Xcloud.id

kab/kota: Enrekang

  • Harga Cabai Naik Jelang Nataru, Bapanas Minta Suplai dari Sentra Produksi

    Harga Cabai Naik Jelang Nataru, Bapanas Minta Suplai dari Sentra Produksi

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyadari kenaikan harga cabai menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Penambahan pasokan dari daerah sentra produksi pun diminta bisa menjadi solusi kenaikan harga cabai.

    Panel Harga Pangan Bapanas mencaiai, harga cabai rawit merah masih tinggi, Rp 94.667 per kilogram (kg) di DKI Jakarta. Padahal, harga acuan penjualan (HAP) ditetapkan Rp 40.000-57.000 per kg. Secara nasional, harga rata-rata cabai rawit merah Rp 73.119 per kg, baik jauh di atas HAP.

    “Pada saat musim hujan di daerah-daerah sentra mungkin pemetikannya kurang, sehingga harga terkoreksi. Nah begitu nanti kondisi normal akan kembali ke normal,” ungkap Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Untuk itu, cabai dari daerah sentra produksi perlu untuk dikirimkan ke beberapa daerah yang kekurangan pasokan. Maino mendorong ada kesepaaktan bisnis yang dijalankan daerah tersebut untuk menstabilkan harga.

    Ada dua daerah yang dinilai bisa memasok cabai, yakni Aceh Tengah, yang pasokannya bakal membanjiri pasar-pasar di DKI Jakarta. Serta, Kabupaten Jeneponto, Enrekang, dan Wajo Sulawesi Selatan.

    “Memang ada tantangan distribusi karena faktor cuaca dan sebagainya, yang kemudian bisa menyebabkan terganggu pasokan dan ujungnya terkoreksi harga tadi. Nah tapi kita terus lihat perkembangannya day per day secara nasional,” sebut Maino.

     

  • Badan Geologi Cari Sumur Minyak Baru di Sulawesi

    Badan Geologi Cari Sumur Minyak Baru di Sulawesi

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melaksanakan survei udara untuk pengambilan data di wilayah Cekungan Lariang, Sulawesi Barat, dan Enrekang, Sulawesi Selatan.

    Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi cekungan sedimen sekaligus membuka peluang eksplorasi sumber daya minyak dan gas (migas) baru.

    Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM Edy Slameto mengatakan, survei tersebut bertujuan menghasilkan data bawah permukaan beresolusi tinggi melalui metode Full Tensor Airborne Gravity Gradiometry (FT/AGG), sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di dua wilayah cekungan tersebut.

    “Dua wilayah ini tergolong prospective basin. Kami berharap data yang diperoleh memiliki resolusi lebih baik dan mampu meningkatkan minat investasi,” ujar Edy seperti dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Ia mengungkapkan, total panjang lintasan survei udara mencapai sekitar 33.000 kilometer dengan menggunakan dua jenis pesawat, yakni fixed wing dan helikopter. Pesawat tipe fixed wing digunakan di wilayah yang relatif datar, sedangkan helikopter dipakai untuk area bertopografi perbukitan.

    “Dengan dua moda itu, kami optimistis penyelesaian lintasan sepanjang 33.000 kilometer dapat dituntaskan dalam waktu 32–35 hari dengan catatan kondisi cuaca mendukung dan tidak terjadi insiden,” katanya.

    Edy menambahkan, pemilihan wilayah Lariang dan Enrekang juga didasarkan pada keberadaan cekungan migas di sekitar area tersebut. Di bagian selatan kedua wilayah itu terdapat Cekungan Sengkang yang telah memproduksi gas dan menjadi salah satu pemasok energi listrik di Sulawesi Selatan.

    “Diharapkan Lariang dan Enrekang juga dapat menghasilkan temuan minyak atau gas baru untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan Sulawesi dan Indonesia,” ujarnya.

    Melalui survei ini, pemerintah menargetkan tersedianya data bawah permukaan yang lebih akurat dan beresolusi tinggi sehingga mampu meningkatkan ketertarikan investor terhadap wilayah kerja migas.

    “Sejalan dengan program Presiden Prabowo terkait ketahanan energi, eksplorasi masif di cekungan sedimen menjadi sangat penting,” tandasnya.

  • Penolakan Warga Terhadap Rencana Tambang Emas di Enrekang Semakin Menguat

    Penolakan Warga Terhadap Rencana Tambang Emas di Enrekang Semakin Menguat

    FAJAR.CO.ID, ENREKANG — Setelah aliansi masyarakat lingkar tambang menyatakan penolakan tanpa negosiasi, kini warga Desa Pinang, Kecamatan Enrekang, juga memasang spanduk besar bertuliskan “Tolak Tambang Emas, Lebih Baik Jual Jagung daripada Jual Emas. EMAS: Enrekang Masolang #Riso100%Menolak.”

    Hal tersebut menandakan bahwa penolakan terhadap rencana penambangan emas di Kabupaten Enrekang terus menguat di wilayah pegunungan itu.

    Penolakan warga tersebut dinilai sebagai sikap yang wajar karena mereka khawatir terhadap dampak besar yang akan timbul apabila tambang emas beroperasi.

    Masyarakat selama ini sudah hidup sejahtera melalui pertanian dan peternakan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah maupun legislatif untuk tidak mendukung perjuangan warga.

    “Selama ini, tidak ada warga Desa Pinang yang mati kelaparan, mengemis, atau tidur di kolong jembatan. Aktivitas bertani dan beternak sudah cukup untuk menunjang perekonomian kami. Ini harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah daerah,” ujar salah seorang warga bernama Syahrul, Jumat (5/12/2025).

    Dia menyesalkan jika pemerintah memberikan “karpet merah” bagi investor di tengah gelombang penolakan masyarakat. Ia menilai masyarakat lebih peka terhadap risiko kerusakan lingkungan dibanding pemerintah dan legislatif.

    Aktivitas tambang emas, kata dia, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, konflik sosial, hingga menggusur warga dari lahan mereka. Kandungan merkuri dan sianida dalam aktivitas tambang juga dapat mengancam kesehatan manusia serta merusak ekosistem. “Untuk memproduksi satu cincin kawin saja, tambang emas bisa menghasilkan hingga 20 ton limbah,” katanya.

  • 4 Eks Pejabat Baznas Enrekang Jadi Tersangka Korupsi Dana Zakat Rp 16,6 Miliar, Begini Modusnya

    4 Eks Pejabat Baznas Enrekang Jadi Tersangka Korupsi Dana Zakat Rp 16,6 Miliar, Begini Modusnya

    Dalam proses penyaluran, dana operasional kembali dipotong dari total bantuan untuk penerima. Seharusnya, dana operasional digunakan dari sumber dana amil yang mengakibatkan kurangnya penyaluran hak mustahik.

    “Pengurus Baznas Enrekang lebih mengutamakan kebutuhan amil daripada menyalurkan bantuan itu sendiri yang mana hal tersebut sangat jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh Baznas,” ungkap A. Fajar.

    Berdasarkan laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu atau audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/3030/B.5/ITPROV tanggal 13 Oktober 2025 serta dihubungkan dengan Hasil Audit Syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, diketahui bahwa dugaan perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp16.659.999.136.

    “Namun selama proses penyidikan, beberapa pihak melakukan pengembalian pada rekening penitipan negara melalui penyidik sebesar Rp1.115.000.000,” kata A. Fajar.

    Para tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIb Enrekang terhitung sejak 27 November 2025. Sebelum penahanan dilakukan, para tersangka telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter pemeriksa dan dinyatakan dalam kondisi sehat sehingga proses penahanan dapat berlangsung lancar dan aman.

    “Penyidik akan menyelesaikan seluruh proses penyidikan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka tambahan dan segera melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut,” tegas A. Fajar.

    Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    “Kejaksaan Negeri Enrekang berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan serta memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas A. Fajar.

    Dia mengimbau seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara ini agar tetap kooperatif dan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat menghambat proses hukum.

    “Kami meminta dukungan serta doa dari masyarakat luas agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan profesional. Kepada rekan-rekan media juga kami harapkan pemberitaan yang berdasarkan informasi resmi bukan asumsi atau spekulasi yang dapat menyesatkan opini publik,” A. Fajar menandaskan.

  • Sulsel Terimbas Kebijakan Baru Kuota Haji, Palopo Terancam Tanpa Jemaah pada 2026 Makassar 11 November 2025

    Sulsel Terimbas Kebijakan Baru Kuota Haji, Palopo Terancam Tanpa Jemaah pada 2026 Makassar 11 November 2025

    Sulsel Terimbas Kebijakan Baru Kuota Haji, Palopo Terancam Tanpa Jemaah pada 2026
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    – Kebijakan baru Kementerian Haji dan Umrah terkait penetapan kuota haji tahun 2026 berdampak besar bagi Provinsi Sulawesi Selatan.
    Perubahan sistem perhitungan yang kini berbasis antrean faktual (waiting list) membuat sejumlah daerah, termasuk Kota
    Palopo
    , berpotensi tak memberangkatkan satu pun jemaah
    haji
    tahun depan.
    Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palopo, Sirajuddin, membenarkan hal tersebut.
    “Sesuai keputusan Menteri Haji dan Umrah, Kota Palopo untuk sementara tidak mendapat
    kuota haji
    , seperti lima daerah lainnya di Sulawesi Selatan,” kata Sirajuddin Selasa (11/11/2025) sore
    Lanjut Sirajuddin, daftar tunggu calon jemaah haji di Palopo baru mencapai pendaftar tahun 2012, sedangkan yang diberangkatkan pada 2026 adalah mereka yang mendaftar hingga 2011.
    “Padahal, berdasarkan sistem sebelumnya, ada 102 calon jemaah asal Palopo yang seharusnya berangkat tahun depan, dan sekitar 80 persen di antaranya sudah memiliki paspor,” ucapnya.
    Menurut Sirajuddin, banyak calon jemaah telah menanyakan kepastian keberangkatan mereka. Namun setelah penjelasan disampaikan, sebagian besar dapat memahami perubahan sistem tersebut.
    “Kami berharap Kota Palopo segera mendapatkan kuota pemberangkatan, terutama bagi 10 calon jemaah yang sudah lunas tunda agar bisa diberangkatkan lebih awal,” ujarnya.
    Perubahan sistem kuota haji ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang mengubah dasar perhitungan dari proporsi jumlah penduduk muslim per kabupaten/kota menjadi daftar tunggu faktual tingkat provinsi. Pemerintah pusat menyebut kebijakan ini sebagai langkah menuju keadilan distribusi kuota antarwilayah.
    Dengan sistem baru tersebut, Sulawesi Selatan mendapatkan total 9.670 kuota haji untuk tahun 2026.
    Berdasarkan data daftar tunggu tingkat provinsi, kuota itu hanya mencakup calon jemaah yang mendaftar hingga 24 Oktober 2011.
    Artinya, kabupaten/kota yang daftar tunggunya belum mencapai tanggal tersebut seperti Kota Palopo, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Kepulauan Selayar, dan Enrekang, kemungkinan besar tidak memperoleh alokasi jemaah reguler sama sekali pada musim haji mendatang.
    Hingga kini, jumlah daftar tunggu haji di Kota Palopo tercatat sebanyak 2.706 orang. Pemerintah berharap sistem antrean faktual ini mampu menciptakan pemerataan dan transparansi, meski di sisi lain menimbulkan kekhawatiran bagi daerah dengan jumlah pendaftar yang lebih sedikit.

    Sebelumnya pada Agustus 2025, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Palopo, Sirajuddin menyebut antrean keberangkatan haji di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mencapai 23 tahun dengan daftar tunggu sebanyak 2.300 orang.
    Di tengah panjangnya antrean ini, empat calon jemaah lanjut usia (lansia) diprioritaskan berangkat pada 2026.
    Empat jemaah tersebut adalah Mamma Karombang (94), Nabong (87), Sanatang (87), dan Andi Zainuddin (86).
    “Mereka diprioritaskan berangkat karena faktor usia. Dari 82 calon jemaah yang sudah memenuhi syarat administratif untuk 2026, empat di antaranya lansia,” kata Sirajuddin, Jumat (22/8/2025) lalu.
    “Prioritas bagi jemaah lansia menjadi penting di tengah panjangnya daftar tunggu dan terbatasnya kuota,” kata Sirajuddin.
    Sirajuddin menjelaskan, kuota haji untuk Palopo hanya sekitar 102 orang per tahun. Hingga kini, 80 persen kuota sudah terverifikasi dengan total 82 calon jemaah yang dipastikan berangkat.
    “Jumlah daftar tunggu haji di Palopo mencapai 2.300 orang. Dengan kuota yang terbatas, calon jemaah rata-rata harus menunggu sekitar 23 tahun untuk bisa berangkat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tidak ingin masyarakat diperhadapkan dengan harga beras mahal, Satgas Pangan Provinsi Sulsel langsung bereaksi.

    Berkolaborasi dengan Bulog, Satgas Pangan Sulsel melakukan rapat koordinasi di Barugga Lappo Ase, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025).

    Kastgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan, mereka diasistensi langsung oleh tim dari Bappanas, dan Satgas Pangan Pusat Mabes Polri.

    “Kenapa beras harus dikendalikan? Karena ini wujud nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah, memperhatikan distribusi dan harga beras,” ujar Dedi kepada awak media.

    Dikatakan Dedi, Pemerintah telah menggelontorkan begitu banyak anggaran melalui APBN untuk mewujudkan swasembada dan stabilitas harga beras.

    “Kehadiran Satgas di sini untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Bapanas,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, kata Dedi, Satgas juga bakal memastikan tidak ada penimbunan maupun perbuatan curang di pasaran.

    “Misalnya repacking untuk meningkatkan mutu yang tidak sesuai aturan perundang-undangan,” sebutnya.

    Dibeberkan Dedi, dalam upaya itu ia berkolaborasi dengan Kanwil Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, BPS, dan pihak lainnya.

    “Dari pemantauan kami di Enrekang dengan Palopo, memang ada sedikit yang di atas HET. 2 dari 24 kabupaten/kota,” Dedi menuturkan.

    “Nanti akan kami asistensi, kami pelajari dengan data-data itu apakah terjadi penimbunan atau suplai yang kurang. Jika suplai kurang, Bulog harus segera melakukan operasi pasar di sana,” tambahnya.

  • Cemburu Lihat Chat Pria Lain, Suami Bunuh Istri dan Rekayasa Kematian Seolah Gantung Diri

    Cemburu Lihat Chat Pria Lain, Suami Bunuh Istri dan Rekayasa Kematian Seolah Gantung Diri

    Liputan6.com, Jakarta Warga Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, digegerkan kematian tragis seorang ibu rumah tangga, Sri Yulianti, Sabtu (18/10/2025). Sri ditemukan tak bernyawa dengan selang terlilit di lehernya. Seolah mengakhiri hidupnya sendiri. 

    Suami Sri Yulianti, Yusdin menjadi orang yang pertama melaporkan kejadian itu kepada warga sekitar. Dia bersandiwara seolah kejadian itu murni bunuh diri. Padahal dialah yang telah membunuh istrinya secara sadis.

    Warga sekitar dan keluarga korban mulanya percaya kalau Sri Yulianti bunuh diri. Namun hasil olah TKP dan penyelidikan yang dilakukan polisi berkata lain. Polisi curiga Sri Yulianti dibunuh. Berdasar hasil visum, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh korban.

    “Hasil visum menunjukkan luka memar dan benturan keras di kepala, tanda-tanda jelas bahwa korban mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal,” kata Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto, Selasa (21/10/2025).

    Satuan Reserse Kriminal Polres Enrekang melakukan penyelidikan mendalam. Termasuk memeriksa Yusdin, suami korban. Hingga akhirnya dia mengaku perbuatannya. Dia nekat menghabisi nyawa istrinya sendiri.

    “Setelah kami memeriksa beberapa saksi, kami akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan. Kami melakukan gelar perkara, menetapkan YD tersangka, dan menyita barang bukti. Bukti yang menguatkan antara lain keterangan saksi dan hasil visum et repertum terhadap korban,” jelas Hari.

  • Deretan Keluarga Besar NasDem Loncat ke PSI, Ada Apa?

    Deretan Keluarga Besar NasDem Loncat ke PSI, Ada Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah kader Partai NasDem di Sulsel memilih mundur dari partai besutan Surya Paloh.

    Diantaranya Ratnawati Muchlis, istri Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga, didapuk sebagai Ketua PSI Enrekang.

    Lalu, Drg Ulfah Nurul Huda Suardi, putri mantan Ketua NasDem Barru Suardi Saleh, bergabung dengan PSI dan memimpin PSI Barru.

    Putra RMS, Muammar Ferirae Gandi Rusdi, kini menjabat Ketua DPW PSI Sulsel.

    Di Pangkep, Raisza Makis yang masih kerabat dekat Ketua NasDem sekaligus Bupati Pangkep, dipercaya memimpin PSI Pangkep. Sedangkan di Pinrang, Andi Ichsan, putra Ketua NasDem Pinrang Andi Irwan Hamid, juga menjadi Ketua PSI Pinrang

    Lalu, Mantan Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi. Diketahui mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Rakernas NasDem di Makassar pada Agustus 2025 lalu.

    Di tingkat nasional, Ahmad Ali yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum DPP NasDem kini berlabuh di PSI dan dipercaya sebagai Ketua Harian mendampingi Kaesang Pangarep.

    Bahkan, nama Ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu (RMS), bahkan sempat dikabarkan ikut merapat ke PSI.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paoloh mengaku menghormati keputusan Ahmad Ali hengkang dari partainya.

    “Betapa sedihnya hati ini, sebagai pendiri sekaligus ketua partai. Sikap kita, khususnya para kader Partai NasDem hadir dalam kehadiran masyarakat, bukan sebagai faktor peringan masyarakat. Tapi malah untuk jadi faktor pemberat,” kata Surya.

    Dia mengatakan menghormati kadernya yang hengkang dari NasDem.

    “Saya harus peringatkan, bagi siapa aja yang merasa ragu dengan visi besar Gerakan Perubahan yang ada di Partai NasDem ini, tentu kita hormati. Ketika dia harus meninggalkan partai ini,” pungkasnya.

  • Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia itu, dua pertanyaan ini tentu akan menjadi perbincangan yang selalu menarik walaupun pemilu masih tergolong lama.

    “Namun dalam kalkulasi saya, jika RMS final meninggalkan partai Nasdem, paling tidak ada tiga potensi efek risiko terhadap partai Nasdem Sulsel,” ungkap Ras.

    Pertama, lanjut Ras, gelembung prestasi partai Nasdem Sulsel bisa runtuh.

    “Kita harus akui di bawah kepemimpinan RMS, partai Nasdem Sulsel mencatat prestasi luar biasa. Untuk kali pertama, partai Golkar Sulsel di Pemilu 2024 lalu tersingkir dari dominasi partai Nasdem. RMS efek bekerja maksimal terutama di dapil IX yaitu Sidrap, Pinrang dan Enrekang.

    Kedua, risiko koordinasi dan mobilisasi politik melemah. Hilangnya figur karismatik seperti RMS, menurut Ras, bisa membuat partai kehilangan mesin politik yang telah berjalan efektif.

    “Interaksi antar kader, strategi lokal, serta mobilisasi suara di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota rentan melemah apalagi jika kadernya ikut bermigrasi,” sambung Ras.

    Ketiga, potensi reorientasi dukungan ke partai dimana RMS berlabuh. Jika RMS memutuskan gabung di partai PSI, tentu simpatisan maupun loyalisnya berpotensi mengubah dukungan.

    “Artinya partai Nasdem Sulsel akan mengalami defisit dukungan sebesar efek yang ditinggalkan RMS. Potensi efek resiko partai Nasdem Sulsel akibat hilangnya RMS efek membuat partai Golkar Sulsel bisa bernafas lega. Peluang Golkar merebut kejayaannya kembali terbuka lebar apalagi jika partai golkar sulsel berbenah dalam momentum musda mendatang,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Prediksi Pengamat Soal Nasib Nasdem Sulsel Jika Benar Rusdi Masse Mundur, Golkar Diuntungkan?

    Prediksi Pengamat Soal Nasib Nasdem Sulsel Jika Benar Rusdi Masse Mundur, Golkar Diuntungkan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia Ras MD menilai isu mundurnya Rusdi Masse (RMS) dari partai Nasdem bukan lagi hal baru. Pasalnya, rumor ini sudah beredar luas di platform media sosial sejak awal tahun 2025.

    Bahkan isu kuat terakhir jika RMS akan meninggalkan partai besutan Surya Paloh ini ditandai dengan sosok Muammar Ferirae Gandi ditunjuk sebagai ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel
    yang tak lain adalah putra RMS.

    “Nah, kita nantikan saja pengunduran resmi RMS dari Nasdem. Jika akhirnya RMS putuskan mundur, ini akan menjadi perbincangan menarik perihal dinamika parpol di sulsel dalam menyambut Pemilu mendatang. Apakah nyata efek RMS di partai Nasdem di Pemilu lalu 2024 ataukah partai Nasdem tetap bisa menjadi partai pemenang tanpa efek RMS,” jelas Ras dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Menurut pengamat politik itu, dua pertanyaan ini tentu akan menjadi perbincangan yang selalu menarik walaupun pemilu masih tergolong lama.

    “Namun dalam kalkulasi saya, jika RMS final meninggalkan partai Nasdem, paling tidak ada tiga potensi efek risiko terhadap partai Nasdem Sulsel,” ungkap Ras.

    Pertama, lanjut Ras, gelembung prestasi partai Nasdem Sulsel bisa runtuh.

    “Kita harus akui di bawah kepemimpinan RMS, partai Nasdem Sulsel mencatat prestasi luar biasa. Untuk kali pertama, partai Golkar Sulsel di Pemilu 2024 lalu tersingkir dari dominasi partai Nasdem. RMS efek bekerja maksimal terutama di dapil IX yaitu Sidrap, Pinrang dan Enrekang.