kab/kota: Fakfak

  • Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)

    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.
     

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)
     
    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • 7 Pernyataan Prabowo dalam Pidato di HUT Partai Golkar, Sempat Bingung Jokowi Pilih Bahlil Jadi Menteri – Page 3

    7 Pernyataan Prabowo dalam Pidato di HUT Partai Golkar, Sempat Bingung Jokowi Pilih Bahlil Jadi Menteri – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Awalnya, dia mengulas soal kedekatannya dengan Ketum Partai Golkar itu.

    “Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini saya melihat semangat yang baik terutama dari Ketua Umum saudara, Ketum baru (Bahlil), beliau saya kenal juga tidak lama,” kata Prabowo.

    “Baru-baru saja kita kenal ya Pak. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain,” tutur Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

    Meski belum lama kenal, Prabowo mengaku terkesan dengan Bahlil, mulai dari cara berucap, gerak gerik, pemikiran, hingga pandangannya yang meyakinkan.

    “Serius ini. Serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Unvestasi itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University, atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggris lah. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne,” ucap dia.

    “Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Tapi beliau milih Menteri Investasi,” sambungnya.

    Prabowo pun mengaku pernah menanyakan riwayat pendidikan Bahlil secara langsung. Jawaban yang didapatnya pun menurutnya cukup membuat geleng kepala.

    “Waktu saya ketemu saya tanya. Pak Bahlil, Anda, pelan-pelan saya nanyanya enggak enak, takut tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya enggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor-investor asing gimana? Saya enggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus enggak,” ujarnya disambut tawa hadirin.

    “Dia bilang ke saya, Pak enggak ada masalah lah itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga enggak bahasa Inggris. Jadi saya punya empat penerjemah. Satu bahasa Inggris, Jepang, Korea, Jerman. Jadi ke mana-mana penerjemahnya empat. Pintar juga orang ini saya bilang,” lanjut Prabowo.

    Dia pun ingat bahwa Bahlil tinggal di daerah Fakfak, yang memang berada di pinggir pantai. Prabowo lantas memuji ibu yang membesarkan Bahlil, lantaran memberikan anaknya makan dengan lauk pauk ikan.

    “Jadi cerdas. Dan saya walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi gimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang saja saya nilai sukses sebagai menteri, dan selain sukses beliau juga ternyata operasinya luar biasa,” terang Prabowo.

     

  • Prabowo Puji Bahlil: Saya Terkesan-Pintar Juga orang Ini

    Prabowo Puji Bahlil: Saya Terkesan-Pintar Juga orang Ini

    Sentul, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subainto memuji Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Prabowo, Bahlil adalah sosok yang pintar.

    Prabowo mengenal lebih dekat Bahlil saat masuk di Kabinet Kerja Jokowi. Saat itu, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo saat menghadiri HUT-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Prabowo saat itu merasa kaget dengan keputusan Presiden Jokowi memilih Bahlil untuk menjadi Menteri Investasi. Biasanya yang menjabat sebagai Menteri Investasi adalah lulusan luar negeri, namun tidak dengan Bahlil.

    “Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi, biasanya Menteri Investasi lulusan di universitas (di) Amerika, iya kan? Harvard, atau Standford, atau Berkeley, kalau nggak Amerika minimal Inggris lah Oxford, Cambrige, atau Sorbon,” ujarnya.

    Prabowo pun akhirnya mendekati Bahlil. Dengan sedikit canggung Prabowo coba bertanya dan mengobrol dengan Bahlil untuk mendapatkan informasi tentang dirinya.

    Foto: Presiden Prabowo hadiri HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Presiden Prabowo hadiri HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    “Pelan-pelan saya nanyanya takut tersinggung Pak Bahlil Anda lulus dari universitas mana? Pak universitas saya nggak ada di Google, habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? saya nggak mau tanya Anda bahasa Inggrisnya bagus nda, dia bilang ke saya nda ada masalah lah itu, itu pengusaha pejabat dari Korea juga gak bisa Inggris, dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris, saya punya 4 penerjemah,” tutur Prabowo menceritakan soal Bahlil.

    Prabowo pun akhirnya bilang kalau Bahlil adalah sosok yang pintar.

    “Pinter juga orang ini walaupun universitasnya nggak ada di Google ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fakfak itu di pantai ya, jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan jadi cerdas,” ucapnya.

    Sanjungan ke Bahlil belum berhenti. Menurut Prabowo, Bahlil adalah sosok yang pintar baik di bidang ekonomi maupun politik.

    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebutnya.

    (wur/wur)

  • Papua Barat target pendataan OAP rampung pada Maret 2025

    Papua Barat target pendataan OAP rampung pada Maret 2025

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat menargetkan pendataan terhadap jumlah Orang Asli Papua(OAP) menggunakan pendekatan marga untuk diinput ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus rampung pada Maret 2025.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat dr Ria Maria Come di Manokwari, Jumat, mengatakan inisiasi pendataan OAP berdasarkan nama dan alamat dimulai sejak Oktober 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) bersama dewan adat dari masing-masing kabupaten.

    “Data OAP by name by addres nantinya diverifikasi oleh MRPB, dewan adat, termasuk kepala suku sebagai penentu legalitas marga. Kami target tahun depan selesai,” kata Maria.

    Saat ini, kata dia, ada 75.308 jiwa OAP di Papua Barat yang sudah terdata dalam sistem SIAK Plus dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Fakfak sebanyak 34.700 jiwa dan ke depannya pendataan akan terus dimaksimalkan di tujuh kabupaten.

    Kelancaran pendataan juga harus ditopang dengan anggaran yang dialokasikan oleh tujuh pemerintah kabupaten se-Papua Barat yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

    “Pemerintah provinsi sudah anggarkan Rp400 juta. Kami harap, pemerintah kabupaten juga memberikan dukungan dana supaya proses pendataan OAP berjalan lancar,” ujar Maria.

    Pihaknya telah melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi setiap operator aplikasi SIAK Plus dari Disdukcapil se-Papua Barat, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay.

    Pendataan OAP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023, dan salah satu variabel penghitungan alokasi Dana Otsus sesuai Pasal 21 ayat 2 PMK Nomor 76/DPMK.07/2022.

    “Salah satu manfaat data OAP adalah penentu besaran Dana Otsus yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun,” ujar Maria.

    Dia menjelaskan pendataan khusus menggunakan aplikasi SIAK Plus diusulkan saat rapat kerja Disdukcapil se-Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada 13 Oktober 2023.

    Usulan tersebut disetujui Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan memfasilitasi pengembangan terhadap aplikasi SIAK Nasional dengan menambah fitur khusus atau SIAK Plus yang hanya dapat diakses oleh operator di seluruh Tanah Papua.

    “Setelah Ditjen Dukcapil kembangkan SIAK Plus, kami lakukan berbagai persiapan dan baru terlaksana mulai Oktober tahun ini,” jelas Maria.

    Asisten II Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Papua Barat Otto Parorongan mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan pendataan OAP karena berdampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan.

    Hasil pendataan yang akurat dan terus diperbaharui akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tujuh kabupaten, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan OAP dapat terealisasi dengan baik.

    “Data OAP sebelumnya masih bersifat agregat, makanya dibutuhkan data mikro by name by addres. Supaya, pelaksanaan program lebih tepat sasaran,” ujar Otto Parorongan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024

    DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024

    Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma saat ditemui awak media usai melakukan kunjungan kerja di Bawaslu Kabupaten Manokwari, Papua Barat. ANTARA/Fransiskus Salu Weking.

    DPD RI ingatkan aparat TNI-Polri jaga netralitas saat Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 09:35 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengingatkan seluruh aparat TNI-Polri di wilayah Provinsi Papua Barat wajib menjaga netralitas saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024..

    Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma di Manokwari, Rabu, mengatakan penyelenggaraan pemilihan umum calon kepala daerah melibatkan semua komponen bangsa, terutama TNI-Polri.

    “Personel TNI-Polri tidak boleh berpihak kepada calon kepala daerah manapun. Kalau mau berpolitik, keluar dulu dari institusi dan jadi warga sipil, ” kata Filep.

    Komite III DPD, kata dia, mendukung penuh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan terkait sanksi pidana bagi aparat TNI-Polri yang tidak netral selama masa Pilkada Serentak 2024.

    Hukuman tersebut harus diimplementasikan bilamana ditemukan ada oknum aparat TNI-Polri yang terbukti ikut berpolitik praktis, seperti berkampanye mendukung salah satu calon kepala daerah.

    “Semua pernyataan dari pemerintah harus dilakukan, bukan hanya sebatas keluarkan statement saja. Masyarakat perlu bukti,” ujar Filep Wamafma.

    Dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui pengawasan partisipatif guna mencegah berbagai potensi pelanggaran Pilkada Serentak 2024 di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

    Tujuh kabupaten itu meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.

    “Supaya kepala daerah yang terpilih nanti berasal dari proses demokrasi yang benar, berkualitas, dan bermartabat,” kata Filep Wamafma.

    Sumber : Antara

  • Cabup Fakfak Samaun Dahlan laporkan KPU ke DKPP dan Bawaslu RI

    Cabup Fakfak Samaun Dahlan laporkan KPU ke DKPP dan Bawaslu RI

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Cabup Fakfak Samaun Dahlan laporkan KPU ke DKPP dan Bawaslu RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 23 November 2024 – 21:47 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Jumat (23/11).

    Pelapor merupakan calon Bupati (Cabup) Kabupaten Fakfak Nomor Urut 2, Samaun Dahlan  melalui kuasa hukumnya Janses E. Sihaloho. 

    Menurut Janses, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran tahapan Pemilukada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Pasalnya kedua lembaga penyelenggara pemilu itu telah mencabut keputusan KPU Kabupaten Fakfak yang sebelumnya telah mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom.
     
    Janses menjelaskan, dugaan pelanggaran bermula pada saat Paslon nomor urut 1, Untung Tamsil (Calon Bupati) dan Yohana Dina Hindom (Calon Wakil Bupati) dilaporkan di Bawaslu Fakfak atas dugaan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada. 

    Atas pelaporan tersebut, lanjut Janses, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk mendiskualifikasi Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Fakfak tahun 2024, karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Pasal 71 ayat (2) ayat (5) UU Pilkada. 

    “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, yang menyatakan telah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dari kontestasi Pilkada Kabupaten Fakfak,” kata Janses E. Sihaloho di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat.

    Selang berjalannya waktu, lanjut Janses, keputusan KPU Kabupaten Fakfak yang mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu tersebut,  diajukan permohonan ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 2P/PAP/2024, dan pada saat yang bersamaan Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tiba-tiba diberhentikan sementara oleh KPU RI.

    Kemudian, lanjut Janses, pada tanggal 19 November 2024 lalu, KPU Provinsi Papua Barat mengeluarkan Keputusan Nomor 319 Tahun 2024 yang menganulir Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, sehingga KPU Provinsi Papua Barat mengembalikan pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom, sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Fakfak tahun 2024. 

    “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sangat berpihak/tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak. Padahal menurut UU Pilkada dan PKPU rekomendasi Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU,. Inilah yang kita laporkan,” ujar Janses.

    Menurut Janses, keputusan KPU RI yang menonaktifkan sementara KPU Kabupaten Fakfak hingga saat ini, dan keputusan KPU Provinsi Papua Barat yang menganulir atau membatalkan keputusan diskualifikasi pasangan cabup dan cawabup nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom itu sarat dengan kepentingan.

    Janses pun berharap kepada DKPP dan Bawaslu RI agar segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang telah dilakukan para komisioner KPU Provinsi Papua Barat dan komisioner KPU RI terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Fakfak tersebut. 
     
    “DKPP dan Bawaslu RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses Pemilukada di Kabupaten Fakfak agar proses Pemilihan Kepala Daerah/wakil kepala daerah di Kabupaten fakfak dapat berjalan secara jujur dan adil (Jurdil),” pungkasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Sabtu (23/11).

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan amanJakarta (ANTARA) –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait tuntas membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia, yakni 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten atau kota.

    “Kami mendorong semua forum TPAKD ini agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan aman, dalam rangka mewujudkan target inklusi keuangan di tahun 2045,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di Jakarta, Sabtu.

    Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan OJK guna mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa (19/11) untuk meresmikan sebelas TPAKD di wilayah Papua yaitu TPAKD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Ia juga menuturkan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah).

    Akses atau inklusi keuangan merupakan katalis penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang juga akan mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas keuangan.

    Oleh karenanya, akses keuangan yang luas dan merata memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat rentan dan memperkuat pondasi ekonomi yang lebih luas.

    Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Horas Maurits Panjaitan mengharapkan TPAKD dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “TPAKD lahir sebagai tim koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah,” ujar Horas.

    Inisiasi pembentukan TPAKD berawal pada 2016, melalui pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang menyampaikan perlunya upaya peningkatan akses keuangan di Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kemendagri mengeluarkan Radiogram No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

    Dalam rangka akselerasi pembentukan TPAKD itu, pada 2021, juga telah diterbitkan SE Mendagri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK Tuntaskan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Seluruh Wilayah Indonesia – Page 3

    OJK Tuntaskan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Seluruh Wilayah Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan stakeholder terkait telah berhasil membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia yakni sejumlah 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten/kota.

    Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dilakukan OJK untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).

    Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa, 19 November 2024 untuk meresmikan sebelas TPAKD di wilayah Papua.

    TPAKD itu antara lain di TPAKD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, pembentukan TPAKD juga merupakan upaya OJK untuk mewujudkan amanat sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No.59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu target inklusi keuangan 91 persen pada tahun 2025 dan 98 persen pada tahun 2045.

    “Kami akan mendorong semua forum TPAKD ini agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan aman, dalam rangka mewujudkan target inklusi keuangan di tahun 2045,” ujar Ismail.

     

  • Mitras DUDI Papua Barat usulkan sembilan inovasi pengembangan potensi

    Mitras DUDI Papua Barat usulkan sembilan inovasi pengembangan potensi

    Jadi kami berharap, usulan itu bisa disinergikan dengan pemerintah daerah.

    Manokwari (ANTARA) – Konsorsium Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) Provinsi Papua Barat mengusulkan sembilan rencana inovasi pengembangan potensi daerah pada tahun 2025.

    Direktur Politeknik Negeri Fakfak Ir Muhammad Subhan, di Manokwari, Jumat, mengatakan rekomendasi usulan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah provinsi setempat agar dapat ditindaklanjuti untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

    Adapun sembilan usulan inovasi yang dimaksud, yaitu alat konversi sinar matahari menjadi energi listrik berkelanjutan, alat konversi air (mikrohidro) menjadi energi air, teknologi pengolahan air bersih, dan aplikasi pendukung aktivitas ekonomi lokal.

    Kemudian, mesin penghasil es batu balok untuk hasil ikan tangkap, mesin penghasil es tube untuk kebutuhan restoran, alat pengering pala, mesin pengolahan minyak atsiri dari pala, serta alat pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

    “Jadi kami berharap, usulan itu bisa disinergikan dengan pemerintah daerah. Rencana inovasi nanti kami serahkan kepada pemerintah provinsi melalui BRIDA Papua Barat,” kata Subhan.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan yang melatarbelakangi usulan alat konversi energi matahari dan mikrohidro yaitu pasokan listrik bagi masyarakat belum merata, sedangkan permintaan kebutuhan mengalami peningkatan percepatan pembangunan daerah.

    Pengusulan teknologi pengolahan air bersih dipengaruhi sanitasi air konsumsi rumah tangga belum memenuhi standar kebersihan yang telah ditentukan, dan kebutuhan akan air terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

    “Geliat ekonomi masyarakat lokal di Papua Barat sedang tumbuh, makanya kami usul rencana inovasi pembuatan aplikasi,” kata dia lagi.

    Menurut dia, mesin penghasil es batu balok membantu nelayan dalam mendistribusikan hasil tangkapan ikan yang melimpah pada musim-musim tertentu ke kabupaten lain di Papua Barat bahkan ke provinsi lain di Tanah Papua dengan kualitas terjamin.

    Sama halnya dengan mesin penghasil es tube akan mendorong pengembangan usaha mikro kecil, seiring adanya perubahan perilaku generasi muda yang cenderung menghabiskan waktu di restoran dan kafe.

    “Keterbatasan sarana prasarana pendukung produksi pala mengakibatkan pengembangan produk turunan pala belum signifikan,” ujar dia.

    Ia menyebut potensi bisnis produk olahan minyak atsiri yang terbuat dari bahan alam di Papua Barat sangat menjanjikan, sehingga perlu ada dukungan alat produksi bagi masyarakat setempat.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU: Cagub Papua Barat Daya yang dibatalkan bisa ikut pilkada

    KPU: Cagub Papua Barat Daya yang dibatalkan bisa ikut pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga calon itu bisa ikut Pilkada 2024.

    “KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan keputusan tentang pembatalan keputusan terdahulu, di mana keputusan terdahulu telah membatalkan salah satu pasangan calon,” kata Idham di Jakarta, Jumat.

    Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan calon Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati.

    Ia mengatakan dengan keputusan ini, pasangan calon yang sebelumnya dicabut haknya kini telah kembali menjadi peserta Pilkada Serentak 2024.

    “Kini seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan dibatalkan tersebut telah kembali menjadi pasangan calon, memiliki hak-hak sebagai pasangan calon yang sama dengan yang lain,” ujarnya.

    Fenomena yang sama juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kabupaten Fakfak, dan Kota Metro.

    Idham memastikan KPU RI terus melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus serupa di berbagai wilayah.

    “Sebenarnya tidak hanya di sana (Banjarbaru), di Fakfak juga ada, ya tentunya kami KPU RI akan melakukan monitoring, termasuk juga di Kota Metro,” tutur Idham.

    Meski begitu, KPU memastikan bahwa perubahan ini tidak akan memengaruhi tahapan pilkada, terutama terkait pencetakan surat suara.

    Sebelumnya, Selasa (5/11), KPU Provinsi Papua Barat Daya membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur di provinsi ke-38 itu karena dinilai melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Kambu menjelaskan keputusan ini diambil setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    Pembatalan itu tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

    “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” jelas Ketua KPU Andarias Kambu.

    Calon Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 Abdul Faris Umlati dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena menunjuk Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara pada tanggal 17 September 2024, menggantikan Mathius Aitem.

    Selain itu, Abdul Faris Umlati juga telah mengganti Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang awalnya dijabat Yohanis Kabeth dan menunjuk Mathius N Louw sebagai Pelaksana tugas Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024