Xcloud.id

kab/kota: Fakfak

  • Jadi Sorotan Presiden, Bahlil Bakal Sidak Tambang di Raja Ampat

    Jadi Sorotan Presiden, Bahlil Bakal Sidak Tambang di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya akan langsung melakukan perjalanan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melakukan peninjauan perihal adanya kabar kegiatan tambang nikel yang disebut-sebut memberikan dampak negatif di wilayah tersebut.

    Bahlil mengungkapkan, apabila telah sampai di wilayah Raja Ampat, dirinya akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat dan mendengarkan keluhan dari adanya dampak operasional tambang nikel.

    “Saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini tidak hanya dengan sesama pejabat, dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga,” ungkap Bahlil usai dirinya melakukan ibadah salat Id di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Adapun, kunjungan kerja Bahlil ke Papua Barat Daya juga bersamaan dengan agenda peninjauan sumur minyak yang berada di Provinsi tersebut. Sumur-sumur yang dimaksud terletak di wilayah Sorong, Fakfak, serta Bintuni.

    Kunjungan tersebut untuk memastikan kegiatan produksi minyak domestik berjalan optimal, dan dapat mendorong program capaian produksi minyak siap jual (lifting minyak) dapat menembus angka 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2030.

    “Jadi insyaallah, doakan saja, saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak,” papar Bahlil.

    “Mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba (kunjungi Raja Ampat),” tukasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan respon terkait adanya isu kegiatan tambang nikel, yang disebut memberikan dampak negatif di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil awalnya mengungkapkan, sebagai Menteri atau pembantu pekerjaan Presiden, dirinya kerap memberikan laporan apapun perihal isu-isu penting di ranah energi dan sumber daya mineral. Tentunya, termasuk kabar tentang adanya kegiatan tambang yang dituding memberikan dampak negatif.

    “Saya sebagai pembantu presiden sudah barang tentu, setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan Kementerian,” papar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    “Beliau (Presiden) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus terkait adanya isu ini,” pungkasnya. 

  • REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) Papua Barat menargetkan pembangunan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025.

    Ketua DPD REI Papua Barat Julius Louis di Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan animo masyarakat terhadap kepemilikan rumah menunjukkan tren positif dan hingga awal Mei 2025 realisasi pembangunannya mencapai 30 persen.

    “Sampai awal Mei 2025, realisasi pembangunan rumah subsidi sudah 30 persen dari total target,” kata Julius.

    Untuk mencapai target, kata dia, DPD REI Papua Barat melaksanakan sosialisasi secara masif yang menyasar aparatur pemerintah daerah, personel TNI-Polri, dan karyawan perusahaan swasta.

    Pihaknya juga mendorong agar para pengembang atau developer memperluas cakupan wilayah potensial pembangunan rumah bersubsidi di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

    “Kami bersinergi dengan perbankan supaya memudahkan proses pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi,” ujar Julius.

    Menurut dia, pembangunan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah berjalan di Manokwari, Manokwari Selatan, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Fakfak.

    Proses kepemilikan rumah subsidi dipermudah karena pemerintah menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta memperpanjang jangka waktu kredit selama 20 tahun.

    “Kalau Papua Barat Daya itu sudah berjalan di wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat, terkecuali Maybrat dan Tambrauw,” ujarnya.

    Dirinya optimistis target pembangunan 3.000 unit rumah hingga akhir 2025 tercapai, karena adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan sektor perbankan.

    “Tahun 2024, targetnya 1.500 unit rumah subsidi tapi terealisasi hanya 1.000 unit. Tapi, kami optimis tahun ini bisa tercapai 3.000 unit,” kata Julius.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai latar belakang perguruan tinggi seseorang tidak menjamin keberhasilannya di dunia politik. 

    Bahlil menilai bahwa integritas dan kontribusi nyata terhadap bangsa jauh lebih penting ketimbang latar belakang kampus dan gelar akademik yang melekat pada seseorang.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) III Kosgoro 1957 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Bahlil memberi contoh dua tokoh Golkar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, yakni Prof. Muladi dan Ace Hasan Syadzily.

    “Yang saya hormati Pak Gubernur Lemhannas, Pak Ace. Kita berikan applause Pak Ace. Dalam sejarah Pak Agung di Lemhannas itu kader Golkar yang menjadi Gubernur Lemhannas dua orang ya. Satu Prof Muladi, satu Pak Ace,” kata Bahlil di hadapan peserta acara.

    Bahlil membandingkan perjalanan karier akademik kedua tokoh tersebut untuk menekankan bahwa gelar tidak serta-merta menentukan posisi atau peran strategis seseorang di pemerintahan maupun politik nasional.

    “Kalau Pak Muladi Jaksa Agung dulu, profesor dulu, berproses panjang di Golkar baru jadi Gubernur Lemhannas. Kalau Pak Ace, enggak perlu profesor, langsung Gubernur,” ujar Bahlil.

    Ia pun menyoroti latar belakang pendidikan Ace yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, namun mampu menempati posisi strategis nasional.

    Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kampus bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

    “Pak Ace cukup tamatan UIN Ciputat. Jadi Pak Ace, kampus tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang, maksudnya termasuk saya,” tandasnya.

    Beda Nasib Karier Pendidikan Tiga Tokoh Golkar: Muladi, Ace Hasan hingga Bahlil

    TIGA TOKOH GOLKAR – Kolase tiga tokoh Partai Golkar, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, (Kolase Tribunnews/net)

    Partai Golkar memiliki sejumlah tokoh publik yang dikenal luas bukan hanya karena perannya di politik, tetapi juga karena perjalanan pendidikannya yang beragam. Tiga di antaranya, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, menawarkan cermin perjalanan dari ruang kelas hingga ruang kekuasaan.

    Prof. Muladi: Akademisi Hukum Pidana yang Jadi Menteri

    Prof. Muladi adalah sosok intelektual yang lahir dari tradisi akademik yang kuat.

    Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (S-1 Hukum Pidana) (1968)
    International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis (1979)
    Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung (S-3) (1984) dengan predikat Cumlaude
    KSA III Lemhanas (1993)

    Muladi menjabat Rektor Universitas Diponegoro (1994–1998) dan kemudian dipercaya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1998) di masa transisi menuju reformasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (1999) dan Gubernur Lemhannas RI (2005-2011).

    Di dunia politik, Muladi pernah menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM (2009–2014) dan anggota MPR-RI pada tahun 1997.

    2. Ace Hasan Syadzily: Dari Dunia Santri ke DPR RI

    Ace Hasan Syadzily mengawali karier intelektual dari pendidikan berbasis keagamaan.

    S1: Jurusan Dakwah dan Komunikasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN Jakarta), 2000.
    S2: Magister Sosiologi, Universitas Indonesia (UI), 2004
    S3: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, 2014.

    Ace aktif sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah sebelum terjun penuh ke dunia politik. Di DPR RI, ia telah menjabat sejak 2014 dan kini merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yang membidangi isu sosial, agama, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan perempuan.

    Selain pernah menduduki jabatan penting tingkat DPD dan DPP Partai Golkar, kini Ace Hasan Syadzily merupakan Gubernur Lemhannas sejak 22 Oktober 2024. 

    3. Bahlil Lahadalia: Dari Jalanan Papua ke Kabinet, Gelar Doktor Dibatalkan UI

    Bahlil dikenal sebagai figur yang bangkit dari bawah. Lahir di Maluku dan tumbuh besar di Fakfak, Papua Barat, ia sempat menjadi kondektur dan sopir angkot sebelum menyelesaikan kuliahnya.

    S1: STIE Port Numbay Jayapura, Papua.
    S2: Tidak diketahui atau tidak dipublikasikan secara luas.
    S3: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (dibatalkan UI, 2025).

    Pada Oktober 2024, Bahlil sempat diumumkan lulus dan mendapat gelar doktor dari UI. 

    Namun, pada Maret 2025, UI resmi membatalkan gelar doktor tersebut karena pelanggaran prosedur akademik, termasuk keabsahan sidang promosi dan proses administratif lainnya.

    Meski begitu, Bahlil pernah menjadi Ketua Umum HIPMI, lalu dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, bahkan sempat menjabat Plt. Menteri ESDM.

    Selain itu, Bahlil kini merupakan Menteri ESDM definitif dan Ketua Umum partai Golkar.

     

     

     

     

     

  • Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan.

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat berupaya mempercepat pendataan orang asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat dr. Ria Maria Come di Manokwari, Senin, mengatakan bahwa data OAP menjadi salah satu variabel penghitungan alokasi dana otonomi khusus pada tahun 2026, dan dana tambahan infrastruktur pada tahun yang sama.

    “Kementerian Keuangan sudah kirim surat minta data OAP, jadi kami percepat penginputan. Pada tanggal 31 Mei 2025, data harus dikirim ke kementerian,” katanya.

    Ria menyebutkan jumlah OAP di tujuh kabupaten yang sudah terdata pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus per 4 Mei 2025 sebanyak 259.779 orang (134.156 laki-laki dan 125.623 perempuan).

    Manokwari ada 87.962 orang, Fakfak 54.895 orang, Manokwari Selatan 24.997 orang, Kaimana 24.021 orang, Teluk Bintuni 23.466 orang, Pegunungan Arfak 23.414 orang, dan Teluk Wondama 21.024 orang.

    “Data ini hanya kategori 1 (ayah dan ibu asli Papua), kategori 2 (ayah asli Papua, ibu non-Papua), dan kategori 3 (Ibu asli Papua, ayah non Papua),” kata Ria menjelaskan.

    Kadisdukcapil mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi serta rapat koordinasi dengan disdukcapil dari tujuh kabupaten guna mempercepat pendataan OAP se-Papua Barat.

    Ditegaskan pula bahwa data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

    “Kami sepakat satu minggu sebelum 31 Mei sudah berikan data yang diminta Kementerian Keuangan,” ucap Ria.

    Menurut dia, pendataan OAP menggunakan pendekatan marga sejak akhir tahun 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan dewan adat masing-masing kabupaten.

    Ia mengakui bahwa realisasi pendataan belum sesuai dengan ekspektasi karena sejumlah kendala di masing-masing kabupaten, antara lain, kualitas jaringan internet dan peralatan perekaman kurang memadai.

    Pada kesempatan itu, dia berharap agar pemerintah kabupaten memberikan dukungan berupa pengadaan peralatan dan tambahan anggaran untuk mempercepat pendataan OAP di tujuh kabupaten.

    Anggaran itu, lanjut dia, untuk melaksanakan strategi jemput bola sekaligus memperpanjang waktu operasional tenaga administrator yang menginput data ke dalam sistem SIAK Plus.

    “Layanan jemput bola harus keluar gedung, dan itu butuh biaya operasional serta peralatan yang mendukung kelancaran pendataan,” katanya.

    Sebelumnya, disdukcapil provinsi telah memfasilitasi peningkatan kapasitas operator aplikasi SIAK Plus, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Wilayah III Doberay.

    Pendataan OAP, kata dia, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siapa Iptu Tomi Marbun? Polisi Hilang di Papua hingga 3 Jenderal Turun Langsung Ikut Mencarinya – Halaman all

    Siapa Iptu Tomi Marbun? Polisi Hilang di Papua hingga 3 Jenderal Turun Langsung Ikut Mencarinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Iptu Tomi Samuel Marbun atau Iptu Tomi Marbun, polisi yang hilang di Papua Barat.

    Iptu Tomi Marbun pertama kali dilaporkan hilang pada Rabu (18/12/2024).

    Sebelum hilang, Iptu Tomi Marbun bersama anggota Polri-TNI terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Korban jatuh dari perahu yang ditumpangi saat kejadian.

    Iptu Tomi Marbun terbawa arus hingga hilang sampai sekarang.

    Pencarian terhadap korban dilakukan dengan melibatkan anggota polisi dan TNI.

    Bahkan, 3 jenderal polisi ikut turun langsung mencari Iptu Tomi Marbun di lapangan.

    Mereka adalah Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra Perkasa Jomantara, dan Karobinops Stamaops Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis.

    Dirangkum dari Tribun-Medan.com, Iptu Tomi Marbun merupakan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Ia menjadi anggota Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2017 silam.

    Iptu Tomi Marbun kemudian ditempatkan di Polda Papua Barat.

    Dirinya kemudian dipindah tugaskan ke sejumlah tempat mulai Polres Sorong hingga Polres Fakfak.

    Pada tahun 2021, Iptu Tomi Marbun baru ditugaskan di Polres Teluk Bintuni, dengan menjabat Kasat Reskrim.

    Iptu Tomi Marbun kerap tergabung dalam satuan tugas melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Termasuk di hari-hari hilangnya korban, ia berjuang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Adapun jabatan terakhir Tomi Marbun adalah Inspektur Polisi Satu alias Iptu.

    Yaitu pangkat perwira pertama tingkat dua di Kepolisian Republik Indonesia. 

    Pangkat Iptu berada di atas Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan di bawah Ajun Komisaris Polisi (AKP). 

    Lambang pangkat Iptu adalah dua balok emas.

    Iptu Tomi Marbun sudah menikah dengan perempuan bernama Riah Ukur Tarigan.

    Dari cinta keduanya, lahir buah hati bernama Nathan Sam Aldetri Marbun yang kini berusia satu tahun.

    POLISI HILANG – (Kiri) Tumpal Marbun dan Elfrida br Gultom memohon doa dan dukungan dari Presiden Prabowo untuk mencari putranya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, Sabtu (21/12/2024) dan (Kanan) Foto Iptu Tomi Samuel. (Kolase Tribunnews.com)

    Ayahanda Tomi Marbun, Tumpal Marbun mengenang bahwa putranya itu adalah anak yang pintar.

    Selain itu, korban juga tidak kenal pantang menyerah.

    Iptu Tomi Marbun Pernah gagal sekali saat mendaftar di kepolisian.

    “Dia nyoba Akpol sekali kalah. Kemudian kuliah lah di IPB. Hampir setengah semester di sana, dia bilang ke kami (orangtua) mau nyoba Akpol aja untuk kedua kali. Dan akhirnya lulus,” kata Tumpal, dikutip dari Tribun-Medan.com.

    Sementara itu, ibu korban Elfrida br Gultom mengenal anaknya sebagai sosok yang berbakti.

    Iptu Tomi Marbun tidak pernah lupa meminta doa saat hendak bertugas melawan KKB dan OPM.

    “Dia setiap bertugas selalu minta doa saya. Saya beberapa kali bilang ‘nggak takut kau Nang?’, dia bilang “nggak apa mak, tujuan kita baik kok”. Begitulah setiap mau tugas operasi,” kenang Elfrida.

    Elfrida kini hanya bisa berharap putra keduanya itu segera ditemukan.

    Ia memohon agar Presiden Prabowo Subianto ikut memberikan perhatian terkait hilangnya Iptu Tomi Marbun.

    “Tolong bapak presiden yang terhormat, bapak kapolri tolong berikanlah perhatian kepada anak kami Tomi,” tegasnya.

    PENCARIAN IPTU TOMI – Apel gelar pasukan Operasi Moskona AB 2025 di Mapolres Teluk Bintuni, Selasa (22/4/2025), dipimpin Kapolda Papua Barat, Irjen Johnny Eddizon Isir. Apel ini untuk mencari Iptu Tomi Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang selama empat bulan saat operasi pengejaran KKB di Papua Barat. (HO/Mabes Polri) (HO/Mabes Polri)

    Operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dengan melibatkan 3 jenderal polisi dimulai sejak Rabu (23/4/2025).

    Kapolda Papua Barat memimpin perjalanan darat dari Poskotis Meyado menuju Pos Aju Mayerga. 

    Medan licin, curam, dan penuh risiko menguji ketangguhan tim selama tiga jam perjalanan.

    Keesokan harinya, Kamis (24/4/2025), Kapolda bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju Pos Aju Cempedak. 

    Perjalanan ini menempuh waktu lebih dari sembilan jam berjalan kaki, melewati hutan lebat, rawa-rawa, dan jalur ekstrem lainnya.

    Pada Jumat (25/4/2025), sebanyak 145 personel gabungan dari Tim SAR Korbrimob Polri, Satbrimob Polda Papua Barat, dan Inafis berhasil mencapai titik lokasi dugaan hanyutnya Iptu Tomi.

    Lokasi tersebut berada di Zona Merah, wilayah rawan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    Tanpa membuang waktu, tim langsung melakukan penyisiran dan pengumpulan data di area tersebut. 

    Hujan deras yang mengguyur, tanah berlumpur, serta ancaman dari hewan buas seperti buaya, tidak menghalangi semangat pencarian.

    Operasi semakin diperkuat pada Sabtu (26/4/2025) dengan bergabungnya dua personel Divhumas Polri sehingga total kekuatan mencapai 147 orang. 

    Di bawah komando para jenderal, tim melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan rekonstruksi untuk memperjelas kronologi kejadian.

    “Setiap langkah yang kami ambil di hutan ini adalah bentuk kesungguhan kami untuk menemukan rekan kami. Kami tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan,” tegas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di lokasi operasi.

    Pada Minggu (27/4/2025), proses olah TKP dan rekonstruksi dilanjutkan untuk melengkapi data investigasi. 

    Sekitar pukul 13.00 WIB, Kapolda bersama sebagian personel dievakuasi kembali ke Poskotis Meyado menggunakan dua helikopter, dengan kapasitas maksimal delapan orang per penerbangan. 

    Proses pemulangan dilakukan bertahap untuk menjaga keselamatan seluruh tim.

    “Medan berat, cuaca ekstrem, bahkan ancaman nyata dari KKB tidak akan pernah melunturkan dedikasi kami. Ini adalah bukti nyata bahwa solidaritas dan profesionalisme Polri selalu hadir di medan tugas paling berat sekalipun,” ujar Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra Perkasa Jomantara.

    Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 menjadi simbol keteguhan, loyalitas, dan semangat pantang menyerah dalam menjalankan tugas dan melindungi sesama anggota, meski harus menghadapi rintangan yang luar biasa berat.

    (Tribunnews.com/Endra/Reynas Abdila)(Tribun-Medan.com/Alija Magribi)

  • Kolaborasi jadi Kunci Tangguhnya Ketahanan Pangan

    Kolaborasi jadi Kunci Tangguhnya Ketahanan Pangan

    Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan perannya sebagai aktor strategis
    dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan regional melalui partisipasi aktif dalam forum internasional yang diadakan di Bali, Indonesia. Forum industri pupuk terbesar di Asia ini  mempertemukan pelaku usaha, asosiasi, dan pemerintah dari berbagai negara.
     
    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas negara untuk menjawab tantangan krisis pangan global, disrupsi rantai pasok dan perubahan iklim.
     
    “Forum ini bukan hanya ajang konferensi, tapi platform penting yang menyatukan para pemangku kepentingan industri pupuk dari dalam dan luar Asia. Melalui forum seperti inilah kita bisa membangun jejaring, memperkuat kerja sama, dan mendorong posisi strategis Indonesia di regional,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 April 2025.

    Rahmad menambahkan bahwa saat ini Pupuk Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai produsen pupuk terbesar dunia. Dengan skala tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab strategis tidak hanya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga memastikan stabilitas pasok pupuk regional.
     
    “Ketahanan pangan nasional dan regional hanya dapat dicapai bila rantai pasoknya stabil dan kita memiliki visi bersama,” kata dia.
     

     
    Sebagai pemimpin pasar di Asia Pasifik dan Timur Tengah-Afrika Utara, Pupuk Indonesia memperkenalkan visinya untuk menjadi perusahaan agrosolusi dan petrokimia terintegrasi berkelas dunia.
     
    Saat ini, Pupuk Indonesia mengoperasikan lima kawasan industri pupuk dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 9,4 juta ton urea dan 4 juta ton NPK, yang tidak hanya menopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang hilirisasi petrokimia dalam negeri.
     
    Dalam forum ini, Pupuk Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan pasokan bahan baku pupuk sebagai langkah fundamental dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
     
    “Kita tahu bahwa tidak semua kebutuhan pupuk bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti fosfat dan potash. Maka melalui forum seperti ini, kami menjalin dialog dan kolaborasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap aman sebagai bagian dari strategi swasembada pangan,” ungkap Rahmad.
     
    Untuk itu, Pupuk Indonesia terus memperkuat ketahanan pasokan melalui perluasan kemitraan strategis di tingkat regional dan global, sekaligus mengakselerasi pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri.
     
    Upaya ini diarahkan untuk menjaga feedstock security, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani guna mendorong produktivitas pertanian secara menyeluruh.
    Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui program modernisasi industri, di antaranya revitalisasi Pabrik Pusri IIIB dan revamping pabrik Amonia PKT II yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi dan kapasitas produksi.
     
    Selain itu, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat,
    menjadi langkah konkret memperkuat distribusi pupuk di wilayah timur Indonesia.
     
    “Revitalisasi ini bukan sekadar soal efisiensi. Ini adalah cara kami menjaga keterjangkauan harga pupuk dan menyesuaikan kapasitas produksi dengan pertumbuhan kebutuhan pangan Indonesia yang terus meningkat. Ketahanan pangan butuh dukungan dari sisi hulu secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pupuk, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai hub strategis dalam rantai pasok pupuk regional, dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah dan Afrika Utara. Seluruh inisiatif tersebut sekaligus membuka peluang kemitraan global untuk mewujudkan industri pupuk dan petrokimia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Profil Arif Suhartono, Bos Pelindo yang Kelola 95 Pelabuhan termasuk Tanjung Priok

    Profil Arif Suhartono, Bos Pelindo yang Kelola 95 Pelabuhan termasuk Tanjung Priok

    PIKIRAN RAKYAT – Simak profil Arif Suhartono yang merupakan bos Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia Persero). BUMN yang dipimpinnya mengelola 95 pelabuhan termasuk Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat macet parah pada Rabu-Kamis, 16-17 April 2025 lalu.

    Arif menjelaskan alasan di balik macetnya pelabuhan di kawasan Jakarta Utara itu pada Jumat, 18 April 2025. Menurut pria 55 tahun tersebut, penyebab insiden adalah meningkatnya jumlah kendaraan sehingga dilakukan pembatasan jumlah kontainer yang masuk dan keluar sampai situasi normal.

    “Penyebab utama dari kemacetan tersebut adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang akan mengambil dan mengirim peti kemas, khususnya ke terminal NPCT1. Yang biasanya hanya 2.500 kendaraan, saat ini mencapai lebih dari 4.000,” kata Arif Suhartono.

    Atas kasus Pelabuhan Tanjung Priok yang macet parah, Gubernur Jakarta Pramono Anung sampai menyampaikan permohonan maaf pada Sabtu, 19 April 2025. Hal itu disampaikannya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Boy Darmawan.

    “Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” ujarnya.

    Kemacetan parah Pelabuhan Tanjung Priok, simak profil Arif Suhartono bos BUMN Pelindo yang mengelola pelabuhan tersebut termasuk 94 pelabuhan lain di Indonesia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    Profil Arif Suhartono

    Simak profil sang Dirut Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok:

    Nama lengkap: Arif Suhartono TTL: Banyumas, Jawa Tengah, 8 Mei 1970 Pekerjaan: Direktur Utama Pelindo Riwayat pendidikan Arif Suhartono S1 Institut Teknologi Bandung, Teknik Sipil (1994) S2 Yokohama National University, Master of Infrastructure Management (2001) S2 Nanyang Technological University, Master of Business Administration (2017) Riwayat pekerjaan Arif Suhartono Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012) Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013) Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014) Pj. PMO Leader PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014) Direktur Utama Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015) Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017)
    Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019) Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2019-2020) Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020 – 2021) Direktur Utama Pelindo (2021 – Sekarang)

    LinkedIn: (KLIK DI SINI)

    Profil Arif Suhartono, ia merupakan BUMN Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat macet parah, itu adalah satu di antara 94 pelabuhan lainnya di Indonesia. Website Pelindo

    Daftar pelabuhan yang dikelola Pelindo pimpinan Arif Suhartono

    Arif Suhartono mengelola Pelindo bersama nama-nama lainnya. Di antaranya adalah Wakil Direktur Utama Hambra, Direktur Keuangan Mega Satria, Direktur SDM dan Umum Ihsanuddin Usman, Direktur Strategi Prasetyo, Direktur Investasi Boy Robyanto, sampai Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto.

    Berikut daftar pelabuhan yang dikelola Arif cs:

    Regional I

    Pelabuhan Malahayati (Kota Banda Aceh, Aceh) Pelabuhan Krueng Geukueh (Kota Lhokseumawe, Aceh) Pelabuhan Belawan (Kota Medan, Sumatera Utara) Pelabuhan Kuala Tanjung (Batu Bara, Sumatera Utara) Pelabuhan Tanjung Balai Asahan (Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara) Pelabuhan Sibolga (Kota Sibolga, Sumatera Utara) Pelabuhan Angin (Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara) Pelabuhan Pekanbaru (Kota Pekanbaru, Riau) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (Karimun, Riau) Pelabuhan Dumai (Kota Dumai, Riau) Pelabuhan Sri Bayintan dan Pelabuhan Sri Bintan Pura (Bintan, Kepulauan Riau)

    Regional II

    Pelabuhan Teluk Bayur (Kota Padang, Sumatera Barat) Pelabuhan Talang Duku (Muaro Jambi, Jambi) Pelabuhan Boom Baru (Kota Palembang, Sumatera Selatan) Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) Pelabuhan Panjang (Kota Bandar Lampung, Lampung) Pelabuhan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung) Pelabuhan Talang Duku (Belitung, Kepulauan Bangka Belitung) Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa (DKI Jakarta) Pelabuhan Cirebon (Kota Cirebon, Jawa Barat) Pelabuhan Ciwandan (Kota Cilegon, Banten) Pelabuhan Dwikora (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

    Regional III

    Pelabuhan Tenau Pelabuhan Kotabaru Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Labuan Bajo Pelabuhan Tanjung Intan Pelabuhan Tegal Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Gresik Pelabuhan Tanjung Tembaga Pelabuhan Kalianget Pelabuhan Tanjung Wangi Pelabuhan Celukan Bawang Pelabuhan Benoa Pelabuhan Lembar Pelabuhan Badas Pelabuhan Bima Pelabuhan Waingapu Pelabuhan Bung Karno Pelabuhan Laurentius Say Pelabuhan Kalabahi Pelabuhan Batulicin Pelabuhan Trisakti Pelabuhan Pulang Pisau Pelabuhan Sampit Pelabuhan Panglima Utar

    Regional IV

    Pelabuhan Kendari Pelabuhan Soekarno–Hatta Pelabuhan Bitung Pelabuhan Semayang Pelabuhan Samarinda Pelabuhan Lok Tuan Pelabuhan Tanjung Redeb Pelabuhan Tarakan Pelabuhan Tunon Taka Pelabuhan Parepare Pelabuhan Pantoloan Pelabuhan Tolitoli Pelabuhan Gorontalo Pelabuhan Manado Pelabuhan Ahmad Yani Pelabuhan Yos Soedarso Pelabuhan Sorong Pelabuhan Fakfak Pelabuhan Manokwari Pelabuhan Biak Pelabuhan Jayapura Pelabuhan Merauke

    Arif Suhartono (kiri), Dirut Pelindo BUMN yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok (kanan) yang sempat macet parah, simak profil dan harta kekayaannya. Kolase foto Pelindo dan ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Harta kekayaan Arif Suhartono

    Menurut data dari website resmi LHKPN KPK yang dipantau Pikiran-rakyat.com hari ini, Senin 21 April 2025 pukul 13.15 WIB, Arif Suhartono terakhir kali lapor harta kekayaan adalah pada 15 April 2024 atau harta periode 2023. Untuk periode 2024, belum ditemukan dokumennya.

    Berikut rincian hartanya untuk periode 2023 tersebut:

    Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/340 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/220 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Bangunan Seluas 22.75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp570.700.000 Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp3.500.000.000 Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 667 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp8.050.000.000 MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000 MOBIL, TOYOTA ALPHARD G 2.5 PUTIH Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000 MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp390.100.000 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp1.258.635.500 SURAT BERHARGA: Rp7.528.289.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp3.372.977.386 HARTA LAINNYA: Rp5.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp34.973.201.957

    Demikian profil Arif Suhartono dan harta kekayaan sang Dirut Pelindo. BUMN yang dipimpinnya adalah pengelola Pelabuhan Tanjung Priok bersama 94 pelabuhan lainnya. Diketahui Priok adalah pelabuhan yang sempat macet parah pada Rabu-Kamis 16-17 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan Sopir Angkot Nyetir Sendiri

    Mantan Sopir Angkot Nyetir Sendiri

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjajal Toyota Crown Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

    “Mantan sopir angkot nyetir sendiri,” kata Bahlil sebelum masuk ke dalam Toyota Crown FCEV.

    Sejumlah profesi pernah dilakoni pria asal Fakfak, Papua ini. Mulai dari tukang kue semasa kecil, seorang kondektur, hingga menjadi sopir angkot pun dia jalani.

    Dalam kesempatan ini, Bahlil menunjukkan kemampuannya dalam mengemudikan mobil selama satu putaran sekitaran JCC Senayan.

    Bahlil terpantau duduk di bangku sopir ditemani Nandi Julyanto, Presiden Direktur baru PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia(TMMIN) yang duduk di bangku baris depan. Penumpang belakang diisi Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dan Direktur PT PLN Darmawan Prasodjo.

    Menteri ESDM Bahlil mengemudikan Toyota Crown FCEV Foto: Ridwan Arifin

    Sesampainya di depan JCC, dengan gaya satu tangan memegang kaca mobil, dia sempat memainkan rem dan gas ketika berhenti.

    Setelah keluar dari Toyota Crown FCEV, Bahlil memberikan ulasan terhadap mobil hidrogen yang jumlahnya baru satu unit di Indonesia ini.

    “Mobilnya, suspensinya, stabilizer-nya ya. Bagus sekali,” kata Bahlil.

    “Biasanya kalau mobilnya yang body-nya nggak pas itu, kalau lompat goyang. Ini nggak. Ini top, bagus,” ungkap dia.

    “Stabilizernya bagus, larinya aman. Terus body-nya juga nggak goyang. Terus tikungan tajam pun di-gas, bagus deh,” tambahnya lagi.

    Bahlil mengemudikan Toyota Crown FCEV Foto: Ridwan Arifin

    Toyota Crown FCEV itu diimpor oleh TMMIN untuk keperluan studi. Mobil ini diproduksi di Motomachi Plant, Jepang.

    Menilik spesifikasinya, Crown FCEV mengandalkan mesin yang sama seperti pada Mirai generasi kedua. Saat ketiga tangki dalam kondisi penuh, jarak tempuhnya diklaim mencapai 820 Km. Di sisi lain, waktu pengisian hidrogen cair tersebut juga diklaim hanya butuh waktu tiga menit yang diisi menggunakan Hydrogen Refueling Station (HRS) dengan tekanan 700 bar.

    (riar/dry)

  • Sejak Dulu Sudah Naik Jet Pribadi

    Sejak Dulu Sudah Naik Jet Pribadi

    Jakarta: Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira angkat bicara soal video viral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama keluarganya yang menggunakan pesawat jet pribadi. 

    Dalam narasi video tersebut, Bahlil dan keluarga disebut mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Anggawira pun menyoroti soal spekulasi video yang banyak beredar di jagat maya itu bahwa jet pribadi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan uang negara. 

    Anggawira yang juga rekan lama sekaligus mantan Ketua Bidang Organisasi HIPMI saat Bahlil menjabat ketua umum HIPMI periode 2015-2019 ini mengatakan, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil bukan hal yang luar biasa, terlebih dalam konteks mobilitas tinggi dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu.

    “Kalau dibilang sering juga enggak, cuman kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya urgent, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, ya itu opsi. Dulu pas di HIPMI juga kita beberapa kali pakai private jet untuk efisiensi waktu,” ujar Anggawira saat dihubungi, Jumat, 11 April 2025.

    Anggawira pun menegaskan bahwa sejauh yang dia tahu, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil tersebut bukan dibiayai negara karena kepentingan pribadi, yakni silaturahmi Lebaran ke kampung halaman Bahlil di Fakfak, Papua Barat dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    “Itu dana pribadi. Nggak ada kaitannya dengan APBN. Apalagi saat ini momen libur Lebaran, dan beliau pulang kampung ke Papua, juga ke Maluku menghadiri pernikahan tenaga ahlinya. Lalu ke Sragen. Kan semua rute itu nggak ada pesawat komersil yang direct, jadi menggunakan private jet,” terang Angga.

    Lebih lanjut, Anggawira juga menjelaskan bahwa dalam setiap perjalanan dinas Bahlil sebagai pejabat negara kerap menggunakan pesawat komersial. Dia pun menyayangkan pemberitaan media yang menggiring opini negatif tanpa klarifikasi langsung kepada Bahlil.

    “Sebaiknya media klarifikasi dulu. Jangan langsung beritakan tanpa cover both side. Ini kan konteksnya Lebaran, orang silaturahmi. Mau pakai transportasi apa kan opsional, tergantung kemampuan dan kebutuhan,” ucapnya. 

     

    Kendati demikian, Anggawira pun menyadari sebagai tokoh politik dan pejabat publik, Bahlil tidak bisa lepas dari sorotan masyarakat luas.

    “Namanya tokoh publik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nggak semua orang suka, pasti ada yang cari-cari kesalahan. Tapi saya rasa yang dilakukan Pak Bahlil itu masih dalam batas wajar,” tutupnya.

    Seperti diketahui, Bahlil bersama keluarga pada momen libur Lebaran lalu bersilaturahmi ke kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat serta di kampung sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    Saat silaturahmi ke Sragen Bahlil dan keluarga bertemu keluarga besar istri dan saling melepas rindu. Dalam kunjungan itu terlihat mereka juga melakukan ziarah kubur ke sejumlah makam keluarga di Sragen.

    Sebelum menjadi pejabat negara, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses dari tanah Papua. Adapun usaha Bahlil terdiri dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019. 

    Sukses di dunia bisnis, Bahlil pun dipercaya menjadi menteri ekonomi pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024. Adapun sejak awal Bahlil menjabat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis mencapai Rp295.149.680.731 (Rp295 miliar) berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bahlil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

    Jakarta: Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira angkat bicara soal video viral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama keluarganya yang menggunakan pesawat jet pribadi. 
     
    Dalam narasi video tersebut, Bahlil dan keluarga disebut mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Anggawira pun menyoroti soal spekulasi video yang banyak beredar di jagat maya itu bahwa jet pribadi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan uang negara. 
     
    Anggawira yang juga rekan lama sekaligus mantan Ketua Bidang Organisasi HIPMI saat Bahlil menjabat ketua umum HIPMI periode 2015-2019 ini mengatakan, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil bukan hal yang luar biasa, terlebih dalam konteks mobilitas tinggi dan kebutuhan akan fleksibilitas waktu.

    “Kalau dibilang sering juga enggak, cuman kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sifatnya urgent, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, ya itu opsi. Dulu pas di HIPMI juga kita beberapa kali pakai private jet untuk efisiensi waktu,” ujar Anggawira saat dihubungi, Jumat, 11 April 2025.
     
    Anggawira pun menegaskan bahwa sejauh yang dia tahu, penggunaan jet pribadi oleh Bahlil tersebut bukan dibiayai negara karena kepentingan pribadi, yakni silaturahmi Lebaran ke kampung halaman Bahlil di Fakfak, Papua Barat dan kampung halaman sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
     
    “Itu dana pribadi. Nggak ada kaitannya dengan APBN. Apalagi saat ini momen libur Lebaran, dan beliau pulang kampung ke Papua, juga ke Maluku menghadiri pernikahan tenaga ahlinya. Lalu ke Sragen. Kan semua rute itu nggak ada pesawat komersil yang direct, jadi menggunakan private jet,” terang Angga.
     
    Lebih lanjut, Anggawira juga menjelaskan bahwa dalam setiap perjalanan dinas Bahlil sebagai pejabat negara kerap menggunakan pesawat komersial. Dia pun menyayangkan pemberitaan media yang menggiring opini negatif tanpa klarifikasi langsung kepada Bahlil.
     
    “Sebaiknya media klarifikasi dulu. Jangan langsung beritakan tanpa cover both side. Ini kan konteksnya Lebaran, orang silaturahmi. Mau pakai transportasi apa kan opsional, tergantung kemampuan dan kebutuhan,” ucapnya. 
     
     

     
    Kendati demikian, Anggawira pun menyadari sebagai tokoh politik dan pejabat publik, Bahlil tidak bisa lepas dari sorotan masyarakat luas.
     
    “Namanya tokoh publik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Nggak semua orang suka, pasti ada yang cari-cari kesalahan. Tapi saya rasa yang dilakukan Pak Bahlil itu masih dalam batas wajar,” tutupnya.
     
    Seperti diketahui, Bahlil bersama keluarga pada momen libur Lebaran lalu bersilaturahmi ke kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat serta di kampung sang istri, Sri Bahlil di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
     
    Saat silaturahmi ke Sragen Bahlil dan keluarga bertemu keluarga besar istri dan saling melepas rindu. Dalam kunjungan itu terlihat mereka juga melakukan ziarah kubur ke sejumlah makam keluarga di Sragen.
     
    Sebelum menjadi pejabat negara, Bahlil dikenal sebagai pengusaha sukses dari tanah Papua. Adapun usaha Bahlil terdiri dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi yang kemudian mengantarkannya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019. 
     
    Sukses di dunia bisnis, Bahlil pun dipercaya menjadi menteri ekonomi pada era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2019-2024. Adapun sejak awal Bahlil menjabat kekayaan yang dimilikinya sangat fantastis mencapai Rp295.149.680.731 (Rp295 miliar) berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Bahlil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • 1 Sekjen Hipmi Sebut Jet Pribadi yang Digunakan Bahlil untuk Mudik Lebaran Dibayar dengan Dana Pribadi Nasional

    1 Sekjen Hipmi Sebut Jet Pribadi yang Digunakan Bahlil untuk Mudik Lebaran Dibayar dengan Dana Pribadi Nasional

    Sekjen Hipmi Sebut Jet Pribadi yang Digunakan Bahlil untuk Mudik Lebaran Dibayar dengan Dana Pribadi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (
    Hipmi
    ) Anggawira angkat suara terkait beredarnya video viral yang menunjukkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum (Ketum)
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    menggunakan pesawat
    jet pribadi
    saat libur Lebaran.
    Dalam video yang beredar di media sosial, Bahlil dan keluarganya disebut mendarat menggunakan jet pribadi di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah.
    Narasi yang menyertai video tersebut menimbulkan spekulasi publik bahwa jet digunakan untuk keperluan pribadi dengan memanfaatkan dana negara.
    Menanggapi hal tersebut, Anggawira menyatakan bahwa penggunaan jet pribadi tersebut tidak berkaitan dengan anggaran negara.
    Perjalanan itu, lanjutnya, merupakan kegiatan pribadi Bahlil dalam rangka silaturahmi Lebaran ke kampung halaman di Fakfak, Papua Barat, serta ke kampung halaman istrinya, Sri Bahlil, di Sragen, Jawa Tengah.
    “Itu dana pribadi. Tidak ada kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, saat ini momen Lebaran dan beliau pulang kampung ke Papua, lalu ke Sragen, serta menghadiri pernikahan tenaga ahlinya di Maluku. Semua rute itu tidak tersedia penerbangan komersial langsung sehingga menggunakan
    private jet
    ,” kata Anggawira dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/11/2025).
    Anggawira juga menyebut bahwa penggunaan jet pribadi dalam konteks kebutuhan tertentu bukan hal yang luar biasa, terlebih bagi seseorang dengan mobilitas tinggi.
    Ia menuturkan, selama menjabat sebagai Ketum Hipmi periode 2015–2019, Bahlil juga sesekali menggunakan moda transportasi serupa untuk alasan efisiensi waktu.
    “Kalau dibilang sering juga tidak. Namun, kalau ada kebutuhan yang mendesak dan mengharuskan berpindah tempat dengan cepat, (penggunaan
    private jet
    ) bisa jadi pilihan,” ucap Anggawira yang pernah menjadi Ketua Bidang Organisasi Hipmi saat Bahlil menjabat Ketum.
    Ia menambahkan, dalam perjalanan dinas sebagai pejabat negara, Bahlil umumnya menggunakan pesawat komersial.
    Oleh karena itu, ia menyayangkan pemberitaan yang menurutnya cenderung membentuk opini publik secara sepihak tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan.
    “Sebaiknya media mengedepankan klarifikasi. Ini konteksnya silaturahmi Lebaran. Mau naik apa ya tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing,” ujar dia.
    Meski demikian, Anggawira menyadari bahwa sebagai tokoh publik, Bahlil tidak lepas dari perhatian dan sorotan masyarakat.
    “Namanya pejabat publik tentu harus siap dengan segala konsekuensi. Tidak semua orang suka. Namun, saya rasa, apa yang dilakukan Pak Bahlil masih dalam batas wajar,” ucapnya.
    Diketahui, pada libur Lebaran 2025, Bahlil dan keluarganya bersilaturahmi ke sejumlah daerah, termasuk Fakfak di Papua Barat dan Sragen di Jawa Tengah. Di Sragen, ia bersama keluarga berziarah ke makam keluarga dan bertemu dengan kerabat besar dari pihak istri.
    Bahlil sebelumnya dikenal sebagai pengusaha asal Papua dengan portofolio usaha di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi.
    Karier bisnis Bahlil mengantarkannya menjadi Ketua Umum
    HIPMI
    pada 2015–2019 sebelum kemudian dipercaya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kini sebagai Menteri ESDM.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, total kekayaan Bahlil tercatat mencapai Rp 295,1 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.