kab/kota: Grogol

  • Orangtua yang Tinggalkan Jasad Bayinya di RS Grogol Terancam 5 Tahun Penjara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Januari 2025

    Orangtua yang Tinggalkan Jasad Bayinya di RS Grogol Terancam 5 Tahun Penjara Megapolitan 14 Januari 2025

    Orangtua yang Tinggalkan Jasad Bayinya di RS Grogol Terancam 5 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pasangan suami istri (pasutri) berinisial H dan BU terancam pidana penjara selama lima tahun usai menelantarkan anak mereka berinisial MS (5 bulan) di salah satu rumah sakit (RS) daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
    Keduanya dijerat dengan Pasal 77 B Jo Pasal 76 B Jo Pasal 77 C Jo Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
    “Ancaman hukuman lima tahun (penjara),” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara saat dikonfirmasi, Selasa (14/1/2025).
    Polsek Grogol Petamburan menangkap H dan BU atas kasus dugaan penelantaran anak.
    Mereka ditangkap di salah satu indekos daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (12/1/2025) malam.
    “Yang bersangkutan berpindah-pindah tempat kos-kosan, tapi masih di wilayah Grogol Petamburan dan Tambora,” ujar Aprino.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, alasan keduanya meninggalkan bayi mereka di salah satu RS daerah Grogol Petamburan karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya administrasi.
    “Pekerjaannya si suami itu bekerja di salah satu tempat konveksi wilayah kami (Grogol Petamburan), dan untuk si ibu itu ibu rumah tangga,” ungkap Aprino.
    Kini, polisi telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan menahan mereka di rumah tahanan (rutan) Polsek Grogol Petamburan.
    Sebelumnya diberitakan, bayi laki-laki berinisial MS meninggal dan ditinggalkan oleh orangtuanya di ruang IGD salah satu rumah sakit di Grogol Petamburan pada Sabtu (28/12/2024).
    H membawa anaknya ke rumah sakit sekitar pukul 02.59 WIB dalam kondisi sakit.
    “Pihak rumah sakit segera melakukan tindakan medis. Namun, sekitar pukul 04.20 WIB, bayi laki-laki tersebut dinyatakan meninggal dunia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (30/12/2024).
    Setelah kejadian tersebut, pihak rumah sakit berusaha mencari keberadaan orang tua bayi, namun mereka tidak ditemukan di lokasi.
    “Diduga, jenazah bayi laki-laki tersebut ditinggalkan begitu saja oleh orangtuanya,” tambah Ade Ary.
    Sebelum meninggalkan anaknya, orang tua bayi berdalih akan mencari uang untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 3,6 juta.
    Pihak rumah sakit mencoba menghubungi nomor telepon yang didaftarkan oleh H saat membawa anaknya, tetapi nomor tersebut adalah milik tetangga yang ikut mengantar ke rumah sakit.
    “Orangtua korban diketahui tidak memiliki ponsel,” jelas Ade Ary.
    Saat polisi mendatangi kontrakan orang tua bayi, tempat tersebut sudah kosong. Akibatnya, pihak rumah sakit melaporkan kejadian ini ke Polsek Grogol Petamburan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinggalkan Jasad Anak Satu-satunya di RS Grogol, Kini Orangtuanya Menyesal
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Januari 2025

    Tinggalkan Jasad Anak Satu-satunya di RS Grogol, Kini Orangtuanya Menyesal Megapolitan 14 Januari 2025

    Tinggalkan Jasad Anak Satu-satunya di RS Grogol, Kini Orangtuanya Menyesal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan suami istri berinisial H dan BU ditangkap oleh polisi setelah dituduh menelantarkan anak mereka, MS, yang berusia lima bulan di rumah sakit.
    Bayi tersebut meninggal di salah satu rumah sakit di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kini, H dan BU mengaku menyesal.
    “Ya menyesal, dengan alasan (meninggalkan) bayi karena enggak ada uang,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Aprino Tamara, saat dikonfirmasi pada Selasa (14/1/2025).
    Keduanya ditangkap di sebuah indekos di kawasan Grogol Petamburan pada Minggu (12/1/2025) malam.
    “Yang bersangkutan berpindah-pindah tempat kos-kosan, tapi masih di wilayah Grogol Petamburan dan Tambora,” lanjut Aprino.
    Menurut hasil pemeriksaan, alasan H dan BU meninggalkan bayi mereka di rumah sakit adalah karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya administrasi.
    “Pekerjaannya si suami itu bekerja di salah satu tempat konveksi wilayah kami. Dan untuk si ibu itu ibu rumah tangga,” jelas Aprino.
    Saat ini, polisi telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan menahan mereka di rumah tahanan Polsek Grogol Petamburan.
    Mereka dijerat dengan Pasal 77 B Jo Pasal 76 B Jo Pasal 77 C Jo Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
    Sebelumnya, bayi laki-laki berinisial MS dibawa oleh H ke rumah sakit pada Sabtu (28/12/2024) dalam kondisi sakit sekitar pukul 02.59 WIB.
    “Pihak rumah sakit segera melakukan tindakan medis. Namun, sekitar pukul 04.20 WIB, bayi laki-laki tersebut dinyatakan meninggal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (30/12/2024).
    Setelah kejadian tersebut, pihak rumah sakit berusaha mencari keberadaan orang tua bayi, namun mereka tidak ditemukan di lokasi.
    “Diduga, jenazah bayi laki-laki tersebut ditinggalkan begitu saja oleh orangtuanya,” tambah Ade Ary.
    Sebelum meninggalkan anaknya, orang tua bayi berdalih akan mencari uang untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 3,6 juta.
    Pihak rumah sakit mencoba menghubungi nomor telepon yang didaftarkan oleh H saat membawa anaknya, namun ternyata nomor tersebut adalah milik tetangga yang ikut mengantar ke rumah sakit.
    “Orangtua korban diketahui tidak memiliki ponsel,” jelas Ade Ary.
    Ketika polisi mendatangi kontrakan orang tua bayi, tempat tersebut sudah kosong. Akibatnya, pihak rumah sakit melaporkan kejadian ini ke Polsek Grogol Petamburan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pria Ini Tersenyum Saat Ditangkap Karena Tinggalkan Jenazah Bayinya di RS Sumber Waras Grogol – Halaman all

    Pria Ini Tersenyum Saat Ditangkap Karena Tinggalkan Jenazah Bayinya di RS Sumber Waras Grogol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Polisi menangkap pasangan suami istri (Pasutri) muda yang menelantarkan bayinya di Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Pasutri tersebut meninggalkan jenazah bayinya beralasan tidak ada biaya. Peristiwa tersebut terjadi dua pekan lalu.

    Saat ditangkap di rumah kontrakannya, suami berinisial H masih bisa tersenyum.

    Sedangkan sang istri berinsial BU menutupi wajahnya dengan masker.

    Kanit Reskrim Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara menjelaskan, berdasarkan penuturan pasutri muda itu, mereka tega meninggalkan jenazah anak pertamanya yang masih berusia lima bulan di RS Sumber Waras karena tak ada biaya untuk menebus.

    Sang suami diketahui bekerja di salah satu konveksi di kawasan Grogol dengan penghasilan pas-pasan. Sedangkan sang istri adalah ibu rumah tangga.

    “Jadi untuk dua orang tersebut telah kita amankan dan memang menelantarkan dari si bayi tersebut dengan alibi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki uang,” kata Aprino kepada wartawan di Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (13/1/2025).

    Peristiwa bayi malang itu meninggal dunia terjadi pada Sabtu (28/12/2024) pagi, setelah beberapa jam sebelumnya dibawa oleh pelaku ke IGD rumah sakit tersebut.

    Aprino pun mengatakan mengapa pasutri muda itu baru dibekuk pada Minggu (11/1/2025) malam.

    “Kendala kami adalah yang bersangkutan berpindah-pindah tempat kos-kosan tapi masih di wilayah Grogol Petamburan dan Tambora,” kata Aprino.

    Saat ini, pasutri muda itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas pasal mengenai penelantaran anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

    Penulis: Elga Hikari Putra

  • Kasus PMK Meningkat, Pemkab Kediri Tutup Pasar Hewan dan Intensifkan Pengobatan

    Kasus PMK Meningkat, Pemkab Kediri Tutup Pasar Hewan dan Intensifkan Pengobatan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menutup sementara pasar hewan mulai Senin, 13 Januari 2025, sebagai langkah strategis menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus melonjak.

    Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri, seperti Pasar Hewan Tretek Pare dan Pasar Hewan Grogol, tetapi juga mencakup pasar hewan yang dikelola oleh pemerintah desa, di antaranya, Pasar Hewan Purwokerto Ngadiluwih, Pasar Hewan Wonorejo Wates, Pasar Hewan Brenggolo Plosoklaten dan Pasar Hewan Bringin Badas

    Kasus PMK di Kabupaten Kediri Capai 607, Sapi Potong Jadi Korban Terbanyak

    Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa saat ini petugas terus melakukan pengobatan intensif terhadap ternak yang terinfeksi PMK. “Saat ini petugas kita terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” ujar Tutik.

    Berdasarkan data DKPP hingga 12 Januari 2025, jumlah kasus PMK di Kabupaten Kediri telah mencapai 607 kasus, tersebar di semua kecamatan dan didominasi oleh sapi potong. Rinciannya: 128 ekor sapi sembuh, 450 sapi masih sakit dan 25 sapi mati.

    Penutupan Pasar Hewan Diperpanjang hingga 28 Januari 2025

    Semula, penutupan pasar hewan dijadwalkan hanya sampai 25 Januari 2025, namun dengan meningkatnya kasus, Pemkab Kediri memperpanjang masa penutupan hingga 28 Januari 2025.

    Tutik juga mengimbau para pedagang untuk mematuhi kebijakan ini guna mencegah penyebaran virus PMK yang lebih luas. Namun, masih ada pedagang kambing yang nekat berjualan, dengan alasan bahwa PMK hanya menyerang sapi, seperti yang terjadi di Pasar Tretek pada hari pertama penutupan.

    Padahal, menurut Tutik, PMK juga dapat menyerang hewan berkuku belah lainnya, termasuk kambing dan domba. “Saat ini kita juga sedang mempersiapkan pengadaan vaksin,” tambahnya.

    Pemkab Kediri Usulkan 50.000 Dosis Vaksin untuk PMK

    Dalam rapat koordinasi gugus tugas PMK yang dipimpin Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada 8 Januari 2025, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan estimasi anggaran Rp1,5-2 miliar.

    Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Kediri telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp17,9 miliar.

    “Kami menyesuaikan dengan kebutuhan DKPP. Apa yang dibutuhkan akan kami penuhi agar kenaikan kasus PMK tidak semakin tinggi,” jelas Erfin.

    Langkah Strategis Pemkab Kediri dalam Mengendalikan PMK

    1. Penutupan sementara pasar hewan hingga 28 Januari 2025
    2. Pengobatan intensif bagi ternak yang terinfeksi PMK
    3. Sosialisasi dan penertiban pedagang untuk mencegah transaksi ilegal
    4. Pengadaan 50.000 dosis vaksin PMK untuk mencegah lonjakan kasus

    Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kediri berharap dapat menekan penyebaran PMK secara signifikan serta melindungi kesehatan hewan ternak dan perekonomian peternak di wilayah Kediri. [nm/kun]

  • Penyebaran wolbachia dilanjutkan di Meruya Utara Jakbar

    Penyebaran wolbachia dilanjutkan di Meruya Utara Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melanjutkan penyebaran bibit nyamuk berwolbachia untuk menekan penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 1.180 titik Meruya Utara, Kembangan.

    “Ada 1.180 titik. Sudah mulai di RW 005, RT01 Meruya Utara sejak Kamis (9/1),” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Erizon Safari melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

    Erizon menyebut bahwa hal itu bergeser dari yang awalnya di Kembangan Utara, kini di Meruya Utara.

    “Penyebaran bibit nyamuk ber-Wolbachia, kita lakukan sampai seluruh RW Meruya Utara,” katanya.

    Ia menjelaskan, kecamatan-kecamatan di Jakbar, seperti Cengkareng mencatat 795 kasus DBD, kemudian Kalideres 718 kasus dan Kebon Jeruk 712 kasus selama 2024.

    Sementara itu pada tahun yang sama, di Kecamatan Kembangan terdapat 537 kasus, Taman Sari 215 kasus, Palmerah 280 kasus, Grogol Petamburan 245 kasus dan Tambora 198 kasus.

    Sementara itu per bulannya, jumlah kasus DBD di Jakbar terhitung fluktuatif mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

    Pada Januari tercatat 94 kasus, Februari 249 kasus, Maret 626 kasus, April 799 kasus, Mei 797 kasus.

    Kemudian kasus DBD mulai turun sejak Juni 2024 dengan 354 kasus, kemudian pada Juli 216 kasus, Agustus 188 kasus, September 101 kasus, Oktober 79 kasus, November 97 kasus dan Desember 100 kasus.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki rencana atau peta persebaran Wolbachia di Kembangan, Jakbar sampai dengan Juni 2025.

    Adapun dampak dari penyebaran Wolbachia, kata Ani, secara teori baru akan nampak setelah dua tahun.

    “Secara teori, apabila tujuan akhirnya adalah pengentasan nyamuk Aedes di lingkungan, itu 60 persennya itu adalah nyamuk Aedes yang ber-Wolbachia (nyamuk tidak bisa menyebarkan virus Dengue). Nah, kalau itu sudah tercapai lebih kurang sekitar dua tahun, baru dampaknya yang signifikan akan mulai dirasakan,” kata Ani pada Kamis, pertengahan November tahun lalu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9.024 hewan divaksinasi anti rabies di Jakbar

    9.024 hewan divaksinasi anti rabies di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 9.024 hewan penular rabies (HPR) di Jakarta Barat divaksinasi anti rabies pada 2024 untuk mendukung Jakarta menjadi kota global yang bebas rabies dan ramah hewan.

    “9.024 HPR sudah kita vaksinasi selama 2024 dalam rangka mempertahankan Jakarta bebas rabies, menjadi kota global yang ramah hewan,” ungkap Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat, Novy C. Palit di Jakarta pada Jumat.

    Jumlah HPR yang sudah divaksinasi selama 2024 sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 9.185 ekor.

    Novy meminta kontribusi masyarakat khususnya para pemilik HPR untuk mengantisipasi penularan virus tersebut dengan membawa hewannya ke lokasi vaksinasi yang telah ditentukan.

    “Mari sama-sama menyukseskan program pemerintah dengan membawa HPR-nya (anjing, kucing, kera dan musang) untuk divaksinasi,” katanya.

    Warga pemilik HPR bisa memantau akun Instagram @sudinkpkpjb untuk informasi pelayanan yang diberikan dan datang ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

    Novy menuturkan bahwa membawa HPR ke lokasi vaksinasi juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemilik HPR terhadap lingkungan dan warga sekitar.

    “Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya dan mendapatkan vaksinasi rabies gratis,” ungkap Novy.

    Menurut Novy, kucing menjadi hewan paling banyak divaksinasi dengan jumlah 7.015 ekor. Kemudian anjing dengan jumlah 1.947 ekor, lalu kera 56 ekor dan musang 6 ekor.

    Novy mengungkapkan bahwa selama 2024, Kalideres menjadi kecamatan dengan HPR terbanyak yang divaksinasi selama 2024, yakni 2.171 ekor. Kemudian Kembangan berjumlah 1.744 ekor, lalu Grogol Petamburan dengan jumlah 1.178 ekor.

    Selanjutnya Palmerah dengan jumlah 1.008 ekor, lalu Cengkareng (905), Kebon Jeruk (766), Tambora (636) dan Tamansari paling sedikit dengan jumlah 616 ekor.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • ICMI Jateng Akan Tanam 5000 Bibit Pohon di Sempadan Sungai Tuntang Demak

    ICMI Jateng Akan Tanam 5000 Bibit Pohon di Sempadan Sungai Tuntang Demak

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jawa Tengah akan menyelenggarakan program penanaman pohon di Kabupaten Demak pada Jumat, 17 Januari 2025.

    Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi, mereboisasi, dan melestarikan lingkungan di sepanjang Sempadan Sungai Tuntang.

    Ali Sa’roni, Ketua Bidang Lingkungan Hidup ICMI Jateng, menjelaskan bahwa acara pembukaan akan dilangsungkan di Balai Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Demak.

    Penanaman pohon akan dilakukan di sepanjang sempadan Sungai Tuntang yang melintasi Desa Dukun, Karangsari, Grogol, Donorejo, Pulosari, Ploso, dan Bonang, mencakup total 30 kilometer sempadan sungai dan 20 kilometer sepanjang jalan Desa Bonang.

    “Kami akan menanam sebanyak 5.000 pohon, termasuk pohon kayu, bunga, dan buah, seperti Trembesi, Tabebuya, Nangka, Petai, Alpukat, dan Durian,” kata Ali Sa’roni kepada Tribun Jateng, Jumat (10/1/2025).

    Penanaman pohon ini bertujuan untuk memperkuat tanggul sungai, mencegah longsor, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

    Saat ini, sebagian besar lahan di tepi dan tanggul Sungai Tuntang dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman pangan seperti jagung, singkong, dan cabai.

    Namun, tanpa tanaman konservasi, pemanfaatan ini berpotensi meningkatkan risiko banjir dan kerusakan tanggul dalam jangka panjang.

    Kegiatan ini diinisiasi oleh ICMI Jateng bekerja sama dengan Perum Bulog Indonesia, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah.

    Sebanyak 100 peserta akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    Ali berharap program seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala.

    “Selain untuk rehabilitasi dan konservasi ekosistem, penanaman pohon ini juga bisa memperindah alam, menambah penghasilan masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati yang terancam punah,” ujarnya.

    Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian alam Sungai Tuntang. (*)

  • Cegah Bangunan Liar Kolong Tol Tak Cukup dengan Pagar

    Cegah Bangunan Liar Kolong Tol Tak Cukup dengan Pagar

    Jakarta

    PT Jasa Marga memagar kolong Tol Angke, Jakarta Barat (Jakbar) untuk mencegah bangunan liar usai dibersihkan. Partai Demokrat DKI Jakarta menyebut mencegah bangunan liar tak cukup hanya dengan pemagaran.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyebut pemagaran bisa mencegah orang untuk mendirikan bangunan di kolong tol.

    “Pemasangan tembok pembatas dan pendirian posko pengamanan Satpol PP di Kolong Tol Angke menurut saya langkah yang tepat agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat pemukiman ilegal,” kata Mujiyono, Kamis (9/1/2025).

    “Apabila lokasi tersebut dibiarkan begitu saja pasti nantinya akan ada lagi orang yang menempati lokasi tersebut sehingga upaya mengurangi kawasan kumuh dan ilegal tidak akan berhasil,” ujarnya.

    Namun, pemerintah perlu memperhatikan hal lain untuk mencegah kembalinya orang membangun bangunan di kolong tol. Pemerintah perlu memastikan kehidupan warga yang direlokasi dari kolong tol ke rumah susun (Rusun).

    “Penting diperhatikan bahwa warga yang direlokasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha di lokasi yang baru sehingga dapat mencari nafkah serta membayar sewa. Sehingga perlu adanya dukungan dari Pemprov Daerah Khusus Jakarta untuk mengembangkan ekonomi warga relokasi. Tidak cukup hanya dengan pemagaran,” katanya.

    Pemagaran Kolong Tol Angke

    Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

    “Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu,” kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

    “Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar,” jelas dia.

    (aik/aud)

  • Polrestro Jakbar kerahkan 588 personel untuk kawal penetapan gubernur

    Polrestro Jakbar kerahkan 588 personel untuk kawal penetapan gubernur

    Arsip foto – Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-Polres Jakbar

    Polrestro Jakbar kerahkan 588 personel untuk kawal penetapan gubernur
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 14:19 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Barat mengerahkan 588 personel untuk mengawal proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih di sebuah hotel di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis. Wakapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Teuku Arsya Khadafi menyebutkan bahwa pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup.

    “Pengamanan dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat proses penetapan gubernur dan wakil gubernur DKJ,” kata Arsya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis.

    Ratusan personel yang dikerahkan itu telah ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar lokasi acara.

    “Tidak hanya fokus pada pengamanan internal, pihak Kepolisian juga siap menghadapi kemungkinan adanya gangguan eksternal yang bersifat situasional,” kata Arsya.

    Selain itu, pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan bersifat situasional. “Kami telah menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi,” katanya.

    Semua ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan selama acara berlangsung. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak panitia, pemerintah daerah dan unsur terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan selama acara berlangsung.

    Sumber : Antara

  • Dulu Dijejali Warga, Kini Kosong Melompong

    Dulu Dijejali Warga, Kini Kosong Melompong

    Jakarta

    Pemerintah kini hampir rampung menyulap kolong Tol Angke, Jakarta Barat, menjadi enak dipandang. Pasalnya, dulu di kolong tol ini ratusan keluarga tinggal di bangunan sementara. Namun kini para warga sudah direlokasi.

    Bahkan pemerintah berencana akan membuat lahan bekas rumah warga itu menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Pantauan detikcom, Kamis (9/1/2025), lahan itu kini sudah kosong melompong.

    Sekitar 257 keluarga sudah dipindahkan ke beberapa rumah susun (rusun) di Jakarta. Warga itu sekarang tinggal di Rusun Rawa Buaya, Rusun Tegal Alur, Rusun Daan Mogot, dan Rusun PIK Pulo Gadung.

    Di antaranya 139 kepala keluarga (KK) memiliki KTP DKI Jakarta. Kemudian, 98 KK memiliki KTP non-DKI Jakarta dan 20 KK belum memiliki NIK atau KTP.

    Namun di lahan itu, masih terlihat puing-puing bekas bangunan sementara itu. Bahkan sejumlah warga masih memilah-milih puing-puing yang masih bisa dimanfaatkan.

    Dibuat Pagar

    Foto: Bekas permukiman kolong tol Angke, Jakarta Utara, 9 Januari 2024. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

    Permukiman ilegal di kolong tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, sudah dibongkar. Kini pagar tembok dibangun untuk membatasi akses masuk ke kawasan itu.

    Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (9/1), pagar tembok terlihat terbentang di sepanjang Jl Kepaduan I. Kawasan itu awalnya merupakan permukiman ilegal warga.

    Puing-puing bangunan masih tampak berserakan di sekitar lokasi. Sejumlah warga terlihat memilah puing-puing itu lalu diangkut menggunakan gerobak.

    Seorang warga sekaligus buruh di tempat ini, Atib (40), mengatakan pagar tembok itu dibangun sejak Minggu (5/1). Sedangkan pembongkaran permukimannya dimulai sejak Desember 2024.

    “Semuanya (warga) udah nggak ada yang di sini. Pagar udah dibuat, kalau nggak salah, hari Minggu kemarin,” ujar Atib saat ditemui detikcom di lokasi.

    Warga Senang Dipindah ke Rusun

    Foto: Taufiq Syarifudin/detikcom

    Warga eks kolong Tol Angke, Jalambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), direlokasi ke sejumlah rumah susun (rusun). Seorang warga yang direlokasi ke Rusun Daan Mogot mengaku tempat tinggalnya kini lebih nyaman karena jauh lebih bersih.

    “Beda, di sini nyaman. Kan kalau di kolong, kalau musim hujan pasti becek. Kalau ke mana-mana susah, kumuh juga kalau kolong kan. Kalau ini kan bersih gitu,” kata warga eks kolong Tol Angke, Agis Casmutiah (45), saat ditemui detikcom di Rusun Daan Mogot, Kamis (9/1).

    Dia tinggal di Rusun Daan Mogot bersama suami dan satu anaknya. “Kalau di sana kan, ya dibilang ya emang nyaman, nyaman inilah,” sambung Agis.

    Agis dan keluarga pindah ke Rusun Daan Mogot sejak sebulan yang lalu. Tepatnya 9 Desember 2024.

    Kini dia tidak lagi merasakan bau tak sedap yang menyeruak dari Kali Ciliwung. Dia pun kini tak lagi kebanjiran dan was-was air sungai meluap.

    “Yang ke arah Kalijodo itu ada semak yang baru dibersihin tuh. Terus tiba-tiba ular-ular jadi ke kita, banyak kobra, sanca. Takut ada yang masuk ke rumah,” ucap dia.

    Dapat Bansos

    Foto: Bekas permukiman kolong tol Angke, Jakarta Utara, 9 Januari 2024. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

    Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menjelaskan bahwa warga yang terdampak itu dibagi dalam tiga kategori. Cara ini dilakukan agar pemerintah mudah memberikan jenis bantuannya.

    “Warganya sudah aman di rusun yang sebagian yang mereka ber-KTP DKI, yang ber-KTP daerah lain mereka sudah sewa rumah sesuai dengan kebijakan pemerintah, mereka diberikan uang sewa selama 2 bulan, udah jalan, yang non-NIK pun mereka sudah kita terbitkan NIK-nya,” ujar Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

    “Yang belum punya NIK, diterbitkan sama sama Dukcapil. Mereka juga dapet bantuan sembako dari Dinas Sosial, dapet bantuan semua lah macam-macam kita sejahterakan mereka,” ungkapnya.

    Para warga yang terdampak itu diantaranya dipindah ke Rusun Rawa Buaya, Rusun Tegal Alur, Rusun Daan Mogot, dan Rusun PIK Pulo Gadung.

    “Ya (tidak terpusat satu rusun), karena kan kekosongannya tidak semua satu rusun itu kosong semua jadi sesuai dengan ketersediaan rusunnya itu,” kata dia.

    Halaman 2 dari 4

    (azh/azh)