kab/kota: Gambir

Mendag Budi Santoso: Revisi Aturan Impor Bisa Rampung Pekan Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor bisa selesai pada pekan ini.

Budi mengungkap sejumlah poin revisi Permendag 8 antara lain mengenai deregulasi pada beberapa komoditas tertentu. Ia mengklaim ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan regulasi ini dilakukan agar mampu menarik investasi ke Indonesia.

Revisi ini pun diharapkan bisa memberi kemudahan bagi para investor.

“Deregulasi itu tidak hanya kebijakan impor. Ya deregulasinya kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri,” katanya ketika ditemui di kantor Kemendag, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

“Jadi bagaimana kita menarik investasi, kita memberikan kemudahan berusaha kepada semua pelaku usaha. Mudah-mudahan selesai minggu ini ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tinggal ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Sudah ada di Pak Menteri Perdagangan, tinggal diteken,” kata Airlangga saat ditemui di Kantornya, Selasa (6/5/2025).

Untuk diketahui, Airlangga bersama Mendag Busan dan Sekjen Kementerian Perindustrian telah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Gedung Ali Wardhana Selasa siang.

Sayangnya, Airlangga enggan menjelaskan poin apa saja yang deregulasi dalam aturan Permendag 8 itu. Dia justru menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perdagangan.

Bahkan menyoal Peraturan Teknis (Pertek), Airlangga juga enggan berkomentar banyak.

“Itu tunggu ke Pak Mendag besok,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menyatakan, poin yang direvisi dalam Permendag itu tergolong banyak. Termasuk deregulasi soal pakaian jadi.

“Deregulasi terutama pakaian jadi, persyaratan pertek nanti direlaksasi,” papar dia.

Sebagai informasi, Permendag 8 mulai berlaku pada 17 Mei 2024.

Permendag 8 merelaksasi beberapa komoditas yang sebelumnya diperketat oleh Permendag 36 Tahun 2023.

Komoditas tersebut seperti barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris, tas dan katup. Kemudian, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, perbekalan rumah tangga, tas dan katup.

Komoditas tersebut tidak perlu lagi menggunakan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian, hanya perlu laporan surveyor (LS) dan tanpa perlu persetujuan impor (PI).

08/05/2025 09:52
Drama Mundur Maju Hasan Nasbi jadi Kepala PCO

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali ke istana. Dia tidak jadi mundur. Tidak jelas alasannya. Namun, yang pasti, keputusan Hasan kembali ke istana itu karena loyalitasnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Hasan Nasbi memastikan dirinya tetap menjalankan tugas menyusul kehadirannya dalam rapat kabinet yang digelar Senin (5/5/2025) kemarin.

Kehadiran tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa surat pengunduran dirinya sebelumnya tidak diterima oleh Istana.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasan menjelaskan bahwa dia diundang secara resmi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk mengikuti rapat kabinet.

Dia juga mengungkapkan telah bertemu langsung dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan yang berujung pada perintah untuk kembali memimpin PCO.

“Saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Saat ditanya apakah pengunduran dirinya ditolak, Hasan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Mensesneg. Namun, dia menegaskan bahwa yang dia terima adalah perintah untuk tetap menjalankan tugas.

Terkait komunikasi internal di Istana, Hasan menyebut bahwa perintah melanjutkan tugas disampaikan oleh Mensesneg dan Seskab, bukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan umum agar komunikasi pemerintah diperbaiki dan ditingkatkan.

Mengenai potensi tumpang tindih antara PCO dengan juru bicara (jubir) Istana yang baru diangkat, Prasetyo Hadi, Hasan menegaskan bahwa keduanya memiliki tugas yang berbeda dan telah diatur dalam peraturan presiden.

“Tugas dan fungsi PCO itu jelas, yaitu mengkomunikasikan hal-hal strategis yang terkait dengan Hasta Cita dan program-program prioritas. Jadi tidak akan tumpang tindih,” jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada gangguan dalam hubungannya dengan Istana, dan bahwa dirinya kembali bertugas karena loyalitas terhadap Presiden.

“Saya loyal sama Presiden. Tahu diri itu bukan bertentangan dengan loyalitas. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya kita patuh,” tuturnya.

Prabowo Memaklumi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bisa memaklumi jika ada juru bicara pemerintah yang kurang tepat dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

Dia menilai hal tersebut lumrah terjadi, terutama karena beberapa juru bicara masih tergolong baru dalam menjabat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih pada Senin (5/5/2025).

“Ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, iya nggak? iya nggak?” ujar Prabowo.

Namun, dia menekankan bahwa kelonggaran ini tidak berlaku bagi pejabat senior. Menurutnya, mereka yang sudah lama menduduki jabatan tidak seharusnya melakukan kesalahan dalam pernyataan. Dia pun mencontohkan salah satu menteri koordinator.

“Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Pak Airlangga salah bicara, nggak bisa. Bener nggak? Ini yang baru baru ini, bener nggak?” ucapnya.

Dalam arahannya pada sidang tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Dia menilai bahwa selama enam bulan masa pemerintahannya, para menteri telah menunjukkan kerja sama yang solid.

“Dan Kabinet Paripurna hari ini adalah di mana saya mengatakan terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan, enam bulan pertama kita buktikan kerja sama kita baik, team work kita baik,” katanya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa kekeliruan dalam proses kerja adalah hal yang bisa dimaklumi, mengingat tidak semua anggota kabinet memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.

“Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar karena kita, ada menteri-menteri yang sudah senior sudah lama pengalaman, ada yang baru, iya kan? Ya kan baru menjabat,” ujarnya.

Dia kemudian membagikan pengalamannya sendiri yang sempat tersesat di lingkungan Istana Merdeka pada awal masa jabatannya sebagai presiden.

“Saya saja baru menjabat berapa hari presiden salah jalan di Istana Merdeka, bener. Cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudah lah,” tutur Prabowo yang disambut tawa para menteri yang hadir dalam sidang tersebut.

Pernyataan Mundur dari PCO

Sebelumnya, saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur.

Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

“[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.

Selain itu, Hasan menilai sudah waktunya untuk memberi kesempatan kepada figur lain yang lebih tepat.

“Saya sudah menyampaikan bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi, maka saya akan tahu diri dan menepi. Dan hari ini, sepertinya saat itu sudah tiba,” ujarnya.

Hasan menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Dia menekankan bahwa keputusan ini dilakukan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

Tak hanya itu, Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat, belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden.

“Menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih adalah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun saya sadar, sudah waktunya saya duduk sebagai penonton,” katanya.

Hasan juga menyatakan kesiapannya untuk membantu proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan, apabila dibutuhkan.

Meski mundur dari jabatan struktural, Hasan memastikan dirinya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Dia menyiratkan bahwa peran sebagai pengamat dan pelaku di balik layar tetap akan dijalankannya.

08/05/2025 09:19
Klaim Keberhasilan MBG di Luar Nalar, Jangan-jangan BGN Cuma Cerita yang Baik ke Prabowo?

GELORA.CO – Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli menaruh curiga dengan klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, Fadhli khawatir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak menceritakan situasi sebenarnya kepada Presiden Prabowo.

“Sehingga, sebisa mungkin, tidak boleh ada cerita tidak sukses dari pelaksanaan program ini. Padahal dalam realitas, banyak problem dan celah kekurangan pada program ini. Keracunan, makanan tak layak hingga kurang bayar pihak ketiga (vendor) penyedia makan,” tutur Fadhli kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Situasi yang diceritakan, bisa saja berlainan 180 derajat dengan fakta di lapangan soal pelaksanaan MBG, diantaranya soal keracunan makanan hingga pembayaran mitra. Hal ini yang kemudian diragukan untuk diceritakan.

“Dadan sadar diri atas kinerjanya yang belum 100 persen menyelenggarakan program MBG,” jelasnya.

Keraguan atas klaim keberhasilan MBG juga diutarakan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo. Keraguan juga datang dari belum cakapnya BGN membangun sistem.

“Saya tidak punya datanya, namun dari berbagai informasi yang pernah saya dapat, masih terdapat bervariasi kendala di lapangan. Sebagai contoh di Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur, program ini belum berjalan dengan baik,” tutur Roy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Ia bahkan memperkirakan, banyak pula di daerah lain, utamanya di luar Pulau Jawa yang implementasi program ini juga masih banyak yang harus diperbaiki.

“Jadi klaim sudah 99,9 persen berhasil, saya ragukan akurasinya,” jelasnya.

Klaim Keberhasilan MBG

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga dengan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 99,99 persen. Tingkat keracunan yang terjadi hanya 0,005 persen.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Mulanya, Prabowo mengatakan, kasus keracunan dari program MBG hanya sebesar 0,005 persen. Angka ini merupakan persentase dari total penikmat program MBG yang berjumlah nyaris 3 juta siswa. “Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang,” kata Prabowo.

“Jadi bisa dikatakan keracunan atau yang tidak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005,” tambah Prabowo.

Dia mengatakan, jika melihat rendahnya masalah keracunan tersebut, maka bisa dikatakan program MBG meraih sukses. Ia pun optimistis, kesuksesan program MBG mencapai 99,99 persen.

“Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” jelasnya.

08/05/2025 09:16
Cerita Kuswanto Jadi Sorotan Naik Transjakarta Hadiri Pelantikan Pejabat Baru di Balai Kota Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kuswanto jadi satu dari 59 pejabat yang baru dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini, Rabu (7/5/2025).

Ia hari ini dilantik Gubernur Pramono menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

Namun ada yang unik dari pelantikan hari ini, bila biasanya para pejabat datang bersama keluarga naik kendaraan pribadi, kini mereka harus datang naik transportasi umum.

Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Pramono Anung dimana setiap Rabu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta wajib naik transportasi umum.

Arahan Pramono ini pun turut dilaksanakan oleh Kuswanto yang hari ini datang ke Balai Kota bersama sang istri naik transportasi umum.

“Perintah gubernur tiap hari Rabu semua ASN wajib naik transportasi umum, termasuk menghadiri pelantikan hari ini saya naik Transjakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta.

Perjalanannya naik transportasi umum pun tak mudah, sebab dirinya harus beberapa kali transit untuk berpindah bus Transjakarta.

Ia pun mengaku sempat menjadi perhatian publik lantaran naik transportasi umum menggunakan pakaian seragam upacara (PDU) lengkap dengan segala atributnya.

“Tadi masyarakat ngeliatin, mungkin heran ‘wah ada apa kok pake seragam resmi begini naik Transjakarta’,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku tetap merasa nyaman menggunakan transportasi umum.

Menurutnya, kebijakan ini sangat baik dan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Pelantikan sih biasa, cuma memang yang berbeda kami yang biasa naik kendaraan pribadi hari ini menggunakan Transjakarta, ini sesuatu yang baru,” tuturnya.

Lebih lanjut Kuswanto mengungkapkan kesiapan dirinya untuk bekerja sama dengan Munjurin yang hari ini juga baru dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Timur.

Kuswanto pun mengaku sudah sejak lama mengenal sosok Munjurin, sehingga sudah mengenal gaya kepemimpinan eks Wali Kota Jakarta Selatan itu.

“Saya dengan pak Munjirin kenal sudah sejak lama, sudah sejak zaman di kelurahan dan alhamdulillah beliau tidak berubah, beliau juga punya visi-misi bagus,” tuturnya.

“Beliau juga bekerja dengan sangat keras. Jadi beliau memang mempunyai pembawaan yang bisa membina lah kepada teman-teman, terutama para ASN,” sambungnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 22:53
Pramono Sudah Rombak Pejabat Jakarta Meski Belum Genap 6 Bulan Menjabat Gubernur, Langgar Aturan?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak puluhan kursi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini dilakukan hanya berselang kurang lebih dua bulan setelah dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Adapun aturan soal penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah ini diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

Meski demikian, Gubernur Pramono pun mengklaim langkahnya merotasi puluhan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Sebagai informasi tambahan, hari ini ada 59 pejabat eselon II dilantik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelum melakukan pelantikan, Gubernur Pramono pun sudah bersurat kepada Kemendagri lewat surat bernomor 222/KG.04 perihal Permohonan Persetujuan Promosi, Mutasi, dan Pelantikan Jabatan Pratama Hasil Manajemen Talenta, Uji Kompetensi (Job Fit), dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemprov DKI yang dikirim 2 Mei kemarin.

Dalam surat tersebut, Pramono meminta persetujuan untuk melantik 62 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Hanya saja pada akhirnya hanya 59 orang pejabat yang mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk dilantik hari ini.

Khusus untuk posisi wali kota, Pramono juga memastikan seluruhnya telah mendapat rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta setelah sebelumnya mereka melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada Jumat (2/5/2025) kemarin.

“Sehingga semua syarat (untuk pelantikan pejabat hari ini) sudah terpenuhi,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 21:32
Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bina Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarra Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Puluhan pejabat itu terdiri dari para kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pelantikan itu diselenggarakan di Ruang Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025) sore.

“Hari ini saya melantik pejabat di Jakarta, ada lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, serta kepala dinas, kepala biro yang ada. Semuanya kami isi sepenuhnya,” ucapnya usai pelantikan.

Pramono menambahkan, saat ini tinggal dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi pejabat definitif, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Sekarang tinggal dua yang masih plt, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

Ia pun berharap, para pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja dalam membantu Pramono dan wakilnya, Rano Karno alias Doel dalam membangun Jakarta.

“Kami harap tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta ini sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ujarnya.

Berikut daftar pejabat yang hari ini dilantik:

1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur

31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara

33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya

35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan

36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup

37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman

38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang

39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

46. Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 20:13
Diultimatum Pramono, Pejabat Baru Pemprov DKI Terobos Hujan Naik Transportasi Umum Ke Balai Kota

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sejumlah pejabat yang akan dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung satu per satu mulai tiba di Balai Kota Jakarta.

Sesuai dengan perintah Gubernur Pramono, mereka datang menggunakan transportasi umum.

Hujan deras yang sempat mengguyur Jakarta siang ini pun tak menghalangi langkah mereka menuju Balai Kota naik angkutan umum.

Wali Kota Jakarta Selatan yang akan dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin jadi pejabat pertama yang tiba di Balai Kota Jakarta.

Mengenakan pakaian dinas dinas upacara (PDU) warna putih, Munjirin tampak tiba di Balai Kota bersama sang istri.

Ia pun terlihat mengenakan payung berkelir merah untuk melindungi diri dari gerimis yang masih mengguyur.

“Tadi saya naik Transjakarta dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dua kali naik bus,” ucap Munjirin, Rabu (7/5/2025).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak sekolah tak lagi menahan ijazah muridnya karena alasan ekonomi. Ijazah murid yang ditahan tak cuma di sekolah swasta, tapi ada juga di sekolah negeri.

Munjirin bercerita, ia nelat menerobos hujan dari kantornya untuk naik transportasi umum menuju Balai Kota.

“Enggak ribet (pakai baju dinas), cuma tadi hujan deres aka jadi celana dinaiki takut basah,” ujarnya.

Hal senada turut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Budi Awaludin yang hari ini akan dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Statistika (Dikominfotik) DKI Jakarta.

Ia menyebut ini melupakan pengalaman yang tak bisa dilupakan dimana ia bersama para pejabat lainnya yang akan dilantik menerobos hujan me uju Balai Kota Jakarta.

“Asik banget, bayangin ini adalah pengalaman indah sepanjang sejarah hidup kita, bayangin. Ini menandakan angkutan umum kita udah keren banget, asli keren banget,” tuturnya.

Pramono Ultimatum Pejabat Baru Naik Angkutan Umum saat Pelantikan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini bakal melantik puluhan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Mereka pun diultimatum Pramono untuk naik angkutan umum ke Balai Kota Jakarta.

Hal ini sesuai instruksi Pramono yang meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta naik angkutan umum setiap Rabu.

“Hari ini saya akan melantik mungkin 35-40 pejabat di Balai Kota, saya sudah wanti-wanti kalau ada pejabat yang datang ke Balai Kota ketika mau dilantik tidak menggunakan transportasi umum, maka tidak akan saya lantik,” ucapnya Rabu (7/5/2025).

Pramono pun mengaku hari ini dirinya berangkat kerja naik transportasi umum.

Hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Karena ini bagian dari kami memberikan contoh, saya sendiri aja tetap naik transportasi umum,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal merombak jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Kurang lebih ada 62 kursi jabatan yang akan dirotasi oleh Pramono, baik itu posisi kepala dinas, wali kota, hingga kepala biru.

Puluhan nama yang akan dilantik Pramono ini pun telah diserah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimintai persetujuannya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 16:27
Kembali Menjabat Usai Mundur, Hasan Nasbi: Saya Loyal ke Presiden

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan dirinya tetap menjalankan tugas menyusul kehadirannya dalam rapat kabinet yang digelar Senin (5/5/2025) kemarin.

Kehadiran tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa surat pengunduran dirinya sebelumnya tidak diterima oleh Istana.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasan menjelaskan bahwa dia diundang secara resmi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk mengikuti rapat kabinet.

Dia juga mengungkapkan telah bertemu langsung dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan yang berujung pada perintah untuk kembali memimpin PCO.

“Saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Saat ditanya apakah pengunduran dirinya ditolak, Hasan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Mensesneg. Namun, dia menegaskan bahwa yang dia terima adalah perintah untuk tetap menjalankan tugas.

Terkait komunikasi internal di Istana, Hasan menyebut bahwa perintah melanjutkan tugas disampaikan oleh Mensesneg dan Seskab, bukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan umum agar komunikasi pemerintah diperbaiki dan ditingkatkan.

Mengenai potensi tumpang tindih antara PCO dengan juru bicara (jubir) Istana yang baru diangkat, Prasetyo Hadi, Hasan menegaskan bahwa keduanya memiliki tugas yang berbeda dan telah diatur dalam peraturan presiden.

“Tugas dan fungsi PCO itu jelas, yaitu mengkomunikasikan hal-hal strategis yang terkait dengan Hasta Cita dan program-program prioritas. Jadi tidak akan tumpang tindih,” jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada gangguan dalam hubungannya dengan Istana, dan bahwa dirinya kembali bertugas karena loyalitas terhadap Presiden.

“Saya loyal sama Presiden. Tahu diri itu bukan bertentangan dengan loyalitas. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya kita patuh,” tuturnya.

Terkait alasan mundurnya dia sebelumnya, Hasan menyebut ada hal-hal yang tidak bisa ia atasi saat itu, namun kini telah dijanjikan akan dibantu oleh Mensesneg dan Seskab.

Dia enggan merinci lebih jauh permasalahan yang sempat muncul, tetapi menyatakan keyakinannya bahwa ke depan akan lebih baik.

“Insyaallah ke depan akan jauh lebih baik,” pungkas Hasan.

06/05/2025 15:01
Hasan Nasbi Kembali Pimpin PCO: Saya Loyal ke Presiden!

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai pemimpin kantor komunikasi Presiden, menyusul kehadirannya dalam rapat kabinet yang digelar Senin (5/5/2025) kemarin.

Kehadiran tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa surat pengunduran dirinya sebelumnya tidak diterima oleh Istana.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasan menjelaskan bahwa dia diundang secara resmi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk mengikuti rapat kabinet.

Dia juga mengungkapkan telah bertemu langsung dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan yang berujung pada perintah untuk kembali memimpin PCO.

“Saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Saat ditanya apakah pengunduran dirinya ditolak, Hasan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Mensesneg. Namun, dia menegaskan bahwa yang dia terima adalah perintah untuk tetap menjalankan tugas.

Terkait komunikasi internal di Istana, Hasan menyebut bahwa perintah melanjutkan tugas disampaikan oleh Mensesneg dan Seskab, bukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan umum agar komunikasi pemerintah diperbaiki dan ditingkatkan.

Mengenai potensi tumpang tindih antara PCO dengan juru bicara (jubir) Istana yang baru diangkat, Prasetyo Hadi, Hasan menegaskan bahwa keduanya memiliki tugas yang berbeda dan telah diatur dalam peraturan presiden.

“Tugas dan fungsi PCO itu jelas, yaitu mengkomunikasikan hal-hal strategis yang terkait dengan Hasta Cita dan program-program prioritas. Jadi tidak akan tumpang tindih,” jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada gangguan dalam hubungannya dengan Istana, dan bahwa dirinya kembali bertugas karena loyalitas terhadap Presiden.

“Saya loyal sama Presiden. Tahu diri itu bukan bertentangan dengan loyalitas. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya kita patuh,” tuturnya.

Terkait alasan mundurnya dia sebelumnya, Hasan menyebut ada hal-hal yang tidak bisa ia atasi saat itu, namun kini telah dijanjikan akan dibantu oleh Mensesneg dan Seskab.

Dia enggan merinci lebih jauh permasalahan yang sempat muncul, tetapi menyatakan keyakinannya bahwa ke depan akan lebih baik.

“Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik,” pungkas Hasan.

06/05/2025 15:01
Ogah Ikuti Dedi Mulyadi, Pramono Disebut Belum Punya Kebijakan Baru untuk Siswa Nakal Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta buka suara soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memasukan anak nakal ke barak militer.

Plt Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko, bilang, sampai saat ini belum ada rencana pihaknya menerapkan kebijakan serupa.

“Sementara ini belum ada (rencana masukan anak nakal ke barak),” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (6/5/2025).

Sarjoko bilang, Disdik DKI Jakarta dalam setiap pengambilan keputusan selalu berkomunikasi dengan Gubernur Pramono Anung.

Sampai saat ini pun belum ada arahan dari Pramono terkait kebijakan untuk mengatasi kenakalan remaja ini.

“Itu menjadi bagian dari evaluasi kita bagaimana nanti kita menentukan arah kebijakan lebih lanjut. Tentu kami juga setiap kebijakan apapun nanti kami laporkan kepada pemimpin dulu,” ujarnya.

Kebijakan Dedi Mulyadi Enggak Laku Buat Pramono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan banyak berkomentar soal gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait barak militer untuk pelajar bermasalah.

Pramono pun menegaskan tak akan meniru cara Dedi Mulyadi dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di ibu kota.

“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Meski demikian, Pramono tak menjelaskan lebih lanjut terkait program atau kebijakannya untuk mengantisipasi kenakalan remaja di Jakarta.

Sebagai informasi tambahan, Gubernur Jawa Barat akan memulai uji coba pendidikan untuk pelajar SMA, SMK, MA ini pada awal Mei 2025 ini.

Ada tiga kategori kenakalan remaja yang akan diprioritaskan mengikuti program ini, yaitu pelajar yang sulit dibina, pelajar yang terindikasi terlibat pergaulan bebas, serta pelajar yang terlibat tindakan kriminal.

Bahkan, pelajar yang kecanduan game mobile legend juga bisa dimasukan dalam barak militer ala Dedi Mulyadi ini.

“Tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian bangunnya sore,” ucapnya di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025) kemarin.

Menurut rencana, Dedi Mulyadi bakal menggandeng pihak TNI-Polri untuk menjalankan program pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah ini.

Peserta pendidikan militer ini nantinya akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara orangtua dengan pihak sekolah.

“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal,” kata eks Bupati Purwakarta ini.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/05/2025 06:43