Xcloud.id

kab/kota: Gowa

  • TNI evaluasi prosedur pemakaian senjata pasca peristiwa di Gowa

    TNI evaluasi prosedur pemakaian senjata pasca peristiwa di Gowa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi internal terkait prosedur kepemilikan dan penggunaan oleh prajurit pascaterjadinya peristiwa di Gowa, Sulawesi Selatan.

    “Kita akan mengevaluasi kembali prosedur teknis kepemilikan dan penggunaan senjata dinas,” kata Freddy kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Freddy menilai apa yang terjadi di Goa sangat membahayakan masyarakat dan juga sesama prajurit itu sendiri.

    Oleh karena hal tersebut, kata dia, TNI akan memastikan penggunaan senjata pada peruntukan yang tepat dengan cara memperketat pengawasan internal.

    Pihaknya, kata Freddy, juga akan mengawasi kondisi psikologis para prajurit demi memastikan senjata tidak digunakan untuk hal lain.

    “Intinya, senjata hanya boleh digunakan sesuai aturan dengan tanggung jawab yang ketat,” jelas Freddy.

    Dengan penguatan pengawasan dan pemeriksaan psikologis yang ketat, kata Freddy, diharapkan peristiwa di Gowa tidak terulang kembali.

    Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1409/Gowa mengamankan seorang anggota TNI inisial Praka S yang membawa senjata api laras panjang hingga meletuskan senjatanya dan nyaris mengenai anggota intel Kodim di salah satu bank BUMN Cabang Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    “Memang betul telah terjadi ada letusan senjata atau penembakan di Gowa. Itu oknum TNI berinisial S dari satuan TNI yang ada di sini, itu melakukan penembakan, tapi sasarannya adalah terkena dinding,” kata Dandim 1409/Gowa Letkol (Inf) Heri Kuswanto kepada wartawan di Gowa, Kamis.

    Ia menjelaskan, yang bersangkutan memang sedang berada di bank. Awalnya masuk ke bank tersebut membawa senjata senapan laras panjang yang disimpan dalam jaketnya. Sempat teriak lalu ditenangkan satpam bernama Asrul.

    “Diamankan oleh sekuriti untuk menuju ke ruangan sekuriti (pos), dari pihak sekuriti bank menelpon kami, menelpon anggota unit intel,” ujar Heri.

    Bersama empat anggota intel tiba di lokasi, pelaku saat itu masih berada di ruangan Satpam Bank BRI. Saat anggota intel Kodim Serda Pahri mendekati pelaku senjatanya langsung diarahkan kepadanya.

    “Anggota unit intel datang ke sana, pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget, kenapa ada orang intel di sini, sehingga langsung senjatanya diarahkan ke anggota kami,” ucap dia.

    Senjata api tersebut diarahkan ke salah seorang anggota intel bernama Serda Pahri dengan sigap menepis Senpi ke atas dan terjadi letusan mengarah ke tembok pos pintu masuk Satpam.

    Spontan, Serda Pahri langsung mempiting pelaku di bagian leher untuk dilumpuhkan dibantu anggota lain.

    “Saat diarahkan larasnya ke badan anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan, seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami, sampai sekarang tidak apa-apa, Alhamdulillah tidak apa-apa,” tuturnya.

    Usai dilumpuhkan di bank, pelaku lalu dibawa ke Markas Kodim 1409/Gowa untuk diperiksa lebih lanjut termasuk menanyakan maksud dari perbuatannya tersebut.

    Belakangan diketahui, Anggota TNI ini adalah prajurit dari Satuan Infanteri 3 Kostrad. Dandim menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan divisinya untuk dijemput dan diproses Denpom Divisi Infanteri 3 Kostrad.

    “Alhamdulillah, koordinasi kami dengan hubungan kami dengan divisi sangat baik. Ada kejadian ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya,” katanya lagi.

    Saat ditanyakan dari hasil pemeriksaan apakah oknum tersebut diduga memiliki gangguan mental atau ada penyebab lain, kata dia, pihaknya hanya mengamankan dan menanyakan dari satuan mana, selebihnya diserahkan ke satuannya.

    “Nah itu selebihnya kami tidak paham, karena yang bersangkutan juga saat ini sudah dibawa ke satuannya, dan mungkin satuannya yang lebih paham,” ucapnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI evaluasi prosedur pemakaian senjata pasca peristiwa di Gowa

    TNI: Prajurit bawa senjata ke bank di Gowa karena masalah emosional

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan penyebab prajurit TNI AD membawa senjata dan menembakkannya di dalam bank di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan karena ada permasalahan emosional.

    “Dugaan sementara, yang bersangkutan mengalami masalah pribadi yang mengganggu kondisi emosional,” kata Freddy kepada Antara di Jakarta, Jumat.

    Namun demikian, Freddy tidak menjelaskan secara rinci apa pemicu utama yang menyebabkan prajurit tersebut mengalami masalah emosional.

    Berkaca dengan hal tersebut, Freddy memastikan jajarannya akan mengevaluasi diri tentang tatacara penggunaan dan kepemilikan senjata api di internal TNI.

    “Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak lagi terjadi kejadian serupa,” tegas dia.

    Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1409/Gowa mengamankan seorang anggota TNI inisial Praka S yang membawa senjata api laras panjang hingga meletuskan senjatanya dan nyaris mengenai anggota intel Kodim di salah satu bank BUMN Cabang Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    “Memang betul telah terjadi ada letusan senjata atau penembakan di Gowa. Itu oknum TNI berinisial S dari satuan TNI yang ada di sini, itu melakukan penembakan, tapi sasarannya adalah terkena dinding,” kata Dandim 1409/Gowa Letkol (Inf) Heri Kuswanto kepada wartawan di Gowa, Kamis (25/9).

    Ia menjelaskan, yang bersangkutan memang sedang berada di bank. Awalnya masuk ke bank tersebut membawa senjata senapan laras panjang yang disimpan dalam jaketnya. Sempat teriak lalu ditenangkan satpam bernama Asrul.

    “Diamankan oleh sekuriti untuk menuju ke ruangan sekuriti (pos), dari pihak sekuriti bank menelpon kami, menelpon anggota unit intel,” ujar Heri.

    Bersama empat anggota intel tiba di lokasi, pelaku saat itu masih berada di ruangan Satpam Bank BRI. Saat anggota intel Kodim Serda Pahri mendekati pelaku senjatanya langsung diarahkan kepadanya.

    “Anggota unit intel datang ke sana, pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget, kenapa ada orang intel di sini, sehingga langsung senjatanya diarahkan ke anggota kami,” ucap dia.

    Senjata api tersebut diarahkan ke salah seorang anggota intel bernama Serda Pahri dengan sigap menepis Senpi ke atas dan terjadi letusan mengarah ke tembok pos pintu masuk Satpam. Spontan, Serda Pahri langsung mempiting pelaku di bagian leher untuk dilumpuhkan dibantu anggota lain.

    “Saat diarahkan larasnya ke badan anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan, seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami, sampai sekarang tidak apa-apa, Alhamdulillah tidak apa-apa,” tuturnya.

    Usai dilumpuhkan di bank, pelaku lalu dibawa ke Markas Kodim 1409/Gowa untuk diperiksa lebih lanjut termasuk menanyakan maksud dari perbuatannya tersebut.

    Belakangan diketahui, anggota TNI ini adalah prajurit dari Satuan Infanteri 3 Kostrad. Dandim menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan divisinya untuk dijemput dan diproses Denpom Divisi Infanteri 3 Kostrad.

    “Alhamdulillah, koordinasi kami dengan hubungan kami dengan divisi sangat baik. Ada kejadian ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya,” katanya lagi.

    Saat ditanyakan dari hasil pemeriksaan apakah oknum tersebut diduga memiliki gangguan mental atau ada penyebab lain, kata dia, pihaknya hanya mengamankan dan menanyakan dari satuan mana, selebihnya diserahkan ke satuannya.

    “Nah itu selebihnya kami tidak paham, karena yang bersangkutan juga saat ini sudah dibawa ke satuannya, dan mungkin satuannya yang lebih paham,” ucapnya menambahkan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat Bareng Kajati Sulsel, Legislator Tanya Kasus Uang Palsu UIN Makassar

    Rapat Bareng Kajati Sulsel, Legislator Tanya Kasus Uang Palsu UIN Makassar

    Jakarta –

    Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam kesempatan itu, ada sejumlah kasus yang dibahas, termasuk kasus peredaran uang palsu di UIN Makassar.

    Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Mulanya, Kajati Sulsel Agus Salim membeberkan perkembangan kasus uang palsu di UIN Makassar yang kini tengah memasuki sidang vonis oleh hakim.

    Cuplikan video terkait kasus tersebut juga sempat disetel di ruang rapat Komisi III DPR. Selanjutnya, para anggota Komisi III DPR menanggapi perkembangan kasus tersebut.

    Salah satunya yang memberi sorotan yakni anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. Ia menilai kasus uang palsu di UIN Makassar memang menyita perhatian publik.

    “Saya melihat bahwa persoalan ini memang cukup mendapat perhatian publik, karena ini suatu kejahatan yang saya kira menyangkut masalah, apa lagi peredaran uang palsu dan sebagainya, saya dari awal sudah memberi statement dan penghargaan dan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang ada di Sulsel yang berhasil membongkar adanya kejahatan terutama terkait pencetakan uang palsu,” kata Sarifuddin Sudding saat rapat tersebut.

    Ia lantas mempertanyakan terkait peredaran uang palsu itu. Ia bertanya bagaimana cara mendeteksi jika uang palsu yang dicetak para tersangka sudah beredar di masyarakat.

    “Nah bagaimana kalau itu misalnya sempat beredar? Bahkan sudah sempat beredar kalau saya tidak salah ya uang uang itu. Itu kan sangat sulit apa ya, kalau kita misalnya uang-uang itu beredar sangat susah dideteksi seperti yang dijelaskan tadi, karena begitu canggihnya pencetakan uang palsu itu,” tanya Sarifuddin.

    Ia juga bertanya terkait tuntutan yang diberikan Kejati Sulsel kepada para terdakwa. Kajati Sulsel Agus Salim memastikan para terdakwa dituntut hukuman maksimal.

    “Yang dilakukan jajaran penegak hukum baik di Polda maupun pihak Kejaksaan yang memberi tuntutan. Itu tuntutan maksimal pak atau apa di kasus ini?” ucap Sarifuddin.

    “Pasal 37,” jawab Agus Salim.

    “Itu tuntutan maksimal?” tanya Sarifuddin.

    “Iya,” jawab Agus Salim lagi.

    “Dan keinginan masyarakat di sana memang masyarakat juga menghendaki ini dilakukan secara maksimal terkait persoalan di Sulawesi Selatan ini,” tutur Sarifuddin.

    Seperti diketahui, polisi menetapkan 18 tersangka kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Terungkap, sindikat ini diotaki pengusaha Annar Salahuddin Sampetoding dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim alias AI.

    Belasan tersangka itu kini tengah diadili di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa. Beberapa di antaranya juga sudah divonis oleh hakim.

    (maa/dwr)

  • 10 Penjarah Mesin ATM saat Kerusuhan Makassar Ditangkap, Uang Rp 320 Juta Habis

    10 Penjarah Mesin ATM saat Kerusuhan Makassar Ditangkap, Uang Rp 320 Juta Habis

    Arya menduga, para pelaku penjarahan itu memang memiliki niat menjarah mesin ATM saat kerusuhan berujung pembakaran terjadi di DPRD Makassar pada Jumat malam 29 Agustus 2025. Pasalnya, kata dia, peralatan yang mereka gunakan terbilang lengkap.

    “Jadi mereka ini memang sengaja bawa mesin gerinda pemotong, genset kecil, dan alat pencongkel,” beber Arya.

    Dia menjabarkan, usai mesin ATM tersebut berhasil dibongkar, para pelaku lalu membawanya ke wilayah Malino di Kabupaten Gowa untuk dipecah dan diambil uangnya. Ada pun, kata Arya, total uang yang berada di dalam mesin ATM itu adalah Rp 320 juta.

    “Mesin ATM itu dibawa pakai mobil pikap dan bajaj yang ada di depan kita ini ke Malino untuk dibongkar. Para pelaku tidak membongkar mesin ATM di lokasi karena lagi rusuh dan banyak orang,” ucap Arya sembari menunjuk ke arah bajaj berwarna biru di depannya.

    Uang dari mesin ATM itu kemudian dibagi dengan kisaran Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per orang. Setelah itu, kata Arya, mesin ATM dibuang di sebuah rawa tak jauh dari lokasi pembongkaran.

    “Dibagi uangnya, 20 orang itu ada yang dapat masing-masing Rp 15 juta sampai Rp 20 juta,” sebut dia.

     

  • Penjarah Mesin ATM di DPRD Makassar sempat Bajak Mobil dan Buang Brankas ke Rawa

    Penjarah Mesin ATM di DPRD Makassar sempat Bajak Mobil dan Buang Brankas ke Rawa

    Liputan6.com, Jakarta 16 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat kerusuhan di kantor DPRD Kota Makassar masih buron. Mesin ATM tersebut berisi uang sekitar Rp 320 juta. Para pelaku membongkar paksa dan membawa mesin itu keluar dari gedung DPRD Makassar ketika pembakaran Gedung berlangsung, selanjutnya membajak mobil di Jalan Hertasning untuk dibawa ke tempat tertentu.

    “Kami sudah menangkap empat orang, sekarang masih ada 16 orang lagi. Totalnya, kurang lebih 20 orang,” ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/09/2025). Dikutip dari Antara.

    Mesin tersebut lalu dibongkar paksa dengan linggis serta mesin gerinda. Seluruh isinya diambil dan dibagi-bagi. Setelah menguras isinya, para pelaku membuang bangkai brankas mesin ATM ke rawa-rawa di wilayah Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulsel.

    Para pelaku tersebut belakangan ketahui bukan bagian dari kelompok demonstrasi. Dari pengakuan mereka, telah bersepakat menjebol dan membongkar mesin ATM itu kemudian dibawa kabur. Uangnya dibagi-bagi sekitar Rp18 juta per orang.

    “Sudah ada kesepakatan, mereka ini membawa mesin gerinda dan linggis digunakan membongkar mesin ATM. Jadi, orang-orang ini datang dengan niat melakukan tindak pidana penjarahan,” ungkap Kapolres.

    Dari perbuatan pelaku dikenakan pasal berlapis yakni pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan pasal 170 KUHP tentang Pengerusakan secara bersama-sama. Barang bukti yang sita bangkai mesin ATM.

    Atas penangkapan empat orang tersebut, kata Arya, jumlah tersangka dalam kasus kerusuhan pembakaran dan penjarahan Kantor DPRD Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani pada Sabtu (30/8) sebanyak 30 orang kini ditahan di Tahti Polrestabes Makassar.

    Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar Iptu Nasrullah sebelumnya menyebut empat orang pelaku penjarahan disertai pencurian mesin brankas ATM masing-masing inisial MN (19), MH (26), AN (23) dan MRS (19).

    “Pelakunya ditangkap di rumah masing-masing di beberapa lokasi di Makassar pada Sabtu dini hari. Para pelakunya mengaku ikut serta menjebol dan mengambil mesin ATM itu dan isinya dibagi-bagi Rp18 juta per orang,” ungkap Nasrullah.

    Sejauh ini Tim Jatanras Polrestabes Makassar terus melakukan pengejaran terhadap beberapa orang diduga ikut terlibat pencurian mesin ATM itu. Pengungkapan kasus ini berkat kerja keras tim Jatanras atas penyelidikan dilakukan tanpa henti usai kejadian kerusuhan tersebut.

  • Gerakan Rakyat Fokus Sosial, Partai Aksi Rakyat ke Politik

    Gerakan Rakyat Fokus Sosial, Partai Aksi Rakyat ke Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat (GR) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat konsolidasi di Ardan Masogi, Tamalanrea, Makassar, Sabtu (13/9/2025) sore.

    Kegiatan ini menjadi istimewa karena dihadiri langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid.

    Kehadiran Sahrin disambut hangat puluhan pengurus Gerakan Rakyat dari berbagai daerah di Sulsel.

    Tampak hadir jajaran Pengurus Harian dan Dewan Pakar DPW GR Sulsel, Ketua DPD GR Kota Makassar H. Paris, serta Ketua DPD GR Kabupaten Gowa Karim Alwie beserta rombongan.

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gerakan Rakyat, sebelum dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPW GR Sulsel, Asri Tadda.

    Dalam kesempatan itu, Asri memaparkan perkembangan organisasi di daerah serta memperkenalkan sejumlah tokoh Dewan Pakar.

    “Alhamdulillah, ini kebahagiaan tersendiri bagi kita di Sulsel karena Ketum berkenan hadir langsung bersama kita semua. Mohon arahan dan bimbingan agar Gerakan Rakyat semakin solid dan Partai Aksi Rakyat bisa lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu mendatang,” kata Asri.

    Sementara itu, dalam arahannya, Sahrin Hamid menegaskan peran berbeda antara ormas Gerakan Rakyat dan Partai Aksi Rakyat.

    Menurutnya, Gerakan Rakyat fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sedangkan Partai Aksi Rakyat dipersiapkan sebagai wadah perjuangan politik.

    “Gerakan Rakyat sudah terdaftar sebagai ormas, sementara Partai Aksi Rakyat kita sementara siapkan menjadi mesin politik untuk mendorong perubahan bangsa bersama Anies Baswedan,” jelasnya.

  • 10 SBN Rp 700 Triliun Dikembalikan, Tak Masuk Kategori Barang Bukti Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar Makassar

    10 SBN Rp 700 Triliun Dikembalikan, Tak Masuk Kategori Barang Bukti Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar Makassar

    SBN Rp 700 Triliun Dikembalikan, Tak Masuk Kategori Barang Bukti Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com 
    – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mengembalikan lembaran Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 700 triliun kepada terdakwa Annar Salahuddin Sampetoding.
    Dalam sidang yang digelar Jumat (12/9/2025) pukul 14.30 Wita, hakim memerintahkan sejumlah barang buktim seperti mesin cetak, kertas, tinta, dan water mark disita, untuk dimusnahkan.
    Namun, lembaran SBN Rp 700 triliun dikembalikan kepada terdakwa karena majelis hakim menilai tidak termasuk kategori barang bukti uang palsu.
    “Lembaran surat berharga negara dikembalikan kepada terdakwa karena lembaran kertas berharga tersebut tidak termasuk kategori barang bukti uang palsu,” kata Ketua Majelis Hakim Dian Martha Budhinugraeny saat membacakan putusan.
    Barang bukti SBN Rp 700 triliun yang belum diketahui keasliannya tersebut sempat jadi sorotan saat diperlihatkan dalam sidang beberapa waktu lalu.
    Bripka Adrianto, personel Reskrim Polsek Pallangga, yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU), menjelaskan bahwa SBN senilai Rp 700 triliun itu ditemukan saat penggerebekan di rumah Annar.
    “Surat berharga negara ini juga kami amankan di rumah Annar, dan kalau saya tidak salah ingat, itu diamankan di ruang pribadi Annar,” ujar Adrianto saat menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa Syahruna.
    Meski demikian, Annar membantah sebagai pemilik SBN itu dan merasa difitnah.
    “Semua ini adalah fitnah apalagi SBN 700 triliun yang dijadikan barang bukti, saya sama sekali tidak tahu perihal SBN tersebut” kaya Annar.
    Kuasa hukum terdakwa sendiri dikonfirmasi setelah sidang ini mempertanyakan barang bukti SBN tersebut sebagai rekayasa.
    “SBN 700 triliun dari mana, kalau klien kami punya harta sekian, maka klien kami tidak pernah berencana jadi gubernur, tetapi jadi presiden,” kata Bethel Andi Kamaruddin, kuasa hukum terdakwa, yang dikonfirmasi Kompas.com usai sidang.
    Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Martha Budhinugraeny, dengan hakim anggota Sihabudin dan Yeni Wahyuni.
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri dari Basri Bacho dan Aria Perkasa Utama.
    Sidang digelar secara maraton setiap Rabu dan Jumat dengan total 15 terdakwa yang berbeda, termasuk pejabat dan staf UIN Alauddin Makassar, pegawai bank, ASN, serta guru.
    Kasus ini terungkap pada Desember 2024 dan menggegerkan masyarakat. Uang palsu diproduksi di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Gowa, menggunakan mesin canggih impor dari China.
    Hasil cetakan nyaris sempurna, lolos dari mesin hitung uang dan sulit terdeteksi dengan X-ray.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berapa Biaya Urus SKCK? Bisa Lewat Online, Masyarakat Tetap Pilih Antre di Loket

    Berapa Biaya Urus SKCK? Bisa Lewat Online, Masyarakat Tetap Pilih Antre di Loket

    Di Kabupaten Gowa, salah seorang warga, Lukman, mengaku puas dengan pelayanan meski harus bersabar karena padatnya antrean.

    “Pelayanan dari awal di Polsek sampai di sini, Alhamdulillah bagus. Hanya memang harus sabar karena jumlah pemohon banyak sekali,” ujar Lukman kepada media.

    Lukman juga mengapresiasi Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman yang turun langsung memantau pelayanan pengurusan SKCK.

    “Tadi Pak Kapolres juga sempat ngobrol, tanya-tanya soal pelayanan. Saya sampaikan aman saja,” Lukman menutukan.

    Lukman berharap ke depan, bisa disediakan tempat yang lebih nyaman untuk masyarakat yang sedang isi formulir di Polsek.

    “Karena kemarin sempat duduk di luar dekat gudang. Kalau di polres sudah bagus, nyaman dan dingin, tempat duduk sudah memadai,” tekannya.

    Diceritakan Lukman, Kapolres Gowa ikut membagikan makanan dan minuman gratis bagi masyarakat yang mengantre.

    “Pak Kapolres kasih minum gratis, karena beliau bilang pasti orang haus seharian. Bahkan makanan juga ada, beberapa porsi ditanggung untuk masyarakat yang urus SKCK,” imbuhnya.

    Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, bersama Kasat Intel langsung meninjau pelayanan pada Jumat tadi.

    “Alhamdulillah hari ini saya bersama Kasat Intel melakukan kontrol terhadap masyarakat yang sedang mengurus SKCK. Lonjakan pemohon memang terjadi karena adanya penerimaan P3K,” kata MAS, sapaan akrab Muhammad Aldy Sulaiman.

    MAS bilang, untuk mengurangi rasa jenuh masyarakat, pihaknya menyiapkan makanan dan minuman gratis, terutama untuk lansia dan warga yang membawa anak-anak.

  • Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah, Pemerintah Janjikan Proses Hukum Transparan Makassar 12 September 2025

    Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah, Pemerintah Janjikan Proses Hukum Transparan Makassar 12 September 2025

    Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah, Pemerintah Janjikan Proses Hukum Transparan
    Tim Redaksi
     
    GOWA, KOMPAS.com – 
    Unjukrasa berujung kerusuhan Agustus lalu di Makassar meninggalkan luka mendalam bagi para keluarga korban yang tewas.
    Pemerintah pusat menegaskan bahwa proses penyelidikan atas kasus unjuk rasa berujung kerusuhan di Makassar pada Agustus lalu akan dilakukan secara cepat dan transparan.
    Perintah ini datang langsung dari Presiden dan disampaikan saat Menteri Perumahan dan Pemukiman, Maruarar Sirait, yang hadir langsung di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan memberikan bantuan kepada keluarga korban yang tewas.
    Ia menekankan bahwa semua pelaku harus ditindak tegas dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
    Penyerahan bantuan berupa 4 unit rumah kepada keluarga korban dilakukan di BTN Green Sulawesi, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada Kamis (11/9/2025).
    “Presiden menyampaikan duka cita yang sangat mendalam bagi keluarga korban dan dalam rapat kabinet Minggu lalu, presiden juga memerintahkan agar penyelidikan kasus ini dilakukan secara transparan dan cepat dan pelaku kerusuhan harus bertanggung sebagaimana perbuatannya,” kata Maruarar Sirait kepada awak media usai menyerahkan bantuan.
    Seperti diketahui, unjuk rasa anarkistis yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) di Kota Makassar mengakibatkan dua fasilitas publik, yakni Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumohardjo dan Gedung DPRD Makassar di Jalan A.P. Pettarani, menjadi sasaran pembakaran massa.
    Peristiwa tragis ini juga memakan korban jiwa. Total ada empat orang yang dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
    Salah satu korban tewas yang teridentifikasi adalah Rusmadiansyah, seorang pengemudi ojek online (ojol).
    Ia meninggal dunia di rumah sakit setelah menjadi korban pengeroyokan oleh massa yang salah sasaran di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
    Hingga saat ini, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan. Proses hukum terhadap mereka terus berjalan seiring dengan perintah Presiden untuk menuntaskan kasus ini.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Malang(beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini kebijakan memajukan pendidikan di Kota Malang berbuah apresiasi pada Kamis, (11/9/2025).

    Wahyu diganjar penghargaan dengan kategori daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan yang diserahkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Kota Malang ditemani Kabupaten Gowa, Kabupaten Jember, Kota Singkawang, Kota Samarinda dan Kota Manado karena dinilai menyediakan akses dan infrastruktur pendukung pendidikan.

    Yang paling menonjol yaitu mengedepankan kemajuan pendidikan sebagai mandatory spending, salah satunya melalui pengalokasian anggaran daerah dalam menyiapkan infrastruktur dan akses pendidikan yang representatif.

    Selain itu, dukungan Pemerintah Kota Malang terhadap program strategis nasional di bidang pendidikan melalui program sekolah rakyat turut andil menjadi salah satu penilaian dari penghargaan ini.

    Wahyu mengatakan memajukan pendidikan di Kota Malang menjadi salah satu komitmennya. Menurutnya, ini bukan karena identitas Kota Malang sebagai kota pendidikan semata tetapi juga karena pendidikan merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah.

    “Tentu ini (apresiasi) perlu kita syukuri dan komitmen ini akan terus kita pertahankan, karena pendidikan merupakan amanat undang-undang yang wajib kita laksanakan, jadi pencapaian ini harapannya bisa semakin membawa kemajuan pendidikan di Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu memastikan Pemerintah Kota Malang selalu mendukung program sekolah rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional. Kolaborasi menjadi faktor penting keberhasilan program sekolah rakyat di Kota Malang.

    “Sudah menjadi komitmen kami di daerah menindaklanjuti apa yang menjadi program strategis nasional, khususnya sekolah rakyat. Alhamdulillah Kota Malang menjadi satu dari seratus pemda yang sudah melaksanakan kebijakan ini,” ujar Wahyu.

    Wahyu menyebut tantangan pendidikan akan semakin kompleks. Dia berharap sinergi dan dukungan berbagai pihak agar kedepan penyelenggaraan pendidikan Kota Malang semakin baik.

    “Tantangan tentu akan semakin besar, dan diperlukan sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak. Maka disini saya mengajak mari kita melangkah bersama agar iklim pendidikan di Kota Malang akan semakin baik kedepannya,” ujar Wahyu. (luc/ted)