Xcloud.id

kab/kota: Enrekang

  • KPU sebut partisipasi pemilih Pilgub Sulsel capai 71,4 persen

    KPU sebut partisipasi pemilih Pilgub Sulsel capai 71,4 persen

    Makassar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provisi Sulawesi Selatan(Sulsel) menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pemilihan gubernur(Pilgub) dan wakil gubernur Sulsel pada Pilkada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya.

    “Kalau kita bandingkan Pilkada 2018, dengan Pilkada 2012, Pilkada 2024 paling tinggi, karena mencapai 71,4 persen. Sementara sebelumnya itu (2012), 69 sekian persen, kemudian Pilkada sebelumnya lagi (2018) 68 persen sekian,” kata Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyebutkan di Makassar, Senin.

    Kabupaten kota tertinggi partisipasi pemilih yakni Kabupaten Enrekang 81 persen, Kota Pare-Pare 80 persen, kemudian Soppeng 78 persen. Paling rendah Kota Makassar hanya 58 persen,” ungkap dia.

    Hasbullah mengatakan kendati partisipasi pemilih mengalami peningkatan tetapi masih di bawah yang kita targetkan yakni sebesar 80 persen.

    “Target kami sama dengan hasil pemilu. Pemilu Februari 2024 mencapai 80 persen lebih. Sebelumnya kami berharap bisa, mencapai target,” katanya,

    Namun, katanya, ada dinamika yang berkembang dalam proses pemungutan suara pada 27 November 2024, selain faktor cuaca seperti hujan di beberapa daerah mempengaruhi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah masing-masing .

    “Ternyata dengan dinamika yang ada, waktunya juga. Di beberapa daerah terjadi hujan, berbeda dengan Pemilu di 14 Februari 2024 lalu memang waktunya cerah, tapi kita tidak bisa menyalahkan kondisi alam,” ucap mantan Staf Ahli DPR RI ini.

    “Mudah-mudahan keikutsertaan partisipasi ini betul-betul adalah bagian dari kesadaran pemilih untuk datang memilih.,

    Data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilgub Sulsel di 24 kabupaten kota, jumlah perolehan suara sah sebanyak 4.614.284 suara, jumlah suara tidak sah 181.453. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 4.795.737 suara. Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) 6.680.807 juta pemilih

    Pilkada Gubernur Sulsel diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) dan paslon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati).

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • IAS, Adnan, dan Appi Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel Gantikan Taufan Pawe, Siapa Jago?

    IAS, Adnan, dan Appi Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel Gantikan Taufan Pawe, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepemimpinan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan di bawah komando Taufan Pawe disinyalir bakal dievaluasi DPP. Bocoran itu disampaikan Politisi Senior Golkar Nurdin Halid.

    Hal itu merujuk pada hasil yang diperoleh Golkar di Pemilu 2024 ini. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, partai Golkar kehilangan kursi ketua DPRD di beberapa Kabupaten/kota. Seperti DPRD Sulsel, DPRD Luwu Utara, DPRD Maros dan DPRD Palopo.

    Bukan hanya itu ada sekitar 8 kader Golkar yang tumbang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin.

    Mereka adalah Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid, Ketua Golkar Sinjai Andi Kartini Ottong, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Enrekang Muh Irpan, Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Toraja Utara Yohanis Bassang, serta Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso.

    “Jadi semuanya harus dievaluasi terhadap kegagalan yang tidak bisa kita pertahanan,” tegas Nurdin Halid di Makassar, Jumat (6/12/2024).

    Sehingga kata wakil ketua Komisi VI DPR RI itu, pengurus Golkar yang baru nanti harus segera membicarakan 4 tahun depan, apa strategi apa yang dia akan lakukan agar Golkar kembali berjaya di Sulsel.

    “Pengurus yang baru nanti harus membicarakan 4 tahun ke depan, agar pemilu 2029 kita bisa merebut kembali ketua DPRD dan memperbanyak ke terpilih di Pilkada,” jelasnya.

    Menurut Nurdin, hasil pada Pemilu 2024 mencerminkan kualitas kepemimpinan partai di daerah.

    “Hasil Pemilu dan Pilkada adalah cerminan dari sejauh mana mesin partai berjalan efektif. Jika ada kekurangan, ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Golkar di Sulsel,” kata Nurdin Halid.

  • Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan seharusnya berlangsung pada bulan Desember ini. Namun diundur sekitar bulan April 2025 nanti.

    Mantan ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid menyebutkan ada tiga kader Potensial yang bisa memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini. Mereka adalah mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Adnan Purichta Ichsan dan Munafri Arifuddin (Appi). 

    “Saya kira ketiga-tiganya, pak IAS, Adnan dan Appi memiliki elektabilitas, kualitas dan memiliki pengalaman,” kata Nurdin Halid saat ditemui, Jumat (6/12/2024).

    Dia menyebutkan IAS dan Adnan telah memimpin daerah selama dua periode. Sementara Appi wali kota terpilih 2024 ini. 

    “Ketiganya memenuhi syarat dan mereka ini memiliki potensi mengembalikan kejayaan Golkar,” ujarnya.

    Diketahui, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, Partai Golkar telah kehilangan kursi ketua DPRD di beberapa Kabupaten/kota. Seperti DPRD Sulsel, DPRD Luwu Utara, DPRD Maros, dan DPRD Palopo.

    Bukan hanya itu, ada sekitar 8 kader Golkar yang tumbang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin. Mereka adalah Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid, Ketua Golkar Sinjai Andi Kartini Ottong, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Enrekang Muh Irpan, Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Toraja Utara Yohanis Bassang, serta Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso.

    “Jadi semuanya harus dievaluasi terhadap kegagalan yang tidak bisa kita pertahankan,” tegasnya.

  • KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
    2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
    3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
    5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
    6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
    7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
    8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
    9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
    10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
    11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
    12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
    13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
    14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
    15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
    16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
    17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
    18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
    19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
    20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
    21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
    22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
    23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
    24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
    25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
    26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
    27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
    28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
    29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

    Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

    Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

    A. PSU

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
    2. Bali: Karangasem (1)
    3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
    5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
    6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
    7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
    8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
    9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
    10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
    11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
    12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
    13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
    14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
    15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
    16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
    17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
    18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
    19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
    20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
    21. Papua Tengah (5)
    22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
    23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
    24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
    25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
    26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
    27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

    B. PSS

    1. Papua: Sarmi (5)
    2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
    3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
    4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

    C. PSL

    1. Banten: Kota Tangerang (1)
    2. Jawa Barat: Karawang (1)
    3. Maluku: Maluku Tengah (1)
    4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
    5. Papua Selatan: Asmat (1)
    6. Papua Tengah: Paniai (53)
    7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tinjau Pelaksanaan Pilkada di Sejumlah Daerah, Pj Gubernur Zudan Imbau Jaga Situasi Tetap Kondusif

    Tinjau Pelaksanaan Pilkada di Sejumlah Daerah, Pj Gubernur Zudan Imbau Jaga Situasi Tetap Kondusif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, dan Bawaslu Sulsel, melakukan peninjauan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah, Rabu, 27 November 2024. Yakni di Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Maros, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo.

    “Kami meminta masyarakat untuk datang ke TPS untuk menunaikan haknya, memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan,” ajak Prof Zudan usai meninjau TPS 06 di Enrekang, Rabu, 27 November 2024.

    Selain itu, Prof Zudan menyampaikan berdasarkan penyampaian Ketua KPU Kabupaten Enrekang, keadaan saat ini aman dan kondusif.

    “Mari kita jaga suasana seperti yang dilaporkan Ketua KPU sudah kondusif, dan kita jaga sampai selesai. Insyaallah hari ini kita kunjungi enam kabupaten bersama Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, mengecek penyelenggaraan Pilkada hari di enam kabupaten,” ungkap Prof Zudan.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Enrekang, Baharuddin menyampaikan keadaan saat ini cukup kondusif hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Enrekang.

    “Alhamdulillah sampai saat ini keadaan masih kondusif. Sebaran TPS ada 497 se Kabupaten Enrekang, alhamdulillah distribusi logistik lancar sesuai dengan perencanaan awal,” pungkasnya.

    Turut mendampingi, Pj Bupati Enrekang Marwan Mansyur, Ketua KPU Enrekang, Ketua DPRD Enrekang, Ketua Bawaslu Enrekang, OPD terkait dari Pemprov Sulsel dan Kabupaten Enrekang.

    Sebelumnya, pada Selasa, 26 November 2024, Pj Gubernur berserta Forkopimda juga melakukan peninjauan di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Pinrang dan Kota Parepare. (selfi/fajar)

  • Istri Jaksa Pamer Kemewahan Viral di Medsos

    Istri Jaksa Pamer Kemewahan Viral di Medsos

    GELORA.CO – Unggahan siaran langsung akun Facebook, Andi Hardiana SE (Onjong), istri dari Jaksa Amiruddin selaku Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) menuai sorotan tajam di mata publik.

    Dalam sesi tersebut, Andi Hardiana terlihat bersikap sombong dan angkuh yang seakan-akan memamerkan perhiasan menyerupai berlian di tangannya.

    Ia terlibat dalam diskusi yang berisi gosip politik dan narasi yang patut diduga dapat memicu kebencian.

    Padahal, diketahui Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah memberikan peringatan kepada seluruh Anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

    Peringatan Jaksa Agung kepada para istri Jaksa agar tidak menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial tampaknya tidak diindahkan oleh Andi Hardiana.

        

    Ia yang juga dikenal sebagai mantan calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari PDIP seolah menantang norma etika yang diharapkan dari keluarga penegak hukum, khususnya institusi Kejaksaan.

    Dalam siaran langsungnya, Andi Hardiana berbincang dengan seorang wanita yang dipanggilnya “teteh” membahas rival politik dalam Pilkada Kabupaten Enrekang dengan nada yang mengarah pada penyebaran kebencian.

    Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip kehormatan dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh keluarga Jaksa.

    Perilaku Andi Hardiana menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen keluarga-keluarga Jaksa dalam menjaga reputasi institusi hukum di Indonesia.

    Tindakan pamer harta dan ucapan negatif di media sosial dapat merusak citra Kejaksaan dan menggoyahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

    Selain itu, dalam unggahan live Facebook yang viral tersebut sempat terlihat bahwa Jaksa Amiruddin selaku Kasipenkum Kejati Sulbar tampak berada di samping istrinya yaitu Andi Hardiana.

    Karena sempat ditunjukkan oleh istrinya sendiri bahwa di sampingnya terdapat sang suami.

    Perilaku ini menjadi pertanyaan besar karena sebagai suami dan seorang pejabat Kejaksaan, Amiruddin tidak menegur dan memberhentikan tindak tanduk sang istri.

  • Polisi Gresik Kawal Pengiriman Surat Suara Pilkada Serentak 2024 dari Gresik ke Sulawesi Selatan

    Polisi Gresik Kawal Pengiriman Surat Suara Pilkada Serentak 2024 dari Gresik ke Sulawesi Selatan

    Gresik (beritajatim.com) – Proses tahapan Pilkada Serentak 2024 terus berlanjut. Salah satu tahapan penting yang sedang berlangsung adalah pendistribusian surat suara.

    Untuk memastikan keamanan pengiriman ribuan surat suara tersebut, Kepolisian Resort (Polres) Gresik melakukan pengawalan ketat dari percetakan PT Temprina, yang berlokasi di Desa Semengko, Kecamatan Wringinanom, Gresik, menuju Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Kapolres Gresik, AKBP Arief Kurniawan, menjelaskan bahwa pengawalan ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keamanan surat suara selama proses pengiriman.

    “Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan seluruh surat suara tiba dengan selamat di Provinsi Sulawesi Selatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan,” ujar Arief pada Rabu (16/10/2024).

    Surat suara yang dikirimkan ditujukan untuk 18 kabupaten di Sulawesi Selatan, antara lain Bantaeng, Bulukumba, Takalar, Pinrang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Gowa, Luwu Timur, Luwu, Sidrap, Bone, Pangkep, Maros, Soppeng, Barru, Wajo, Enrekang, dan Selayar. Setiap kabupaten telah menyiapkan petugas untuk menerima dan mengawal surat suara tersebut setibanya di lokasi tujuan.

    Proses pengiriman ini melibatkan kerja sama antara Polres Gresik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dari ketiga lembaga untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan aman dan demokratis.

    Menurut AKBP Arief, pengawalan ketat dari aparat kepolisian diharapkan dapat memastikan surat suara tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik, sehingga proses pemungutan suara dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

    “Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung,” tambahnya.

    Pengiriman surat suara ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dengan pengawalan yang dilakukan secara profesional, diharapkan Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan dapat berjalan sukses dan kondusif. [dny/ian]