Xcloud.id

kab/kota: Gambir

  • CN Mobility Event 2025 Resmi Dibuka, Pamerkan Teknologi Ramah Lingkungan Toyota

    CN Mobility Event 2025 Resmi Dibuka, Pamerkan Teknologi Ramah Lingkungan Toyota

    Jakarta –

    Gelaran Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 resmi dibuka di Gambir Expo, area IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025). Melalui kegiatan ini, Toyota memperkenalkan berbagai teknologi ramah lingkungannya yang terangkum dalam konsep multi-pathway.

    Toyota Indonesia (PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia/TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor/TAM) mempersembahkan ‘Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon’ sebagai pameran Solusi Mobilitas Hijau, yang menampilkan teknologi multi-pathway, yang tertuang dalam tiga pilar yaitu: Solusi Mobilitas, Solusi Energi, dan Solusi Data.

    Tema pada Acara Mobilitas untuk Netralitas Karbon ini adalah Beyond Zero, yang menekankan kepada komitmen global Toyota, termasuk Toyota Indonesia, untuk mencapai Netralitas Karbon dengan membuat ekosistem hijau untuk masa depan berkelanjutan, dengan cara yang mempertimbangkan keunikan lingkungan, industri dan kebijakan energi pada masing-masing Negara.

    Dengan ambisi ‘Achieving zero carbon impact, and adding new value beyond it’, acara ini memperlihatkan usaha dari transisi industri otomotif Indonesia menuju Netralitas Karbon, yang harapannya bisa membantu mengurangi dampak negatif karbon terhadap rakyat Indonesia, industri dan lingkungan. Lebih lanjut, Toyota juga melihat “Beyond
    Zero” untuk menciptakan dan memberikan nilai lebih, dengan terus mencari cara untuk meningkatkan kehidupan dan masyarakat di masa depan.

    Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    “Dari bio-fuel and flexy-fuel technology hingga hybrid electric vehicles, battery electric vehicles, dan hydrogen fuel cell technology, konsep Beyond Zero memperlihatkan dedikasi Toyota untuk mendorong batasan dalam inovasi, sekaligus mendorong pendekatan pragmatis dan holistik menuju ekosistem hijau dan rendah karbon bagi seluruh warga negara Indonesia, yang menandai pencapaian penting dalam perjalanan Toyota Indonesia menuju mobilitas berkelanjutan,” bilang Masahiko Maeda, CEO Wilayah Asia, dalam sambutannya.

    Toyota Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaku industri, Pertamina, PLN, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), BBIA (Pusat Penelitian dan Pengembangan Agroindustri), SERA (PT Serasi Auto Raya), MODA (PT Mobilitas Digital Indonesia), lalu Toyota Tsusho. Kemudian dari akademisi seperti, ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gadjah Mada), NUS (Universitas Nasional Singapura). Termasuk startup Zero Board dan pemangku kepentingan yang mendukung untuk memberikan solusi inovatif melalui produk, layanan, dan aktivitas operasional yang tidak hanya menghilangkan emisi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi di Indonesia.

    Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Jembatan untuk Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS)

    Beyond Zero juga menjadi jembatan untuk acara AIGIS yang diselenggarakan oleh Kemenperin RI. Pada tahun 2024, Kemenperin RI sukses menyelenggarakan ‘AIGIS Perdana 2024’ selama dua hari, yang menarik lebih dari 1.000 pengunjung dari berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Industri Hijau. AIGIS juga menjadi acara netralitas karbon pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan pembahasan mengenai penggunaan energi. Karena antusiasme publik dan kesuksesan acara tersebut, Kemenperin RI berencana melanjutkan AIGIS sebagai platform tahunan yang fokus untuk isu lingkungan berkelanjutan baik tingkat nasional maupun global.

    Di 2025, akan diselenggarakan AIGIS ke-2 dengan tema “Mendorong Dekarbonisasi Industri melalui Ekosistem Industri Hijau”. Tema ini selaras dengan target dan strategi yang saat ini dijalankan Kemenperin RI. Dari acara tersebut, diharapkan adanya kolaborasi kuat antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat dekarbonisasi. AIGIS akan menjadi platform yang mewadahi tukar pengalaman, pengetahuan dan inovasi terkini baik skala nasional maupun internasional. Acara ini juga diharapkan membuka peluang investasi hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tetap sejalan dengan target iklim yang ambisius.

    “Sebagai bagian dari industri otomotif nasional, Toyota Indonesia mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dalam acara Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon, dengan keterlibatan positif masyarakat Indonesia membantu pemerintah untuk mewujudkan Net Zero Emissions pada tahun 2060. Kami menyadari dengan target pengurangan emisi ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak, atau satu teknologi saja. Sehingga, dalam acara ini, kami menyajikan berbagai jenis kendaraan dan teknologi energi dengan strategi multi-pathway. Selaras dengan prinsip kita ‘No One Left Behind’ semua teknologi berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan pengurangan impor bahan bakar, yang juga membantu menjaga atau meningkatkan neraca perdagangan nasional. Hal ini, jika dimanfaatkan secara optimal, akan memberikan dampak positif pada industri otomotif dan rantai pasoknya yang padat karya, yang mempekerjakan lebih dari 300.000 pekerja dan sedang beradaptasi dengan teknologi otomotif masa depan yang lebih canggih,” ujar Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT TMMIN.

    Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Acara ini akan berlangsung selama empat hari, dari 12 -15 Februari 2025. Para pengunjung bisa merasakan pengalaman dan test drive langsung berbagai pilihan kendaraan ramah lingkungan yang menerapkan konsep multiple-pathway, termasuk kendaraan beremisi rendah dan berteknologi tinggi yang menggunakan bahan bakar
    ramah lingkungan, mesin flexy-fuel (biodiesel, bio-etanol), kendaraan konversi, dan kendaraan elektrifikasi (HEV, PHEV, BEV, FCEV) yang berkontribusi pada pengurangan emisi. Pengunjung juga dapat mempelajari tentang Netralitas Karbon melalui pameran, public advocacy, diskusi terkait industri hijau, transisi energi, dan roadmap bio-fuel.

    “Sejalan dengan visi Beyond Zero, Toyota mendorong partisipasi publik dalam mengurangi emisi dengan menawarkan beragam kendaraan elektrifikasi (xEV) yang lengkap untuk semua segmen. Pada acara ini, pengunjung bisa melihat teknologi elektrifikasi Toyota secara aktif, mulai dari HEV ke BEV, PHEV, dan FCEV yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar masa depan. Dengan strategi multi-pathway kita juga memperlihatkan kecanggihan kendaraan ICE, dengan emisi rendah dan cocok untuk energi alternatif seperti bioetanol. Dengan berbagai pilihan yang ramah lingkungan ini, kita berharap masyarakat bisa memilih solusi mobilitas terbaik yang mendukung pengurangan emisi” ujar Presiden Direktur PT TAM, Hiroyuki Ueda.

    (lua/rgr)

  • Efisiensi Anggaran 2025, Pemprov DKI Kurangi Rapat Tatap Muka hingga Batasi Perjalanan Dinas ASN

    Efisiensi Anggaran 2025, Pemprov DKI Kurangi Rapat Tatap Muka hingga Batasi Perjalanan Dinas ASN

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Guna mendukung efisiensi penggunaan APBD 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemprov DKI melakukan penghematan anggaran.

    Pemangkasan anggaran pun dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang tak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    “Kami juga lakukan upaya-upaya penghematan, seperti arahan bapak presiden, anggaran-anggaran yang katakanlah mungkin tidak perlu sekali,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Rabu (12/2/2025).

    Teguh membeberkan, salah satu penghematan yang dilakukan ialah dengan mengurangi kegiatan rapat tatap muka.

    “Rapat-rapat dengan online, sehingga (anggaran) makan-minum juga kita batasi,” ujarnya.

    Tak sampai di situ, Teguh juga membatasi perjalanan dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Perjalanan dinas kami seleksi betul, perjalanan dinas mana yang perlu, apakah itu dalam negeri atau luar negeri,” tuturnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengacara Firdaus Oiwobo menilai Pernyataan Hotman Paris Hutapea Keliru Mengenai Sanksi yang Diterima Dirinya. Firdaus Dipecat dari KAI.

    Terkait efisiensi anggaran ini, Teguh juga sudah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025.

    Meski demikian, Teguh menjelaskan, belum semua kegiatan saat ini anggarannya dipangkas.

    Pemangkasan anggaran pun disebut Teguh bakal dilakukan di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.

    “Saya sebagai Pj gubernur itu baru tahap membintangi, menandai, atau kasarnya blokir. Tapi nanti bagaimana gubernur terpilih, apakah itu bintangnya akan ditambah, sehingga nanti yang akan dibintangi makin banyak, kemudian diperuntukannya berapa dan untuk apa, itu nanti pak Pram,” kata Teguh.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Enggan Ungkap Posisinya di Danantara, Pandu Sjahrir: Tunggu dari Istana – Halaman all

    Enggan Ungkap Posisinya di Danantara, Pandu Sjahrir: Tunggu dari Istana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir, enggan menjelaskan posisinya di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pada Selasa (11/2/2025) malam ini, ia disebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mewakili Danantara dalam rapat soal Program 3 Juta Rumah.

    Di rapat tersebut, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

    Usai rapat, ketika sesi konferensi pers, Pandu berkesempatan memberi pernyataan.

    Ia mengatakan, dari sisi Danantara memiliki dua tugas, di mana satu di antaranya adalah mengumpulkan minat dan masukan dari pasar untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua hal. Satu adalah pembentukan semacam building untuk interest dan juga penambahan likuiditas untuk bisa jump start dari program rumah ini,” kata Pandu di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat.

    “Jadi memang ini suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Ini yang sekarang kita sedang jalankan bersama,” lanjutnya.

    Adapun posisi Pandu di Danantara masih menjadi pertanyaan. Sebelumnya, Ara melalui akun Instagramnya pada Senin (3/2/2025) mengunggah foto bersama Pandu.

    Di deskripsi foto tersebut tertulis, “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo.”

    Ditemui ketika hendak meninggalkan kantor BI, Pandu enggan menjelaskan posisi dia di Danantara. 

    Saat ini, posisi Kepala BP Danantara masih dijabat oleh Muliaman Hadad yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari Istana dulu,” ucap Pandu ketika ditanya soal perannya di Danantara.

    Ditanya lebih lanjut mengenai peran dia di Danantara, Pandu kembali bungkam. Ia mengatakan malam ini merupakan acaranya Gubernur BI.

    “Belum, belum, nanti dijelasin dulu, lewat Gubernur BI, kan acaranya Gubernur BI,” jelas Pandu.

     

  • Pandu Sjahrir Wakili Danantara di Rapat Bersama Kementerian PKP dan BI Bahas 3 Juta Rumah – Halaman all

    Pandu Sjahrir Wakili Danantara di Rapat Bersama Kementerian PKP dan BI Bahas 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir, tampak hadir dalam rapat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Komisi XI DPR RI.

    Pandu disebut Menteri PKP Maruarar Sirait mewakili Badan Pengelola Daya Invetasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur Bank Indonesia dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI, dan Pak Pandu dari Danantara,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Bank Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Pertemuan ini membahas soal Program 3 Juta Rumah, di mana dalam hal ini mengenai likuiditas dan bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter.

    Dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Pandu yang menggunakan batik lengan panjang berwarna cokelat berksempatan memberi pernyataan.

    Ia mengatakan, dari sisinya, mereka memiliki dua tugas, yaitu pertama mengumpulkan minat dan masukan dari pasar untuk Program 3 Juta Rumah dan yang kedua adalah soal penambahan likuiditas.

    “Dari sisi kami mungkin hanya dua hal. Satu adalah pembentukan semacam building untuk interest dan juga penambahan likuiditas untuk bisa jump start dari program rumah ini,” kata Pandu.

    “Jadi memang ini suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Ini yang sekarang kita sedang jalankan bersama,” lanjutnya.

    Selama konferensi pers, Pandu terlihat beberapa kali mengucek kedua matanya. Saat itu, jam menunjukkan hampir pukul 9 malam.

    Pandu, yang berdiri di sebelah Menteri BUMN Erick Thohir, juga kedapatan sesekali menguap ketika salah satu narasumber sedang berbicara.

    Adapun peran Pandu di Danantara hingga kini masih menjadi pertanyaan.

    Sebelumnya, Ara melalui akun Instagramnya pada Senin (3/2/2025) mengunggah foto bersama Pandu.

    Di deskripsi foto tersebut tertulis, “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo.” 

    Awak media kemudian mencoba mengonfirmasi kepada Ara ketika dia hendak meninggalkan kantor BI.

    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan sudah beberapa kali berbicara bersama Pandu di kantor Danantara. Ia hanya meminta didoakan yang terbaik untuk Pandu.

    “Ya kita doa lah yang terbaik kan waktunya sebentar lagi. Kita doa, yang pasti sebelum dia di situ, dia sudah berkomunikasi dengan saya,” ucap Ara.

    Saat ini, status Kepala BP Danantara masih diemban oleh Muliaman Hadad, di mana ia telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

  • 10 Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang "Ngantor" Naik KRL ke Bogor Nasional

    10 Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang "Ngantor" Naik KRL ke Bogor Nasional

    Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang “Ngantor” Naik KRL ke Bogor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengabadikan momennya saat pulang ke rumah menggunakan kereta rel listrik (KRL) ke Bogor, Jawa Barat.
    Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya @bimaaryasugiarto, Bima mengatakan bahwa ia menjawab tantangan warganet yang memintanya pulang naik KRL di jam sibuk.
    “Jam 17.05 WIB, menjawab tantangan
    netizen
    , pulang kantor di jam paling meriah menuju Bogor,” ujar Bima Arya dikutip dari video tersebut, Selasa (11/2/2025).
    Bima yang mengenakan jaket hitam berjalan dari kantornya menuju Stasiun Juanda, lalu menunggu di peron arah Stasiun Bogor.
    Kondisi di dalam kereta cukup padat, Bima Arya terlihat berdiri di antara penumpang KRL lain.
    Selama perjalanan, mantan Wali Kota Bogor ini mengobrol dan berfoto bersama warga di dalam kereta.
    ”
    Sore tadi pulang naik KRL ke Bogor. Bareng beberapa teman-teman @kemendagri yang Roker (Rombongan Kereta) juga. Ada yang turun di Depok, Bojonggede, dan Bogor. Ada yang segerbong tadi?
    ” kata Bima.
    Turun di Stasiun Bogor, Bima melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan kota (angkot) menuju Vihara Dhanagun.
    Sebelum pulang ke rumah, ia menyempatkan diri mampir bertemu sahabatnya dan panitia acara Cap Go Meh di wihara tersebut.
    ”
    Mampir dulu ketemu sahabat saya Kang @arifinhimawan dan panitia acara Cap Go Meh di Vihara Dhanagun. Sambil lihat persiapan Pesta Rakyat dan Pawai Budaya di Suryakencana yang bakal digelar 12 Februari 2025
    ,” kata dia.
    Sementara di kolom komentar, seorang warganet memberikan tanggapan sekaligus menantang Bima Arya untuk naik KRL dari Stasiun Sudirman.
    ”
    Jam segitu meriahnya masih level 1, pak. Masih enak itu mah ga transit Manggarai. Coba rasain level yang lebih meriah lagi. Naik jam 18.15, Naiknya dari St. Sudirman. Biar transit ke Manggarai naik tangga 2x
    ,” kata seorang warganet.
    ”
    Karena ga ada jalur dari Sudirman yang langsung ke Bogor, baik sebaliknya. Belum lagi kalau lebih meriah, coba solat Maghribnya di St. Manggarai. Kalau pengen lebih meriah, ya pak
    ,” tambah warganet tersebut.
    Sebelumnya, Bima pernah mengatakan bahwa jauh sebelum dirinya menjadi pejabat, ia biasa menggunakan transportasi umum, baik kereta rel listrik (KRL) maupun bus antarkota.
    “Dulu waktu ngajar di Universitas Paramadina, 20 tahun lalu sering, kadang naik bus Indah Murni sampai Cawang,
    nyambung
    Metro Mini non-45 sampai kampus,” kata Bima Arya saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Ia mengaku kegiatan naik transportasi umum juga tetap dilakukan saat dirinya sudah menjadi Wali Kota Bogor.
    Dia bilang, jika ada kegiatan di Jakarta, sesekali ia pernah naik transportasi umum.
    “Waktu jadi Wali Kota, sesekali kalau ada agenda di sekitar Monas atau Gambir, saya naik KRL,” kata Bima Arya.
    Bima pun mengaku tidak masalah jika berkantor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dari rumahnya di Bogor dengan KRL.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sengketa Pilkada Pamekasan Dijadwalkan Tuntas 24 Februari 2025

    Sengketa Pilkada Pamekasan Dijadwalkan Tuntas 24 Februari 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan tentang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, pada Senin (24/2/2025) mendatang.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MK, Saldi Isra dalam Sidang Pembuktian lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Pamekasan 2024 di Gedung MK, Jl Merdeka Barat XVII No 2-C Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Dalam sidang tersebut, pemohon (tim hukum BERBAKTI) menambahkan bukti P328 sampai dengan P335. Selain itu termohon (KPU Pamekasan) juga menyerahkan bukti tambahan T22 hingga T28, dan pihak terkait menambahkan bukti PT189 hingga PT233.

    “Dengan demikian yang sudah ada disahkan dan selesai, jadi kita sudah menjalankan kewajiban kita masing-masing dan tidak sabar menunggu penundaan sidang untuk Perkara 183 PHPU Bupati Pamekasan Tahun 2024,” kata Hakim Saldi Isra.

    Hasil sidang tersebut nantinya akan kembali dibahas bersama para hakim lainnya. “Perkara ini akan kita bahas, lalu dilaporkan pada rapat permusyawaratan hakim. Apakah ini siap dikabulkan, ditolak dan segala macamnya. Kami bertiga akan memberikan input dengan bahan yang dibaca oleh hakim lainnya,” ungkapnya.

    “Ini ada 9 (sembilan) hakim yang akan hadir (rapat permusyawaratan hakim), jadi bukan kami saja. Berdasarkan bahan-bahan yang sudah disampaikan, baru nanti akan kita putuskan,” sambung Saldi Isra.

    Pihaknya menilai jika sengketa pilkada Pamekasan, memang membutuhkan pendalaman. “Dari tadi Pamekasan ini yang tidak ada PSU-nya, yang justru ada PSU-nya tidak dilanjutkan karena banyak sebab, kadang-kadang permohonannya kabur sehingga tidak dilanjutkan, ada pertentangan ini dan segala macamnya, seperti lewat waktu, jadi itu lebih banyak alasannya soal formalitas,” jelasnya.

    “Ini permohonannya tidak lewat waktu dan segala macamnya, kami rasa ada hal yang perlu didalami sehingga dibawa ke proses pendalaman di pembuktian lanjutan ini. Selanjutnya Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan tanggal 24 Februari 2025, silahkan menunggu panggilan resmi dari kami mahkamah melalui kepaniteraan, karena ini masih banyak perkara yang harus diselesaikan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta semua pihak untuk saling memaafkan. “Jadi tanggal 24 (Februari) itu masih cukup waktu datang dari Madura ke Jakarta, balik lagi ke Madura masih sempat tarawih pertama di Pamekasan, saling bermaaf-maafan. Penambahan alat bukti pada perkara ini tidak dibenarkan lagi, sudah selesai. Nanti semua pihak silahkan saling berangkulan dan terima takdir masing-masing,” sambung Isra.

    “Kami berterima kasih kepada pemohon dengan segala pendukungnya mulai dari saksi dan ahli, termohon begitu juga saksi ahli dan penyelenggara, pihak terkait begitu juga saksi dan ahlinya, termasuk Bawaslu yang sudah menerangkan beberapa hal yang memang perlu di klarifikasi. Dengan demikian, sidang perkara nomor 183/PHPU-BUP/XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup,” pungkasnya. [pin/but]

  • Update Tarif Berdasarkan Jarak KA Parahyangan, Harga Tiket Parsial Telah Berlaku

    Update Tarif Berdasarkan Jarak KA Parahyangan, Harga Tiket Parsial Telah Berlaku

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung telah menerapkan tarif berdasarkan jarak atau tarif parsial untuk layanan Kereta Api (KA) Parahyangan mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini diterapkan guna memenuhi permintaan masyarakat yang ingin membayar tarif sesuai dengan jarak tempuh perjalanan.

    “Ini karena ada masukan-masukan dari masyarakat, misalkan dari Bandung mau ke Purwakarta atau stasiun lain sebelum tujuan akhir, agar jangan bayar penuh tapi sesuai jarak,” kata Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung Dicky Eka Priandana kepada Antara, Minggu (9/2/2025).

    Dengan penerapan tarif parsial ini, Dicky berharap layanan KA Parahyangan dapat semakin nyaman dan terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat.

    “Dengan ini pelanggan dapat menikmati harga tiket yang lebih fleksibel sesuai dengan jarak tempuh, sehingga perjalanan dengan Kereta Parahyangan menjadi lebih terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat karena masyarakat yang menempuh perjalanan sebagian rute dapat menikmati harga tiket lebih ekonomis,” ujarnya.

    Tarif Baru KA Parahyangan Februari 2025

    Sejak kembali beroperasi, KA Parahyangan melayani perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dan sebaliknya dengan delapan stasiun pemberhentian, yakni Stasiun Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Waktu tempuh perjalanan diperkirakan sekitar tiga jam.

    Berikut adalah daftar tarif KA Parahyangan berdasarkan relasi perjalanan:

    Bandung/Cimahi – Gambir (PP)

    Eksekutif: Rp175.000
    Ekonomi: Rp125.000

    Bandung/Cimahi – Purwakarta (PP)

    Eksekutif: Rp60.000
    Ekonomi: Rp40.000

    Bandung/Cimahi – Cikampek (PP)

    Eksekutif: Rp90.000
    Ekonomi: Rp70.000

    Purwakarta – Gambir (PP)

    Eksekutif: Rp90.000
    Ekonomi: Rp70.000

    Selain menerapkan sistem tarif parsial, KAI juga memberikan kemudahan bagi calon penumpang dengan memperpanjang masa pemesanan tiket KA Parahyangan hingga H-45 sebelum keberangkatan.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mereka dengan lebih nyaman dan terjangkau,” tambah Dicky.

    Dengan kebijakan baru ini, PT KAI berharap KA Parahyangan dapat menjadi pilihan transportasi yang lebih efisien dan fleksibel bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan ke Jakarta

  • Kepastian Pencairan Gaji ke-13 ASN dari Pemerintah

    Kepastian Pencairan Gaji ke-13 ASN dari Pemerintah

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan gaji ke-13 ASN, tunjangan hari raya (THR) ASN dan bantuan sosial tak termasuk dari bagian efisiensi anggaran. Pemerintah memastikan tiga hal itu tetap ada.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya melakukan efisiensi anggaran. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemangkasan anggaran di sejumlah instansi.

    Langkah efisiensi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib THR dan gaji ke-13 ASN. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan THR dan gaji ke-13 PNS sedang diurus oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan yang untuk ASN,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2).

    Airlangga menyebut sudah ada persiapan terkait THR dan gaji ke-13 PNS. Dia hanya menyebut urusan THR dan gaji ke-13 itu akan diumumkan.

    “Persiapan sudah ada ya saya rasa, itu saja yang saya jawab. Persiapan to be announced,” ucap Airlangga.

    Sri Mulyani sendiri menyebut THR dan gaji ke-13 ASN sudah dianggarkan. Dia meminta para ASN menunggu.

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu saja ya,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (6/2).

    Istana Jamin THR-Gaji ke-13 ASN Dicairkan

    Ilustrasi Istana. (Kemendikbud)

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemudian buka suara soal nasib gaji ke-13 dan THR ASN. Hasan menjamin belanja pegawai seperti gaji ke-13 dan THR ASN hingga bantuan sosial tidak masuk bagian dari efisiensi.

    “Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai, gaji pegawai itu kan bukan dari bagian yang diefisienkan,” kata Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

    Hasan mengatakan gaji ke-13 dan THR ASN akan dibayarkan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu sudah ditekankan oleh Sri Mulyani.

    “Jadi gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan akan dibayarkan, Menteri keuangan juga sudah menjelaskan soal hal itu,” ujarnya.

    Hasan mengatakan Presiden Prabowo meminta efisiensi program yang tidak ada manfaat untuk publik. Seperti, katanya, perjalanan luar negeri hingga kegiatan seremonial.

    “Masing-masing kementerian kan akan sesuaikan penghematan itu dengan tugas, pokok, dan fungsinya mereka, jadi arahan Presiden itu untuk program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya dan manfaatnya bagi publik itu ditiadakan. Perjalanan ke luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi pelayanan publik tidak dikurangi, PSO/public service obligation tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” ucapnya.

    Hasan mengatakan hal-hal yang beredar dan dinarasikan menjadi dampak efisiensi hanya sebatas kekhawatiran pihak-pihak anonim. Menurutnya, arahan presiden sudah jelas terkait kebijakan efisiensi.

    “Yang begitu kan sudah jelas sebenarnya. Yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering (kampanye menjual ketakutan) ya, ketakutan yang disebabkan orang-orang anonim, narasumbernya siapa, orangnya siapa. Yang jelas Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial itu bukan bagian efisiensi,” ucapnya.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan tidak ada kabar pemerintah melakukan pemotongan THR ataupun gaji ke-13 ASN. Ketua Harian DPP Gerindra ini mengatakan efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak mengganggu gaji ke-13 ASN.

    “Sebenarnya memang tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13. Karena efisiensi-efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgen untuk dianggarkan. Kalau gaji ke-13 hal yang penting untuk dianggarkan,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Isu Reshuffle Kabinet hingga Sidang Praperadilan Hasto

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Isu Reshuffle Kabinet hingga Sidang Praperadilan Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar mengenai reshuffle kabinet menjadi salah satu isu politik dan hukum terkini yang mendapat banyak perhatian dari pembaca Beritasatu.com.

    Selain itu, isu politik hukum dan lainnya adalah mengenai seleksi calon hakim agung batal digelar Komisi Yudisial dan sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional. Tidak ketinggalan juga mengenai sidang praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini:

    1. Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ada beberapa menteri dalam kabinet yang mulai tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan keputusan evaluasi atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Saya memang mendengar ada menteri yang tidak seirama. Namun, mengenai reshuffle, kapan waktunya, dan siapa yang terkena, itu adalah prerogatif Presiden. Kita tunggu keputusan presiden apakah akan melakukan evaluasi atau tidak,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco tidak mengungkap secara detail siapa saja menteri yang dimaksud. Ia menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, termasuk apakah cukup dengan teguran atau perombakan kabinet.

    2. Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri yang tidak patuh.

    Hasan menekankan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya Prabowo Subianto yang mengetahui kapan serta siapa yang akan terkena reshuffle.

    “Yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Ini sepenuhnya kewenangan beliau. Jadi, soal kapan waktunya dan siapa yang akan diganti, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ujar Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Menurut Hasan peringatan Prabowo saat perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) bukan ditujukan untuk menteri tertentu, melainkan sebagai peringatan umum. 

  • Gaji Ke-13 dan THR ASN 2025 Cair, Pemerintah Pastikan Hak Pegawai Terpenuhi

    Gaji Ke-13 dan THR ASN 2025 Cair, Pemerintah Pastikan Hak Pegawai Terpenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) 2025 tetap akan dibayarkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan kebijakan efisiensi APBN 2025 tidak mencakup belanja pegawai.

    “Bu Menteri Keuangan sudah memberikan pernyataan dan efisiensi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tidak termasuk belanja pegawai. Gaji ASN tetap akan dibayarkan karena itu bukan bagian yang diefisienkan,” ujar Hasan saat ditemui di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menambahkan gaji ke-13 dan THR merupakan hak ASN sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan tetap memenuhi kewajiban tersebut.

    “Gaji ke-13 dan THR adalah hak pegawai negeri dan akan tetap dibayarkan. Menteri keuangan juga sudah menjelaskan hal ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan pembayaran gaji ke-13 dan THR bagi ASN pada 2025 akan tetap berjalan. Anggaran telah disiapkan, meskipun detail nominalnya belum diumumkan.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya sedang berlangsung. (Gaji ke-13 dan THR PNS tetap cair?) Insyaallah,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).