih daya.

    “Diduga terjadi tindakan pungutan liar (pungli) oleh mitra pihak ketiga yang bertugas pada bagian keamanan dan ketertiban (Kamtib) di Ruas Tol Jakarta-Tangerang,” kata Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Bekti dalam keterangannya dikutip Minggu (8/12/2024).

    Ginanjar menyebut Jasa Marga meminta maaf atas tindakan oknum petugas tersebut.

    Pihak Jasa Marga juga mendukung penuh kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.

    “Atas kejadian tersebut, Jasa Marga akan bekerja sama dan mendukung sepenuhnya tindakan hukum yang diperlukan kepada pihak kepolisian. Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kejadian tersebut,” ujarnya. 

    Selanjutnya, Ginanjar menegaskan jika pihaknya sudah berkomitmen akan memberikan sanksi tegas untuk petugas tersebut.

    “Jasa Marga juga memastikan akan merekomendasikan sanksi tegas untuk terduga pelaku dan akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kerja sama dengan pihak ketiga yang terlibat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali,” jelasnya.

    Sebelumnya viral di media sosial sopir travel tak terima dipalak Rp 20 ribu.

    Sopir travel itu dipalak pelaku dengan alasan untuk putra daerah.

    Peristiwa ini terjadi di Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

    Para pelaku pemalakan pun terungkap.

    Peristiwa ini di antaranya viral usai dibagikan akun Instagram @infopik.id, melansir dari TribunJabar.

    Dalam video rekaman dashcam travel yang dikemudikan korban, terlihat pemuda yang mengadang di jalan.

    Kemudian, pemuda itu meminta sopir travel untuk menepikan mobilnya.

    Akhirnya, sopir travel pun menuruti keinginan pemuda itu untuk menepi.

    Lalu, terdengar percekcokan antara pria di dalam mobil dengan pemuda di luar.

    Pemuda itu meminta pria di dalam mobil untuk membaca ketentuan bayar kepada “putra daerah” sebesar Rp20.000.

    Sopir Travel Tak Terima Dipalak Rp 20 Ribu untuk ‘Jatah’ Putra Daerah, Padahal dari Rumah Saudara (IST – Wartakotalive.com/Nuri Yatul Hikmah)

    Pemuda itu juga mengaku-ngaku bahwa pungutan itu resmi.

    Keduanya pun terlibat cekcok.

    Sopir travel itu mengatakan bahwa dia membawa mobil dengan pelat nomor D, tetapi dirinya tidak berasal dari Bandung.

    Ia mengaku baru saja mendatangi kediaman saudaranya yang berada di sekitar lokasi tersebut.

    Mendengar hal itu, pelaku justru menimpalinya dengan kalimat yang tak mengenakkan.

    Bahkan, ia mengatai korban dengan membawa-bawa salah satu suku di Indonesia.

    Dilansir dari Wartakotalive, aksi pemalakan yang viral ini terjadi di Jalan Kayu Besar 2, RT 013/11, Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Jumat (22/11/2024).

    Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku yang berjumlah tiga orang, Sabtu (23/11/2024).

    “Ya benar, tiga orang pelaku sudah diamankan. Pelaku di antaranya berinisial AM alias Kutur (26), MA (24), dan AH,” ujar Abdul Jana saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).

    Jana menjelaskan, tiga orang pelaku itu memiliki memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya.

    Pelaku AM alias Kutur (26) berperan sebagai orang yang menghalangi dan memberhentikan mobil travel, sementara pelaku MA (24) bertugas memalak sopir dengan meminta sejumlah uang. 

    Dari hasil penyelidikan dan informasi yang dihimpu polisi dari warga, diketahui bahwa AM alias Kutur sering terlibat dalam aksi pemalakan.

    Dia biasa menyasar sopir-sopir travel, truk, hingga mobil box yang melintas di lokasi tersebut.

    “Pelaku MA dan AH untuk penanganan terhadap perkaranya di Polres Metro Jakarta Barat, karena mereka terlibat dalam kasus pemerasan dengan laporan polisi yang sudah terdaftar di sana,” jelas Jana.

    Sementara itu, AM alias Kutur (26) yang juga terlibat dalam aksi pemalakan di Jalan Kayu Besar 2, kini ditangani oleh Polsek Cengkareng, Jakata Barat.

    Atas perbuatannya itu, para pelaku dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan. 

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    ERA.id – Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengusul agar kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, disulap jadi ruang terbuka hijau (RTH) agar tak lagi dijadikan hunian liar.

    “Setelah pengosongan, pemerintah daerah (pemda) harus bergerak cepat untuk merealisasikan RTH dan diawasi dengan ketat agar tidak beralih fungsi lagi (jadi hunian),” kata Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut menjadi signifikan, kata Yoga, lantaran sebagian warga kampung kolong Angke adalah eks gusuran kolong Kalijodo pada 2016.

    Para penghuni itu tetap mencari hunian gratis meski sudah mendapat kompensasi. Mereka mencari area-area yang masih kosong sekalipun berstatus ilegal dan tidak layak untuk dihuni.

    Menurut Yoga, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga yang ber-KTP DKI Jakarta, direlokasi ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Sementara yang non DKI Jakarta, perlu dicarikan solusi yang jelas untuk penanganannya.

    “Karena kalau hanya disewakan ke tempat lain dengan batas waktu atau diberi kerohiman untuk pulang kampung, tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkap Nirwono.

    “Karena mereka akan kembali ke kolong-kolong lain yang luput dari pengawasan pemda,” imbuhnya.

    Solusi tersebut misalnya dengan mengarahkan warga ke rusunawa yang bukan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Diketahui, terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke, sebagai lokasi bekas relokasi, bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    “Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu diminta untuk dibangun ruang terbuka publik, mungkin nanti dibuatkan taman,” kata Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (3/12).

    Pemanfaatan Kolong Tol Angke pascarelokasi telah dibahas bersama oleh Pemprov DKI Jakarta beserta dinas-dinas terkait, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian PKP.

  • Cegah Warga Kembali ke Kolong Tol Angke Setelah Relokasi, Pemprov DKI Bakal Beri Pelatihan Kerja

    Cegah Warga Kembali ke Kolong Tol Angke Setelah Relokasi, Pemprov DKI Bakal Beri Pelatihan Kerja

    JAKARTA – Ratusan keluarga yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan mulai direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

    Mereka difasilitasi menghuni rusun secara gratis selama enam bulan pertama. Selanjutnya, warga akan dikenakan tarif Rp550 ribu perbulan untuk biaya sewanya.

    Ada kekhawatiran warga akan kembali ke kolong tol setelah masa penggratisan rusun berakhir karena tak mampu membayar sewa hunian.

    Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyebut Pemprov DKI akan memberi pelatihan kerja kepada warga yang telah direlokasi ke rusunawa.

    “Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan berbagai bentuk kemudahan akses dan bantuan, bantuan yang sifatnya seperti pembekalan, pelatihan, pemberdayaan kepada masyarakat,” kata Kelik kepada wartawan, Jumat, 5 Desember.

    Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan bantuan yang bersifat langsung seperti akses Transjakarta gratis, perolehan pangan murah bersubsidi setiap bulan bagi yang membutuhkan dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

    Dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat di rusunawa, terdapat Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Rusunawa, di mana terdapat penugasan kepada berbagai macam perangkat daerah untuk memberikan bantuan kemudahan kepada pengelola rumah susun dan juga para penghuninya.

    “Harapannya masyarakat mampu mengembangkan dirinya dan memiliki kemampuan dan ketrampilan wirausaha secara mandiri, untuk selanjutnya bisa memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri,” jelas Kelik.

    Sebagai informasi, terdapat 257 KK dengan 685 jiwa yang sebelumnya tinggal di kolong Tol Angke. Dari 257 kepala keluarga, tercatat 139 jiwa ber-KTP DKI Jakarta dan telah direlokasi ke rusunawa.

    Sementara, 98 keluarga memiliki KTP luar Jakarta dan 20 tanpa KTP. Keluarga yang tak memiliki KTP DKI tidak direlokasi ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per KK selama dua bulan. Pemprov DKI juga memfasilitasi keluarga yang ingin pulang ke daerah asal.

  • Warga kolong tol dinilai perlu pendampingan saat tinggal di rusun

    Warga kolong tol dinilai perlu pendampingan saat tinggal di rusun

    itu perlu pendampingan, penguatanIa juga berpandangan bahwa warga kampung kolong tol Angke mau direlokasi, salah satunya karena penawaran gratis biaya sewa selama enam bulan.

    Jika setelah masa gratis selesai, Yayat khawatir mereka pada akhirnya akan kembali ke tempat tinggal asalnya.

    “Sesudah enam bulan masih bertahan mereka di situ? Karena keberlanjutan tergantung kemampuan membayar sewanya,” kata Yayat.

    Yayat khawatir, warga yang pada akhirnya tak dapat membayar biaya sewa usai digratiskan, akan kembali mencari celah-celah kolong tol demi bisa hidup gratis.

    “Jadi, kalau misalnya di Jakarta itu Rp 1,2 juta per bulan, bisakah mereka punya penghasilan untuk hidup layak di rumah susun?” ucap Yayat.

    Jika kemampuan ekonominya tidak ada, lanjutnya, maka upaya sekadar memindahkan memang bisa, tetapi masalahnya yang dipindahkan adalah kehidupan mereka.

    Sebelumnya, dari 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi itu, terdiri 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun, namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke di Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sebagai lokasi bekas relokasi bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bukannya Dinasihati, Sekuriti Malah Peras Pemotor yang Salah Jalur Masuk Tol Tomang

    Bukannya Dinasihati, Sekuriti Malah Peras Pemotor yang Salah Jalur Masuk Tol Tomang

    ERA.id – Polisi menyelidiki seorang sekuriti Jasa Marga berinisial R yang memeras pemotor salah jalur di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali potensi korban lain dari tindakan pemerasan pelaku.  

    “Sekarang sedang pemeriksaan,” ucap Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Secara terpisah, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahmat menambahkan bahwa kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor pada Selasa (3/12).

    “Saat itu korban salah melintasi jalan yang dikira adalah jalan biasa. Ternyata  masuk ke jalur tol,” kata Rahmat.  

    Rahmat menyebut korban kemudian diberhentikan oleh oknum sekuriti Jasa Marga yang meminta sejumlah uang kepada korban. “Sama korban ditransfer ke rekening pelaku Rp500 ribu,” kata Rahmat.

    Usai kejadian tersebut, korban kemudian melapor ke Polsek Grogol-Petamburan. Namun, karena masuk ke wilayah Palmerah, maka petugas Polsek Palmerah mendatangi korban guna menindaklanjuti laporan tersebut.

    Terkait kejadian ini, pelaku pun sudah ditangkap pada Selasa (3/12) dini hari. Rahmat juga meluruskan bahwa pelaku bukanlah pegawai Jasa Marga, melainkan karyawan alih daya (outsourcing) yang ditugaskan menjadi sekuriti.

    “Iya sekuriti jasa Marga ini dari vendor,” ucap Rahmat.

  • KPK Beberkan Surat DPO Harun Masiku, Ini Foto dan Identitasnya

    KPK Beberkan Surat DPO Harun Masiku, Ini Foto dan Identitasnya

    loading…

    Foto Harun Masiku dalam surat terbaru daftar pencarian orang (DPO) yang dirilis KPK, Jumat (6/12/2204). FOTO/KPK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengeluarkan surat terbaru perihal daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku . Dalam surat itu, foto buronan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar-waktu (PAW) tersebut terpampang dalam beberapa pose.

    Surat tersebut bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani pimpinan KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi keterangan surat tersebut yang dilihat Jumat (6/12/2024).

    Dalam surat tersebut, KPK juga mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti.

    Kemudian, Harun Masiku memiliki warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

    KPK menegaskan, siapa pun yang melihat atau menemukan Harun Masiku bisa menghubungi penyidik Rossa Purbo Bekti pada surat elektronik atau email: [email protected] atau nomor telepon 021-25578300.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula OTT suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. KPK kemudian menetapkan sejumlah tersangka termasuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

    Wahyu Setiawan diketahui divonis 7 tahun penjara pada 2020 lalu. Dia dinyatakan bersalah menerima suap SGD19.000 dan SGD38.350 atau setara Rp600 juta bersama Agustiani Tio Fridelina.

    Wahyu Setiawan sudah bebas bersyarat pada 2023. Namun Harun Masiku masih buronan atau DPO, keberadaannya tidak diketahui.

    (abd)

  • Polisi Tangkap Petugas Sekuriti Palak Pemotor Rp 500 Ribu Masuk Tol di Tomang Jakarta Barat   – Halaman all

    Polisi Tangkap Petugas Sekuriti Palak Pemotor Rp 500 Ribu Masuk Tol di Tomang Jakarta Barat   – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi menciduk seorang petugas sekuriti tol inisial R setelah memalak pemotor di Jalan Tol Tomang Jakarta Barat.

    Kejadian tersebut diviralkan oleh korban di media sosial. 

    Kapolsek Palmerah, Kompol Sugiran menuturkan pelaku telah diamankan yang berprofesi sebagai sekuriti operator jalan tol.

    “Betul pelaku pemerasan sudah kita tangkap merupkan pegawai outsourcing yang bekerja sebagai sekuriti,” katanya dalam keterangan, Jumat (6/12/2024).

    Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahmat menambahkan, kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor pada Selasa, (4/12/2024).

    Korban salah melintasi jalan yang dikira adalah jalan biasa.

    “Ternyata itu masuk tol,” ujar Rahmat.

    Rahmat mengatakan korban kemudian diberhentikan oleh petugas sekuriti.

    Oknum petugas itu lantas meminta korban untuk membayar sejumlah uang.

    “Sama korban ditransfer ke rekening dia (pelaku) Rp 500 ribu,” ujar dia.

    Korban kemudian melaporkan ke Polsek Grogol-Petamburan. 

    Namun lantaran peristiwa tersebut di wilayah Palmerah, petugas Polsek Palmerah kemudian mendatangi korban guna menindaklanjuti laporan tersebut.

    “Iya sekuriti vendor operator jalan tol,” ucap dia.

    Polisi masih menggali keterangan pelaku karena kemungkinan ada korban lain dalam kasus ini.