kab/kota: Enrekang

  • Begini Cara Bawang Putih China Kuasai RI, Petani ‘Mati’-Tutup Lahan

    Begini Cara Bawang Putih China Kuasai RI, Petani ‘Mati’-Tutup Lahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor bawang putih. Produksi domestik masih terpuruk dan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, akibat lemahnya daya saing, rendahnya harga jual di tingkat petani, serta belum optimalnya integrasi hulu-hilir.

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) BRIN, Umi Karomah Yaumidin mengungkapkan tahun 1982 menjadi tonggak penting dalam sejarah swasembada bawang putih Indonesia. Keberhasilan swasembada ini didukung oleh luas panen di sentra-sentra utama seperti Temanggung (Jawa Tengah), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Enrekang (Sulawesi Selatan), yang memiliki agroklimat ideal untuk budi daya bawang putih.

    “Pada periode tersebut, teknologi budi daya masih sederhana, namun cukup memadai untuk mendukung produktivitas. Selain itu, kebijakan pemerintah yang membatasi impor serta harga jual yang stabil turut mendorong minat petani untuk menanam bawang putih,” jelas Umi dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).

    Namun, sejak pertengahan 1990-an, terutama setelah 1994, Indonesia mulai membuka impor bawang putih secara lebih luas, terutama dari China yang menawarkan harga jauh lebih murah. Dampak liberalisasi perdagangan semakin terasa setelah krisis moneter 1998, ketika deregulasi perdagangan memperbesar volume impor dan menyebabkan petani lokal kehilangan daya saing.

    Foto: Bawang putih impor dari China di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Bawang putih impor dari China di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Akibatnya, luas panen dan produksi nasional menurun drastis. Data menunjukkan pada 2000 impor bawang putih sudah mencapai 174,14 ribu ton, dan melonjak menjadi 587,94 ribu ton pada 2018.

    Pada 2025, Kementerian Perdagangan menetapkan alokasi kebutuhan impor bawang putih sebesar 550.000 ton. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor, terutama dari China, India, Taiwan, dan Amerika Serikat, mendominasi pasar bawang putih nasional saat ini.

    Kondisi tersebut menyebabkan defisit pasokan bawang putih yang terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, defisit ketersediaan bawang putih mencapai 393,65 ribu ton dan diproyeksikan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

    Konsumsi nasional pada 2020 diperkirakan sebesar 498,94 ribu ton, dengan proyeksi kebutuhan pada 2023 sekitar 517,93 ribu ton dan 2024 sebesar 526,77 ribu ton. Sehingga, lebih dari 90% konsumsi nasional dipenuhi melalui impor.

    Umi mengemukakan, Pemerintah telah berupaya mengurangi ketergantungan impor melalui berbagai program, seperti penugasan wajib tanam kepada importir dan insentif budi daya di dataran tinggi.

    “Namun, tantangan besar masih dihadapi. Antara lain rendahnya minat petani akibat harga jual yang kurang kompetitif, juga lemahnya integrasi antara sektor hulu (budi daya) dan hilir (pasar),” ucapnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 9
                    
                        5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi
                        Nasional

    9 5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi Nasional

    5 Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Jadi Tersangka Korupsi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).
    Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya usai serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra), Jakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis (7/8/2025).
    Di antaranya, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    “Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Sabtu (9/8/2025).
    Bupati Kolaka Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto selaku tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sementara itu, para tersangka pemberi suap, yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Proyek Peningkatan RSUD Kolaka Timur dari Tipe C ke B senilai Rp126,3 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.
    Kasus ini bermula pada Desember 2024, ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengundang lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD. Proyek ini ditangani oleh Nugroho Budiharto.
    Sebulan kemudian, yakni pada Januari 2025, berlangsung pertemuan antara Pemkab Kolaka Timur dan Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang.
    Dalam pertemuan ini, Ageng Dermanto selaku PPK diduga memberikan uang kepada Andi Lukman Hakim, pejabat Kemenkes.
    Tak lama setelah itu, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bersama sejumlah pejabat daerah berangkat ke Jakarta.
    Mereka diduga mengatur agar PT PCP memenangkan lelang proyek RSUD Kolaka Timur yang sudah diumumkan di laman LPSE.
    “Pada Maret 2025, Ageng Dermanto selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan PT PCP senilai Rp 126,3 miliar,” kata Asep.
    Pada April, Ageng memberikan Rp 30 juta kepada Andi Lukman di Bogor.
    Lalu pada periode Mei-Juni, PT PCP melalui Deddy Karnady juga menarik dana Rp 2,09 miliar, lalu menyerahkan Rp 500 juta kepada Ageng di lokasi proyek.
    Lalu Abdul Azis dan Ageng meminta
    commitment fee
    sebesar 8 persen kepada PT PCP. “Saudara ABZ dengan saudara AGD mintanya 8 persen. Yaitu kira-kira sekitar Rp9 miliar lah,” kata Asep.
    Selanjutnya, pada Agustus 2025, Deddy Karnady melakukan penarikan cek Rp1,6 miliar dan diserahkan kepada Ageng.
    Uang tersebut oleh Ageng diserahkan kepada Yasin selaku staf dari Abdul Azis.
    “Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Sdr. ABZ (Abdul Azis) yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Sdr. ABZ,” ujarnya.
    Asep menyebut Deddy Karnady juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng.
    Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp3,3 miliar.
    “Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD (Ageng Dermanto) dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 200 juta yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari
    commitment fee
    sebesar 8 persen atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp126,3 miliar,” ujar Asep.
    Abdul Azis menjadi kepala daerah pertama hasil pilkada 2024 yang menjadi tersangka korupsi.
    Diketahui, Abdul Azis baru menjabat lima bulan sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.
    Abdul Azis memenangkan pilkada bersama pasangannya, Yosep Sahaka.
    Keduanya diusung dan didukung oleh NasDem, PAN, dan PBB.
    Selain itu, Abdul Azis merupakan salah satu bupati yang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah berkoordinasi dengan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka terkait kasus hukum yang menjerat Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.
    Wakil Bupati Kolaka Timur, Yosep Sahaka, dimungkinkan bakal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka.
    “Kalau yang bersangkutan langsung ditahan, Wakil Bupati (akan jadi Plt) akan dikeluarkan surat dari Gubernur, dan dari saya juga akan menyampaikan untuk wakilnya menjadi Plt,” tuturnya.
    Tito mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku.

    Dia juga menyampaikan, Kemendagri telah melakukan pencegahan terkait praktik korupsi di pemerintahan daerah.
    “Saya kira sudah berkali-kali dalam banyak sekali sudah, apa namanya itu, langkah-langkah untuk pencegahan yang dilakukan, termasuk di antaranya kegiatan-kegiatan penjelasan, pengarahan, membuat sistem monitoring center bersama KPK dilakukan,” ucapnya.
    “Tapi kadang-kadang saja ada oknum yang, oknum dalam petik ya, yang melakukan pelanggaran,” tandasnya.
    Dilansir dari laman Kabupaten Kolaka Timur, Abdul Azis lahir pada 5 Januari 1986 di Kabupaten Enrekang, Sulsel. Ia merupakan lulusan Diktukba Polri SPN Batua pada 2004.
    Abdul Azis adalah mantan anggota kepolisian dengan pangkat terakhirnya adalah Aipda atau Ajun Inspektur Polisi Dua.
    Abdul Azis juga mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sulawesi Tenggara dan lulus pada 2016. Di universitas yang sama, ia juga mengambil S2 dan lulus pada 2023.
    Sebelum menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur untuk periode 2024-2029, ia merupakan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 24 Agustus 2022 hingga 27 November 2023.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 28 Maret 2024, total kekayaannya sebesar Rp 7.217.149.804.
    Aset terbesar ada di tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 5,9 miliar. Tanahnya tersebar di Kota Kendari dan Kota Mamuju.
    Abdul Azis memiliki aset kendaraan senilai Rp 900 jutaan, terdiri dari mobil Toyota Hilux (Rp 400.000.000), mobil Toyota Venturer (Rp 400.000.000), motor KTM 85 SX (Rp 101.000.000), dan motor Yamaha BJ8 (Rp 13.000.000).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Irigasi di 4 Wilayah Ini Digeber, Ribuan Hektare Lahan Bakal Teraliri

    Proyek Irigasi di 4 Wilayah Ini Digeber, Ribuan Hektare Lahan Bakal Teraliri

    Jakarta

    PT Brantas Abipraya (Persero) menggarap proyek strategis rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di empat provinsi utama, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Hal ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.

    Sekretaris Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, program ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 14 provinsi prioritas.

    Pihaknya dipercaya menangani proyek strategis ini di empat wilayah. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung distribusi air secara merata, meningkatkan hasil pertanian, serta memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lokal.

    “Brantas Abipraya terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui realisasi Asta Cita Pembangunan, khususnya pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air,” ujar Dian, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Lebih lanjut, Dian pun merincikan pembangunan irigasi di keempat wilayah tersebut. Pertama, pengerjaan irigasi di wilayah Kalimantan Timur, luas lahan pertanian yang akan mendapatkan layanan irigasi ditargetkan mencapai 5.243 hektar (ha).

    Proyek ini dilakukan pada lima kabupaten dan kota, yaitu Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara. Di wilayah tersebut, Brantas Abipraya melakukan normalisasi saluran irigasi sepanjang 33,12 km, serta melakukan perbaikan terhadap 140 unit pintu air yang ada.

    Kedua, ada proyek irigasi di Sulawesi Selatan melibatkan delapan kabupaten yaitu Bone, Enrekang, Maros, Pinrang, Wajo, Soppeng, Sidrap, dan Bulukumba. Proyek ini memiliki cakupan yang sangat luas hingga mencapai 11.801 ha. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan bangunan, pengadaan, dan pemasangan pintu air, serta normalisasi jaringan irigasi yang rusak.

    Ketiga di Provinsi Lampung, luas layanan irigasi mencapai 10.795 ha. Proyek dilakukan di empat kabupaten utama yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, dan Tulang Bawang. Proyek ini melakukan pekerjaan perancangan, normalisasi saluran, dan rehabilitasi bangunan dan pintu air, serta sistem manajemen keselamatan konstruksi.

    Lalu yang keempat di Provinsi Bangka Belitung, proyek rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan di tiga kabupaten, yakni Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Proyek ini mencakup rehabilitasi terhadap 16 Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rakyat (DIR) dengan total luas layanan 3,083 ha.

    “Dalam proyek ini, Brantas Abipraya melakukan normalisasi jaringan sepanjang 13,6 kilometer, perbaikan 33 unit bangunan air, dan pemasangan 124 unit pintu air,” imbuh Dian.

    Menurutnya, proyek-proyek tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi ratusan orang di daerah, dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

    “Lewat proyek ini, Brantas Abipraya berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi memenuhi kebutuhan dasar sektor pertanian, dan menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di berbagai pelosok Indonesia,” kata Dian.

    Lihat juga Video: Ma’ruf Amin Resmikan Bendungan Cipanas: Irigasi Pertanian-Jadi Wisata Baru

    (acd/acd)

  • Profil dan Kekayaan Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur yang Kena OTT KPK
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Agustus 2025

    Profil dan Kekayaan Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur yang Kena OTT KPK Nasional 7 Agustus 2025

    Profil dan Kekayaan Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur yang Kena OTT KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Kendati demikian, lembaga antirasuah itu masih enggan menyebut kasus dugaan korupsi dalam yang menjerat Bupati Kolaka Timur itu.
    Johanis hanya menjelaskan, saat ini tim dari KPK masih berada di Sulawesi Tenggara.
    “Benar (bupati yang ditangkap) Koltim (Kolaka Timur),” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi, Kamis (7/8/2025).
    Dilansir dari laman Kabupaten Kolaka Timur, Abdul Azis merupakan pria kelahiran 5 Januari 1986 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
    Ia merupakan lulusan Diktukba Polri SPN Batua pada 2004. Abdul Azis adalah mantan anggota kepolisian dengan pangkat terakhirnya adalah Aipda atau Ajun Inspektur Polisi Dua.
    Sebelum mundur, Abdul Azis bertugas di Banit I Subdirektorat I Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Dirintelkam Polda Sultra.
    Abdul Azis juga mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sulawesi Tenggara dan lulus pada 2016. Di universitas yang sama, ia juga mengambil S2 dan lulus pada 2023.
    Sebelum menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur untuk periode 2024-2029, ia merupakan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 24 Agustus 2022 hingga 27 November 2023.
    Sosok Abdul Azis juga pernah meriah sejumlah penghargaan, seperti Pemimpin Daerah Inovatif Tahun 2022 dari Kendari Pos Award.
    Kemudian, ia juga pernah mendapatkan penghargaan kategori Innovative Leader with a Passion for the Community dari Seven Media Asia pada 2023.
    Lewat laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 28 Maret 2024, Abdul Azis melaporkan aset-aset yang dimilikinya. Total kekayaannya sebesar Rp 7.217.149.804.
    Aset terbesar ada di tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 5,9 Miliar. Tanahnya tersebar di Kota Kendari dan Kota Mamuju.
    Abdul Azis memiliki aset kendaraan senilai Rp 900 Jutaan. Terdiri dari mobil Toyota Hilux (Rp 400.000.000), mobil Toyota Venturer (Rp 400.000.000), motor KTM 85 SX (Rp 101.000.000) dan motor Yamaha BJ8 (Rp13.000.000).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejabat Antar Anak Sekolah Tak Pakai Helm, Ini Ancaman Sanksinya

    Pejabat Antar Anak Sekolah Tak Pakai Helm, Ini Ancaman Sanksinya

    Jakarta

    Dua orang pejabat daerah viral mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor tapi tak mengenakan helm. Ini ancaman sanksinya.

    Dikutip detikSulsel, Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Yusuf Ritangnga, viral karena tidak memakai helm saat mengantarkan anaknya ke sekolah. Saat itu, Yusuf Ritangnga mengantar anaknya ke SDN 112 Balajen, Kecamatan Alla, Enrekang, Senin (14/7). Belakangan, aksi Yusuf yang mengendarai motor tidak memakai helm viral di media sosial. Yusuf meminta maaf atas kejadian itu.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak berwajib dan kepada masyarakat,” kata Yusuf.

    Yusuf menyesali perbuatannya karena tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dia mengaku tidak memakai helm saat mengantar anaknya ke sekolah karena tindakan spontan.

    “Itu perbuatan spontanitas dari kami tanpa pertimbangan yang baik,” bebernya.

    “Mungkin karena jarak dari rumah ke sekolah itu sangat dekat dan hanya melewati jalan sepi pengguna jalan,” paparnya.

    Selain itu, seperti diberitakan Antara, Wali Kota Serang Nur Agis Aulia juga viral mengantarkan anaknya tidak menggunakan helm. Nur Agis mengantarkan kedua anaknya ke SDN 02 Kota Serang tanpa perlengkapan keselamatan. Tindakan ini memicu perhatian publik karena dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan.

    Agis tidak mengelak dan mengakui kesalahannya. Ia bahkan meminta agar aparat kepolisian tetap memberikan sanksi sebagai bentuk tanggung jawabnya atas pelanggaran yang dilakukan. Pada akhirnya, dia ditilang oleh kepolisian.

    Sanksi Tak Mengenakan Helm

    Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara sepeda motor beserta penumpangnya wajib mengenakan helm SNI. Jika tidak menggunakan helm SNI, maka akan dikenakan sanksi tilang.

    Sanksinya diatur dalam Pasal 291 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Berikut bunyi pasalnya:

    Pasal 291 ayat (1): Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

    Pasal 291 ayat (2): Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

    (rgr/dry)

  • Setelah Istri Menteri UMKM, Giliran Istri Bupati Enrekang Viral Pamer Liburan di Spanyol, Netizen: Aji Mumpung

    Setelah Istri Menteri UMKM, Giliran Istri Bupati Enrekang Viral Pamer Liburan di Spanyol, Netizen: Aji Mumpung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah istri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Media sosial (Medsos) kembali dihebohkan dengan aksi pamer istri pejabat daerah.

    Kali ini, giliran Ratnawati Muchlis, istri Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan, Yusuf Ritangnga, yang mendadak jadi sorotan publik.

    Meskipun video Ratnawati sudah lama, namun kini kembali mendadak viral. Ia tampak asyik berpose di Stadion Santiago Bernabeu, kandang megah klub sepak bola Real Madrid di Spanyol.

    Ia tak hanya menikmati momen pelesiran tersebut, tetapi juga memamerkan aktivitasnya dalam mempromosikan acara PKK Festival di kabupatennya.

    Namun, alih-alih mendapat apresiasi, aksi pamer itu justru memantik amarah netizen. Kritikan pedas hingga sindiran tajam langsung membanjiri kolom komentar.

    Seorang netizen dengan nama akun @tuanpinski menuliskan sindiran menohok.

    “Wajahnya menggambarkan hukum di negeri ini. Tajam ke bawah,” tulisnya.

    Komentar pedas lainnya datang dari akun @WHendratmoyo yang menulis, “Mbok ya sadar, keluarga para pejabat Indonesia janganlah mudah pamer kekayaan, pelesiran, wah di medsos, selain tak patut dan dosa, berarti hati anda mati terhadap penderitaan rakyat yang kini ada di suasana susahnya hidup ini.”

    Tak kalah menohok, akun @Bsemangat menyentil, “Dugaan istri bupati jalan-jalan ke Madrid kira-kira menyerap APBD gak ya?.”

    Ada pula yang menyindir gaya hidup istri pejabat itu dengan kalimat tajam.

    “Sosialisasi PKK aja dari stadion Santiago Bernabeu Spanyol kandangnya Real Madrid… mungkin aja nanti sosialisasi Posyandu dari San Siro Milan,” sindir akun @Khuluq3339991.

  • Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan semakin menguat.

    Hingga hari ini, Jumat (30/5/2025). Tercatat sudah 11 DPD II kabupaten/kota yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Munafri.

    Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi politik di tubuh Golkar Sulsel mulai mengarah pada sosok mantan CEO PSM Makassar itu.

    Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang dikantongi, peluang Appi untuk melenggang sebagai calon kuat Ketua Golkar Sulsel kian terbuka lebar.

    Merespon hal ini, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dari jajaran DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan terhadap pencalonannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.

    “Hingga saat ini, sebanyak 11 DPD II telah secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada saya. Ini kepercayaan untuk kami membesarkan Golkar Sulsel kedepan,” ujar Appi.

    “Tentu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para ketua dan pengurus DPD II yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya,” tambah Appi.

    Adapun 11 DPD II yang telah memberikan rekomendasi dukungan untuk Munafri, diantaranya DPD II Golkar Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo, Bantaeng, Takalar, Makassar. Terbaru hari ini, dukungan dari

    “Alhamdulillah tadi dukungan berupa rekomendasi dari Enrekang, Soppeng, Maros dan Jeneponto,” tuturnya.

  • Appi Kantongi 11 Dukungan Maju Musda Golkar Sulsel, Bakal Sapu Bersih?

    Appi Kantongi 11 Dukungan Maju Musda Golkar Sulsel, Bakal Sapu Bersih?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan semakin menguat.

    Hingga hari ini, Jumat (30/5/2025), tercatat sudah 11 DPD II kabupaten/kota yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Munafri.

    Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi politik di tubuh Golkar Sulsel mulai mengarah pada sosok mantan CEO PSM Makassar itu.

    Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang dikantongi, peluang Appi untuk melenggang sebagai calon kuat Ketua Golkar Sulsel kian terbuka lebar.

    Merespon hal ini, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dari jajaran DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan terhadap pencalonannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.

    “Hingga saat ini, sebanyak 11 DPD II telah secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada saya. Ini kepercayaan untuk kami membesarkan Golkar Sulsel kedepan,” ujar Appi.

    “Tentu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para ketua dan pengurus DPD II yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya,” tambah Appi.

    Adapun 11 DPD II yang telah memberikan rekomendasi dukungan untuk Munafri, diantaranya DPD II Golkar Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo, Bantaeng, Takalar, Makassar. Terbaru hari ini, dukungan dari

    “Alhamdulillah tadi dukungan berupa rekomendasi dari Enrekang, Soppeng, Maros dan Jeneponto,” tuturnya.

  • Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah di Sulsel Besok, Waspadai Gelombang Laut Sedang

    Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah di Sulsel Besok, Waspadai Gelombang Laut Sedang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Warga Sulawesi Selatan diimbau untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca pada Sabtu, 31 Mei 2025. Berdasarkan prakiraan BMKG Makassar, sejumlah wilayah diperkirakan akan diguyur hujan ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari.

    Pagi hari diprediksi akan dimulai dengan kondisi cerah berawan. Meski demikian, potensi hujan ringan tetap ada di beberapa daerah seperti Maros, Pangkep, Sinjai, Takalar, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, dan Gowa.

    Menjelang siang hingga sore hari, cuaca cenderung memburuk. Sebagian besar wilayah Sulsel berpotensi mengalami hujan ringan, bahkan intensitas hujan bisa meningkat menjadi sedang di daerah Pangkep, Parepare, Pinrang, Barru, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur, dan Luwu Utara.

    Pada malam hari, cuaca akan kembali berawan namun tetap menyimpan potensi hujan ringan di wilayah Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, Toraja Utara, Wajo, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Bantaeng, Bone, Bulukumba, dan Enrekang.

    Sementara itu, dini hari akan didominasi oleh kondisi berawan, dengan kemungkinan hujan ringan di sejumlah wilayah seperti Sinjai, Takalar, Toraja Utara, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Gowa, Bulukumba, Bantaeng, dan Pangkep.

    BMKG juga mencatat suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 74 hingga 100 persen. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km/jam.

  • BMKG Prediksi Hujan Ringan di Sulsel, Enrekang dan Soppeng Hujan Sedang

    BMKG Prediksi Hujan Ringan di Sulsel, Enrekang dan Soppeng Hujan Sedang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada Senin, 7 April 2025. Secara umum, cuaca diprediksi didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah.

    Pada pagi hari, wilayah Sulawesi Selatan akan cenderung berawan. Namun, BMKG memperkirakan adanya potensi hujan ringan di wilayah Luwu. Menjelang siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan turun di sebagian besar wilayah Sulsel, kecuali Enrekang dan Soppeng yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, wilayah Kepulauan Selayar diperkirakan tetap berawan.

    Malam harinya, cuaca masih didominasi awan. Potensi hujan ringan diprediksi terjadi di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, dan Wajo. Kondisi serupa diperkirakan berlanjut hingga dini hari, terutama di Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo.

    Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara yang cukup tinggi, berada di rentang 70 hingga 100 persen. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan antara 7 hingga 21 km/jam.

    “Prakiraan ini dibuat oleh prakirawan BMKG Makassar pada 6 April 2025 pukul 14.00 WITA,” tulis BMKG dalam laman resminya, seraya menambahkan bahwa tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Sulsel pada hari tersebut. (fajar)