Xcloud.id

kab/kota: Fakfak

  • Sorong dapat jatah 400 tiket gratis angkutan Lebaran 2025

    Sorong dapat jatah 400 tiket gratis angkutan Lebaran 2025

    Sorong (ANTARA) – PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong Papua Barat Daya mendapatkan jatah atau kuota 400 tiket gratis guna melayani kebutuhan warga untuk angkutan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di wilayah itu.

    Plt General Manager ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Cabang Sorong Agustinus Cahyo di Sorong, Kamis mengatakan bahwa jatah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan lintasan Sorong-Fakfak sebanyak 200 orang dan Fakfak-Sorong 200 orang.

    Menurutnya bahwa kuota yang diberikan Kemenhub memang terbatas karena disesuaikan dengan kapasitas kapal yang melayani mudik gratis.

    “Kalau untuk keberangkatan dari Sorong ke Fakfak, kita bagi kuota 200 itu menjadi dua bagian, yakni 21 Maret dengan kuota 100 orang dan 24 Maret 2025 juga 100 orang,” ujar dia.

    Sementara penerapan pada arus balik dari Fakfak ke Sorong akan berjalan seperti biasa, yakni 200 orang pada 5 April 2025 dengan metode pendaftaran pemesanan tiket secara daring.

    Pemesanan tiket gratis ini melalui aplikasi https://nusantara.kemenhub.go.id/mudik-gratis/v2 yang telah disiapkan Kemenhub.

    Setelah itu petugas melalukan verifikasi data pengguna jasa pada saat keberangkatan menuju tempat tujuan.

    “Misalnya berangkat pada 21 Maret 2025, penumpang datang membawa kode booking dan diserahkan kepada kami untuk diverifikasi. Jika lolos verifikasi kami langsung berikan tiket,” ujar dia.

    Tiket gratis angkutan Lebaran 2025 hanya diberikan kepada penumpang dewasa di luar kendaraan.

    ASDP juga mengoptimalkan layanan mudik gratis dengan membuka call center melalui nomor HP 081247182718 untuk melayani masyarakat terkait dengan tiket gratis

    “Kapal yang melayani mudik gratis ini adalah KMP Kalabia. Sementara tiga kapal lainnya melayani seperti biasa,” imbuh dia.

    Tiga kapal dimaksud terdiri atas terdiri atas KMP Arar melayani Sorong-Gag, Gag-Gebe, Gebe-Patani, Patani-Weda, Sorong-Waisai,

    Kemudian, KMP Terubuk I akan melayani rute Sorong-Arefi, Arefi-Pam, Sorong-Wejim, Wejim-Kofiau dan Sorong-Folley. Selanjutnya KMP Kurisi melayani Sorong-Dulbatan, Sorong-Serpele dan Sorong Kalobo.

    “Seluruh kapal feri sudah siap untuk melayani mudik gratis,” ujar dia.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Proyek-Proyek Strategis PGN Tahun Ini Mulai Tancap Gas

    Proyek-Proyek Strategis PGN Tahun Ini Mulai Tancap Gas

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengebut pembangunan infrastruktur gas bumi untuk menyongsong swasembada energi pemerintah. Infrastruktur gas bumi yang diinisiatif PGN menggunakan prinsip integrasi secara menyeluruh, agar pemerataan infastruktur senantiasa terjaga dan gas bumi dapat semakin efisien bagi pengguna.

    “Dengan integrasi infrastruktur pipa dan non pipa, PGN akan lebih lebih fleksibel dalam memenuhi demand maupun memperluas market di Indonesia,” jelas Direktur Utama PGN Arief S. Handoko, (10/3/2025).

    Arief menerangkan, PGN tetap melanjutkan konektivitas melalui jaringan pipa distribusi di Indonesia Bagian Barat untuk keandalan dan akses ke pelanggan baru. Pertama adalah Pipa Dumai – Sei Mangke untuk mengalirkan gas bumi dari Sumatra Utara & Aceh ke Sumatra bagian tengah dan selatan. Kemudian pemanfaatan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang (Cisem), untuk mengalirkan surplus gas dari wilayah Jawa Timur ke Jawa bagian Barat.

    Selain itu, terdapat proyek untuk konversi BBM ke gas pada Kilang Cilacap dan perluasan akses gas bumi di Pulau Jawa sisi selatan, melalui proyak Pipa Tegal – Cilacap. Tahun 2025 ini, jargas menjadi prioritas dengan target penambahan sebanyak 200.000 sambungan rumah (SR).

    Pipanisasi juga akan dikembangkan untuk mendukung hilirisasi yaitu proyek Pipa Bintuni – Fakfak, karena potensial untuk menyuplai gas ke pabrik petrokimia. Selanjutnya, ada peluang menyalurkan gas ke kawasan industri di antaranya Kawasan Industri Makassar, Parimo, Morowali, dan Teluk Bintuni.

    Adapun infrastruktur gas bumi beyond pipeline yang dikembangkan yaitu fasilitas LNG di Indonesia bagian tengah – timur untuk memenuhi demand dari sektor smelter dan pembangkit listrik. PGN bekerja sama dengan PLN EPI untuk gasifikasi pembangkit listrik di Papua Utara.

    “Apabila infrastruktur gas bumi dapat saling terhubung, maka akan menciptakan solusi untuk mengelola deficit dan surplus pasokan gas bumi. Tantangan saat ini adalah natural decline di Indonesia bagian barat, sedangkan banyak potensi pasokan gas di Indonesia Timur. Infrastruktur LNG sangat memungkinkan untuk membawa LNG ke Indonesia bagian Barat, sekaligus untuk memenuhi demand yang tumbuh di Indonesia Tengah dan Timur,” jelas Arief.

    “PGN juga tengah menjalankan proyek revitalisasi Tangki LNG Hub Arun yaitu tangki F-6004 untuk meningkatkans storage pasokan LNG. Kemajuan pekerjaan kontruksi revitalisasi sudah sekitar 73%,” jelas Arief.

    Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN siap menjadi mitra strategis untuk mendukung upaya swasembada energi. Menilik data Kementerian ESDM, pemerintah memiliki rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Pemerintah mencanangkan pembangunan backbone dari sisi transmisi di wilayah Sumatra dan Jawa. Pipa transisi salah satu prioritas yang dituntaskan, baik di Jawa (Batang – Cirebon) dan Sumatera (Dumai Sei Mangke). Sedangkan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, pemerintah menargetkan pembangunan moda Beyond pipeline misalnya mini LNG dan LNG terminal karena lokasinya kepulauan dan banyak program gasifikasi pembangkit listrik.

  • Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana mengusulkan proyek yang sebelumnya mangkrak untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini, ada 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

    Dody mengatakan 77 PSN tersebut masih bisa bertambah jika diusulkan oleh kementerian terkait.

    Ia mengaku telah mengantongi sejumlah proyek yang akan diusulkan, tetapi belum ingin membeberkannya pada saat ini.

    Meski belum ingin membeberkan rincian proyek yang dimaksud, Dody mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang sebelumnya dicoret dari daftar PSN dan sempat mangkrak, kini berpotensi untuk diusulkan kembali.

    “Ada [proyek] yang dulu lama mangkrak dan telah dicoret dari PSN. Kalau kami sudah perbaiki tata kelolanya segala macam, hitung-hitungannya jelas bermanfaat untuk masyarakat secara umum, kami akan usulkan ulang,” kata Dody kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Selain proyek yang pernah masuk dalam daftar PSN, Dody juga mengatakan akan mengusulkan proyek baru yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pokoknya proyek-proyek besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029

    1.   Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.   Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.   Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.   Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.   Program Penuntasan TBC

    6.   Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.   Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.   Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.   Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.   Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.   Bendungan Way Apu di Maluku

    3.   Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.   Bendungan Mbay di NTT

    5.   Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.   SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.   SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.   Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.   Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai tidak masuknya sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang biasa.

    Sebelumnya, MLFF masuk ke daftar PSN baru non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.

    Namun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang terbit pada 10 Februari 2025, tidak ada MLFF di situ.

    Dody memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa karena sebenarnya MLFF bisa diusulkan kembali menjadi PSN di kemudian hari.

    “Saya pikir itu proses biasa saja. Ini masih bisa diusulkan ulang,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Ia mengatakan, proyek MLFF masih harus ia diskusikan lagi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menurut dia, MLFF merupakan proyek yang perlu ia “telanjangi” terlebih dahulu atau dengan kata lain perlu dipahami lagi setiap detailnya.

    “MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangi dulu, gitu. Sudah telanjang, tahu masalahnya apa, kita benahi tata kelolanya,” ujar Dody.

    Setelah dibenahi, MLFF baru akan diinformasikan lagi ke Prabowo bahwa proyek ini sebenarnya memiliki berbagai manfaat dan dapat diusulkan agar masuk lagi menjadi bagian dari PSN.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029:

    1.       Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.       Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.       Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.       Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.       Program Penuntasan TBC

    6.       Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.       Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.       Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.       Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.       Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.       Bendungan Way Apu di Maluku

    3.       Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.       Bendungan Mbay di NTT

    5.       Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.       SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.       SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.       Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.       Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Pansel umumkan sembilan calon terpilih DPRP Papua Barat jalur otsus

    Pansel umumkan sembilan calon terpilih DPRP Papua Barat jalur otsus

    “Penetapan calon terpilih dan calon anggota tetap (daftar tunggu) dilakukan melalui rapat pleno panitia seleksi,”

    Manokwari (ANTARA) – Panitia seleksi mengumumkan sembilan nama calon anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus.

    Sembilan calon itu berasal dari Manokwari 2 orang, Fakfak 2 orang, kemudian Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana masing-masing satu orang.

    Ketua panitia seleksi Yusuf Willem Sawaki di Manokwari, Rabu, mengatakan penetapan calon terpilih dilakukan secara obyektif oleh masing-masing anggota panitia seleksi tanpa intervensi pihak luar.

    Sembilan calon terpilih anggota DPRP Papua Barat jalur otsus periode 2024-2029 memiliki akumulasi nilai tertinggi dari semua peserta untuk masing-masing daerah pengangkatan wilayah adat.

    “Penetapan calon terpilih dan calon anggota tetap (daftar tunggu) dilakukan melalui rapat pleno panitia seleksi,” kata Yusuf Sawaki.

    Seleksi DPRP jalur otsus merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan alokasi kursi diatur setiap daerah pengangkatan diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2024.

    Dalam pelaksanaan seleksi, panitia wajib memperhatikan seluruh ketentuan yang diatur termasuk keterwakilan 30 persen perempuan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.

    “Hasil ini akan kami serahkan kepada pemerintah provinsi yang nantinya ditindaklanjuti kepada Menteri Dalam Negeri,” ujar Yusuf Sawaki.

    Adapun sembilan nama calon terpilih anggota DPRP Papua Barat jalur otsus yang tercantum dalam berita acara nomor 11/PANSEL-DPRP/II/2025 sebagai berikut:

    – Manokwari 2 orang: Hasani Ulman dan Frids Bernard Indouw

    – Fakfak 2 orang: Lusia Imakulata Hegemur dan Badarudin Heremba

    – Kaimana: Mudasir Bogra

    – Teluk Bintuni: Agustinus Orocomna

    – Teluk Wondama: Sarlota Salomina Matani

    – Pegunungan Arfak: Maurits Saiba

    – Manokwari Selatan: Frengki Mandacan

    Selain sembilan nama, panitia seleksi juga menetapkan nama-nama calon tetap yang masuk dalam daftar tunggu meliputi:

    – Manokwari: Abia Indouw, Anthon H Rumbruren, Maxsi Nelson Ahoren, dan Otto Ajoy.

    – Fakfak: Husin Kabes, Usman Alipass Kastela Bay, Cyrillius Adopak, dan Elwadus Tuturop

    – Kaimana: Derek Permenas Surbay dan Maryani Fenetiruma

    – Teluk Bintuni: Kristin Nafurbenan dan Pius Iba

    – Teluk Wondama: Matius Gun Ramar dan Korinus Torey

    – Pegunungan Arfak: Goliat Menggesuk dan Hermelina Adolina Iwouw

    – Manokwari Selatan: Majus Ahoren dan Erens Wakum

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini masih menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilkada Serentak 2024 yang diajukan oleh hampir 300 pemohon di seluruh Indonesia.

    Dari ratusan pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada tersebut, ternyata beberapa paslon di antaranya mendadak mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas.

    Pencabutan gugatan sengketa pemilu itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemilu wali kota saja, tetapi juga pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di seluruh wilayah di Indonesia.

    Salah satu pihak yang mencabut gugatan PHPU di MK adalah paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi). 

    MK mengonfirmasi bahwa Andika-Hendi mencabut gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    “Dengan konfirmasi ini kami sampaikan bahwa MK telah menerima secara administratif permohonan pencabutan atau penarikan Perkara 263 untuk PHPU (perkara hasil pemilihan umum) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz dilansir dari Antara, Rabu (15/1/2025).

    Faiz menjelaskan penarikan permohonan merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan untuk perkara mana pun sebelum permohonan diputus. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Permohonan bisa ditarik, itu secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan,” ujarnya.

    Menurut Faiz, Andika-Hendi telah mengajukan surat pencabutan perkara ke Mahkamah pada Senin siang. “Sesuai dengan tanggal permohonan suratnya, itu di tanggal ini,” katanya.

    Pencabutan permohonan Andika-Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara yang direncanakan digelar pada Senin (20/1). Di dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    “Setiap permohonan pencabutan atau penarikan permohonan akan dikonfirmasi oleh panel hakim yang memeriksanya. Termasuk untuk penarikan permohonan PHPU untuk pilgub di Jawa Tengah, itu akan dikonfirmasi nanti di panel 1 oleh panel hakim yang memeriksa perkara,” imbuhnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Hendrar Prihadi alias Hendi membenarkan bahwa pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) itu mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Tengah 2024. Akan tetapi, Hendi enggan membeberkan alasan gugatannya dicabut.

    “Langsung ke Pak Andika atau DPP PDIP saja. Satu pintu informasinya,” kata Hendi saat dihubungi Antara. 

    Berikut rincian kandidat atau paslon di Pilkada 2024 yang mendadak mencabut gugatan di MK

    Pemilihan Gubernur

    1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Januari 2025 tanpa alasan yang jelas.

    2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya menarik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur (PHPU Gub) Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Januari 2025.

    3. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan telah mencabut gugatan sengketa pemilu. Sementara Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam tetap melanjutkan gugatan di MK.

    4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 2 Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 pada 13 Januari 2025.

    Pemilihan Bupati

    1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut gugatan pada selasa 14 Januari 2025

    2. Calon Bupati Deiyai Papua Tengah Nomor Urut 3 Yan Ukago dan Stefanus Mote menarik gugatan sengketa pemilu pada Rabu 15 Januari 2025 alasannya pertimbangan internal.

    3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangandaran Nomor Urut 02 Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat (Hudang) menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) pada Rabu 8 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 02 Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 (PHPU Bupati) Bogor pada 8 Januari 2025.

    5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Kepulauan Riau Nomor Urut 2, Alias Wello-Muhammad Ishak dibatalkan permohonannya oleh hakim karena pihak kuasa hukum tidak hadir dan dianggap gugur pada 8 Januari 2025.

    6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Gunawan Hs dan Umar Usman (Gunawan-Usman) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 pada 8 Januari 2025

    7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 Abdul Ghofur dan Yuhronur Efendi (Ghofur-Firosya) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupat pada 8 Januari 2025.

    8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2 Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra (Evi-Rico) mencabut Perkara Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Bengkulu Tengah 2024 pada 8 Januari 2025

    9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Nomor Urut 02 W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan mencabut gugatan karena tidak memenuhi syarat persidangan pada 9 Januari 2025.

    10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Nomor Urut 2 Sahrul Sukardi-Alamsyah Arifin telah mencabut permohonan gugatannya karena kesepakatan antara penasihat hukum dan kliennya tidak tercapai pada tanggal 9 Januari 2025.

    11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 pada 9 Januari 2025

    12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin mencabut permohonan sengketa pemilu di MK pada Senin 13 Januari 2025

    13. Pemantau Pemilihan Bupati Fakfak yang diwakili Saparuddin mencabut gugatan sengketa pilkada di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Gorontalo Utara 2024 pada 14 Januari 2025.

    15. Pemantau Pemilihan Bupati Sorong Selatan yaitu Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang diwakili Saparuddin selaku koordinator PPI mencabut gugatan sengketa pemilu di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 5 Imanuel Ekadianus Blegur-Lukas Reiner Atabuy mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Selasa 14 Januari 2025.

    Pemilihan Wali Kota

    1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq (Imam-Ririn) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PHP Walkot) Depok 2024 pada 8 Januari 2025

    2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Nomor Urut 02 Deri Asta dam Desni Seswinari telah mencabut gugatan sengketa pemilu pada Jumat 10 Januari 2025

    3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 Erna Rasyid Taufan-M Rahmat Sjamsu Alam telah mencabut gugatannya pada 10 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 01 Nofi Candra dan Leo Murphy membatalkan gugatan sengketa pemilu di MK karena tidak hadir.

  • Pansel umumkan 27 bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus

    Pansel umumkan 27 bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus

    “Peserta yang lolos sesuai dengan kuota usulan yang sudah ditetapkan dari tujuh daerah pengangkatan (dapeng),”

    Manokwari (ANTARA) – Panitia seleksi (pansel) mengumumkan sebanyak 27 nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dengan mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus periode 2024-2029

    Ketua Pansel Yusuf Sawaki di Manokwari, Kamis, mengatakan, bakal calon yang diumumkan telah dinyatakan lolos dalam tahapan musyawarah adat tingkat kabupaten dan seleksi kompetensi dasar.

    “Peserta yang lolos sesuai dengan kuota usulan yang sudah ditetapkan dari tujuh daerah pengangkatan (dapeng),” kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, seluruh bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus akan mengikuti tahapan seleksi kesehatan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat pada 15-18 Januari 2025.

    Peserta yang lolos berasal dari dapeng Manokwari dan Fakfak masing-masing enam orang, kemudian Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana masing-masing tiga orang.

    “Kaimana, Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni hasilkan tiga calon lewat musyawarah adat. Kalau empat dapeng lainnya, melalui seleksi kompetensi dasar,” jelas Sawaki.

    Dia menjelaskan bahwa urutan nama bakal calon yang tercantum dalam surat pengumuman nomor 04/pansel-DPRP PB/I/2025 disesuaikan dengan nilai dari pelaksanaan hasil seleksi kompetensi dasar.

    Bakal calon yang diumumkan tidak berafiliasi dengan partai politik, karena pansel terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten.

    “Sebelum bakal calon ikut tes kesehatan, terlebih dahulu mereka ikut arahan dari pansel yang dilaksanakan 14 Januari 2024,” ujar Sawaki.

    Berikut nama-nama bakal calon anggota DPR Papua Barat jalur otsus dari tujuh dapeng:

    Dapeng Manokwari:
    1. Frids Bernard Indow
    2. Kezya Elisabeth Kafiar
    3. Martha Marissa Burwos
    4. Nikolas Saidui
    5. Anthon H Rumbruren
    6. Hasani Ulman

    Dapeng Fakfak:
    1. Badarudin Haremba
    2. Elwadus Tutorop
    3. Lusia Imakultas Hegemur
    4. Husin Kabes
    5. Usman Alipas Kastela Bay
    6. Cyrillius Adopak

    Dapeng Manokwari Selatan:
    1. Frengki Mandacan
    2. Erenst Wakum
    3. Yakobus Harewan

    Dapeng Pegunungan Arfak:
    1. Maurids Saiba
    2. Goliat Manggesuk
    3. Hermelina Adolina Iwouw

    Dapeng Kaimana:
    1. Mudasir Bogra
    2. Maryani Fenetiruma
    3. Derek Permenas Surbay

    Dapeng Teluk Bintuni:
    1. Agustinus Orocomna
    2. Pius Iba
    3. Kristin Nafurbenan

    Dapeng Teluk Wondama:
    1. Matius Gun Ramar
    2. Sarlota Salomina Matani
    3. Korinus Torey

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiga kabupaten di Papua Barat lakukan musyawarah calon DPRPB

    Tiga kabupaten di Papua Barat lakukan musyawarah calon DPRPB

    Manokwari (ANTARA) – Tiga dari tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat telah melaksanakan musyawarah adat pengusulan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Thamrin Payapo di Manokwari, Senin, mengatakan tiga kabupaten yang dimaksud yaitu Teluk Bintuni, Kaimana, dan Pegunungan Arfak.

    “Hanya tiga kabupaten yang berhasil melakukan musyawarah dan sudah mencapai kata sepakat,” kata Thamrin.

    Ia menjelaskan bahwa musyawarah tersebut melibatkan lembaga masyarakat adat (LMA) di masing-masing kabupaten dengan durasi waktu selama tujuh hari yang kemudian diperpanjang tiga hari.

    Dalam tahapan musyawarah tersebut terdapat empat kabupaten yang tidak memperoleh kesepakatan untuk menentukan calon sesuai kuota usulan, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Fakfak, dan Teluk Wondama.

    “Empat kabupaten tidak mencapai kata sepakat, maka panitia seleksi (pansel) ambil alih dan itu sesuai peraturan Pansel Nomor 2 Tahun 2024,” kata Thamrin.

    Pansel, kata dia, juga telah menyelenggarakan seleksi kompetensi dasar terkait kebijakan otsus bagi peserta seleksi calon anggota DPRPB dari empat kabupaten yang tidak mencapai kesepakatan musyawarah.

    Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing peserta sekaligus menentukan nama sesuai jumlah usulan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

    “Nilai hasil seleksi digunakan untuk menentukan siapa-siapa lolos masuk ke daftar usulan dari kabupaten,” ujar Thamrin.

    Dia menegaskan bahwa setiap peserta yang diusulkan untuk mengikuti tahapan seleksi calon anggota DPRPB jalur otsus harus sesuai ketentuan, dan salah satunya tidak berafiliasi dengan partai politik.

    “Pansel melakukan pendalaman terhadap semua berkas yang masuk. Kalau sudah beres, baru diumumkan hasil seleksi kompetensi dasar,” ucap Thamrin.

    Anggota Pansel DPRPB Irene Manibuy mengatakan, seleksi kompetensi dasar bermaksud melahirkan anggota DPRPB yang benar-benar memahami dan menguasai tentang undang-undang otsus serta regulasi turunan.

    Anggota DPRPB jalur otsus memiliki peran strategis memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat asli Papua, demi mewujudkan visi dan misi percepatan pembangunan Papua.

    “Keberhasilan implementasi Otsus Papua sangat bergantung pada pemahaman dan kemampuan calon anggota DPRPB dalam mengelola hal-hal terkait kelembagaan dan kewenangan,” ujar Irene.

    Pemerintah provinsi telah menetapkan sembilan kursi anggota DPRPB jalur otonomi khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 72 Tahun 2024, meliputi Kabupaten Fakfak dua kursi, Manokwari dua kursi, Teluk Bintuni satu kursi, Teluk Wondama satu kursi, Pegunungan Arfak satu kursi, Manokwari Selatan satu kursi, dan Kaimana satu kursi.

    Jumlah yang diusulkan untuk diseleksi sebanyak 27 orang, terdiri atas Fakfak dan Manokwari masing-masing 6 orang dan empat kabupaten lainnya masing-masing 3 orang dengan memperhatikan 30 persen perempuan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY Sapa Penumpang KM Labobar di Pelabuhan Tanjung Priok

    Menko AHY Sapa Penumpang KM Labobar di Pelabuhan Tanjung Priok

    JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, guna memastikan kelancaran arus mudik Nataru di sektor transportasi laut pada Minggu, 29 Desember 2024.

    Kunjungan Menko AHY tersebut didampingi Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo.

    Mereka diterima secara langsung oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero). Hadir pula Direktur Utama PELNI Tri Andayani beserta seluruh jajaran Direksi PELNI.

    “Kita bisa sama-sama mengawal modernisasi dan penguatan sektor transportasi laut,” kata Menko AHY.

    Selanjutnya rombongan Menko AHY tersebut memantau situasi proses naik penumpang dan berkeliling KM Labobar yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu, 29 Desember, malam.

    Sekadar diketahui, KM Labobar merupakan kapal penumpang dengan kapasitas 3.000 seat. Kapal ini memiliki rute Tanjung. Priok – Surabaya – Makassar – BauBau -Namlea – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – FakFak – Sorong – Manokwari – Nabire PP.