Xcloud.id

kab/kota: Grogol

  • Pemkab Mojokerto dan Kementerian Kebudayaan Bahas Revisi Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan

    Pemkab Mojokerto dan Kementerian Kebudayaan Bahas Revisi Zonasi Kawasan Cagar Budaya Trowulan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Konsultasi Publik Revisi Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Acara ini menjadi forum penting untuk menyesuaikan kebijakan pelindungan dan pengembangan kawasan bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut.

    Acara yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto ini dihadiri Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI I Made Dharma Suteja, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, serta Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

    Dalam paparannya, I Made Dharma Suteja menjelaskan bahwa revisi sistem zonasi diperlukan karena adanya temuan arkeologis baru dan perubahan kondisi di sejumlah situs. “Dengan adanya temuan baru di Situs Klinterejo dan situs lainnya, serta hilangnya beberapa temuan di Situs Grogol, maka perlu penyesuaian sistem zonasi agar pelindungan cagar budaya tetap berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi masyarakat,” terangnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pelestarian warisan budaya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat adalah kunci keberlanjutan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menekankan pentingnya menjaga Trowulan sebagai simbol kejayaan peradaban Majapahit yang menjadi identitas bangsa. “Trowulan bukan sekadar situs arkeologi, tetapi jejak peradaban besar Majapahit yang harus dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi penerus,” katanya.

    Menurut Gus Barra (sapaan akrab, red) ini, revisi zonasi Trowulan bukan hanya soal tata ruang, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menyeimbangkan pelindungan budaya dan pembangunan daerah. Pemkab Mojokerto juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Trowulan sebagai pusat pembelajaran sejarah dan wisata budaya unggulan.

    “Kami ingin proses ini partisipatif, melibatkan semua pihak agar hasilnya komprehensif dan membawa manfaat bagi masyarakat. Kita ingin Trowulan tidak hanya dikenang, tetapi dihidupkan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pariwisata sejarah kelas dunia,” tambahnya.

    Kegiatan konsultasi publik ini ditutup dengan diskusi terbuka antara pemerintah, para ahli, dan masyarakat guna merumuskan rekomendasi revisi zonasi yang berkelanjutan bagi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. [tin/aje]

  • Pembangunan Jalan Layang Latumenten Jakbar dipastikan sesuai jadwal

    Pembangunan Jalan Layang Latumenten Jakbar dipastikan sesuai jadwal

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Bina Marga DKI Jakarta memastikan pembangunan Jalan Layang (flyover) Latumeten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berjalan sesuai jadwal.

    “Pembangunannya sesuai jadwal. Pada Oktober 2025 ini telah resmi memasuki tahap awal,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Bina Marga DKI Jakarta, Wiwik Wahyuni saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Proses pembangunan pun telah dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 24 Oktober 2025, dengan PT. Modern Widya Tehnical selaku kontraktor pelaksana.

    “Proses ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan kontraktor pelaksana PT. Modern Widya Tehnical pada 24 Oktober 2025 melalui skema kontrak rancang dan bangun (design and build),” ujar dia.

    Lebih lanjut, Wiwik menegaskan proyek tersebut masih membutuhkan beberapa tahap persiapan awal sebelum konstruksi fisik dimulai.

    Termasuk, salah satunya proses sosialisasi terhadap warga di sekitar Jalan Latumeten, Grogol, Jakarta Barat.

    “(Proyek) sedang memasuki tahap perancangan dan disain, persiapan sosialisasi pelaksanaan, penyelidikan tanah dan survei pengukuran,” jelas Wiwik.

    Wiwik juga memastikan menargetkan proyek strategis ini dapat selesai tepat waktu.

    “Pembangunan ‘flyover’ ini direncanakan selesai sesuai jadwal pada Desember 2026,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Jalan Layang di Jalan Latumenten, tepatnya di samping Stasiun Grogol, Jakarta Barat.

    Kepala Sub Kelompok Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Mahendra, menyebut flyover itu akan dibangun sepanjang 380 meter dari sisi selatan hingga sisi utara Stasiun Grogol.

    Nantinya, Jalan Latumeten hanya akan digunakan untuk akses kendaraan umum seperti Transjakarta, Jaklingko, hingga kereta Commuter Line.

    Sementara, kendaraan pribadi seperti motor dan mobil akan dialihkan untuk melintas di atas flyover.

    Pemprov DKI juga akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan konsep skywalk berbayar untuk akses pejalan kaki atau mirip dengan skywalk di Bundaran HI.

    Wali kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto pun menyebut flyover Latumeten akan mulai dibangun pada Oktober 2025 dengan target rampung pada 2027.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sudah dapat dukungan pusat bangun RS tipe A di lahan Sumber Waras

    DKI sudah dapat dukungan pusat bangun RS tipe A di lahan Sumber Waras

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    “Alhamdulillah kami mendapatkan ‘support’ sepenuhnya dari pemerintah pusat. Bapak Presiden, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI. Sehingga dengan demikian, kami menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Pramono menjelaskan, lahan seluas 3,6 hektare di samping RS Sumber Waras tersebut kini bisa dimanfaatkan setelah dihentikannya status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.

    Pramono mengatakan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak pada tertundanya pembangunan, tiga di antaranya sudah dipenuhi.

    Dengan telah selesainya persoalan hukum lahan itu, Pramono menyatakan Pemerintah Jakarta sudah siap untuk membangun rumah sakit di sana.

    “Kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah, karena itu kami berterima kasih sudah ada ‘green light’,” kata Pramono.

    Pramono pun mengaku telah meminta jajarannya agar segera melanjutkan rencana pembangunan dan menyusun studi kelayakan (feasibility study).

    Sebelumnya, Pramono menargetkan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun depan.

    Hal itu disampaikan Pramono usai mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

    “Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono.

    Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK.

    Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi usut insiden pengejaran terhadap sekelompok pelajar di Jakbar

    Polisi usut insiden pengejaran terhadap sekelompok pelajar di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengusut kasus pengejaran terhadap sejumlah pelajar yang terjadi di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (23/10).

    “Kita baru mau panggil saksi-saksi di lokasi, termasuk anak-anak sekolah yang lari ke dalam warung itu. Tapi sementara, kalau kita analisa di CCTV (kamera pengawas), tidak kelihatan orang-orang yang kejar mereka ke warung, makanya harus kita analisa dulu, kita dalami dulu,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Mengenai dugaan percobaan pembacokan yang ramai dibahas di media sosial, dia menyebutkan pemeriksaan sementara belum mengarah kepada penggunaan benda tajam atau tumpul.

    “Kita belum sampai ke sana, ya, karena kan di CCTV tidak kelihatan orang yang kejar, entah mereka bawa sajam (senjata tajam) atau benda tumpul. Harus kita periksa dulu saksi-saksinya, karena sementara kita baru dapat CCTV-nya,” ujar Alexander.

    Beruntung, kata dia, tidak ada korban luka dalam insiden tersebut.

    “Tidak ada korban luka, tidak ada,” ungkap Alexander.

    Dalam rekaman video viral yang telah diperiksa kepolisian, sejumlah pelajar tampak berlarian ke dalam sebuah warung kelontong lantaran dikejar oleh oknum yang belum diketahui identitasnya.

    Seorang pelajar bahkan terlihat melompati etalase warung untuk menghindari kejaran oknum yang bersangkutan.

    Pemilik warung serta warga di sekitar lokasi pun lantas menegur oknum pengejar tersebut sehingga tidak terjadi bentrok fisik dengan pelajar.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keterbatasan lahan, TPU di Jakbar terapkan makam tumpang sejak 2016

    Keterbatasan lahan, TPU di Jakbar terapkan makam tumpang sejak 2016

    Jakarta (ANTARA) – Keterbatasan lahan membuat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Grogol Kemanggisan di Jakarta Barat menerapkan sistem makam tumpang sejak 2016.

    Petugas TPU Grogol Kemanggisan Nunu menyebutkan pihaknya sempat menggunakan area bekas gundukan sampah untuk dijadikan makam baru, namun kini area tersebut sudah digunakan seluruhnya.

    “Dari 2016, sudah ditutup untuk lahan baru. Kemudian, ada sedikit lahan bekas sampah, tapi tahun ini pun sudah habis,” kata Nunu saat ditemui di kantor TPU Grogol Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis.

    Bahkan, kata dia, akibat terbatasnya lahan makam, terdapat petak makam yang sampai tumpang lima di TPU Grogol Kemanggisan.

    “Kalau secara aturan Islam kan maksimal tiga kali tumpangan. Tapi karena lahan di Jakarta sudah sangat terbatas, di sini sudah ada yang sampai lima,” ujar Nunu.

    Oleh karena itu, saat ini pemakaman di TPU Grogol Kemanggisan hanya menerima sistem tumpang, dengan syarat harus ada kesepakatan dengan pihak keluarga yang makamnya akan ditumpang.

    “Sebenarnya boleh siapa aja, yang penting keluarganya (pemilik makam) mengizinkan. Misalkan, ada tetangga meninggal, enggak punya makam, kalau emang keluarganya mengizinkan mau ditumpang dengan tetangganya, ya, boleh aja selagi memang diizinkan dan ada surat pernyataan,” jelas Nunu.

    Dia pun menegaskan jarak antarjenazah diatur sedemikian rupa agar tidak merusak makam yang lama.

    “Biasanya galiannya sampai kain kafan atau tulang putih kelihatan, baru kita stop. Di atasnya baru dimakamkan yang baru,” ucap Nunu.

    Dia menambahkan jarak waktu minimal tumpang adalah tiga tahun setelah jenazah pertama dimakamkan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Namun, dalam kondisi darurat, pihak TPU tetap memberikan kelonggaran.

    “Kadang baru dua tahun pun kita terima kalau keluarganya enggak punya tempat lain,” tutur Nunu.

    Bagi masyarakat yang tidak memiliki keluarga di TPU Grogol Kemanggisan, sambung dia, biasanya diarahkan ke TPU Tegal Alur yang merupakan pemakaman terbesar di Jakarta Barat dan masih memiliki lahan kosong.

    “Kalau enggak punya makam di sini, kita arahkan ke Tegal Alur. Di sana masih ada lahan baru, baik yang Islam maupun Kristen,” terang Nunu.

    Akibat keterbatasan lahan TPU, saat ini hanya 11 dari 80 TPU milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih dapat menampung jenazah baru, termasuk TPU Tegal Alur di Kalideres, Jakarta Barat.

    Sedangkan sisanya, pemakaman harus dilakukan dengan sistem tumpang alias satu lubang dengan anggota keluarga yang telah lebih dulu dimakamkan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala sekolah di Jakbar diminta tolak segala bentuk gratifikasi

    Kepala sekolah di Jakbar diminta tolak segala bentuk gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Para kepala sekolah di Jakarta Barat diminta menolak segala bentuk gratifikasi di lingkungan pendidikan di wilayah tersebut.

    “Pada kepada para kepala sekolah, jangan mau dikasih amplop. Praktik baik itu dimulai dari kita sendiri. Niatkan mulai hari ini kita berjalan di jalan yang benar dan lurus,” kata Diding di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) “Gerakan Membangun Budaya Berintegritas dan Antikorupsi bagi Kepala Sekolah” yang digelar di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

    Hal senada disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fries Mount Wongso.

    Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. “Kami berharap melalui pendidikan, kita dapat mengubah ‘mindset’ dan menanamkan nilai integritas kepada anak didik agar tidak mudah tergoda untuk berbuat curang,” katanya.

    Ia juga meminta agar para kepala sekolah bisa memahami potensi celah korupsi dalam pelaksanaan tugas, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan pengelolaan keuangan sekolah.

    “Kepala sekolah harus mampu memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tuturnya.

    Inspektur Pembantu Kota (Irbanko)Jakarta Barat, Dzikran Kurniawan menambahkan bahwa pembentukan integritas itu dimulai dari rumah.

    Menurut dia, keharmonisan dan tanggung jawab antara suami dan istri menjadi dasar terbentuknya perilaku jujur dan amanah di lingkungan kerja.

    “Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kalau rumah tangga baik, maka kinerja di sekolah pun akan baik. Suami-istri harus saling mengingatkan agar terhindar dari perbuatan yang tidak benar,” katanya.

    Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kota Jakarta Barat bersama KPK tersebut diikuti sebanyak 50 kepala sekolah SD, SMP dan SMA se-Jakarta Barat beserta pasangan suami/istri.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petugas gabungan bersihkan lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras Jakbar

    Petugas gabungan bersihkan lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sekitar 200 petugas gabungan dari beberapa instansi di Pemerintah Kota Jakarta Barat membersihkan seluas 3,6 hektare lahan di RS Sumber Waras di RW 06 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pada Rabu.

    “Kerja bakti ini dalam rangka penataan dan optimalisasi pemanfaatan lahan RS Sumber Waras,” kata Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar), Uus Kuswanto di Jakarta.

    Pembersihan area lahan itu ditargetkan rampung dalam tiga hari ke depan. “Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun pengembangan fasilitas kesehatan pada area seluas 3,6 hektare ini,” kata Uus.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Purwadi, menyebutkan, lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan.

    “Seiring rencana kerja jangka pendek dan menengah Gubernur DKI Jakarta, kami akan mendalami pemanfaatannya untuk pengembangan rencana layanan yang lebih terpadu dan terintegrasi, seperti layanan rumah sakit tipe A atau yang lebih luas lagi,” tuturnya.

    Secara spesifik, kata dia, sarana yang akan dibangun adalah fasilitas kesehatan khusus penyakit tidak menular seperti jantung, stroke dan kanker. “Jadi itu mempertimbangkan perubahan demografi angka penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, mungkin bisa fokus ke sana,” katanya.

    Tapi, menurut dia, rencana itu saat ini masih dalam pembahasan dengan tim kerja di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TPU Kebagusan tumpang tiga jenazah imbas pemakaman penuh

    TPU Kebagusan tumpang tiga jenazah imbas pemakaman penuh

    Jakarta (ANTARA) – Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan melakukan sistem tumpang maksimal tiga jenazah imbas lahan pemakaman yang sudah penuh di wilayah tersebut.

    “Normalnya sih paling kalau untuk kedalaman sampai tiga jenazah,” kata penjaga TPU Kebagusan, Dedi saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Dedi mengatakan sistem tumpang memang terbilang gratis, namun diharapkan sudah ada keluarga yang dimakamkan demi mempermudah bantuan sistem tumpang.

    Menurut dia, sistem tumpang ini sudah diterapkan sejak 2015 dan masih menerima hingga kini. Berbeda dengan pemakaman yang memang sudah ditutup pada 2025 ini.

    “Untuk penutupannya itu baru beberapa tahun belakangan, penutupan makam baru ya bukan makam tumpang. Kalau tumpang kita terima terus setiap hari,” ucapnya.

    Terlebih, lahan dengan luas 8.000 meter ini dinilainya jarak antar makam terbilang tidak normal, yakni sudah sampai 20 sentimeter (cm).

    “Semeter enggak sampai. Paling ada yang sampai ke 20 cm per makam gitu kan. Karena memang udah full tumpang,” ucapnya.

    Pemakaman sistem tumpang menjadi solusi utama untuk mengatasi keterbatasan lahan tempat pemakaman umum (TPU), khususnya di Jakarta Selatan (Jaksel).

    Sistem tersebut diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.

    Pengertian makam tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat digunakan untuk dua jenazah atau lebih.

    Aturan tersebut menyebutkan pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan setelah jenazah sebelumnya dimakamkan minimal tiga tahun dan harus mendapat izin dari ahli waris.

    Kemudian, penumpangan bisa dilakukan di atas atau di samping jenazah sebelumnya dengan jarak minimal satu meter dari permukaan tanah.

    Dengan demikian, ditegaskan mekanisme pemakaman tumpang dilakukan tanpa membuka jenazah lama. Penempatan jenazah baru dilakukan dengan hati-hati sesuai standar kedalaman dan posisi aman.

    Sebanyak sembilan tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta Selatan (Jaksel) dinyatakan penuh dan tidak lagi menerima pemakaman baru sehingga pemerintah menerapkan model pemakaman tumpang sebagai solusi alternatif.

    Sembilan TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat dan Cikoko.

    Sembilan dari 16 TPU di Jakarta Selatan itu kapasitasnya sudah habis, sehingga dialihkan ke TPU lainnya.

    Berdasarkan data Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, sejumlah TPU, seperti Menteng Pulo I, II, dan III, Jeruk Purut, Tanah Kusir, Cidodol, Kampung Kandang, Srengseng Sawah, dan Pasar Minggu telah terisi lebih dari 95 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI adakan rapat khusus bahas keterbatasan lahan pemakaman

    DKI adakan rapat khusus bahas keterbatasan lahan pemakaman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan segera menggelar rapat khusus untuk membahas solusi penanganan keterbatasan lahan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta.

    “Kami sudah berkomunikasi, dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan kita akan rapat khusus mengenai pemakaman di Jakarta,” ujar Pramono di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia mengakui bahwa memang kondisi sejumlah TPU di wilayah Jakarta mulai penuh. Saat ini Pemprov DKI tengah mengumpulkan data lengkap dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengenai kapasitas dan ketersediaan lahan di seluruh TPU.

    Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memetakan tingkat urgensi dan menentukan arah kebijakan ke depan.

    “Mengenai angkanya nanti Dinas Pertamanan yang akan sampaikan. Nanti kalau sudah detail saya akan jawab lagi,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI diketahui tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibu Kota.

    Ia menyebut persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi salah satu tantangan yang kini dihadapi Jakarta seiring dengan padatnya wilayah perkotaan.

    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” kata Pramono.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan opsi membuka lahan pemakaman baru di luar wilayah Jakarta.

    Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut akan ditentukan setelah kajian teknis dan hukum selesai dilakukan.

    Diketahui, sembilan tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta Selatan (Jaksel) tak menerima lagi makam baru karena lahan di sembilan TPU tersebut sudah penuh.

    “TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko,” kata Kepala Seksi Jalur dan Pemakaman Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, Arwin Adlin Barus.

    Arwin mengatakan sembilan dari 16 TPU di Jakarta Selatan itu kapasitasnya sudah habis sehingga dialihkan ke TPU lain.

    Pemkot Jaksel menerapkan sistem pemakaman tumpang sebagai solusinya.

    Pemakaman tumpang berarti jenazah dimakamkan dengan anggota keluarga yang sudah lebih dulu dimakamkan di TPU tersebut.

    Opsi lain yang disiapkan ialah pemakaman baru di TPU lain yang masih memiliki ketersediaan petak walaupun sudah terbatas jumlahnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arogansi Anggota TNI AL di Grogol, Baku Hantam dengan Ojol Gara-gara Klakson Megapolitan 22 Oktober 2025

    Arogansi Anggota TNI AL di Grogol, Baku Hantam dengan Ojol Gara-gara Klakson Megapolitan 22 Oktober 2025

    Arogansi Anggota TNI AL di Grogol, Baku Hantam dengan Ojol Gara-gara Klakson
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah insiden baku hantam antara pengemudi ojek
    online
    (ojol) dengan seorang anggota TNI Angkatan Laut (AL) menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial, Senin (20/10/2025).
    Insiden itu bermula dari persoalan sepele di jalan raya, yaitu klakson yang berbuntut emosi.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @info_jakartabarat, terlihat seorang pria berseragam sipil memukul pengemudi ojol di depan Kampus 2 Universitas Tarumanegara, Grogol, Jakarta Barat.
    Akun tersebut menuliskan peristiwa terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, ketika oknum anggota TNI AL itu memotong jalur dari lajur Transjakarta dengan kecepatan tinggi hingga hampir menabrak pengemudi ojol.
    “Anggota TNI AL memukul driver ojek
    online
    setelah tak terima diklakson karena anggota TNI AL memotong jalan dengan kecepatan tinggi dari jalur Transjakarta langsung belok ke kiri,” tulis akun tersebut.
    Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, terdengar pengemudi ojol merekam sambil menegur pelaku.
    “Nih, oknum TNI nih, dari kanan dia ngambil ke kiri. Terus dia mepet-mepet saya. Mepet-mepet mau nabrak, terus malah marah-marah ngatain saya bangs*t,” ucap pria itu dalam video.
    Tak terima divideokan, pelaku kemudian naik pitam dan melayangkan pukulan ke arah pengemudi ojol, memicu keributan di tengah jalan. Beberapa pengendara dan petugas keamanan yang berada di lokasi segera turun tangan untuk melerai.
    TNI Angkatan Laut akhirnya angkat bicara setelah video tersebut viral. Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul membenarkan pelaku merupakan anggota mereka.
    “Benar bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI AL bernama Serka OTB yang berdinas di Lafial (Lembaga Fasilitas Angkatan Laut),” ujar Tunggul kepada
    Kompas.com,
    Selasa (21/10/2025).
    Meski demikian, Tunggul belum menjelaskan kronologi lengkap insiden tersebut. Ia menyebut, saat ini Serka OTB masih diperiksa oleh satuannya untuk dimintai keterangan.
    “Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.