kab/kota: Garut

Waka BGN Nanik Deyang Bakal Bentuk Tim Investigasi Keracunan MBG, Dipimpin Ahli Kimia Nasional 21 September 2025

Waka BGN Nanik Deyang Bakal Bentuk Tim Investigasi Keracunan MBG, Dipimpin Ahli Kimia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan segera membentuk Tim Investigasi Keracunan yang akan dipimpin oleh para ahli kimia.
Setelah didapuk sebagai Waka BGN, Nanik berjanji akan turun langsung mengecek ke lapangan bersama tim ahli kimia yang akan dibentuk pada Senin (22/9/2025).
“Setelah saya masuk ini ya, saya akan membuat Tim Investigasi Keracunan yang dipimpin oleh ahli kimia dan kami akan langsung turun,” ucap Nanik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
Nanik menuturkan, Tim Investigasi Keracunan ini dibentuk sebagai langkah konkret dari BGN menyusul banyaknya temuan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah.
“Betul, langkah konkretnya ini kami akan membuat tim, Senin ini saya rapat, besok, membuat tim investigasi keracunan,” ucapnya.
Sebelum kerja sama dengan para ahli kimia, Nanik menuturkan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan rumah sakit.
“Kami sudah melakukan koordinasi lengkap mulai dari BPOM kita turunkan, dari rumah sakit kita turunkan, ahli kimia kita turunkan,” tuturnya.
Bukan hanya tim investigasi, Nanik menuturkan, BGN akan membentuk kontak hotline agar masyarakat bisa langsung melapor.
“Kami akan bikin hotline, hotline untuk orang mengadu kalau ada keracunan,” tegasnya.
Diketahui, belum lama ini di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
Terbaru, kasus keracunan juga menimpa ratusan siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 18:32
Media Asing Soroti Kasus Ratusan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Bisnis.com, JAKARTA — Media asing turut menyoroti bertambahnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah di sekolah-sekolah.

Kantor berita global Reuters menyoroti bahwa sepekan terakhir, lebih dari 800 siswa di sejumlah daerah mengalami sakit usai mengkonsumsi hidangan dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebanyak 569 siswa dari lima sekolah mengalami mual dan muntah pada Rabu (17/9/2025), usai menyantap nasi ayam dari dapur MBG sehari sebelumnya. Sekitar 30 siswa harus dibawa ke RS, sedangkan sisanya ditangani di rumah.

“Per Jumat, masih ada 10 siswa yang dirawat di rumah sakit, sementara lainnya sudah sembuh,” kata Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana sebagaimana dikutip dari Reuters pada Minggu (21/9/2025).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya menyatakan bakal memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan.

Program MBG tidak akan dihentikan, tetapi sementara diganti dengan menu makanan yang lebih sederhana seperti roti, susu, telur rebus, dan buah.

Kasus keracunan akibat MBG juga terjadi terhadap kurang lebih 277 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada hari yang sama.

Sementara itu, lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat lebih dari 4.000 anak mengalami keracunan imbas konsumsi MBG pada Januari hingga Agustus 2025.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bakal melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

Prasetyo menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan usai adanya kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Dia lantas mengatakan bahwa kejadian tersebut bukan perbuatan yang disengaja, apalagi diharapkan.

Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan program prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

“Telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).

21/09/2025 09:40
Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah berujung pada munculnya desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
Program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya bertujuan mulia: mengurangi malanutrisi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang ketahanan ekonomi.
Namun, yang terjadi di lapangan, MBG justru menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah.
Mendengar banyak kasus keracunan MBG, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jasra mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya, untuk menghentikan sementara program MBG karena peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat.
“KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga senada dengan usulan KPAI.
Ia menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah
wake up call
, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
BGN sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan
zero tolerance
terhadap
accident
. Jadi MBG itu harus
perfect
, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif.
SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
Ia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.
“SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hida.
Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
“Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hida.
Dalam pelaksanaannya, terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 07:31
Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG Nasional 20 September 2025

Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi tersebut diperlukan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
Namun dalam pelaksanaannya, justru terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
“Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujar Qodari.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut. Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak daerah.
Prasetyo mengatakan, kasus keracunan menu MBG terhadap para siswa tidak pernah diinginkan oleh pemerintah.
“Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia meminta para korban keracunan MBG segera mendapatkan penanganan dan perawatan yang cepat.
Adapun kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, BGN, dan pihak terkait lainnya.
“Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” ujar Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 16:17
KSP sebut perlu ada pembenahan Program MBG guna cegah kasus keracunan

Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan

Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan siswa.

Ia menilai program tersebut harus dibenahi, baik dari sisi mekanisme maupun kelembagaan, agar tujuan utama dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

Qodari menerangkan bahwa MBG seharusnya dirancang sebagai program dengan standar “zero accident”.

“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujarnya.

Namun, sejak awal pelaksanaan, justru sudah muncul sejumlah kasus keracunan, termasuk peristiwa terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa.

“Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujarnya.

Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara tidak boleh menoleransi insiden tersebut.

Qodari juga menyoroti risiko lebih besar di daerah terpencil, yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan.

“Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh, dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sekecil apapun.

“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” katanya.

Sementara sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf atas serangkaian kasus keracunan MBG.

Ia memastikan pemerintah telah melakukan langkah pemulihan korban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program.

“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9).

Prasetyo menjelaskan pemerintah bersama BGN dan pemerintah daerah sudah memberikan penanganan cepat kepada para siswa terdampak. Selain itu, evaluasi menyeluruh tengah dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, BGN berkomitmen menargetkan “zero incident” dengan memperketat standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia menu MBG di berbagai daerah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/09/2025 15:52
Kasus Keracunan Bertambah, KSP Qodari: Program MBG Wajib Sempurna

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menegaskan penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG ke depannya akan dilaksanakan dengan tidak menoleransi adanya insiden (zero tolerance to accident).

Hal tersebut merespons adanya sejumlah insiden keracunan siswa akibat program MBG yang terjadi sejumlah daerah.

Qodari menuturkan perspektif zero tolerance to accident wajib diterapkan untuk menjalankan program pemerintah yang masif seperti MBG. Hal ini harus dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke penyelenggara terkait seperti para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, toleransi sekecil apapun terhadap adanya insiden atau kendala-kendala dalam MBG akan berakibat pada program yang tidak berjalan optimal.

“Ini adalah program dengan toleransi nol terhadap insiden atau kecelakaan-kecelakaan. Jadi, MBG itu harus sempurna setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini ada,” jelas Qodari saat ditemui dalam acara DGVeRS: Celebrating Connectivity, Creativity, & Community di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Qodari melanjutkan sejumlah insiden keracunan yang belakangan terjadi menjadi pemantik bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.

Dia juga menyebut jumlah korban akibat insiden MBG masih cenderung kecil dibandingkan dengan total penerima manfaatnya, yakni sekitar 5.000 orang berbanding 20 juta hingga 25 juta orang penerima MBG

Adapun, Qodari menyebut perlunya perbaikan mekanisme, kelembagaan, serta mekanisme operasional program tersebut. Dia juga menyebut proses proses tersebut tengah berlangsung.

Meski demikian, dia tidak memerinci seperti apa perbaikan mekanisme yang tengah dilakukan pemerintah terkait program MBG.

“Doakan ini sudah wake up call, bagaimana ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah insiden di daerah-daerah terpencil, yang faskes [fasilitas kesehatan] belum sebaik seperti di daerah-daerah perkotaan. Ini akan kita akan perbaiki,” tambahnya.

Adapun, kasus keracunan MBG terus dilaporkan di sejumlah daerah. Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Polres Garut, Jawa Barat mencatat sebanyak 194 pelajar di Kecamatan Kadungora mengalami keracunan usai memakan hidangan program MBG hari ini. Sebanyak 177 siswa mengalami gejala ringan, sementara 19 lainnya harus dirawat intensif di UPT Puskesmas Kadungora.

Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, kejadian bermula setelah siswa di sejumlah sekolah menerima distribusi makanan MBG yang dikelola dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2 Garut, Desa Karangmulya.

Hidangan terdiri dari nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, serta buah stroberi. Tidak lama usai menyantap makanan, beberapa siswa mulai mengeluhkan mual, muntah, dan pusing sejak Selasa (16/9/2025) sore hingga berlanjut keesokan harinya.

Sementara itu, puluhan siswa di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diduga keracunan usai mengkonsumsi MBG di sekolah. Mereka mengeluh sakit perut hingga muntah-muntah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel Dedi Irawan membenarkan hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa kejadian itu berada di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

“Info dari Dinas Kesehatan OKI, ada 39 korban yang terdampak hingga tadi malam,” katanya, Rabu (3/9/2025).

20/09/2025 15:42
Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG Nasional 20 September 2025

Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan.
“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).
“Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ucap dia.
Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.
Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.
Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya.
“Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.
“Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujar dia.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak asal mengobral izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.
“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada
Kompas.com
, Jumat (19/9/2025).
Politikus PDI-P ini berpandangan, akar masalah keracunan massal tidak terlepas dari langkah BGN yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.
Menurut Edy, izin SPPG seharusnya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen di luar BGN.
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.
Di tengah sorotan publik, BGN terus berjuang mengejar satu target besar yaitu
zero accident
.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG akan terus dievaluasi dan dilakukan pengetatan SOP.
“Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan pada April lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 08:06
Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis yang Belum Juga Usai – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya dihadirkan pemerintah untuk menyehatkan anak-anak bangsa, justru berulang kali memunculkan tragedi keracunan massal. Dalam kurun September 2025 saja, kasus serupa terjadi beruntun di tiga daerah, di Sukabumi, Garut, dan Banggai Kepulauan.

Kamis siang, 11 September 2025, suasana belajar di SMKN 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi mendadak berubah mencekam. Sebanyak 69 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Sukabumi, Agus Sanusi, menjelaskan bahwa beberapa jam setelah makan, para siswa mulai mengeluhkan mual dan muntah. Pihak sekolah bergerak cepat melapor ke Puskesmas Cibadak, yang kemudian menurunkan tim untuk investigasi.

Sampel makanan berupa nasi, telur, sayur kacang panjang, tahu, susu kotak, hingga jeruk diambil untuk diuji. Agus menyebut penanganan darurat dilakukan di Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

“Tindakan lain yang diambil meliputi membuka posko di UKS, observasi siswa, serta penanganan gejala ringan di sekolah,” kata Agus, 17 September 2025.

Belum reda kasus di Sukabumi, enam hari kemudian, 16 September 2025, giliran ratusan siswa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yang jatuh sakit. Polres Garut mencatat, total 194 siswa terdampak keracunan usai menyantap MBG dari dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2. Sajian kala itu berupa nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan buah stroberi.

Sebagian besar siswa mengalami gejala ringan, namun 19 orang harus mendapat perawatan intensif di Puskesmas Kadungora. Polisi segera turun tangan dengan langkah penyelidikan: mendata korban, memeriksa saksi, hingga mengirim sampel makanan ke laboratorium.

“Kami melanjutkan penyelidikan mendalam untuk mengetahui faktor penyebab. Saat ini para korban masih dalam penanganan medis,” ujar Ipda Adi Susilo, Kamis, 18 September 2025.

Banggai Kepulauan: 157 Siswa Terpapar

Tak berhenti di Jawa Barat, sehari berselang pada 17 September 2025, kasus serupa terjadi di Kota Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Hingga kini, total 157 siswa dari SD hingga SMA mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Gejala yang muncul bervariasi, mulai dari gatal-gatal, muntah, hingga pingsan.

Lonjakan pasien membuat RSUD Trikora Salakan kewalahan. 77 siswa masih dirawat intensif, sementara 80 lainnya dipulangkan untuk rawat jalan.

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, turun langsung meninjau para korban. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh.

“Pemerintah Daerah akan segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Rusli.

Dugaan awal mengarah pada lauk ikan cakalang yang tidak layak konsumsi. Polisi telah mengirim sampel ke BPOM Sulawesi Tengah. Pihak pengelola MBG pun menyampaikan permintaan maaf terbuka.

“Kami sangat menyesal dan memohon maaf kepada seluruh pihak, terutama para siswa dan orang tua,” ucap Zulkifli Lamiju, penanggung jawab program.

20/09/2025 08:04
Usulan MBG Jadi Uang Tunai, Ini Respons Istana

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Negara merespons soal usulan terkait program makanan bergizi gratis (MBG) diganti dengan uang tunai sebagai buntut insiden keracunan makanan di sejumlah daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan usulan tersebut bukan barang baru. Pasalnya, penggunaan uang tunai untuk program MBG sempat dibahas saat perancangan awal.

“Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Dia menekankan bahwa skema pemberian MBG saat ini merupakan mekanisme yang terbaik dari ide-ide yang sudah dibahas sebelumnya.

Namun demikian, kata Hadi, pemerintah tentunya akan terus melakukan evaluasi atau perbaikan agar program prioritas Presiden Prabowo ini bisa maksimal.

“Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui,” pungkasnya.

Sekadar informasi, belakangan telah terjadi keracunan ‘massal’ terkait dengan pelaksanaan MBG. Salah satu wilayah yang mengalami keracunan itu berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Merujuk data pada 18 September pukul 16.45 WITA, sebanyak 277 siswa dari SDN Tompudau, SMP Tinangkung, SMA Tinangkung, SMK Tinangkung, dan SD Pembina Salakan terdampak dugaan alergi usai menyantap dari menu MBG.

Adapun, 32 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Trikora, sedangkan 245 siswa lainnya telah diperbolehkan pulang namun tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan.

Selain itu, keracunan MBG juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Tercatat, sebanyak 194 pelajar di Kecamatan Kadungora mengalami keracunan usai memakan hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (17/9/2025).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 siswa mengalami gejala ringan, sementara 19 lainnya harus dirawat intensif di UPT Puskesmas Kadungora.

Keracunan itu diduga akibat kelalaian dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur MBG. Oleh sebab itu, pemerintah bakal memberikan sanksi terhadap SPPG yang lalai dalam menjalankan SOP yang ada.

19/09/2025 19:01
Buntut Keracunan MBG, Istana Pastikan SPPG Kena Sanksi Jika Terbukti Lalai

Bisnis.com, JAKARTA — Istana negara memastikan akan memberikan sanksi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terkait dengan polemik keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sanksi itu bakal diberikan terhadap SPPG atau dapur MBG yang dinilai lalai dalam melaksanakan SOP yang ada.

“Harus dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud,” kata Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Dia menambahkan, pemberian sanksi juga bakal dilakukan secara teliti, sehingga tidak mengganggu operasional atau keberlanjutan dari program MBG.

“Tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, belakangan telah terjadi keracunan ‘massal’ usai pelajar menyantap menu MBG. Salah satu wilayah yang mengalami keracunan itu berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Merujuk data pada 18 September pukul 16.45 WITA, sebanyak 277 siswa dari SDN Tompudau, SMP Tinangkung, SMA Tinangkung, SMK Tinangkung, dan SD Pembina Salakan terdampak dugaan alergi usai menyantap dari menu MBG.

Adapun, 32 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Trikora, sedangkan 245 siswa lainnya telah diperbolehkan pulang namun tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan.

Selain itu, keracunan MBG di Garut, Jawa Barat. Tercatat, sebanyak 194 pelajar di Kecamatan Kadungora mengalami keracunan usai memakan hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (17/9/2025).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus dirawat intensif di UPT Puskesmas Kadungora.

Dalam hal inilah, Prasetyo menyatakan bahwa dirinya mewakili pemerintahan dan BGN meminta maaf atas kejadian keracunan massal tersebut.

“Kami atas namanya pemerintah dan mewakili badan gizi nasional, mewakili badan gizi nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali [kasus keracunan],” pungkasnya.

19/09/2025 17:53