Xcloud.id

kab/kota: Gambir

  • Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    Pemerintah dan BI Godok Insentif untuk Program Tiga Juta Rumah, Besarannya akan Diputuskan Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN melakukan rapat dengan Bank Indonesia (BI) membahas Program 3 Juta Rumah.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah dengan BI dan DPR RI yang kala itu membahas mengenai insentif bagi perbankan penyalur kredit di sektor perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait tak menjelaskan secara detail insentif apa lagi yang akan disiapkan. Ia menyebut rinciannya akan diungkap pada Kamis (20/2/2025) sore.

    “Besok kita akan lanjut jam 16.00 WIB. Kita akan tindaklanjuti dan kita akan sampaikan mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa, kami bisa sampaikan besok sore,” kata Maruarar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pertemuan ini dalam rangka sinkronisasi seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

    “Entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan,” katanya.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dukungan pihaknya dalam Program 3 Juta Rumah salah satunya datang dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari perbankan.

    “Pada hari ini, Rapat Dewan Gubernur sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga,” katanya.

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan. Dari sekarang Rp 23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun. Penggunaannya tentu saja Pak Menteri Perumahan yang itu tadi yang disampaikan akan dilakukan secara teknis besok,” ujar Perry.

    Sebelumnya,  Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Kesepakatan insentif ini tercipta setelah rampungnya rapat antara BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan adalah memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Insentif KLM dilakukan dengan mengurangi giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

    Lewat insentif tersebut, perbankan akan memiliki likuiditas lebih agar bisa menyalurkan dalam bentuk kredit ke sektor perumahan.

    Kini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan secara bertahap akan naik menjadi Rp 80 triliun.

    “Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut bahwa beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal perumahan adalah lahan, likuiditas, tepat sasaran, dan kualitas rumahnya itu sendiri.

    Pada pertemuan ini, Ara, sapaan akrabnya, mengatakan dalam konteks likuiditas, yang dibahas adalah bagaimana sinergi antara pemerintah dan dari sisi moneter, yaitu BI.

    “Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia,” kata Ara.

  • Besok Dilantik, Begini Potret Appi-Aliyah Pakai PDU

    Besok Dilantik, Begini Potret Appi-Aliyah Pakai PDU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menjelang dilantik dan disumpah sebagai pemimpin baru Kota Makassar, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham ( MULIA) telah melakukan serangkaian persiapan.

    Salah satunya momentum sebelum dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025. Appi-Aliyah ditemani keluarga melakukan sesi pemotretan style menggunakan baju Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.

    Dalam video dan foto beredar, tampak terlihat Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin tampil dengan gaya berwibawa memancar. Sedangkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terlihat anggun dengan penampilan kenakan PDU.

    Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin mengatakan, foto penampilan dirinya bersama Wakil Aliyah menggunakan baju dinas tersebut akan menjadi pakaian resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030.

    “Alhamdulillah, segala persiapan fix. Pada sesi foto pakaian PDU akan menjadi pakaian resmi untuk pelanrikan tanggal 20,” jelas Appi, Rabu (19/2/2025).

    Appi-Aliyah juga sudah mengikuti geladi bersih pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 diselenggarakan di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2) pagi.

    Selanjutnya besok, pelantikan di Istana Negara, nanti seluruh KDH dan WKDH berbaris dari lapangan Monas menyeberang ke jalan masuk Istana Negara. Mereka akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Secara simbolis, pakaian PDU berwarna putih, kepala daerah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan adil dan bersih.

  • Infografis Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Istana dan Rangkaian Acaranya – Page 3

    Infografis Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Istana dan Rangkaian Acaranya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sempat maju mundur, akhirnya pelantikan kepala daerah terpilih bakal dilakukan pada Rabu 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut bakal dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

    Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diteken Prabowo.

    Berapa jumlahnya? Presiden Prabowo bakal melantik sebanyak 481 dari total 501 pasangan kepala daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.

    Sebelum pelantikan, para kepala daerah telah melakukan registrasi serta pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 15 dan Minggu 16 Februari 2025. Kedua agenda itu digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Setelah itu, kepala daerah terpilih Pilkada 2024 menjalani gladi kotor pelantikan di Jalan Silang Monas Barat Laut, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Februari 2025. Sedangkan gladi bersih dilakukan pada Rabu 19 Februari 2025 dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

    Untuk acara pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 bakal dimulai pukul 09.00 pada Rabu 20 Februari 2025. Dan tepat pada pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo bakal melantik ratusan pasangan kepala daerah tersebut.

    Lantas, bagaimanakah persiapan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024? Ada berapa banyak yang bakal dilantik langsung Presiden Prabowo? Seperti apa rangkaian acaranya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • 7 Hal Diketahui Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Jakarta

    7 Hal Diketahui Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Jakarta

    Jakarta –

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah tujuh hal yang diketahui jelang pelantikan.

    Tujuh fakta ini dihimpun detikcom hingga Selasa (18/2) malam.

    1. Tanggal pelantikan

    Berdasarkan keterangan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, pelantikan kepala daerah akan digelar pada Kamis lusa, 20 Februari 2025. Pelantikan akan digelar pukul 10.00 WIB, bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

    2. Gladi bersih

    Jelang pelantikan mereka, 481 kepala daerah terpillih mengikuti latihan baris berbaris di Monas. Fungsi dari gladi bersih ini adalah agar pelaksanaan di hari H nanti lancar.

    “Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus baik sekali, sekaligus latihan juga untuk bisa kompak dan kebersamaan,” kata Bima Arya saat dihubungi wartawan, Selasa (18/2).

    3. Baris dari Monas ke Istana

    Nantinya, para kepala daerah terpiih ini akan menjalani prosesi pelantikan yang dimulai dari Monas. Mereka latihan berbaris karena memang saat hari H nanti, mereka akan berjalan baris sampai seberangnya, yakni Kompleks Istana Kepresidenan.

    “Seluruh kepala daerah dan wakilnya nanti akan bergerak dari Monas ke Istana Negara,” kata Bima Arya.

    Barulah sesampainya di Istana, ratusan kepala daerah yang tepilih lewat Pilkada Serentak 2024 ini akan dilantik. Mereka akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

    4. Monas tutup sementara

    Karena ada gelaran pelantikan kepala daerah, maka Monas ditutup sementara pada 19 dan 20 Februari 2025. Pada 19 Februari, Monas sudah digunakan untuk gladi bersih.

    “Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran acara pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Februari 2025 di lstana Merdeka. Akan dibuka kembali setelah acara selesai,” tulis pihak Monas dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta.

    Halaman selanjutnya, soal parkir:

    Kantong Parkir

    Kepala daerah terpilih berkumpul di Monas. (Belia/detikcom)

    5. Kantong Parkir

    Pelantikan kepala daerah pada 20 Februari nanti bakal ramai tamu dan pendukung. Kantong parkir kendaraan untuk para tamu disediakan di area Monas.

    “Kendaraan baik peserta pelantikan maupun pendukung, seluruhnya diparkirkan di Cawan Monas,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Selasa (18/2).

    6. Pintu masuk parkir

    Kombes Latif Usman menjelaskan bahwa pintu masuk para kepala daerah terpilih hingga pendukungnya sudah diatur sedemikian rupa. Pintu masuk untuk gubernur, wali kota, dan bupati hingga pendukung berbeda-beda. Begini pengaturannya:

    – Gubernur-Wakil Gubernur terpilih: Masuk via Pintu Silang Monas Barat Daya, pakir di Cawan Barat
    – Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih: Masuk via Pintu Silang Monas Timur Laut, parkir di Cawan Timur
    – Bupati-Wakil Bupati terpilih terpilih: Masuk via Pintu Silang Monas Tenggara, parkir di Cawan Selatan.
    – Pendukung: Masuk via Silang Monas Tenggara, drop-off dan parkir di Silang Monas Tenggara sisi selatan

    “Seluruh peserta pelantikan baik gubernur atau wakil gubernur, walikota atau wakil walikota dan bupati atau wakil bupati dijemput kembali di Silang Monas Utara,” kata Kombes Latif Usman.

    Seluruh peserta pelantikan dijemput di Cawan Utara dan untuk pendukung kembali ke titik drop-off.

    Halaman selanjutnya, soal rekayasa lalin:

    Rekayasa Lalu Lintas

    Alih lalu lintas sekitar Istana Negara, 20 Februari 2025. (Dok Ditlantas Polda Metro Jaya)

    7. Rekayasa Lalu Lintas

    Agar kawasan Gambir dan Jakarta pada umumnya tidak macet saat gelaran pelantikan kepala daerah besok, pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitaran Monas dan Istana Kepresidenan.

    Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak pukul 06.00 WIB pagi. Pihak kepolisian meminta masyarakat mencari jalan alternatif selama pelaksanaan pelantikan.

    Berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan:

    1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni
    2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira
    3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur
    4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih
    5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis
    6. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir H Juanda
    7. Arus lalu lintas dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru
    8. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Harmoni
    9. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Harmoni

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dianggap Bermasalah dan Rugikan Rakyat, PSI Desak Pembatasan Kepgub Soal Kenaikan Tarif PAM Jaya

    Dianggap Bermasalah dan Rugikan Rakyat, PSI Desak Pembatasan Kepgub Soal Kenaikan Tarif PAM Jaya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo mendesak pembatalan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Aturan itu pun dijadikan dasar bagi PAM Jaya untuk mengenakan kenaikan tarif 71,3 persen sejak Januari 2025 kepada para penghuni apartemen dan kondominium.

    Adapun kenaikan serupa juga dialami kelompok industri dan niaga, termasuk motel hingga hotel bintang 1-5.

    Francine pun menilai, Kepgub 730/2024 itu cacat formil karena sesuai aturan harus ada kepgub di tahun 2023 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum PAM Jaya. 

    “Tidak ada kepgub yang mengatur tarif batas bawah dan atas untuk tahun 2024, hanya ada kepgub tahun 2022 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk tahun 2023,” ucapnya, Selasa (18/2/2025).

    “Inipun tidak dicantumkan dalam bagian mengingat dan menimbang pada Kepgub 730/2024,” tambahnya menjelaskan.

    Francine mengungkapkan, konsep batas bawah dan atas tarif PAM ini sama dengan konsep upah minimum yang menjadi landasan batas bawah upah pekerja pada aturan ketenagakerjaan. 

    Francine juga menyebut Kepgub 730/2024 cacat hukum karena beberapa masalah, di antaranya terdapat kesalahan klasifikasi pelanggan yang melanggar Permendagri 21/2020 dan Pergub 37/2024. 

    Kepgub 730/2024 menggolongkan penghuni apartemen dan kondominium sebagai pelanggan komersial K III (industri/niaga) dan diharuskan membayar tarif penuh. 

    “Padahal penghuni apartemen dan kondominium seharusnya masuk di K II  untuk rumah tangga atau hunian yang membayar tarif dasar,” kata Francine. 

    Kenaikan sebesar 71,3 persen menjadi Rp21.500 dari tarif semula Rp12.550 juga melanggar tarif batas atas air minum PAM Jaya yang berdasarkan rumus aturan seharusnya maksimal hanya Rp 20.269/m3. 

    “Apalagi saat ini PAM Jaya baru memberikan layanan air bersih, bukan air minum,” tuturnya. 

    Karena PAM Jaya baru memberikan layanan air bersih, Francine menegaskan adanya kekosongan hukum karena belum ada landasan hukum terkait tarif air bersih. 

    “Karena UU SDA, PP 122/2015, Permendagri 21/2020, sampai Pergub hanya mengatur tarif air minum PAM Jaya dan sudah didefinisikan bahwa air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum,” ucapnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Firdaus Oiwobo Idolai Sosok Gibran dari Semua Wapres RI: Dia Ada di Hati Saya

    Firdaus Oiwobo Idolai Sosok Gibran dari Semua Wapres RI: Dia Ada di Hati Saya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kuasa Hukum Razman Nasution, Firdaus Oiwobo, yang belakangan tengah mencuri perhatian publik karena perseteruannya dengan Hotman Paris, mengaku mengidolai sosok Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurutnya, Gibran ialah sosok yang tegas dan tidak banyak bicara. 

    Hal itu terungkap saat dirinya diwawancarai oleh Ruben Onsu di Youtube MOP Channel usai dirinya viral. 

    “Wakil presiden yang ada di hati saya Gibran, ada hal yang orang enggak tahu dari kegiatan Gibran. Ini sebenarnya harus diekspos kegiatan positif beliau,” ujar Firdaus seperti dikutip dari akun Youtube MOP Channel yang tayang pada Senin (17/2/2025).

    Ia memprediksi bahwa Gibran bakal maju calon presiden 2029 kelak. 

    Firdaus sudah melihat sosok kepemimpinan Gibran saat debat capres 2024 silam. 

    “Kalau menurut saya, Gibran ini pintar lihat pada pidatonya gibran pada debat capres. Begitu lancarnya dia berbicara terlepas dari isu katanya dia dibimbing melalui teks-teks begitu. Kalau enggak pinter baca teks, itu susah,” tambahnya. 

    Firdaus mengidolai Gibran dari semua wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia. 

    Selain itu Firdaus ditanyai soal jabatan menteri apa yang akan diisinya jika seandainya ditunjuk Presiden Prabowo. 

    Firdaus Oiwobo berandai-andai ingin membuat lembaga baru.

    Ia ingin menjadi menteri bidang Koordinator Pengawas Aparatur Negara. 

    “Jadi, yang gue awasi polisi, jaksa, hakim, termasuk kementerian gue awasin. Jadi Pak Prabowo enggak usah turun langsung. Kalau Pak Prabowo turun langsung wibawanya akan jatuh. Tapi kalau diwakilkan oleh menterinya, wibawa Pak Prabowo lebih ini (naik) lagi,” pungkasnya. 

    Firdaus Oiwobo minta maaf

    Sebelum dirinya menjadi viral, Firdaus Oiwobo sempat membuat gaduh dengan naik ke meja sidang. 

    Buntut dari ulahnya itu, pengacara Firdaus Oiwobo akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung (MA) atas kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

    Saat itu, Firadus sempat menaiki meja saat persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik berlangsung.

    “Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa,” ujar Firdaus di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Utara, Senin (17/2/2025).

    Melalui permintaan maaf itu, dia berharap pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) sumpah advokatnya bisa segera dicabut agar dirinya bisa kembali bersidang.

    “Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan,” 

    Firdaus menilai, pelanggaran yang terjadi bukan pidana mutlak, melainkan hanya pelanggaran etik yang berujung pada sanksi administratif.

    “Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif melalui etik, tetapi kalau kita mencari-cari kesalahan prosesnya juga pun pemberhentian kami juga keliru kan gitu,” kata dia.

    Oleh sebab itu, dia meminta MA untuk memberikan ruang bagi dirinya dan rekannya, Razman Arief Nasution agar bisa membenahi diri serta menjalankan tugas secara profesional ke depannya.

    “Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri karena dari hukum juga kan, kita tidak melanggar pidana mutlak, kan gitu,” sambung dia.

    Sebelumnya, karier advokat Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dibekukan. Ditandai dengan putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten yang membekukan Berita Acara Sumpah (BAS) keduanya.

    Surat penetapan pembekuan sumpah advokat Firdaus Oiwobo ini dikeluarkan PT Banten dengan nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025, dikeluarkan pada 11 Februari 2025 oleh Ketua PT Banten, Suharsono.

    Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, Aroziduhu Waruru, resmi telah mengeluarkan penetapan nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Razman Arif Nasution pada Selasa (11/2/2025).

    Dengan pembekuan BAS Advokat tersebut, Razman dan Firdaus kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sehingga tidak bisa membela klien di seluruh pengadilan.

    Pembekuan ini buntut kericuhan saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang digelar di PN Jakarta Utara pada Kamis (6/2/2025).

    Razman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara.

    Tindakan Razman dianggap telah mencederai sumpah dan janji advokat yang telah dikeluarkan oleh PT Ambon.

    Bernasib sama, Firdaus Oiwobo yang menjadi perbincangan dunia maya lantaran naik dan berdiri di atas meja di ruang sidang juga ditarik berita acara sumpah advokatnya.

    Sidang itu ricuh karena majelis hakim memutuskan sidang tertutup untuk publik, sedangkan Razman menolak.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • LCGC Hybrid, Emisi Berkurang tapi Harga Bisa Ramah di Kantong?

    LCGC Hybrid, Emisi Berkurang tapi Harga Bisa Ramah di Kantong?

    Jakarta –

    Pemerintah mendorong pabrikan untuk memproduksi Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan dengan teknologi hybrid. Namun harganya berpotensi bakal naik, lantas mungkinkah LCGC hybrid nantinya tidak ramah di kantong seperti saat ini?

    Proyek LCGC berhasil mendongkrak penjualan mobil di Indonesia berada di level satu jutaan unit per tahunnya. LCGC dikenal sebagai mobil yang irit bahan bakar, emisi yang dikeluarkan juga lebih rendah dari mobil internal combustion engine (ICE).

    Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan teknologi hybrid berpotensi untuk menaikkan harga LCGC.

    “Tahun ini belum (produksi LCGC Hybrid), balik lagi kalau hybrid itu (ditambahkan ke LCGC) istilahnya sekarang kalau LCGC harganya pasti naik,” kata Nandi di sela-sela acara “Carbon Neutrality (CN) Mobility Eventdi Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta.

    “Sebenarnya volume semakin besar harganya semakin turun. Selalu begitu,” tambah dia.

    Toyota sedang mengkaji soal usulan Kemenperin terkait penggunaan teknologi hybrid di LCGC.

    “Tahapannya dari premium dulu, kemudian Innova, Yaris Cross, nanti Yaris Cross akan kita sebar ke semua model. Berikutnya Avanza, itu nanti. Step by step,” ujar Nandi.

    Cyrillus Harinowo penulis buku Multi-pathway for Car Electrification, menyebutkan dalam bukunya, jika mesin ICE dikembangkan menjadi mesin hybrid, hanya memerlukan bahan bakar 0,4 liter per kilometer. Sedangkan mobil LCGC saat ini rata-rata perlu 1 liter untuk menempuh jarak 20 kilometer. Penurunan emisi karbon digadang-gadang bisa jauh lebih terasa.

    Dia bilang insentif pajak diperlukan supaya harga LCGC hybrid bisa kompetitif di pasaran.

    “Kalau teknologinya mungkin sedikit lebih mahal, tetapi kalau dikenakan insentif perpajakan yang bagus, pada akhirnya LCGC hybrid bisa menjadi murah,” kata Cyrillus.

    LCGC sudah ada di Indonesia sejak tahun 2013. Program LCGC sengaja dibuat pemerintah karena ditujukan bagi mereka yang ingin memiliki mobil namun kemampuan uangnya terbatas. Adapun syaratnya dari kapasitas mesin mobil di kisaran 980-1.200cc dengan konsumsi BBM minimal 20 km/liter.

    Sebagai catatan, ada lima model LCGC yang saat ini dijual di Indonesia, yakni Toyota Calya, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra dan Honda Brio Satya.

    (riar/rgr)

  • Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Monas Ditutup 19-20 Februari 2025

    Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Monas Ditutup 19-20 Februari 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kawasan Monumen Nasional (Monas) bakal ditutup untuk umum pada 19-20 Februari 2025 besok.

    Penutupan dilakukan guna mendukung kelancaran prosesi pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    “Operasional Monas ditutup sampai acara gladi bersih dan pelantikan selesai,” ucap Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Isa Sarnuri saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).

    Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini bilang, kawasan Monas bakal langsung dibuka setelah acara pelantikan selesai.

    “Diperkirakan pukul 13.00 WIB sudah dibuka untuk umum,” ujarnya.

    Sebagai informasi, sebanyak 481 kepala daerah bakal dilantik di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) mulai pukul 10.00 WIB.

    Sebelum dilantik, mereka akan terlebih dahulu dikumpulkan di kawasan Monas.

    “Seluruh kepala daerah dan wakilnya besok bergerak dari Monas ke Istana Negara,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2024).

    Adapun sebelum pelantikan, ratusan kepala daerah ini juga dikumpulkan di kawasan Monas untuk melakukan gladi bersih.

    Acara gladi bersih ini dilaksanakan pada Selasa (18/2/2025) hingga Rabu (19/2/2025) besok.

    Dalam gladi bersih tersebut, mereka diberi arahan terkait urutan acara atau rundown pelantikan yang akan dilaksanakan Kamis besok.

    “Untuk pagi tadi, para kepala daerah yang akan dilantik diberi pengarahan, rundownnya. Proses pelantikan seperti apa dan mereka diharapkan bisa berlatih untuk menyesuaikan,” ujarnya.

    “Karena dari Monas mereka akan bergeser menuju istana, harus rapi. Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dilantik Presiden Prabowo, 481 Kepala Daerah Bakal Bergerak dari Monas ke Istana Negara Besok

    Dilantik Presiden Prabowo, 481 Kepala Daerah Bakal Bergerak dari Monas ke Istana Negara Besok

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sebanyak 481 kepala daerah, baik itu gubernur maupun wali kota/bupati bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2024) besok.

    Menurut rencana, Pelantikan kepala daerah tersebut bakal dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut, sebelum dilantik, ratusan kepala daerah itu bakal dikumpulkan terlebih dahulu di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.

    “Seluruh kepala daerah dan wakilnya besok bergerak dari Monas ke Istana Negara,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2024).

    Sebelum dilantik, ratusan kepala daerah ini juga dikumpulkan di kawasan Monas untuk melakukan gelasi bersih pagi tadi.

    Dalam gladi bersih tersebut, mereka diberi arahan terkait urutan acara atau rundown pelantikan yang akan dilaksanakan Kamis besok.

    “Untuk pagi tadi, para kepala daerah yang akan dilantik diberi pengarahan, rundownnya. Proses pelantikan seperti apa dan mereka diharapkan bisa berlatih untuk menyesuaikan,” ujarnya.

    “Karena dari Monas mereka akan bergeser menuju istana, harus rapi. Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Gladi bersih ini disebut Bima Arya, juga akan kembali dilaksankan pada Rabu (19/2/2025) besok.

    Sehingga diharapkan ratusan kepala daerah ini bisa memahami alur dari acara pelantikan yang digelar di Istana Negara tersebut.

    ”Kemudian nanti di Istana Negara juga ada upacara. Jadi, diharapkan semua kepala daerah bisa menjalani itu dengan tertib dan rapi,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tanpa Arak-arakan, Pramono-Rano Bakal Disambut Nuansa Betawi di Balai Kota Jakarta 

    Tanpa Arak-arakan, Pramono-Rano Bakal Disambut Nuansa Betawi di Balai Kota Jakarta 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan acara penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur  Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

    Menurut rencana, kedua sosok pemimpin Jakarta itu bakal langsung ke Balai Kota usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    Acara penyambutan bakal digelar meriah dengan nuansa Betawi, namun prosesinya tak akan menggunakan arak-arakan.

    “Penyambutan nanti di depan Balai Kota dan Gedung Ali Sadikin, Insyallah. Tapi yang jelas tidak pakai arak-arakan delman ya,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Selasa (18/2/2025).

    Setelah disambut dengan nuansa Betawi, Pram-Rano bakal melakukan acara serah terima jabatan (sertijab) bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Selanjutnya, Pram bakal memberikan kata sambutan dalam sidang paripurna yang diselenggarakan di DPRD DKI Jakarta.

    Untuk mengantisipasi kepadatan saat acara pelantikan, Pemprov DKI Jakarta bakal berkoordinasi pihak terkait untuk pengaturan lalu lintas.

    Pasalnya, ada ratusan pasangan kepala daerah yang akan dilantik bersama Pram-Rano di Istana Negara pada Kamis besok.

    “Sampai dengan tanggal 20-21 Februari, Jakarta akan penuh dengan tamu-tamu dari daerah. Pastinya akan kami dukung, minimal untuk kelancaran,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wagub Jakarta terpilih Rano Karno memastikan tak akan ada arak-arakan usai dilantik pada Kamis besok.

    Dirinya dan Pram pun bakal langsung menuju Balai Kota Jakarta.

    Hal ini sesuai dengan arahan Pramono yang tak mau ada arak-arakan saat pelantikan.

    Enggak ada, pak gubernur sudah bilang kami enggak perlu arak-arakan,” ucapnya usai menjalani tes kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030, dirinya bersama mas Pram bakal langsung menuju Balai Kota Jakarta.

    Ia pun mengaku tak ingin disambut secara berlebihan.

    “Setelah pelantikan di istana, kami ke Balai Kota yang mungkin bahasanya untuk sertijab (serah terima jabatan). Setelah itu paripurna di DPRD,” ujarnya.

    “Acaranya gitu aja, jadi enggak perlu adaarak-arakan,” tambahnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya