Soal Pemilu Dipisah, Nasdem: MK Memasuki dan Ambil Kewenangan Legislatif…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai
Nasdem
menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi (
MK
) memasuki dan mengambil kewenangan legislatif dan pemerintah karena memutuskan
pemilu
anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah (pemilu lokal) digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden terpilih (pemilu nasional).
Pasalnya, dalam pernyataan sikapnya, Nasdem menegaskan bahwa hal itu harusnya
open legal policy
yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden atau pemerintah.
“MK memasuki dan mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden (Pemerintah),” kata anggota Majelis Tinggi Partai
NasDem
, Lestari Moerdijat di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
Selain itu, Lestari mengatakan, Nasdem menilai bahwa MK telah menjadi negative legislator sendiri. Padahal, bukan kewenangannya dalam sistem hukum yang demokratis.
“Dan tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasi hukum dan konstitusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR yang biasa disapa sebagai Rerie ini memaparkan bahwa
putusan MK
itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22e ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
“Perlu untuk dipahami bahwa pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu. Penegasan DPRD sebagai rezim pemilu dijelaskan dalam Pasal 22e UUD NRI 1945, sedangkan pilkada sebagai rezim pemilu ditegaskan dalam putusan MK 95/2022,” katanya.
“Sehingga secara konstitusional, pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan terlepas dari waktu pemilihan yang berbeda,” ujar Lestari melanjutkan.
Dalam pernyataan sikap ini, hadir politikus elite Nasdem lain antara lain Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Laiskodat, Ketua Fraksi NasDem MPR Robert Rouw, hingga Ketua Dewan Pakar Nasdem Peter F Gontha.
Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Dalam putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025, MK memutuskan bahwa pemilu anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah (pemilu lokal) digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden terpilih (pemilu nasional).
Dalam pertimbangan hukum, MK menyoroti pelaksanaan
Pemilu
2019 yang menyebabkan penyelenggara pemilu jatuh sakit dan meninggal dunia karena rumitnya teknis penghitungan suara dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara.
Selain itu, MK juga menyoroti tenggelamnya masalah pembangunan daerah di tengah isu nasional karena pemilu nasional dan lokal digabungkan
Menurut Mahkamah, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Gondangdia
-
/data/photo/2025/06/30/6862974d6cacf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal Pemilu Dipisah, Nasdem: MK Memasuki dan Ambil Kewenangan Legislatif…
-
/data/photo/2025/01/14/678632d07b59a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Setuju Tarif Ojol Naik, Driver: Tapi Potongannya Tolong Dikurangi Megapolitan 30 Juni 2025
Setuju Tarif Ojol Naik, Driver: Tapi Potongannya Tolong Dikurangi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ningsih (40), pengemudi ojek online menyambut baik rencana pemerintah yang ingin menaikan tarif
ojol
sebesar delapan hingga 15 persen.
“Kami setuju tarif naik, tapi tolong juga potongannya dikurangi. Jangan semua naik, kami yang kerja malah enggak dapet banyak,” ujar Ningsih saat ditemui Kompas.com di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
Hal senada juga diungkapkan oleh Joko (36). Pengemudi ojol yang biasa beroperasi di Stasiun Gondangdia ini mengaku senang dengan rencana pemerintah yang akan menaikan tarif ojol.
“Kalau tarifnya naik ya kami senang, asal jangan nanti aplikator yang malah ambil lebih banyak. Itu yang kami khawatirkan,” kata Joko.
Menurut Joko, potongan dari aplikator saat ini bisa mencapai 20 persen per perjalanan. Belum lagi, pengemudi masih harus menanggung biaya bensin, parkir, dan perawatan kendaraan secara mandiri.
Di sisi lain, beberapa penumpang mengaku tidak keberatan jika
tarif ojol naik
, asalkan transparan dan benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi.
Namun, beberapa pengguna juga menyoroti potensi pengurangan promo yang selama ini meringankan biaya transportasi mereka.
Rendy (22), mahasiswa yang sedang menunggu ojol di halte Gondangdia, mengatakan, promo menjadi salah satu alasan utamanya sering menggunakan jasa ojol.
“Saya maklum kalau tarif naik, tapi jangan sampai promonya dihilangin semua. Itu kan bantu kita juga yang duitnya pas-pasan,” ucap dia.
Sementara Nida (21), mahasiswa asal Depok, juga menyuarakan kekhawatirannya. Ia mengaku kerap mengandalkan promo untuk perjalanan harian ke kampus atau kegiatan lainnya.
“Saya cari tarif murah karena belum punya penghasilan. Biasanya pakai diskon dari aplikasi,” ujar Nida.
Menurut dia, kenaikan tarif sebaiknya diimbangi dengan penawaran baru dari aplikator kepada pengguna.
“Kalau dinaikkan ya harus ada yang ditawarkan ke pengguna juga, misal diskon atau poin loyalti. Jangan cuma naik doang,” kata dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, mengatakan, rencana kenaikan tarif ojol sudah masuk tahap final.
Besaran tarif akan disesuaikan dengan pembagian tiga zona operasional, dengan kenaikan antara 8 hingga 15 persen.
“Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Aan menambahkan, pihaknya juga akan memanggil aplikator untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan ini. Ia menyebut, secara prinsip, para aplikator telah menyetujui rencana tersebut.
Kebijakan ini turut menjadi respons atas serangkaian tuntutan pengemudi ojol, termasuk aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025 dan audiensi dengan DPR sehari setelahnya.
Lima tuntutan utama yang disampaikan pengemudi di antaranya pengurangan potongan komisi aplikasi, kenaikan tarif dasar, serta penghapusan sistem promo yang dinilai merugikan mitra.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

KAI Commuter operasikan 1.063 perjalanan saat Hari Buruh 2025
Ilustrasi – Warga melihat rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru produksi PT INKA (Persero) saat perayaan 100 tahun operasional KRL di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta, Selasa (22/4/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt.
KAI Commuter operasikan 1.063 perjalanan saat Hari Buruh 2025
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Kamis, 01 Mei 2025 – 12:45 WIBElshinta.com – KAI Commuter mengoperasikan layanan kereta Commuter Line Jabodetabek sebanyak 1.063 perjalanan saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025.
“Bertepatan dengan hari libur peringatan May Day atau Hari Buruh 1 Mei 2025, KAI Commuter mengoperasikan 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek, pola operasi tetap mengacu pada pola operasi hari kerja,” kata Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan pola operasi tersebut diberlakukan untuk tetap mengoptimalkan layanan kepada pengguna Commuter Line.
Selain memberlakukan pola operasi mengacu pada hari kerja, dari sisi keamanan, KAI Commuter juga menambah petugas pengamanan di stasiun.
“Lantaran pada Hari Buruh ini diprediksi akan adanya arus penumpang terutama masyarakat pekerja yang akan mengikuti rangkaian kegiatan peringatan tersebut,” ujarnya.
Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penggunanya, KAI Commuter menambah petugas keamanan di stasiun-stasiun yang berlokasi di sekitar kawasan pusat kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tersebut.
“Total KAI Commuter akan menyiagakan petugas pengamanan sebanyak 98 personel pengamanan di Stasiun Palmerah, Sudirman, Juanda, dan Gondangdia yang terdiri dari PKD, dan BKO Marinir,” terang Joni.
Joni menambahkan di Stasiun Palmerah akan disiagakan sebanyak 27 personel pengamanan, di Stasiun Sudirman sebanyak 22 personel, di Stasiun Juanda 28 personel, dan di Stasiun Gondangdia sebanyak 21 personel.
Adanya tambahan pengamanan ini agar dapat membantu menjaga dan mengatur arus penumpang Commuter Line tetap lancar, aman, dan nyaman.
KAI Commuter juga mengimbau untuk menghindari kepadatan yang kemungkinan terjadi di stasiun-stasiun yang berada di sekitar lokasi pusat penyampaian aspirasi, pengguna Commuter Line bisa naik dan turun di stasiun-stasiun alternatif lainnya, seperti Stasiun BNI City atau Karet yang berlokasi di sebelah Stasiun Sudirman.
Selain itu, juga terdapat Stasiun Sawah Besar yang berada di sebelah Stasiun Juanda, Stasiun Cikini yang berada di sebelah Stasiun Gondangdia, serta Stasiun Tanah Abang atau Kebayoran yang berlokasi di sebelah Stasiun Palmerah.
KAI Commuter juga mengimbau kepada pengguna yang akan bepergian menggunakan Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti aturan yang berlaku.
Sumber : Antara
-
/data/photo/2025/03/02/67c35bb2bcab8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sederet Cerita ASN di Hari Pertama Wajib Naik Transportasi Umum: Hemat Ongkos, Tambah Teman Megapolitan 30 April 2025
Sederet Cerita ASN di Hari Pertama Wajib Naik Transportasi Umum: Hemat Ongkos, Tambah Teman
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rabu pagi, (30/4/2025), para Aparatur Sipil Negara (
ASN
) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan wajib menaiki
transportasi umum
.
Bagi sebagian ASN, naik transportasi umum ke kantor mereka bukanlah hal baru. Namun, bagi yang lain, ini pengalaman pertama mereka selama bekerja menjadi abdi negara.
Sederet cerita pun hadir di hari pertama penerapan kebijakan ini. Mulai dari yang harus berpindah angkutan umum berkali-kali hingga menyambut baik karena dapat menghemat ongkos perjalanan.
Lantas, seperti apa cerita para ASN Jakarta di hari pertama kebijakan wajib naik transportasi umum ini?
Tinggalkan Kendaraan Pribadi Meski Harus Berpindah Angkutan Berkali-kali
Isnawa Adji, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, harus berpindah angkutan dua kali untuk sampai ke kantornya.
Dari rumah di Cengkareng, Isnawa menumpang angkot lalu berganti ke bus Transjakarta tujuan Roxy, sebelum berjalan kaki ke kantor.
“Ini langkah kecil yang baik. Bisa membiasakan kita, terutama PJLP, untuk tidak bergantung pada kendaraan pribadi,” ujar Isnawa, dikutip dari Antara.
Senada dengan Isnawa, Mohamad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD, juga telah lama meninggalkan mobil pribadi dan memilih KRL sebagai andalan.
Menurutnya, dengan menggunakan transportasi umum dapat menghindari kemacetan dan memangkas waktu ke kantor.
“Lebih cepat sampai kantor. Angkutan umum sekarang jauh lebih bisa diandalkan,” katanya.
Tak Lagi Merasa “Sepi”
“Pagi Ini Saya Punya Banyak Teman”. Itulah kalimat ringan namun bermakna dari Suharini Eliawati, Pelaksana tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, saat ditanya soal kebijakan baru ini.
Selama 29 tahun berdinas di Jakarta, Eli tak pernah sekalipun berpindah ke kendaraan pribadi dan selalu menggunakan transportasi umum.
Dari rumahnya di Citayam, Eli rutin mengayuh sepeda ke stasiun KRL, lalu menumpang kereta menuju Gondangdia, dan melanjutkan dengan berjalan kaki ke Balaikota.
“Sehat, menyenangkan, bertemu banyak warga,” katanya.
Namun yang membedakan pada hari ini adalah suasana stasiun ramai oleh wajah-wajah ASN, suasana yang tentu jarang Eli lihat hari-hari sebelumnya saat ia menggunakan transportasi umum.
Hemat Ongkos, Kurangi Macet
Suparmo, ASN yang bekerja di wilayah Jakarta Selatan, juga menyambut aturan baru ini dengan antusias.
Suparmo berbagi pengalamannya menumpang mikrotrans dari Senen ke Pulo Gadung, lalu berpindah ke rute Ragunan untuk mencapai kantornya di Halte Transjakarta Wali Kota Jakarta Selatan.
“Dampak positifnya kemacetan jadi terurai. Aman, hemat juga ongkosnya,” ujar Suparmo.
Sementara itu, ASN lainnya, Ari menegaskan, bahwa sebagai pegawai pemerintah, menjadi contoh adalah bagian dari tugas.
“Program ini bisa jadi contoh agar masyarakat juga mulai naik MRT, LRT, Transjakarta, atau Mikro Trans,” ujarnya.
Harapan dari Kebijakan ke Kebiasaan
Kebijakan wajib menaiki transportasi umum bagi ASN Jakarta lewat Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025 ini memang tidak hanya soal transportasi.
Kebijakan ini dirancang untuk mengubah budaya, yakni mendorong mobilitas hijau, menekan polusi, dan membangun kota yang lebih berkelanjutan.
Kebijakan ini juga menyasar tujuan edukatif, yaitu memberikan contoh langsung kepada warga tentang gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Lebaran Betawi juga diadakan sampai tingkat kota/kabupaten
Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menyampaikan keterangan pers pada awak media terkait acara \”Lebaran Betawi 2025\” di Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)
Lebaran Betawi juga diadakan sampai tingkat kota/kabupaten
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 26 April 2025 – 12:47 WIBElshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta agar kegiatan Lebaran Betawi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat provinsi saja tetapi juga diselenggarakan di kota dan kabupaten agar bisa lebih semarak.
“Secara khusus saya meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada tingkat (level) provinsi saja. Tetapi kalau bisa di lima kota administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung pada acara pembukaan Lebaran Betawi 2025 di Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu.
Adapun dalam pemberian hantaran atau seserahan yang menjadi bagian rangkaian acara di Lebaran Betawi, nantinya melibatkan lurah dan camat wilayah masing-masing. Ini berbeda dengan Lebaran Betawi tingkat provinsi yang hantarannya dibawa oleh Wali Kota dan diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Supaya budaya Betawi tetap terjaga,” kata Pramono.
Adapun Lebaran Betawi 2025 tingkat provinsi berlangsung Sabtu hingga Minggu (27/4) dan resmi dibuka pada Sabtu ini oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Acara dibuka dengan penyerahan hantaran atau seserahan dari para wali kota kepada gubernur dan wakil gubernur.
Isi hantaran yang dibawa beragam dan rata-rata merupakan kuliner khas Betawi seperti ayam kuning, es selendang mayang, ongol-ongol, dodol Kemayoran, gado-gado Gondangdia, bebek oblok, dan wajik. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo, anggota DPD RI Dailami Firdaus, dan sejumlah tokoh Betawi.
“Hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi,” kata Pramono.
Lebaran Betawi 2025 mengusung tema “Menyongsong 5 Abad Jakarta Memperkuat Kearifan Lokal Betawi”, diadakan sebagai bentuk pelestarian Budaya Betawi. Acara ini dimeriahkan berbagai pertunjukan tradisional Betawi dan sajian kuliner khas.
Sumber : Antara
-

Ketua Komisi A DPRD Sepakat Pejabat di Pemprov DKI Harus Berasal dari Internal
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua sepakat bahwa sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.
Dikatakannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.
“Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor,” kata Inggard, saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) malam.
“Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” tambahnya.
Dalam diskusi yang mengusung tema “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” tersebut, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif.
“Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan penjabat definitif.
Ada 400 jabatan saat ini diisi Plt, minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” ujarnya.
Nasib beruntung jukir liar yang patok tarif Rp60 ribu ke pengunjung Pasar Tanah Abang tak ditahan polisi. Ada hal yang bikin pelaku tidak bisa ditahan polisi, kini sudah dilepas dan diberikan ke Dinas Sosial.
Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari Legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan.
Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.
“Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif.”
“Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.
Politisi Gerindra itu berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Rano dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat agar program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.
“Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengatakan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Rano, khususnya dalam 100 hari kerja.
Politisi PDIP itu mengatakan, sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.
“Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Chico memastikan, masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.
“Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” imbuhnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengapresiasi diskusi ini karena duduk bersama untuk membangun Jakarta.
“Ini menjadi momentum yang baik buat kita pemerintah untuk menyampaikan program-program yang sedang dijalankan. Tentunya, kita berharap teman-teman aktivis ini juga bisa ikut menyosialisasikan, menyampaikan informasi yang sudah didapat kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Budi menuturkan, program-program unggulan yang sedang dijalankan ini sangat penting untuk diketahui publik, khususnya warga Jakarta.
“Saya berharap forum diskusi antara aktivis Jakarta dengan Pemprov DKI maupun stakeholder lainnya bisa berkelanjutan secara rutin. Terlebih, pergerakan informasi komunikasi publik di Jakarta sangat dinamis,” paparnya.
Sementara itu, mewakili Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Endriansyah atau akrab disapa Rian mengaku optimistis kepemimpinan Pram-Rano akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.
“Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan legacy terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” kata Rian.
Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) ini juga mengingatkan agar Pram-Rano bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder di Jakarta.
Sebab, masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.
“Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” harapnya.
Rian juga mengapresiasi Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Sosial, Chico Hakim yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
“Saya menilai on going adaptasi dan akselerasinya sudah bagus. Bang Chico saya yakini akan semakin baik dalam melaksanakan tugasnya membantu Mas Pram dan Bang Doel sesuai amanah yang sudah diberikan,” pungkasnya.
(Tibunjakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Cara Berkunjung ke Museum Nasional di Libur Lebaran 2025, Cek Jam Bukanya!
Jakarta –
Museum Nasional Indonesia adalah salah satu destinasi wisata edukasi, sejarah, dan budaya yang cocok dikunjungi selama masa liburan panjang Lebaran 2025. Sebelum berkunjung, baiknya cek terlebih dahulu informasi berikut ini.
Berikut ini adalah informasi seputar jam operasional, harga tiket masuk, hingga cara berkunjung di Museum Nasional Indonesia di Jakarta Pusat.
Jam Operasional Museum Nasional
Museum Nasional tetap buka selama periode libur Lebaran pada tanggal 2 sampai dengan 6 April 2025, dengan hari dan jam operasional sebagai berikut:
Hari: Selasa sampai dengan MingguJam operasional: Pukul 08.00-20.00 WIB
Sebagai catatan, Museum Nasional tutup layanan setiap hari Senin dan pada hari libur nasional. Seperti sebelumnya pada 28 Maret sampai 1 April 2025.
Harga Tiket Masuk Museum Nasional
Untuk harga tiket masuk Museum Nasional Indonesia adalah sebesar Rp25.000 per orang. Tiket dapat dibeli secara online melalui channel mitra resmi maupun secara offline dengan langsung datang dan membeli tiket di loket masuk gerbang Museum Nasional.
Harga tersebut hanya berlaku untuk tiket masuk reguler. Adapun untuk layanan lain di dalam Museum Nasional, pengunjung perlu membayar tiket tambahan sesuai layanan yang hendak dinikmati. Berikut ini informasi daftar harga tiket setiap layanan yang tersedia:
Tiket masuk regular WNI: Rp25.000Tiket masuk regular WNA: Rp50.000Tiket masuk pameran ImersifA: Rp35.000Tiket masuk pameran Kongsi WNI: Rp25.000Tiket masuk pameran Kongsi WNI: Rp50.000Cara Berkunjung ke Museum NasionalTransJakarta: Naik koridor 1 dan turun di Halte Monas atau Harmoni, lalu jalan kaki sekitar 10 menit.KRL Commuter Line: Turun di Stasiun Juanda atau Gondangdia, lanjut naik ojek online atau mikrotrans.MRT Jakarta: Turun di Stasiun Bundaran HI, lalu transit dengan naik TransJakarta ke Halte Harmoni.Bus Wisata Jakarta Explorer: Pilih rute yang melewati kawasan Monas dan turun di dekat museum.
(wia/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
/data/photo/2025/04/07/67f33b5654dd3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

