kab/kota: Gambir

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait moratorium alias penangguhan sementara terkait kebijakan ekspor kelapa dalam negeri.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir mengatakan moratorium ekspor kelapa yang diusulkan sektor industri pengelolaan kelapa telah menjadi pertimbangan pemerintah. Pasalnya, Farid menjelaskan kebijakan tersebut bisa berdampak pada menurunnya harga kelapa.

“Namun, kebijakan ini harus ditelaah sebaiknya mungkin agar tidak merugikan petani dikarenakan dampaknya dapat menurunkan harga kelapa,” kata Farid kepada Bisnis, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Farid menjelaskan kebijakan pemerintah yang sudah disepakati dalam rangka membatasi ekspor kelapa adalah dengan menerapkan pajak ekspor terhadap kelapa bulat dan produk turunannya.

“Selama ini ekspor kelapa tidak pernah diatur atau dibatasi karena dari sisi pasokan dan permintaan selalu terkendali,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, akibat El Nino produksi kelapa di Indonesia turun, sedangkan pada waktu yang sama dari sisi permintaan (demand) justru melonjak di pasar internasional.

“… yang mengakibatkan pasokan bahan baku pada pengelolaan kelapa menjadi langka,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi menuturkan kebijakan terkait ekspor harus dilihat dari hulu hingga hilir.

“Kita harus memperhatikan hulu hilir, semuanya harus diperhatikan. Jadi nanti kebijakannya itu pasti yang paling sesuai,” ujar Punto saat ditemui seusai acara Gambir Trade Talk 18 dalam DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Namun, dia memastikan tidak terjadi perdebatan antara pengusaha dan petani terkait ekspor kelapa bulat. “Tidak ada masalah apa-apa,” pungkasnya.

Sensitif Perubahan Cuaca

Sebelumnya diberitakan, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menjelaskan kelapa merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca.

Selain itu, Eliza juga menyebut lonjakan harga kelapa bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Vietnam. Hal ini  terjadi imbas meningkatnya permintaan, namun dari sisi pasokan mengalami penurunan.

“Importir-importir seperti dari China, misalnya, dan juga negara lain ini aktif mencari kelapa sehingga membuat di dalam negeri produsen kelapa itu harganya naik,” ungkap Eliza kepada Bisnis.

Alhasil, industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku. Mirisnya, kondisi ini berdampak pada beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia mengungkap kesulitan bahan baku kelapa disebabkan banyak faktor, mulai dari sisi produksi hingga pengaruh cuaca atau El Nino yang bisa menurunkan produksi kelapa bulat. Selain itu, sebagian besar petani kelapa dengan skala kecil masih menggunakan teknik budidaya konvensional.

“Manajemen perkebunan yang orientasinya bukan seperti mass production, kurangnya pemupukan, serta kurangnya penerapan teknologi karena adanya keterbatasan modal petani juga menjadi faktor industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku,” ungkapnya.

Eliza menambahkan harga ekspor kelapa bulat pun lebih menarik dibandingkan di dalam negeri. Pada 2024, jumlah ekspor kelapa bulat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga Indonesia pun menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga yang diekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam.