kab/kota: Gambir

  • Partisipasi Pilkada di Jakarta Pusat Hanya 55,98 Persen
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2024

    Partisipasi Pilkada di Jakarta Pusat Hanya 55,98 Persen Megapolitan 5 Desember 2024

    Partisipasi Pilkada di Jakarta Pusat Hanya 55,98 Persen
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – KPU Jakarta Pusat melaporkan, partisipasi pemilih di Jakarta Pusat hanya menyentuh angka 55,98 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat partisipasi pemilih berdasarkan penghitungan KPU RI, yaitu 57, 6 persen.
    “(Angka partisipasi pemilih) di angka 55,98 persen,” ujar Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah saat ditemui di Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).
    Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jakarta, Fahmi Zikrillah menyebut, semua hasil rekapitulasi di tingkat kota akan dibahas lagi di tingkat provinsi.
    Perihal rendahnya partisipasi pemilih juga akan menjadi catatan tersendiri.
    “Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif ya untuk mendapatkan data yang lengkap, apa yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor penyebab menurunnya partisipasi di Jakarta,” kata Fahmi dalam kesempatan yang sama.
    Setelah KPU tingkat kabupaten dan kota menyelesaikan proses rekapitulasi, tahapan selanjutnya akan masuk ke rekapitulasi tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 7-9 Desember 2024.
    “Kami akan melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 7-9 Desember,” imbuh Fahmi.
    Penetapan hasil
    Pilkada Jakarta
    paling lambat dilakukan pada 9 Desember 2024.
    Namun, tidak tertutup kemungkinan jika penetapan dilakukan lebih cepat dari jadwal.
    “Kalau tanggal 9 sudah selesai atau mungkin bisa di tanggal 8 sudah selesai, rekap di provinsi berjalan dengan lancar, saya kira bisa lebih awal,” imbuh dia.
    Hari ini, KPU Jakarta Pusat menjadi kota administrasi terakhir yang menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kota.
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, menang telak di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pasangan tersebut unggul di semua kecamatan di Jakpus.
    Hal ini diketahui berdasarkan rekapitulasi D.Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 di situs pilkada2024.kpu.go.id.
    Berikut hasil rekapitulasi suara di Jakarta Pusat:
    Total suara di delapan kecamatan di Jakarta Pusat ini mencapai 455.549 suara, dengan rincian suara sah sebanyak 417.472 dan suara tidak sah, 38.077.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penetapan pemenang Pilkada DKI bisa lebih cepat dari jadwal 9 Desember

    Penetapan pemenang Pilkada DKI bisa lebih cepat dari jadwal 9 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Pengumuman penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 bisa dilakukan lebih cepat atau lebih awal dari jadwal 9 Desember mendatang.

    “Kalau tanggal 9 (Desember) sudah selesai atau mungkin bisa di tanggal 8 (Desember) sudah selesai,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah.

    Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi DKI Jakarta berjalan lancar. “Saya kira bisa lebih awal,” kata Fahmi usai menghadiri rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di tingkat Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Kamis.

    Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota dan kabupaten di Jakarta hari ini telah rampung. KPU DKI Jakarta akan melakukan penghitungan di tingkat provinsi yang dimulai 7 Desember 2024.

    “Alhamdulillah semua kota dan kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta sudah merampungkan proses rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten. Berikutnya rencananya kami akan lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 7 sampai 9 Desember,” ujar Fahmi.

    Fahmi mengatakan, pemenang Pilkada Jakarta akan diketahui setelah rekapitulasi di tingkat provinsi. Namun, Fahmi menyebutkan pihaknya masih mencari tempat untuk pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi.

    “Kita akan lakukan finalisasi rekapitulasi di tingkat provinsi untuk bisa mendapatkan angka yang utuh. Kita akan tetapkan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, berapa perolehan suara di masing-masing paslon dan berapa persentasenya,” katanya.

    KPU DKI Jakarta dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk Pilgub Jakarta 2024 pada Minggu (22/9) telah menetapkan sebanyak 8.214.007 jiwa masuk dalam DPT Provinsi Jakarta.

    Namun Fahmi menyebutkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen.

    Ada tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi pemilih Pilkada di Jakarta hanya 58 persen

    Partisipasi pemilih Pilkada di Jakarta hanya 58 persen

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen.

    “Hasil rekapitulasi dari masing-masing kota ini sudah selesai dan kami mencatat tingkat partisipasi di DKI Jakarta ini mencapai 58 persen,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah.

    Hal itu disampaikan Fahmi usai menghadiri rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di tingkat Jakarta Pusat di kawasan Gambir pada Kamis.

    KPU DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui secara jelas penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

    “Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif untuk mendapatkan data yang lengkap, apa yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor penyebab dari menurunnya tingkat partisipasi di Jakarta,” ujar Fahmi.

    Fahmi juga menyanggah adanya klaim bahwa angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 ini menurun karena masih adanya wilayah yang tidak terdistribusi Formulir C6 atau surat pemberitahuan untuk mencoblos.

    Menurut Fahmi, pihaknya bersama jajaran penyelenggara Pilkada di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan sudah melakukan banyak sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. Pihaknya juga dibantu oleh media melalui pemberitaan terkait tahapan-tahapan Pilkada.

    “Saya kira C pemberitahuan itu sifatnya hanya memberitahukan saja. Jadi saya kira tidak ada pengaruh atau tidak menjadi penyebab C pemberitahuan terdistribusikan menjadi alasan tingkat partisipasi menjadi rendah,” katanya.

    Di sisi lain, Fahmi mengakui pihaknya sudah melakukan rekapitulasi di setiap kecamatan, kota dan kabupaten terkait Formulir C6 yang tidak terdistribusikan. “Saya kira tidak ada korelasinya (dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah),” ujar Fahmi.

    Namun, kata dia, pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing meskipun tidak mendapatkan surat pemberitahuan.

    “Ibarat kita nonton konser, C pemberitahuan itu bukan tiket masuk. Jadi walaupun tidak memiliki C pemberitahuan, warga Jakarta yang sudah terdaftar di dalam DPT tetap tidak kehilangan hak pilihnya,” katanya.

    Sebelumnya, tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak pemungutan suara ulang (PSU) lantaran partisipasi pemilih rendah dan ada beberapa faktor lainnya.

    Salah satu faktornya, yakni warga tidak menerima Formulir C6 pemberitahuan atau undangan untuk memilih di TPS. Seluruh masukan tersebut diterima oleh KPU DKI Jakarta dan akan dibahas saat evaluasi mendatang.

    KPU DKI Jakarta dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk Pilgub Jakarta 2024 pada Minggu (22/9) telah menetapkan sebanyak 8.214.007 jiwa masuk dalam DPT Provinsi Jakarta.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Jakarta (ANTARA) – Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memutuskan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat.

    “Kami mohon izin kami tidak menandatangani berita acara di tingkat kota alasannya juga sama,” kata saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota di hotel kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Efni, tidak bersedianya saksi tim RIDO untuk menandatangani Hasim rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat akan dicatat dalam kejadian khusus beserta dengan alasannya.

    “Kami akan catat terkait kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat,” ujar Efni.

    Selain itu, Efni mengungkapkan saksi dari paslon RIDO juga enggan menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.

    Sebanyak delapan kecamatan itu antara lain Kemayoran, Menteng, Senen, Sawah Besar, Johar Baru, Cempaka Putih, Gambir dan Tanah Abang.

    “Iya delapan kecamatan. Rata-rata itu dituangkan di dalam kejadian khusus pada pleno kecamatan dan ini tidak apa-apa juga karena ini bagian dari hak mereka juga untuk tandatangan ataupun tidak. Artinya tidak mempengaruhi proses yang sedang terjadi,” jelas Efni.

    Alasan saksi RIDO

    Saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo menjelaskan, ada beberapa alasan terkait pihaknya tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga Kota Jakarta Pusat.

    Pertama, pihaknya melihat tingkat partisipasi pemilih di Jakarta Pusat sangat rendah dan hanya mencapai sekitar 57 persen kurang dibandingkan saat Pilpres 2024 di angka 70 persen lebih.

    Kedua, tim RIDO melihat formulir C6 Pemberitahuan tidak tersebar ke masyarakat Jakarta meskipun hal ini tidak mempengaruhi masyarakat menggunakan hak pilihnya.

    “Yang jelas kami lihat di sana ada kejanggalan. Karena itu, kita patut melihat ada apa dengan kondisi ini,” ucap Andi.

    Andi mencontohkan pihaknya mendapatkan laporan dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di Kelurahan Gelora, Tanah Abang ditemukan sekitar 714 orang meninggal dunia.

    “Sekitar 714 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Ini aneh dalam konteks penyerahan dokumen C itu. Mungkin itu salah satu alasan kami tidak menandatangani berita acara di hasil tingkat kota,” ucap Andi.

    Selanjutnya, Andi juga mempermasalahkan terkait angka suara tidak sah yang cukup tinggi di Pilkada Jakarta 2024.

    Pihaknya melihat angka tersebut hampir mencapai angka 10 persen dan berbeda dibandingkan saat Pilpres kemarin hanya 1-2 persen saja.

    “Kita menduga ada mobilisasi ke arah sana. Sebagai contoh, Petojo Selatan TPS 23 kehadiran masyarakatnya hanya sekitar 93 orang dari jumlah pemilih 578 orang. Ini aneh sangat jauh sekali meskipun penjelasannya dinyatakan jelas, komplek perumahan sangat sulit diakses, tapi kan harusnya ini diantisipasi dari awal jika memang kondisi seperti itu,” jelas Andi.

    Di sisi lain, Andi mengapresiasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU serta Bawaslu Jakarta Pusat yang telah menyelesaikan rangkaian Pilkada Jakarta 2024 secara terbuka.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta Pusat: Pramono-Rano Karno Unggul

    Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta Pusat: Pramono-Rano Karno Unggul

    Jakarta

    KPU Jakarta Pusat (Jakpus) telah merampungkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024, hari ini. Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul.

    Penetapan rekapitulasi itu diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU Jakpus, Efniadiansyah di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). Efniadiansyah menjelaskan jumlah seluruh pengguna hak pilih di Jakpus sebanyak 455.549.

    Berikut rincian perolehan suara masing-masing paslon di Jakpus:

    Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 44.865 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 220.372 suara.

    Rincian total suara di Jakpus:

    Jumlah suara sah: 417.472
    Jumlah suara tidak sah: 38.077
    Jumlah suara sah dan tidak sah: 455.549

    Pasangan Pramono-Rano menang di 8 kecamatan. Adapun 8 kecamatan di Jakpus yaitu Gambir, Cempaka Putih, Sawah Besar, Tanah Abang, Kemayoran, Johar Baru, Menteng, dan Senen.

    Proses rekapitulasi disaksikan oleh masing-masing saksi dari pasangan Cagub-Cawagub Jakarta. Hadir pihak dari Bawaslu di antaranya Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey.

    1. Kecamatan Gambir

    DPT: 70.999
    Pengguna hak pilih: 37.345
    Suara sah: 34.638
    Suara tidak sah: 2.707

    Ridwan Kamil-Suswono: 11.241 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 3.951 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 19.446 suara

    2. Kecamatan Cempaka Putih

    DPT: 76.984
    Pengguna hak pilih: 45.923
    Suara sah: 42.015
    Suara tidak sah: 3.908

    Ridwan Kamil-Suswono: 15.627 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4.523 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 21.865 suara

    3. Kecamatan Sawah Besar

    DPT: 95.756
    Pengguna hak pilih: 50.721
    Suara sah: 47.949
    Suara tidak sah: 2.772

    Ridwan Kamil-Suswono: 14.944 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 5.977 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 27.028 suara

    4. Kecamatan Tanah Abang

    DPT: 125.137
    Pengguna hak pilih: 66.293
    Suara sah: 60.160
    Suara tidak sah: 6.133

    Ridwan Kamil-Suswono: 22.703 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 5.697 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 31.760 suara

    5. Kecamatan Kemayoran

    DPT: 186.935
    Pengguna hak pilih: 107.200
    Suara sah: 98.568
    Suara tidak sah: 8.632

    Ridwan Kamil-Suswono: 36.885 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10.486 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 51.197 suara

    6. Kecamatan Johar Baru

    DPT: 101.504
    Pengguna hak pilih: 60.913
    Suara sah: 55.393
    Suara tidak sah: 5.520

    Ridwan Kamil-Suswono: 22.316 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 6.045 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 27.032 suara

    7. Kecamatan Menteng

    DPT: 65.534
    Pengguna hak pilih: 37.826
    Suara sah: 33.841
    Suara tidak sah: 3.985

    Ridwan Kamil-Suswono: 12.726 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 3.213 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 17.902 suara

    8. Kecamatan Senen

    DPT: 90.872
    Pengguna hak pilih: 49.328
    Suara sah: 44.908
    Suara tidak sah: 4.420

    Ridwan Kamil-Suswono: 15.793 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4.973 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 24.142 suara

    (whn/whn)

  • Pinjam Uang ke Teman Rp 3 M Janji Bisa Bayar 3 Bulan, Fenny Malah Bayar Cek Kosong, Ditipu Orang

    Pinjam Uang ke Teman Rp 3 M Janji Bisa Bayar 3 Bulan, Fenny Malah Bayar Cek Kosong, Ditipu Orang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Fenny Merina, menghubungi teman lamanya, Paulus Welly untuk meminjam dana sebesar Rp3 miliar. 

    Dana itu akan dikembalikan dalam tempo 3 bulan, dan diberi keuntungan Rp1 miliar. 

    Namun, janji tinggalah janji. Uang yang diserahkan Fenny tak kunjung kembali.

    Paulus melaporkan Fenny ke polisi. Fenny diadili di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (4/12).

    Jaksa penuntut umum Darwis dalam dakwaannya menjelaskan, Fenny berencana akan menggunakan uang dari Paulus untuk mengambil aset milik suaminya. 

    Dengan alasan itu, Paulus pun tergerak untuk membantu.

    “Setelah menerima uang, terdakwa tidak juga mengembalikan uang berikut keuntungan kepada Paulus,”  terang amar dakwaan.

    Fenny Merina saat diadili di Pengadilan Negeri Surabaya  (TribunJatim.com/Tony Hermawan)

    Enam bulan berlalu. Paulus yang tinggal di Jalan Seruni, Surabaya lantas mendatangi rumah Fenny di Gambir, Jakarta Pusat untuk menagih. 

    Fenny menyerahkan satu lembar cek yang bisa dicairkan dengan nominal Rp.4 miliar.

    “Saat Paulus mencairkan cek dari terdakwa di bank, ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan alasan dana tidak cukup,” kata jaksa Darwis.

    Pengacara terdakwa, Dewi Listyowati mengatakan, Fenny sebenarnya korban penipuan. 

    Uang Rp3 miliar dari Paulus  dibawa lari dua orang. Menurutnya, pelapor sudah mengetahui itu dan telah memaafkan kliennya.

    “Pelapor (Welly) sudah tidak mempermasalahkan lagi karena mereka sudah berteman baik sejak kecil. Pelapor sudah mengetahui kalau terdakwa ini juga korban penipuan. Uangnya tidak dipakai pribadi oleh terdakwa. Melainkan dibawa lari oleh dua orang yang menipu terdakwa,” ujar Dewi.

    Kejadian lain, Curhatan istri PNS ini viral di media sosial.

    Istri PNS di Malaysia itu kesal kepada mertuanya.

    Pasalnya si ibu mertua meminjam uang atas nama suaminya dengan jumlah besar.

    Di mana jumlah cicilannya nyaris menghabiskan gaji si suami.

    Dikutip dari mStar, Sabtu (14/9/2024) via TribunTrends, suami wanita itu baru menjadi pegawai negeri dua tahun lalu.

    Dengan gaji kecil, wanita tersebut memberi tahu suaminya bahwa dia ingin mengajukan pinjaman pribadi sebesar RM200.000 (Rp 711 juta).

    “Gaji suami saya RM3.000 (Rp 10 juta)

    Ibunya ingin menggunakan namanya untuk memberikan pinjaman pribadi sebesar RM200.000 (Rp 711 juta).

    Pembayaran bulanan diperkirakan lebih dari RM2.000 (Rp 7 juta).

    “Suami saya setuju,” ujarnya melalui postingan di Facebook tanpa menjelaskan tujuan atau kegunaan uang pinjaman pribadi tersebut.

    Namun wanita tersebut mengatakan bahwa suaminya belum mengajukan pinjaman pribadi dan masalah ini tidak diberitahukan kepadanya.

    Menurutnya, rencana suaminya mengajukan pinjaman pribadi itu baru diketahuinya melalui telepon ibu mertuanya.

    “Entahlah. Saya baru mengetahuinya karena saya melihat WhatsApp di ponsel ibu saya saat anak saya sedang bermain,” ujarnya.

    Mengaku kaget dengan rencana memiliki dua orang anak, ia lantas memikirkan nasib keluarga dan anak-anaknya jika suaminya tetap ingin mengajukan pinjaman pribadi.

    “Suamiku tidak memikirkan masa depan anak-anak kecil ini? 

    Dia bahkan belum punya rumah, belum membeli rumah, tapi dia sibuk berusaha memberikan pinjaman untuk ibunya.

    “Tidak sedikit, tapi pinjamannya maksimal. 

    Ibunya sudah tua, dia punya segalanya. 

    Rumahnya banyak, tanahnya semua ada, jadi tidak perlu lagi mengambil pinjaman untuk membelikan tanah lagi,” jelasnya.

    Terjebak dengan keadaan rumah tangganya saat ini, ia berharap diberi ketabahan dan kekuatan batin untuk menghadapinya.

    “Tolong nasehatkan saya untuk bersabar ya? 

    Mohon doanya agar saya mendapat pekerjaan yang baik agar bisa membelikan rumah susun untuk anak saya,” ujarnya lagi.

    Melalui kolom komentar, rata-rata warganet turut bersimpati dengan nasib perempuan tersebut sembari memberikan nasehat dan sarannya masing-masing.

    Sekaligus, mereka berharap perempuan tersebut tidak hanya diam dan berbicara dengan suaminya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    “Gaji RM3.000 (Rp 10 juta), lalu pinjaman bulanan harus membayar lebih dari RM2.000 (Rp 7 juta). 

    Berapa sen yang tersisa? 

    Rumput jenis apa yang ingin dimakan istrimu?”

    “Bunda juga, manfaatkan kesempatan ini. 

    Saya tidak ingin mempersulit anak, saya ingin menyulitkan anak. 

    Saya ingin bilang sulit, semua kebutuhan sudah ada.

    “Kita harus ngomong soal suami istri. 

    Pasalnya yang paling terberat adalah suami. 

    Ibu-ibu juga pakai fatwa anak durhaka, anak durhaka, anak penuh perhitungan. 

    Tapi susah, kalau tidak ada pasangan yang mendampinginya.

    “Nak, tahukah kamu sakitnya. 

    Masalah uang bisa menjadi penyebab perceraian mbak,” ujar salah satu komentar dari komunitas virtual.

    Sementara itu, sebelumnya juga viral curhatan seorang wanita yang rela meninggalkan kemewahan.

    Ia awalnya memiliki suami yang bergaji Rp 100 juta lebih sebulannya.

    Namun mirisnya, ia mengaku tidak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

     Wanita ini pun memutuskan bercerai dan hidup di rusun.

    Dikutip dari mStar, Rabu (11/9/2024) memang benar bahwa uang dan kemewahan tidak menjamin kebahagiaan.

    Begitulah gambaran kisah seorang wanita setelah memutuskan berpisah meski hidup mewah dengan penghasilan suaminya hampir RM30.000 sebulan.

    “Saya pernah menikah dengan seseorang yang penghasilannya mendekati RM30.000 (Rp 100 juta), belum termasuk tunjangan luar negeri… ada seorang bibi, rumah bungalo tiga lantai, dan sebuah mobil mewah.

    “Tapi kurang bahagia. 

    Akhirnya kita bercerai,” ia mengawali ceritanya di laman Threads.

    Namun, ia yang akrab disapa Harley enggan membeberkan alasan berpisah dengan mantan suaminya, malah memilih bercerita tentang kehidupannya saat ini.

    Menurut wanita ini, dia menikah lagi dengan pria yang penghasilannya lebih rendah dari mantan suaminya.

    “Gajinya sedikit di atas RM10.000, tapi saat MCO (Movement Control Order), perusahaannya tutup (ditutup).

    “Saya memilih tinggal bersamanya. 

    Baru menikah dan dia meminta saya berhenti dari pekerjaan untuk mengurus anak di rumah, anak tiri.

    “Dia berpenghasilan sedikit tapi tidak membiarkan saya bekerja, dialah yang berusaha melakukan segala macam pekerjaan,” imbuhnya.

    Seolah membandingkan keadaan saat ini dengan masa lalunya, kata perempuan ini, ia menjalani hidup lebih bahagia meski hanya menggunakan mobil Perodua Axia dan tinggal di rusun sebagai ibu rumah tangga penuh waktu.

    “Setelah semua kesulitan yang dialami, keadaan ekonomi suami saya sudah pulih. 

    Tunjangan bulanannya semakin meningkat.

    “Mantan suami saya dulu gajinya 10.000, tapi selama 10 tahun menikah dia tidak pernah memberi saya uang untuk belanja karena saya sedang bekerja…dia tidak membiarkan saya berhenti,” imbuhnya.

    Berbagi pengalamannya menarik perhatian komunitas virtual karena banyak yang terkejut ketika ia memilih menikmati kehidupan normal dibandingkan gaya hidup mewah.

    “Pernah ke sana, lakukan itu. 

    Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan yang kita cari sejajar dengan kedamaian-Nya.

    “Ada seorang kenalan saya yang suaminya bekerja di luar negeri, dibayar dengan baik dan menginginkan segalanya tetapi istrinya menderita depresi.

    “Bukan karena uang, tapi seseorang yang mempunyai pola pikir ‘menafkah’ akan berusaha menghidupi keluarga dengan sebaik-baiknya.

    “Kami ingin hidup bahagia, kami bisa mencari uang dan kami ingin suami kami memperlakukan kami dengan baik. 

    Kamu memperlakukan saya dengan baik, saya rela hidup susah dan bahagia bersamamu,” kata beberapa warganet virtual.

     

  • Daop 2 tambah enam kereta untuk periode Natal-Tahun Baru 2024/2025

    Daop 2 tambah enam kereta untuk periode Natal-Tahun Baru 2024/2025

    PT KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung menambah enam rangkaian kereta api untuk menghadapi periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan perjalanan selain angkutan reguler pada periode Nataru (Natal dan Tahun Baru),” kata Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung Dicky Eka Priandana dalam keterangan di Bandung, Rabu.

    Dicky mengatakan kereta tambahan yang disediakan oleh KAI Daop 2 Bandung adalah relasi antara Bandung-Gambir (dua KA), Bandung-Solobalapan (dua KA), Kiaracondong-Surabaya Gubeng (satu KA), Kiaracondong-Kutoarjo (satu KA).

    Dengan penambahan tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 285 ribu tiket kereta untuk melayani kebutuhan masyarakat yang akan bepergian selama periode natal 2024 dan tahun baru 2025, untuk berbagai rute perjalanan, baik jarak jauh maupun menengah, yang menjadi favorit masyarakat pada musim liburan.

    Dicky mengatakan pihaknya menyediakan tiket untuk natal 2024 dan tahun baru 2025 tersebut, selama 18 hari dari 19 Desember sampai 5 Januari 2025 dengan total ada 285.552 tiket KA.

    “Setiap hari pada masa liburan Nataru kami sediakan 15.864 tiket KA dari Bandung dengan tujuan kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Cirebon, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo, Madiun, Blitar, dan Kediri,” ucap Dicky.

    Selain itu, dalam rangka persiapan untuk mendukung kelancaran angkutan natal 2024 dan tahun baru 2025 yakni peningkatan layanan dengan perlengkapan fasilitas pendukung, seperti ruang tunggu yang nyaman, informasi perjalanan yang akurat, dan layanan posko natal dan tahun baru.

    Dari segi keamanan dan keselamatan, kata Dicky, pengamanan di stasiun dan sepanjang jalur kereta juga diperketat bekerja sama dengan kewilayahan setempat.

    “Pemeriksaan jalur kereta juga dilakukan secara rutin untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan kereta api,” ucapnya.

    Dicky mengimbau dengan tiket kereta api untuk periode natal dan tahun baru yang sudah dapat dipesan secara daring dari aplikasi dan laman web milik KAI, dan kanal resmi penjualan lainnya, agar masyarakat segera memesan tiket lebih awal agar mendapatkan jadwal perjalanan sesuai kebutuhan.

    ​​​​​​​”Berdasarkan data pantauan per 2 Desember 2024, tiket yang terjual sudah sebanyak 51.113 atau 17,9 persen dan akan terus bertambah,” tutur Dicky.

  • Kemenhub siapkan kebijakan strategis untuk angkutan Natal-tahun baru

    Kemenhub siapkan kebijakan strategis untuk angkutan Natal-tahun baru

    Mengantisipasi potensi lonjakan penumpang yang berpotensi mengakibatkan kemacetan, penumpukan pada simpul-simpul transportasi, isu keselamatan dan antisipasi perubahan cuaca

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan menyiapkan kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana untuk angkutan Natal – Tahun Baru 2024/2025 guna mendukung kelancaran serta animo masyarakat dalam bepergian.

    “Mengantisipasi potensi lonjakan penumpang yang berpotensi mengakibatkan kemacetan, penumpukan pada simpul-simpul transportasi, isu keselamatan dan antisipasi perubahan cuaca pada masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu.

    Untuk sektor angkutan darat berupa penyediaan kantong parkir dan buffer zone pada akses ke pelabuhan penyeberangan, pemberlakuan delaying system, pemberian izin insidentil Perusahaan Otobus, pemberlakuan contraflow, kategorisasi kondisi antrean di pelabuhan penyeberangan.

    Kemudian sektor angkutan laut berupa penyiapan kapal navigasi dan kapal patroli untuk tanggap darurat kejadian luar biasa, penyiapan protokol tanggap darurat penanganan kejadian tidak terduga, dan penyediaan buffer area dalam kawasan pelabuhan serta penyiapan pelabuhan alternatif.

    Selanjutnya untuk sektor angkutan udara berupa informasi dan koordinasi penanganan dampak aktivitas vulkanik, kategorisasi kompensasi dan ganti rugi keterlambatan penerbangan, penanganan kemacetan traffic darat pada akses ke bandara, dan operasional bandara selama 24 jam pada masa Natal – Tahun Baru 2024/2025.

    Untuk sektor angkutan kereta api berupa penyelenggaraan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS) beserta personel dan sarana standby, kesiapan Alat Material untuk Siaga (AMUS) pada beberapa titik, dan sosialisasi serta penyiagaan personel Kemenhub pada perlintasan sebidang yang rawan macet dan rawan longsor.

    Dalam rangka mendukung kelancaran dan animo masyarakat untuk bepergian pada masa Natal – Tahun Baru 2024/2025, maka Kemenhub menyiapkan sarana dan prasarana transportasi.

    Untuk transportasi jalan tersedia sarana 32.130 unit bus dan untuk prasarana tersedia 113 Terminal Tipe A. Transportasi laut tersedia sarana 765 unit kapal dan untuk prasarana tersedia 110 pelabuhan laut.

    Selanjutnya untuk transportasi kereta api tersedia sarana 2.683 kereta serta prasarana untuk di jaringan jalur perkeretaapian Sumatera, Jawa dan Sulawesi Selatan. Untuk transportasi udara tersedia sarana 417 unit pesawat, kapasitas 8,23 juta penumpang, dan prasarana 56 bandara.

    Lalu untuk transportasi penyeberangan tersedia sarana 159 unit kapal penyeberangan dan prasarana yang terdiri dari 11 Lintas Pelabuhan Penyeberangan, 29 Dermaga Moveable Bridge (MB), dua dermaga ponton, dan 17 Dermaga Plengsengan.

    Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan telah memprediksikan simpul-simpul terpadat berdasarkan jumlah penumpang antar provinsi di antaranya prediksi jumlah pengunjung terminal sebanyak 2,5 juta orang. Sedangkan prediksi penumpang melalui pelabuhan penyeberangan sebesar 1,6 juta orang.

    Selanjutnya lima stasiun kereta api asal terpadat adalah Stasiun Pasar Senen, Gambir, Bekasi, Bandung, dan Surabaya, Gubeng. Lima pelabuhan asal terpadat adalah Makassar New Port, Ende, Bau Bau, Tanjung Perak, dan Falabisahaya.

    Prediksi lima bandara asal terpadat adalah Bandara Soekarno-Hatta, Sultan Hasanuddin, Juanda, Kualanamu, dan Sepinggan.

    Pemilihan rute nasional untuk pengguna mobil secara keseluruhan Tol Trans Jawa mendominasi dengan persentase pengguna sebesar 6,67 juta kendaraan, kemudian diikuti Tol Trans Sumatera sebesar 5,31 juta kendaraan dan Tol Cipularang sebesar 2,22 juta kendaraan.

    Rute nasional untuk pengguna motor melalui Jalur Lintas Utara Jawa (Pantura) mendominasi dengan 34,81 persen dan Jalur Lintas Tengah Jawa sebesar 29,11 persen.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • 5
                    
                        Real Count Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil-Suswono Hanya Berjaya di 2 Kecamatan
                        Megapolitan

    5 Real Count Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil-Suswono Hanya Berjaya di 2 Kecamatan Megapolitan

    Real Count Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil-Suswono Hanya Berjaya di 2 Kecamatan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil-Suswono
    , hanya berhasil unggul di dua kecamatan dari total 44 kecamatan di wilayah Jakarta.
    Hal ini diketahui dari hasil
    real count
    yang ada di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni
    pilkada2024.kpu.go.id
    .
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    dari laman tersebut, Ridwan-Kamil Suswono hanya unggul di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
    Ketua tim pemenangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, Cak Lontong mengklaim bahwa paslonnya unggul di 42 kecamatan dan berhasil meraih suara 50,07 persen dalam
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Kemenangan Pramono-Rano ini diklaim berdasarkan hasil rekapitulasi formulir D1 KWK di setiap kecamatan Jakarta.
    “Jadi paslon 03 Mas Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno) unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan se-DKI Jakarta. Artinya paslon 03 Mas Pram dan Bang Doel Alhamdulillah memperoleh sebaran suara yang merata di seluruh wilayah DKI Jakarta,” kata Cak Lontong saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
    Cak Lontong merinci, Pramono-Rano tidak unggul di satu kecamatan wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
    Untuk tingkat kota, Pramono-Rano unggul di Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.
    “Kami sampaikan bahwa pasangan nomor urut tiga Mas Pram-Bang Doel memperoleh suara, 2.183.239 suara. Sama dengan 50,07 persen dan dari hasil rekapitulasi suara tersebut, Alhamdulillah paslon tiga unggul merata di seluruh wilayah DKI Jakarta,” tutup Cak Lontong.
    – Kepulauan Seribu Selatan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 2.593
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 396
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 3.172
    – Kepulauan Seribu Utara
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 3.985
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 257
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 4.284

    Cengkareng
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 98.522
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 24.564
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 102.659
    – Grogol Petamburan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 29.312
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 11.839
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 50.359
    – Kalideres
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 78.780
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 19.856
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 79.991
    – Kebon Jeruk
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 51.087
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.880
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 76.578
    – Kembangan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 47.184
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.496
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 66.645
    – Palmerah
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 34.556
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 9.403
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 44.722
    – Taman Sari
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 14.812
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.054
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 27.295
    – Tambora
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 32.627
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 11.365
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 52.489
    – Cempaka Putih
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 15.627
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 4.523
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 21.865
    – Gambir
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 11.241
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 3.951
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 19.446
    – Johar Baru
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 22.316
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.045
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 27.032
    – Kemayoran
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 36.885
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 10.486
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 51.197
    – Menteng
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 12.726
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 3.213
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 17.902
    – Sawah Besar
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 14.994
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.977
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 27.028
    – Senen
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 15.793
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 4.973
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 24.142
    – Tanah Abang
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 22.703
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.697
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 31.760
    – Cilandak
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 32.666
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 8.760
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 51.776
    – Jagakarsa
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 66.470
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 14.556
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 79.153
    – Kebayoran Baru
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 22.776
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.885
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 33.121
    – Kebayoran Lama
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 50.637
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.518
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 65.782
    – Mampang Prapatan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 25.840
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.208
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 31.640
    – Pancoran
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 27.807
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.599
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 36.292
    – Pasar Minggu
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 52.187
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.624
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 67.347
    – Pesanggrahan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 45.138
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 10.498
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 52.337
    – Setiabudi
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 17.171
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 4.391
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 23.237
    – Tebet
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 34.669
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 9.255
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 50.332
    – Cakung
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 96.282
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 22.039
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 111.213
    – Cipayung
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 55.188
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 14.004
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 56.516
    – Ciracas
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 58.458
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 14.656
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 59.296
    – Duren Sawit
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 70.721
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 19.142
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 97.218
    – Jatinegara
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 49.001
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.073
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 67.646
    – Kramatjati
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 51.084
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.638
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 57.334
    – Makasar
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 36.517
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 9.672
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 41.850
    – Matraman
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 28.146
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 7.752
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 38.846
    – Pasar Rebo
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 45.601
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 10.168
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 40.046
    – Pulogadung
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 44.615
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.791
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 65.205
    – Penjaringan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 41.420
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.909
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 56.773
    – Tanjung Priok
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 57.678
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 18.158
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 77.878
    – Koja
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 52.842
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.375
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 57.419
    – Cilincing
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 71.793
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 17.623
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 70.208
    – Pademangan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 20.877
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.659
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 32.540
    – Kelapa Gading
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 16.853
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 7.302
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 33.668
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPI Minta Media Libatkan Ahli Terkait Pemberitaan Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak

    KPI Minta Media Libatkan Ahli Terkait Pemberitaan Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta media melibatkan kriminolog, psikolog, dan sosiolog terkait pemberitaan kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan.

    Anggota KPI sekaligus Koordinator  Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso mengatakan, dengan melibatkan berbagai ahli, media dapat melihat kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Selain itu, agar masyarakat mendapatkan informasi dari perspektif lain dan juga sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Lembaga penyiaran media perlu menyampaikan ini sehingga publik terinformasi. Jadi bisa melakukan pencegahan dari mulai lingkungan keluarga kalau memang ada permasalahan terkait dengan parenting, informasi model komunikasi yang ada di rumah, di level keluarga. Ini bisa lakukan pencegahan,” ungkapnya.

    Tulus menyampaikan hal itu kepada Beritasatu.com seusai melakukan audiensi dengan B-Universe di kantor KPI, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (3/12/2024). Dia juga mengimbau lembaga penyiaran untuk lebih bijak dalam memberitakan setiap kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

    Tulus menekankan lembaga penyiaran wajib mematuhi dan berkomitmen pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI sebagai acuan penayangan. Untuk pemberitaan anak di bawah umur identitasnya disamarkan.

    “Penyamaran identitas itu menjadi sangat penting, apalagi sekarang meskipun tersangka karena memang belum diputus secara hukum, kalaupun sudah diputus ketika pelakunya adalah anak-anak, maka perlakuannya sangat berbeda. Jadi penyamaran identitas ini perlu dilakukan,” tegasnya terkait kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jaksel.

    Sebelumnya, pihak kepolisian telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap hand phone MAS (14), remaja yang terlibat dalam kasus pembunuhan ayah dan neneknya serta penikaman terhadap ibunya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menyatakan tidak ditemukan hal mencurigakan pada hand phone tersebut. “Tidak ada yang janggal di mata penyidik. Aplikasi yang lain-lain juga tidak ada,” ujar Nurma kepada wartawan pada Selasa (3/12/2024).

    Nurma menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada paksaan belajar dari orang tua MAS. “Anak ini belajar dengan kemauan sendiri. Banyak pelajaran yang ia buka setiap hari,” katanya.

    Terkait kasus anak bunuh ayah dan nenek, MAS juga mengakui bahwa dirinya tidak merasa tertekan oleh orang tua untuk belajar. “Dia bilang, ‘ini bukan paksaan.’ Walaupun memang disuruh belajar, dia melakukannya dengan senang hati,” tambah Nurma.

    Lebih lanjut, Nurma menyebutkan bahwa MAS saat ini telah menyesali perbuatannya dan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi ibunya yang sedang dirawat.

    “Dia berdoa agar bisa bertemu dengan ibunya dan berharap ibunya segera sembuh. Selain itu, dia meminta maaf kepada ibunya melalui kami,” ungkap Nurma saat memberikan keterangan terkait kasus anak bunuh ayah dan nenek.