kab/kota: Gresik

JDIH Gresik Hadirkan Fitur AI, Akses Produk Hukum Kini Lebih Mudah dan Cepat

Gresik (beritajatim.com) — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi salah satu sumber resmi yang banyak dicari masyarakat untuk mengetahui berbagai produk hukum pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hingga keputusan penting lainnya. Namun, tidak sedikit warga yang masih belum mengetahui cara mengakses layanan ini.

Guna mendorong warga melek hukum, Pemda Gresik lebih intensif lagi melakukan sosialisasi mengenai seputar produk hukum lewat platform digital supaya bisa diakses secara luas.

“Dokumentasi hukum wajib diketahui masyarakat secara masif. Itu merupakan salah satu tugas kami, memberikan informasi yang benar dan mudah dijangkau,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik, M. Rum Pramudya, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan saat ini ada sejumlah fitur baru yang bisa diakses melalui kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di dalam JDIH Gresik. Baik itu mengakses KUHP Asisten, Policy Briefing, Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, serta Lexapedia, dan berbagai inovasi lainnya.

“Dengan fitur-fitur ini diharapkan mampu membantu masyarakat memahami produk hukum dengan lebih cepat dan efisien,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda, menuturkan pentingnya sinkronisasi antara Perda dan Peraturan Bupati (Perbup). Politisi PPP ini mengungkapkan bahwa sejak 1974 hingga 2025 terdapat 530 Perda yang perlu ditinjau, diperbarui, atau bahkan dicabut karena sudah tidak relevan.

“Banyak Perda yang sudah berubah substansinya, tetapi belum dilakukan perubahan atau pencabutan. Ini menjadi PR besar bagi kami dengan Bagian Hukum,” tuturnya.

Menurut Huda, beberapa Perda yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat berjalan optimal karena Perbup sebagai aturan teknis belum diterbitkan. Kondisi ini menurutnya menjadi tantangan dalam tata kelola produk hukum daerah.

“Keberadaan JDIH penting bagi pemerintah desa terkait menyusun perdes yang memiliki peran penting dalam administrasi dan layanan masyarakat tingkat desa,” urainya.

Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Intan Isna Hidayatullah, menambahkan bahwa JDIH merupakan wadah untuk menghimpun dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Seluruh sistem JDIH nasional terhubung dengan satu data yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

“JDIH hadir agar masyarakat memperoleh pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Semua instansi pemerintah memiliki JDIH yang terintegrasi secara nasional,” pungkasnya. (dny/kun)

11/12/2025 18:51
Warga Wringinanom Gresik Meringkuk di Penjara Usai Kepergok Edarkan Sabu

Gresik (beritajatim.com) – Genderang perang terhadap penyalahgunaan narkoba terus digaungkan oleh Polres Gresik. Institusi penegak hukum tersebut kembali mengamankan pelaku berinisial YH (20), warga Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom, Gresik. Akibat perbuatannya ini, pelaku meringkuk di penjara usai menjalani pemeriksaan.

Selain mengamankan pelaku, Polres Gresik melalui Satreskoba juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 klip plastik berisi kristal putih diduga sabu. Beratnya bervariasi yakni ± 7,771 gram, ± 0,386 gram, ± 0,197 gram, ± 0,193 gram, ± 0,189 gram, ± 0,169 gram, ± 0,106 gram, dan ± 0,105 gram. Total keseluruhan barang bukti tersebut mencapai ± 9,116 gram sabu.

Kasatreskoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani mengatakan, pelaku ditangkap setelah anggotanya mendapatkan informasi adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah Wringinanom.

“Sewaktu diamankan, tersangka tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Perwira Polres Gresik menuturkan, terkait dengan penangkapan ini pihaknya mengembangkan kasus peredaran narkoba. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan ada jaringan lain yang terlibat. “Tidak menutup kemungkinan ada jaringan lain terlibat mengingat Gresik menjadi daerah penyangga kota besar,” tuturnya.

Selain barang bukti sabu yang diamankan, lanjut Ahmad Yani, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti pendukung, yakni 1 pak plastik klip, 1 timbangan elektrik, uang tunai Rp 1.400.000, 1 unit iPhone 12 Pro, serta 1 unit sepeda motor Honda PCX N 6159 EDC beserta STNK.

Seluruh barang bukti ditemukan tersimpan di bawah kasur dalam kamar pelaku. “Pelaku sudah kami jebloskan ke penjara usai menjalani pemeriksaan, termasuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” urainya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) Subsider Pasal 112 ayat (2) UU 35/2009 tentang Narkotika, yaitu terkait kepemilikan dan penyimpanan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut mulai dari minimal 5 tahun hingga pidana seumur hidup. [dny/kun]

11/12/2025 14:27
Sidoarjo Peringati Hari Disabilitas 2025, Intip Keseruannya!

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di GOR Sidoarjo, Rabu, (10/12/025). Moment tersebut digunakan untuk mendeklarasikan Sekolah Tanpa Diskriminasi.

Deklarasi dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Isinya berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif serta ramah bagi semua.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif dan ramah bagi semua,” ucap lantang Wabup Hj. Mimik Idayana yang diikuti seluruh pejabat Sidoarjo yang hadir.

Wabup Hj. Mimik Idayana mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen membangun daerah yang ramah bagi semua. Termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurutnya tidak ada daerah yang dikatakan maju apabila ada masyarakatnya yang tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

“Kami berupaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif melalui pelatihan guru tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas,” katanya.

Hj. Mimik Idayana juga mengatakan penguatan sekolah inklusif di Sidoarjo terus dilakukan. Kerjasama dengan para ahli dan organisasi disabilitas juga terus dijalin. Tujuannya untuk memastikan kebijakan terhadap kesejahteraan sosial penyandang disabiltas tepat sasaran.

“Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya pendidikan inklusif didaerah kita, pendidikan yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan, tetapi juga kemanusiaan,” ajaknya.

Dalam kesempatan itu Hj. Mimik Idayana juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru disabilitas. Menurutnya tugas guru disabilitas bukan hanya sekedar mengajar. Namun juga memiliki tugas mulia untuk membuka jalan anak-anak penyandang disabilitas agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mandiri dan meraih masa depannya.

“Kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas, saya ingin mengatakan bahwa kalian sangatlah istimewa, kalian berhak mendapatkan pendidikan terbaik, dan saya yakin kalian mampu meraih apa yang kalian cita-citakan,” papar wabup.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengatakan pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas sudah jauh hari dilakukan Pemkab Sidoarjo. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkanya Perbup Sidoarjo nomer 6 tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Perbup Sidoarjo tersebut ada sebelum UU nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabiltas diterbitkan.

“Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo dalam hal memperhatikan hak-hak penyandang disabiltas, inshaalloh mendahului,” tandasnya.

Bahkan lanjut Tirto, Pemkab Sidoarjo mendapatkan apresiasi pemerintah pusat atas kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas yang telah dilakukan. Tahun 2012 lalu, Pemkab Sidoarjo mendapat penghargaan nasional Inklusif Education Award yang diterima Bupati Sidoarjo.

Apresiasi pemerintah pusat itu berlanjut dengan pemberian penghargaan Inklusif Education Award kepada kepala sekolah SMPN 4 Sidoarjo pada tahun 2014. Menurutnya apresiasi tersebut bukti bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap anak-anak penyandang disabilitas sangat luar biasa.

“Alhamdulillah, Kabupaten Sidoarjo ini salah satu dari empat kabupaten kota di Jawa Timur yang telah memiliki ULD (Unit Layanan Disabiltas), selain Sidoarjo ada Gresik, ada Malang dan Blitar,” terang Tirto. [isa/aje]

11/12/2025 07:31
Berteduh Dibawah Pohon saat Hujan Deras, Dua Petani Asal Gresik Disambar Petir

Gresik (beritajatim.com)- Naas dialami dua petani asal Desa Ngampel, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Kedua petani itu yakni Karso (57) dan Tari (60) disambar petir saat berteduh di bawah pohon sewaktu hujan deras.

Kejadian ini menyebabkan Karso meninggal seketika terkena sambaran petir. Sementara Tari mengalami luka-luka usai tubuhnya terpental. Kemudian dibawa ke rumah sakit.

Kapolsek Balongpanggang AKP Wiwit Mariyanto mengatakan, kejadian ini terjadi kemarin (9/12) saat hujan deras melanda di wilayahnya.

“Sebelum menjadi korban, kedua petani itu membersihkan lahan sebagai persiapan menanam tebu bersama dengan rekannya.

Saat asyik melakukan pembersihan lahan. Hujan deras turun, kedua orang itu mendekati pepohonan untuk menaruh cangkul miliknya. Tak lama kemudian terdengar suara petir dan mengenai korban Karso dan Tari,” katanya, Rabu (10/12/2025).

Perwira pertama Polri ini menuturkan, usai petir menyambar. Salah satu korban bernama Karso kondisinya sudah meninggal di lokasi. Sedangkan Tari masih bisa bernafas. Petani lainnya yang mengetahui kejadian itu langsung melakukan pertolongan.

“Kondisi Karso sudah dalam kondisi meninggal dunia sedangkan Tari dalam kondisi pingsan, selanjutnya korban Tari di bawah ke Rumah Sakit Wali Songo Balongpanggang guna menjalani perawatan medis,” tuturnya.

Jenazah Karso langsung dievakuasi ke rumah duka dan dilakukan pemeriksaan luar oleh Bidan Desa Ngampel. Dari hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan.

“Keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah serta menerima dengan ikhlas. Korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga,” pungkas Wiwit. [dny/ian]

10/12/2025 20:56
Jelang Libur Nataru, 10 Bus di Gresik Disisir Ketat: Satu pun Tak Boleh Lalai!

Gresik (beritajatim.com) — Menjelang masa libur perayaan Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Gresik bersama Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar ramcheck pada bus antarkota antarprovinsi (AKAP) maupun bus antarkota dalam provinsi (AKDP) di Terminal Bunder.

Tujuan pengecekan ramcheck ini sebagai salah satu upaya preventif dalam mengantisipasi tingginya arus perjalanan masyarakat saat libur akhir tahun, sekaligus memastikan angkutan umum yang beroperasi dalam kondisi layak, aman, dan siap mengangkut penumpang jarak jauh.

Ada 10 unit bus antarkota dan tujuan wisata menjalani pemeriksaan menyeluruh. Pengujian teknis meliputi kondisi pengereman, ban, lampu, wiper, dan kelengkapan alat keselamatan penumpang. Selain itu, petugas memverifikasi dokumen laik jalan (KIR), perizinan trayek, serta persyaratan operasional lainnya.

Tidak hanya inspeksi teknis, tim gabungan juga memberikan edukasi langsung kepada sopir dan awak bus mengenai pentingnya menjaga kesiapan armada selama periode libur panjang. Mereka diminta memperhatikan kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan guna meminimalkan potensi kecelakaan.

“Ramcheck ini bentuk langkah preventif menyambut libur Nataru 2026. Kami minta tidak ada yang main-main soal keselamatan penumpang. Mulai dari kondisi teknis kendaraan hingga kelengkapan dokumen harus 100 persen laik jalan,” ujar Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik, Ipda Andreas Dwi Anggoro, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan, pihaknya siap memberikan tindakan tegas apabila ditemukan armada yang tidak memenuhi standar keselamatan. Hal itu dinilai penting sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keamanan bagi masyarakat yang memanfaatkan angkutan umum.

“Melalui kegiatan ramcheck yang dilaksanakan secara rutin dan intensif ini, pelayanan transportasi di wilayah Gresik dapat berjalan aman, nyaman, serta bebas dari ancaman gangguan keselamatan,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu penumpang bus, Irma (28), menuturkan, adanya ramcheck ini menambah kenyamanan penumpang yang memanfaatkan transportasi bus.

“Semakin nyaman, Mas, mengingat masih banyak masyarakat yang bepergian menggunakan bus sebagai transportasi darat,” ungkap warga Kebomas Gresik ini. [dny/kun]

10/12/2025 12:42
47 Miliar dan USD 421 Ribu Disita dari Kasus Korupsi Pelabuhan Probolinggo

Probolinggo (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menggebrak. Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo, Kejati Jatim menyita uang fantastis: Rp47,2 miliar dan USD 421 ribu dari PT Delta Artha Bahari Nusantara (PT DABN). Penyitaan dilakukan pada Selasa (9/12/2025) dan langsung dipublikasikan dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Dalam konferensi pers di Aula Sasana Adhyaksa, Kajati Jatim Agus Sahat ST, S.H., M.H. mengungkapkan tumpukan uang sitaan yang dipamerkan di hadapan awak media sebagai barang bukti. Temuan itu, tegasnya, merupakan hasil pendalaman kasus korupsi yang diduga dilakukan dalam rentang waktu delapan tahun, sejak 2017 hingga 2025.

Dibawah payung Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-1294/M.5/Fd.1/06/2025, penyidik Pidsus telah bekerja agresif: 25 saksi diperiksa, dua ahli dimintai keterangan, dan sejumlah lokasi penting digeledah, termasuk Kantor KSOP Probolinggo, kantor PT DABN di Probolinggo dan Gresik, serta PT PJU.

Hasilnya cukup mencengangkan. Penyidik memblokir dan menyita 13 rekening yang diduga terkait PT DABN. “Dari lima bank, kami menyita Rp33,96 miliar dan USD 8.046. Selain itu ada enam deposito di dua bank lain bernilai Rp13,3 miliar dan USD 413.000. Totalnya mencapai Rp47.268.120.399 dan USD 421.046,” ungkap Kajati Jatim.

Ia menegaskan, sementara BPKP masih menghitung kerugian negara, langkah penyitaan ini dilakukan untuk mengamankan potensi kerugian negara dan memastikan aliran dana mencurigakan tidak kembali digelapkan.

“Ini bukan sekadar penyitaan. Ini adalah langkah tegas untuk menutup ruang korupsi dalam pengelolaan aset publik. Penyidikan akan kami tuntaskan secara profesional, berbasis bukti, dan tanpa kompromi,” tegasnya.

Kejati Jatim menegaskan, penanganan perkara ini menunjukkan komitmen penuh institusi dalam membersihkan praktik korupsi di sektor kepelabuhanan, yang selama ini rawan penyimpangan. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas penetapan tersangka, tetapi juga pemulihan kerugian negara dalam jumlah besar.

Kasus ini diprediksi akan menjadi salah satu pengungkapan korupsi terbesar di sektor maritim Jawa Timur sepanjang 2025. (ada/ian)

09/12/2025 23:24
Selebgram Gresik Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Investasi Bodong

Gresik (beritajatim.com) – Selebgram asal Gresik berinisial RFS dipanggil penyidik Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan investasi bodong yang merugikan ratusan warga. Perempuan asal Kecamatan Sidayu itu datang didampingi kuasa hukumnya dan memilih tidak banyak berkomentar saat memasuki ruang penyidik. Meski telah berstatus tersangka, RFS tampak tenang dan tampil modis sebelum menjalani pemeriksaan.

“Yang bersangkutan kami panggil guna menjalani pemeriksaan atas laporan warga yang menjadi korban investasi bodong,” ujar Kanit Tipidter Satreskrim Polres Gresik, Ipda Komang Andhika Haditya Prabu, Selasa (9/12/2025).

Menurut Komang, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami laporan para korban yang telah menanamkan dana investasi namun tidak pernah menerima keuntungan sebagaimana dijanjikan. RFS dimintai keterangan terkait pola bisnis investasi yang dijalankan dan peran dirinya dalam promosi kegiatan tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum RFS, Raja Iqbal Islami, menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dan berusaha memenuhi setiap proses hukum. Ia menyebut RFS kini juga harus membagi waktu lantaran mengurus dua anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal dunia.

“Setelah suaminya meninggal, seluruh urusan bisnis dibebankan kepada klien kami,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan bahwa RFS tidak mengetahui secara rinci mekanisme perjanjian investasi kuliner yang dipersoalkan para korban, termasuk sistem bagi hasil yang sempat disepakati. Menurutnya, RFS hanya berperan mempromosikan usaha tersebut melalui media sosial.

“Klien kami sebatas mempromosikan saja. Ia juga telah berusaha membayar bagi hasil semampunya. Kasus ini seharusnya masuk ranah perdata,” pungkasnya. [dny/but]

09/12/2025 20:34
Sembilan Juta Batang Rokok Ilegal dan Ratusan Liter MMEA Dimusnahkan di Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 9.863.502 batang rokok Ilegal tanpa pita cukai, dan 349,2 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal dimusnahkan. Pemusnahan semua barang ilegal itu, sebagai bentuk pengawasan bahaya rokok Ilegal serta minuman berakhohol ilegal.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik, Agustin Halomoan Sinaga mengatakan, kegiatan bertujuan membangun pemahaman masyarakat agar semakin banyak warga yang mengetahui ketentuan cukai dan mampu mengidentifikasi rokok ilegal. Lewat kegiatan ini total potensi
kerugian negara yang berhasil diamankan mencapai Rp9,6 miliar lebih.

“Kami ingin masyarakat ikut membantu menyebarluaskan aturan, karena semakin banyak yang paham, semakin sempit ruang peredaran rokok tanpa cukai dan alkohol ilegal,” katanya, Selasa (9/12/2025).

Hal senada juga dikatakan Kepala Satpol PP Jawa Timur, Andik Fadjar Tjahjono. Menurutnya pengawasan barang kena cukai ilegal membutuhkan kerja lintas daerah. Melalui kolaborasi Satpol PP di berbagai kabupaten/kota akan memperkuat efektivitas penindakan serta mengurangi potensi celah distribusi barang ilegal antarwilayah.

“Kolaborasi harus terus diintensifkan guna mengurangi distribusi barang ilegal tanpa cukai,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur, Untung Basuki menuturkan, pembatasan konsumsi dan peredaran rokok ilegal bukan sekadar urusan fiskal, tetapi juga terkait dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan sosial.

“Setiap batang rokok ilegal bukan hanya merusak pasar, tetapi juga memotong hak masyarakat atas penerimaan negara,” urainya.

Sepanjang 2025 Satpol PP Kabupaten Gresik telah berhasil mengamankam 2,8 juta batang rokok ilegal hasil operasi bersama Bea Cukai. Disamping itu, sebanyak 7 juta batang rokok ilegal juga berhasil diamankan hasil penindakan bersama Bea Cukai Gresik. [dny/ian]

09/12/2025 20:31
KEK Gresik Kantongi Investasi Rp108 Triliun hingga Kuartal III/2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp108 triliun hingga kuartal III/2025 ini. Capaian tersebut hampir menyentuh target 5 tahunan.

Pencapaian investasi tersebut ditorehkan sejak KEK Gresik yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera itu resmi ditetapkan pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021.

External Relation & SEZ Director KEK Gresik Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti mengatakan, realisasi investasi tersebut mencerminkan kuatnya minat investor di kawasan industri berbasis hilirisasi tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan investasi dinilai konsisten seiring pengembangan klaster industri strategis yang terintegrasi.

“Kami menjadi KEK dari tahun 2021 berdasarkan PP 71 Tahun 2021 sampai dengan kuartal III/2025, akumulasi investasi kami mencapai Rp108 triliun, kami ada 32 pelaku usaha, dan penciptaan tenaga kerja langsung secara akumulasi mencapai 41.000,” kata Roro saat ditemui Bisnis, Senin (8/12/2025).

Capaian tersebut membuat KEK Gresik hanya terpaut tipis dari target investasi pada fase awal pengembangan kawasan. Berdasarkan studi kelayakan (feasibility study/FS), target investasi 5 tahun pertama ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp111 triliun hingga 2026.

Roro menyebut, capaian saat ini menempatkan KEK Gresik pada jalur yang tepat untuk memenuhi target tersebut. Dari sisi sektor, KEK Gresik mengembangkan lima klaster industri strategis, yakni industri metal, energi, elektronik, kimia, dan logistik.

Pendekatan ini dirancang untuk membangun rantai nilai industri yang saling terhubung, terutama dalam mendukung agenda hilirisasi nasional.

Menurut Roro, hilirisasi industri metal saat ini menjadi tulang punggung utama investasi di kawasan tersebut, dengan hadirnya industri pengolahan tembaga berskala besar.

“Sekarang sudah ada hilirisasi industri metal seperti PT Freeport Indonesia yang memproduksi katoda tembaga, serta PT Hailiang Nova Material Indonesia yang mengolahnya menjadi foil tembaga. Ke depan, kami ingin menarik industri hulu di klaster lain agar downstreaming ini terus berlanjut,” tuturnya.

Model pengembangan tersebut, lanjut dia, memastikan aktivitas industri di KEK Gresik berjalan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Integrasi ini diharapkan memperkuat daya saing kawasan sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nasional.

Fokus pada hilirisasi juga disebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, yang menempatkan penguatan industri berbasis sumber daya dalam negeri sebagai agenda utama pembangunan ekonomi. KEK Gresik menargetkan pengembangan klaster industri lanjutan untuk menopang keberlanjutan investasi jangka panjang.

Atas kinerja tersebut, KEK Gresik meraih penghargaan BIG Conference Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dalam kategori Excellence in Investment Dominance and Strategic Downstreaming, sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mendorong arus investasi dan hilirisasi industri.

“Atas nama manajemen KEK Gresik dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bisnis Indonesia atas apresiasi ini,” katanya.

Dia menambahkan, pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi KEK Gresik untuk terus memperluas perannya dalam pembangunan ekonomi.

“Penghargaan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami untuk terus menarik investasi sebesar-besarnya, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kawasan ekonomi khusus,” pungkasnya.

09/12/2025 18:50
Tangani Bencana, Polisi Gresik Dibekali Pelatihan Penolong

Gresik (beritajatim.com) – Efek cuaca buruk dan hujan deras yang melanda selama ini membuat kesiapsiagaan menjadi fokus utama. Untuk memantapkan kondisi ini, polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas diberi pembekalan pelatihan penolong kepada masyarakat bila terjadi bencana.

Wakapolres Gresik, Kompol Shabda Purusha mengatakan, pelatihan ini penting utamanya bagi personel yang bertugas di wilayah pedesaan, dan kelurahan yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.

“Kemampuan pertolongan awal harus dimiliki oleh setiap petugas, karena mereka adalah pihak pertama yang hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat,” katanya, Selasa (9/12/2025).

Pelatihan diikuti para personel dari seluruh polsek jajaran serta tim pemadam kebakaran yang turut menjadi narasumber pendamping.

“Pelatihan ini juga diberi edukasi tentang tata laksana penanganan korban kecelakaan, mulai dari pemeriksaan tanda vital hingga upaya menghentikan perdarahan serta prosedur penyelamatan korban sebelum tenaga medis tiba,” ujar Shabda Purusha.

Pelatihan penanganan korban tidak hanya dilakukan di daratan, tapi juga bagaimana menangani korban yang tenggelam. Hal ini relevan dengan kondisi wilayah Gresik yang berada di area pesisir dan perairan.

Hal serupa pada penanganan pemadam kebakaran, serta teknik penanganan satwa liar seperti ular yang sering muncul dalam kondisi banjir atau bencana alam.

Dengan beragam materi tersebut, personel Polres Gresik bukan sekadar menjalankan kegiatan rutin, melainkan bentuk keseriusan institusi menghadirkan polisi yang responsif dan humanis.

“Kami berharap melalui semua pelatihan ini personel yang bertugas sebagai polisi penolong bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat di wilayah tugasnya,” pungkas Shabda Purusha. [dny/kun]

09/12/2025 14:37