Xcloud.id

kab/kota: Grogol

  • Bayi Imut Ditelantarkan Orang Tua di Kolong Tol Angke, Negara Mau Ambil, Keluarga Menolak

    Bayi Imut Ditelantarkan Orang Tua di Kolong Tol Angke, Negara Mau Ambil, Keluarga Menolak

    ERA.id – Petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menemukan bayi perempuan yang imut sewaktu pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru. Diduga si bayi diterlantarkan kedua orang tuanya.

    Dengan adanya relokasi 257 keluarga yang menghuni kolong tol tersebut diduga membuat kedua orang tua bayi itu minggat dan meninggalkan bayi tersebut.

    “Jadi dalam pembersihan kolong Tol Angke hari Senin (9/12) kemarin, pembersihan hari pertama, petugas kita ada temukan bayi yang telantar, ditinggalkan orang tuanya,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman di Jakarta, Kamis kemarin.

    Untungnya, kata Agus, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat bersama kakeknya. “Kemarin sudah mau dijadikan anak negara, tapi ada keluarga dari orang tua (bayi itu) menolak, mau dipelihara,” kata Agus.

    Hingga kini, keberadaan orang tua bayi tersebut belum diketahui petugas dan bayi itu sudah berada bersama keluarga dari orang tuanya. “Intinya keluarga menolak bayi itu jadi anak negara. Sekarang sudah sama mereka,” kata Agus.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menargetkan pembersihan rampung sebelum akhir tahun 2024 sehingga penataan kolong Tol Angke dapat dilakukan secepatnya.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut.

    “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” kata Uus pada Rabu (11/12).

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sedangkan 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Kemudian 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

  • Yasonna Laoly Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

    Yasonna Laoly Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal melakukan pemeriksaan terhadap politikus PDI Perjuangan sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hari ini. Foto/Dok SINDOnews/Isra Triansyah

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal melakukan pemeriksaan terhadap politikus PDI Perjuangan sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hari ini. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menerangkan, Yasonna meminta pemanggilan ulang lantaran ada agenda yang tak bisa ditinggalkan hari ini.

    “Untuk YSL (Yasonna Laoly), info dari penyidik minta dijadwalkan ulang karena sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Tessa kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Kendati demikian, Tessa belum merincikan kapan pemanggilan lanjutan terhadap Yasonna Laoly tersebut. Sebelumnya, kabar yang beredar, ia dipanggil sebagai saksi terkait kasus yang menyeret buronan Harun Masiku.

    KPK diketahui telah mengeluarkan surat terbaru perihal daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku. Dari surat yang dilihat, surat tersebut bernomor : R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani pimpinan KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi keterangan surat tersebut yang dilihat Jumat (6/12/2024).

    Dalam surat tersebut, KPK juga mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti.

    Kemudian, Harun Masiku memiliki warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

    KPK menegaskan, siapa pun yang melihat atau menemukan Harun Masiku bisa menghubungi penyidik Rossa Purbo Bekti pada surat elektronik atau email: [email protected] atau nomor telepon 021-25578300.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula OTT suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. KPK kemudian menetapkan sejumlah tersangka termasuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

    Wahyu Setiawan diketahui divonis 7 tahun penjara pada 2020. Dia dinyatakan bersalah menerima suap SGD 19.000 dan SGD 38.350 atau setara Rp600 juta bersama Agustiani Tio Fridelina.

    Wahyu Setiawan sudah bebas bersyarat pada 2023. Namun Harun Masiku masih buronan atau DPO, keberadaannya tidak diketahui.

    (rca)

  • KPK Panggil Yasonna Laoly Hari Ini, Terkait Harun Masiku?

    KPK Panggil Yasonna Laoly Hari Ini, Terkait Harun Masiku?

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan Yasonna Laoly pada hari ini. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan Yasonna H Laoly pada hari ini, Jumat (13/12/2024).

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok (hari ini),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

    Meski begitu, Tessa mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait materi pemanggilan dari mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tersebut. “Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” jelas dia.

    Sebelumnya, kabar yang beredar, Yasonna dipanggil sebagai saksi terkait kasus yang menyeret buronan Harun Masiku. Terbaru, KPK mengeluarkan surat terbaru perihal daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku.

    Dari surat yang dilihat, surat tersebut bernomor : R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani pimpinan KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi keterangan surat tersebut yang dilihat Jumat (6/12/2024).

    Dalam surat tersebut, KPK juga mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti.

    Kemudian, Harun Masiku memiliki warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

  • Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (13/12/2024).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan ke tiga rumah politikus PDI Perjuangan itu.

    “Pastinya (surat pemanggilan dikirim kemana saja) saya belum bisa sampaikan. Ada tiga kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau,” kata Tessa di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024). 

    Hanya saja Tessa juga belum bisa menyampaikan dengan spesifik kasus apa yang akan didalami penyidik terhadap Yasonna Laoly.

    Menurutnya informasi tersebut baru bisa disampaikan saat jadwal pemanggilan sudah diterbitkan.

    “Kembali bahwa jubir secara kelembagaan baru bisa menyampaikan kepada jurnalis hari H yang bersangkutan dimintai keterangan. Hadir atau tidak, dalam rangka apa pemeriksaannya, itu baru bisa disampaikan hari H,” ujarnya.

    Berdasarkan infomasi yang beredar, Yasonna akan dipanggil KPK terkait perkembangan kasus eks kader PDIP Harun Masiku.

    Apa yang mau digali penyidik dari Yasonna?

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

    “Sebagai pihak pemberi HAR (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

    Menurut Lili Pintauli, kasus ini bermula saat DPP PDI Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019.

    Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

    Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. “WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, ‘Siap mainkan!’,” ujar Lili.

    Menurut Lili, Wahyu Setiawan bersedia membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui PAW dengan meminta dana operasional Rp 900 juta.

    Setelah peristiwa itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku.

    Yasonna diketahui menghadiri konferensi pers terkait pembentukan tim tersebut.

    Namun, ia memastikan hal itu semata-mata terkait dengan tugasnya selaku Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, bukan sebagai Menkumham. 

    “Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya,” kata Yasonna.

    Mengenai hal itu, ia berharap berbagai pihak tidak salah persepsi serta membedakan posisinya antara Menkumham dan Ketua DPP PDIP.

    “Jadi jangan dicampur aduk seolah-olah saya duduk. Saya mengumumkan tim hukum. Yang bicara di situ menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya,” kata dia.

    Diketahui, Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku.

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • Petugas temukan bayi terlantar di kolong Tol Angke

    Petugas temukan bayi terlantar di kolong Tol Angke

    Jakarta (ANTARA) – Petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menemukan bayi perempuan yang diduga diterlantarkan kedua orang tuanya saat dilakukan pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru.

    Dengan adanya relokasi 257 keluarga yang menghuni kolong tol tersebut diduga membuat kedua orang tua bayi itu minggat dan meninggalkan bayi tersebut.

    “Jadi dalam pembersihan kolong Tol Angke hari Senin (9/12) kemarin, pembersihan hari pertama, petugas kita ada temukan bayi yang terlantar, ditinggalkan orang tuanya,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman di Jakarta pada Kamis.

    Untungnya, kata Agus, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat bersama kakeknya. “Kemarin sudah mau dijadikan anak negara, tapi ada keluarga dari orang tua (bayi itu) menolak, mau dipelihara,” kata Agus.

    Sebanyak 500 personel dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta 16 truk kembali diturunkan pada hari kedua pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Kamis (12/12/2024). (ANTARA/Risky Syukur)

    Hingga kini, keberadaan orang tua bayi tersebut belum diketahui petugas dan bayi itu sudah berada bersama keluarga dari orang tuanya.

    “Intinya keluarga menolak bayi itu jadi anak negara. Sekarang sudah sama mereka,” kata Agus.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menargetkan pembersihan rampung sebelum akhir tahun 2024 sehingga penataan kolong Tol Angke dapat dilakukan secepatnya.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut.

    “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” kata Uus pada Rabu (11/12).

    Petugas membersihkan lapak-lapak bekas hunian warga di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Risky Syukur/aa.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sedangkan 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Kemudian 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Panggil Politikus PDIP Yasonna Laoly Besok, Kasus Apa?

    KPK Panggil Politikus PDIP Yasonna Laoly Besok, Kasus Apa?

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu diperiksa pada Jumat (13/12/2024) besok.

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (12/12/2024).

     

    Namun, Tessa mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait materi pemanggilan tersebut.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh, dia hendak dipanggil sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku.

    KPK sebelumnya memperbarui surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Harun Masiku. Upaya itu dilakukan untuk mencari buronan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR tersebut.

    Surat DPO itu bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 dan ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” tulis surat tersebut.

    Dalam surat tersebut, KPK mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu disebut memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui secara pasti. 

    Kemudian, Harun Masiku dicirikan berkulit sawo matang. Alamat tinggal di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

    Surat DPO itu juga menyertakan empat foto terbaru Harun Masiku

  • Sejumlah Pemda di Jawa Timur Dukung Penerbangan Umrah dari Bandara Dhoho Kediri – Halaman all

    Sejumlah Pemda di Jawa Timur Dukung Penerbangan Umrah dari Bandara Dhoho Kediri – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI – Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di sekitar Karesidenan Kediri menyatakan mendukung penerbangan umrah langsung dari Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, mulai kuartal I 2025 atau awal tahun depan.

    Dukungan tersebut mengemuka dan disampaikan perwakilan pemerintah daerah di acara Press Visit Bandara Dhoho Kediri, Rabu, 11 Desember 2024.

    Sukadi SE.MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Kediri mengatakan, Pemkab Kediri mendukung penyelenggaraan penerbangan umrah langsung dari Kediri menuju Jeddah.

    Dia mengatakan, untuk persiapan sudah dua kali diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Surya Dhoho Investama dan InJourney sebagai pengelola dan operator Bandara Dhoho Kediri dan sejumlah biro travel umrah dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk dan Trenggalek serta Jombang.

    FGD pertama diselenggarakan di Juni 2024 disusul FGD kedua pada Agustus 2024. 

    Aditya Kurniawan, dari perwakilan Injourney, operator Bandara Dhoho mengatakan, Bandara Dhoho berpotensi menarik jemaah umrah dari masyarakat di kota-kota dan kabupaten di sekitar Kediri.

    Dia mengatakan, kegiata FGD pertama pada 27 Juni 2024 disusul FGD kedua pada 1 Agustus 2024 diikuti sejumlah biro travel dan umrah dari kota-kota sekitar Kediri dan mereka menyatakan minatnya memberangkatkan jemaah umrah dari Bandara Dhoho Kediri. 

    Agustus 2024, ada peninjauan dari tim bea cukai untuk pengecekan kesiapan fasilitas untuk penerbangan internasional umrah dan disimpulkan ada beberapa aspek yang perlu penyesuaian.

    “Kami berupaya melakukan penyesuaian sesuai yang direkomendasikan,” kata Aditya.

    Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI) Maksin Arisandi mengatakan, penerbangan charter umrah dari Kediri langsung ke Jeddah diproyeksikan bisa direalisasikan di kuartal I 2025 bertepatan dengan momentum Ramadan disusul Idul Fitri di mana animo masyarakat berangkat umrah sedang tinggi.

    Counter check in di terminal keberangkatan Bandara Dhoho Kediri, Rabu, 11 Desember 2024.

    Bandara Dhoho (DHX) telah mengantongi izin penerbangan internasional untuk charter rombongan ibadah umrah dari Kementerian Perhubungan RI melalui penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 146 Tahun 2024 bulan November lalu.

    “Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di sekitar Kediri dan juga dukungan dari Pemprov Jawa Timur untuk penerbangan umrah langsung dari Kediri ini,” ujar Maksin.

    Sukadi menambahkan, dari sisi geografis lokasi Bandara Dhoho sangat strategis karsna berada di sisi barat Jawa TImur. 

    “Kehadiran bandara ini akan memperceoat pemerataan pembangunan di Jawa Timur terutama Jawa Timur bagian barat. Jika ruas tol Kertosono-Kediri sudah jadi, maka orang Jombang akan lebi pilih ke Kediri daripada ke Bandara Juanda di Surabaya untuk bepergian ke luar kota,” ujarnya.

    Depo avtur Pertamina di kompleks Bandara Dhoho Kediri dalam tahap pembangunan, Rabu, 11 Desember 2024.

    Menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan fokus membangun Jawa Timur sisi sslatan karena dinilai sedikit ketinggalan ketimbang sisi utara dan sisi timur.

    Untuk mendukung penerbangan umrah ini, penyelesaian jalan tol Kertosono-Kediri menjadi sangat mendesak karena akan mempercepat mobilitas masyarakat dari Nganjuk dan Jombang menuju Bandara Dhoho.  

    “Aksesibilitas menuju Bandara Dhoho sangat ditentukan dukungan jalan tol penghubung dari wilayah Nganjuk ke Kediri. Jalan arteri sudah dilebarkan namun tetap dibutuhkan akses tol karena akan membuat lebih menarik bagi dunia usaha,” ungkap Sukadi.

    Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI) Maksin Arisandi mengatakan, akses bandara Dhoho ke kota Kediri dengan panjang sekitar 3,7 km saat ini sudah diperlebar dengan pengerjaan cukup cepat hanya sekitar 8 bulan.

    Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI) Maksin Arisandi di acara Press Visit ke Bandara Dhoho Kediri, Rabu, 11 Desember 2024.

    Pihaknya juga sudah menyiapkan pembangunan akses jalan tol menuju Bandara Dhoho dengan progres konstruksi yang masih berjalan.

    Sukadi menambahkan, saat ini dilakukan pengembangan jalan kabupaten dan jalan provinsi agar lebih lebar dan mulus untuk akses ke Bandara Dhoho dari sisi Nganjuk bagian Barat.

    “Ruas jalan provinsi dari Grogol sampai Bganjuk masih jelek. Saat ini sudah ada pelebaran dan akan dilanjut pelebaranmya di 2025,” kata dia.

    Begitu juga jalan nasional mulai Mengkreng di pertigaan Purwoasri yang berbatasan dengan Kertosono sampai ke Kediri, di ruas tertentu seperti Purwoasri, Papar dan Gampengrejo juga sudah mulai dilebarkan.

    Garbarata di Bandara Dhoho, Kediri, Rabu, 11 Desember 2024.

    Masyarakat Jawa Timur yang berangkat umrah setiap tahunnya tinggi. Pada 2023 saja total peserta umrah mencapai 26 ribu lebih dan diberangkatkan dari Bandara Juanda.

    Sementara, data di 2024, dari Januari sampai dengan Juni saja ada sekitar 15.000 jemaah umrah yang berangkat ke Tanah Suci.

    Maksin Arisandi menjelaskan, keinginan menyelenggarakan penerbangan umrah dari Bandara Dhoho Kediri sudah muncul sejak Juni 2024.

    “Tapi saat itu Bandara Dhoho belum masuk list bandara yang mendapat izin penerbangan internasional. Baru di November 2024 kita mendapatkan izin dari Pemerintah dengan terbitnya keputusan menteri perhubungan melalui KM Nomor 146 di mana Bandara Dhoho masuk dalam daftar bandara yang bisa menyelenggarakan penerbangan umrah.”

    Ruang tunggu penumpang di terminal keberangkatan Bandara Dhoho Kediri, Rabu, 11 Desember 2024.

    “Ini jadi milestone penting bagi kami karena membuat kami bisa menyediakan penerbangan dari dan keluar negeri dari Bandara Dhoho,” ujarnya.

    Bandara Dhoho memiliki panjang runway 3.300 meter yang setara dengan panjang runway di Bandara Soekarno-Hatta dan lebih panjang dari Bandara Juanda Surabaya.

    Bandara ini bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

    Apron bandara bisa menampung parkir 12 pesawat narrow body seperti Boeing 737 series dan Airbus A320, dan 3 pesawat berbadan lebar sekaligus.

    Kapasitas bandara hingga 2035 diproyeksikan mencapai 1,5 juta per tahun dan bisa dikembangkkan jadi 10 juta penumpang per tahun saat memasuki tahap ultimate atau puncak.

    Sementara, area parkir Bandara Dhoho mampu menampung 900 mobil dan 300 sepeda motor.

    “Bangunan bandara ini dirancang dengan konsep compact minimalis tapi masih bisa terus dikembangkan ke depan,” kata Maksin Arisandi.

    “Jika penerbangan umrah dan haji kelak bisa direalisasikan berangkat langsung dari Kediri, maka target 1,5 juta penumpang per tahun akan lebih mudah dan lebih cepat direalisasikan.” kata dia.

     

     

  • Kolong Tol Ditargetkan Bersih dari Lapak dan Hunian Ilegal Sebelum Akhir Tahun 2024

    Kolong Tol Ditargetkan Bersih dari Lapak dan Hunian Ilegal Sebelum Akhir Tahun 2024

    ERA.id – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menargetkan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, sudah bersih dari lapak-lapak dan hunian ilegal sebelum akhir tahun 2024.

    “Targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai semua, sehingga pada saat pembangunan nanti benar-benar kondisi di kolong tol di Jelambar Baru ini bisa dalam situasi kondisi yang steril,” kata Uus kepada wartawan di lokasi pada Rabu (11/12/2024).

    Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat menerjunkan total 600 personel hari ini untuk melakukan pembongkaran lapak-lapak yang ada.

    “Dilibatkan ini antara 540 sampai 600 personel dari jajaran pemerintah kota. Di situ ada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dari Sudin Sumber Daya Air, Bin Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dan juga dari unsur TNI-Polri,” katanya.

    Uus juga memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni sebelumnya kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sementara itu 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun. (Ant)

  • Wali Kota targetkan kolong Tol Angke sudah bersih sebelum akhir tahun

    Wali Kota targetkan kolong Tol Angke sudah bersih sebelum akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menargetkan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, sudah bersih dari lapak-lapak dan hunian ilegal sebelum akhir tahun 2024.

    “Targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai semua, sehingga pada saat pembangunan nanti benar-benar kondisi di kolong tol di Jelambar Baru ini bisa dalam situasi kondisi yang steril,” kata Uus kepada wartawan di lokasi pada Rabu.

    Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat menerjunkan total 600 personel hari ini untuk melakukan pembongkaran lapak-lapak yang ada.

    “Dilibatkan ini antara 540 sampai 600 personel dari jajaran pemerintah kota. Di situ ada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dari Sudin Sumber Daya Air, Bin Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dan juga dari unsur TNI-Polri,” katanya.

    Uus juga memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni sebelumnya kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sementara itu 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Camat di Kabupaten Kediri Diminta Proaktif saat Cuaca Ekstrem

    Camat di Kabupaten Kediri Diminta Proaktif saat Cuaca Ekstrem

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Menyusul potensi cuaca ekstrem di musim hujan ini.

    Mas Dhito minta camat untuk melakukan monitoring wilayahnya masing-masing, termasuk memetakan titik yang berpotensi rawan bencana.

    Upaya itu harus dilakukan supaya bisa dilakukan mitigasi dini guna meminimalisir dampak bencana jika sewaktu-waktu terjadi potensi hujan dengan intensitas tinggi.

    “Jadi tiap camat harus tahu di tempatnya mana-mana yang rawan,” katanya, Senin (9/12/2024).

    Mas Dhito mencatat akibat curah hujan yang tinggi, belakangan ini terjadi luapan air hingga mengakibatkan banjir di beberapa titik.

    Seperti yang terjadi di Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten dampak banjir menjadikan kerusakan akses jalan yang melintasi lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

    Atas kerusakan akses jalan itu, pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berkoordinasi dengan PTPN supaya perbaikannya jalan dapat segera dilakukan.

    Kemudian, banjir akibat luapan sungai juga terjadi di Desa Pehkulon dan Puhjajar di Kecamatan Papar. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Banyakan tepatnya di Desa Tiron dan Manyaran.

    “Kemudian ada di Bakalan Kecamatan Grogol, dam tersumbat sampah dan bambu,” ungkapnya.

    Dengan kejadian bencana yang terjadi, Mas Dhito kembali mengingatkan kepada camat untuk proaktif dan selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan mitigasi maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) supaya cepat dilakukan penanganan ketika terjadi bencana.

    “Mengingat potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi sampai akhir bulan ini, tolong betul-betul para camat bisa koordinasi dengan cepat dengan BPBD maupun PUPR,” tandasnya.

    Disisi lain, Mas Dhito juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Jika sewaktu-waktu di wilayahnya terjadi kondisi bencana masyarakat bisa melaporkan ke BPBD Kabupaten Kediri. [ADV PKP/nm]