Diskominfo Kota Bekasi Terima 102 Laporan Warga yang Scan Retina di WorldID
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Dinas Komunikasi dan Informasi (
Diskominfo
) Kota Bekasi telah menerima 102 laporan warga yang memindai data retina di
WorldID
.
“Sudah ada 102 laporan yang kami terima sejak dibukanya layanan pelaporan warga yang
scan
mata,” kata Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kota Bekasi, Fitri Ningsih, kepada
Kompas.com
, Kamis (8/5/2025).
Adapun layanan pelaporan ini bertujuan agar pemerintah mengantongi data diri warganya yang telah memindai data retina. Dengan begitu, pemerintah bisa memitigasi apabila terdapat data retina warganya yang disalahgunakan.
Fitri mengungkapkan terdapat sejumlah warga luar Kota Bekasi yang turut melapor ke instansinya di antaranya warga Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, hingga Jakarta.
“Ada dari Kabupaten Bekasi, dari Duren Sawit (Jakarta), terus juga ada dari Gunung Putri (Kabupaten Bekasi),” ujarnya.
Meski begitu, Fitri menyampaikan bahwa warga luar Kota Bekasi tetap boleh melapor ke pihaknya karena mereka memindai data retinanya di gerai WorldID Kota Bekasi.
“Warga luar boleh soalnya mereka melakukan perekamannya di Kota Bekasi,” jelasnya.
Bagi warga yang ingin melapor, mereka dapat langsung mendatangi Kantor Diskominfo Kota Bekasi di Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur.
Selain itu, warga juga dapat menghubungi
call center
112 atau mengakses
barcode
pelaporan yang tersedia di akun Instagram resmi
@
diskominfobekasi.
“Pelapor cukup mengisi nama, alamat lengkap, nomor ponsel, lokasi pemindaiannya, serta besaran uang yang mereka terima,” ungkap Fitri.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik
Worldcoin
dan WorldID.
Pembekuan dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan berkenaan dengan layanan digital tersebut.
Kemkomdigi akan memanggil pejabat PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara.
Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik di layanan Worldcoin dan WorldID.
Menurut hasil penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDPSE), sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, perusahaan pengembang layanan atau induk dari Worldcoin dan WorldID, Tools for Humanity (TFH), memberikan respons terkait pembekuan layanannya di Indonesia.
Pembekuan ini dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai langkah preventif untuk pencegah potensi risiko terhadap keamanan data masyarakat Indonesia.
TFH menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mencari kejelasan terkait persyaratan izin dan lisensi yang relevan.
Perusahaan juga menegaskan kesiapan mereka apabila ditemukan kekurangan atau kesalahpahaman dalam proses perizinan tersebut.
“Kami berharap dapat terus melanjutkan dialog konstruktif dan suportif yang telah terjalin selama setahun terakhir dengan pihak pemerintah terkait,” ungkap pihak TFH dalam pernyataan resminya, dikutip KompasTekno dari Antaranews, Selasa (6/5/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Duren Sawit
-

Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bina Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarra Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Puluhan pejabat itu terdiri dari para kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pelantikan itu diselenggarakan di Ruang Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025) sore.
“Hari ini saya melantik pejabat di Jakarta, ada lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, serta kepala dinas, kepala biro yang ada. Semuanya kami isi sepenuhnya,” ucapnya usai pelantikan.
Pramono menambahkan, saat ini tinggal dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi pejabat definitif, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Sekarang tinggal dua yang masih plt, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.
Ia pun berharap, para pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja dalam membantu Pramono dan wakilnya, Rano Karno alias Doel dalam membangun Jakarta.
“Kami harap tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta ini sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ujarnya.
Berikut daftar pejabat yang hari ini dilantik:
1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara
33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya
35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan
36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup
37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman
38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang
39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi
40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
46. Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Pemkot Jaktim minta warga punya APAR untuk mitigasi risiko kebakaran
Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur memadamkan api yang membakar rumah toko (ruko) di Jalan Delima Raya RT 01/RW 05, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)
Pemkot Jaktim minta warga punya APAR untuk mitigasi risiko kebakaran
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 07 Mei 2025 – 09:23 WIBElshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur meminta warga di wilayah tersebut untuk mempunyai atau memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap rumah guna memitigasi risiko terjadinya kebakaran.
“Harapannya warga masyarakat memiliki APAR sendiri di rumahnya masing-masing untuk mencegah dan juga ketika terjadi bahaya kebakaran tadi sudah dimulai sejak dini tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu.
Tada tahun 2024 ada 443 kejadian kebakaran di Jakarta Timur (Jaktim). Kemudian, dalam periode Januari sampai April 2025 sudah ada 96 kejadian kebakaran.
“Dari 96 kejadian kebakaran di Jakarta Timur, sebanyak 22 kejadian Alhamdulillah masyarakat dapat memadamkan api secara mandiri menggunakan APAR,” katanya.
Artinya, 25 persen kejadian kebakaran, masyarakat sudah mengetahui dan menggunakan APAR sehingga saat kondisi darurat bisa mencegah kebakaran lebih hebat. Iin menyebutkan, Jakarta Timur merupakan wilayah terluas dan padat di Jakarta sehingga memungkinkan untuk memiliki banyak potensi dan risiko terjadinya kebakaran.
Apalagi, kebakaran menjadi salah satu bencana yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi kehidupan manusia, harta benda maupun lingkungan. Karena itu, pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran.
Melalui penanganan dini kebakaran ini dapat mencegah adanya korban jiwa, luka maupun harta benda yang lebih besar. “Tentu kita harus paham bahwa lingkungan ini menjadi lingkungan yang berpotensi rawan bencana,” ujar Iin.
Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR) sebagai upaya pencegahan dini kasus kebakaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR.
“Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi program GEMPAR ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat atau ASN,” katanya.
Sosialisasi yang diikuti sebanyak 200 peserta itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk memiliki APAR.
“Saya minta ASN bisa memulai untuk memiliki APAR agar bisa memberikan keteladanan kepada masyarakat,” katanya.
Sumber : Antara
-

Sudin KPKP Jaktim larang berjualan hewan kurban di fasos dan fasum
saat ini masih memetakan dan mendata lokasi-lokasi yang dapat dijadikan tempat penampungan hewan kurban sekaligus tempat pemotongan
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur melarang berjualan hewan kurban di fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
“Berjualannya tidak di fasos dan fasum termasuk taman. Nanti biasanya sama kelurahan walaupun sebenarnya kalau secara PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) memang tidak ada lokasi yang diizinkan,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa.
Taufik menyebut saat ini masih memetakan dan mendata lokasi-lokasi yang dapat dijadikan tempat penampungan hewan kurban sekaligus tempat pemotongan di Jakarta Timur.
“Kalau dari kami sih mengikuti, apakah ini bisa dilanjutkan, apakah kami memberikan sosialisasi untuk dipindahkan ke lokasi yang memang lebih strategis ya, lebih aman secara kesehatan, kemudian secara tempat juga. Itu nanti akan kami sosialisasikan,” jelas Taufik.
Taufik mengungkapkan berdasarkan lokasi pemukiman memang hewan kurban sebaiknya tidak diperdagangkan di pinggir jalan, karena akan mengganggu lalu lintas dan lebih berbahaya.
Lalu, Sudin KPKP setempat juga akan melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Wali Kota Jakarta Timur pekan depan, membahas koordinasi dengan kementerian terkait dan daerah-daerah yang seringkali mendatangkan hewan kurban.
Taufik juga nantinya akan berkoordinasi dengan peternak yang berada di luar Jakarta untuk menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
“Kami berikan sosialisasi kepada mereka yang mengirimkan hewannya dan hewan tersebut yang hadir di Jakarta Timur khususnya memang sudah sehat, kemudian ada SKKH dari daerah asal,” ujar Taufik.
Menurut Taufik lokasi penampungan hewan kurban di Jakarta Timur tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, pihaknya akan terus memantau lokasi-lokasi yang menjadi lokasi legal untuk menjual hewan kurban.
“Dan kami akan rutin secara berkala ke masing-masing lokasi yang selama ini berkegiatan. Kami bersama teman-teman kecamatan ke lokasi-lokasi yang sekiranya itu menjadi legalitas, yang diberikan keleluasaan untuk menjual hewan kurban,” jelas Taufik.
Selain itu, Taufik menyebut pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke juru sembelih hewan kurban terkait pelatihan dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

Pemeriksaan hewan kurban di Jakarta akan dilaksanakan pekan depan
Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Jakarta Timur kondisinya sehat dan memenuhi syarat untuk kurban
Jakarta (ANTARA) – Pemeriksaan hewan kurban di Provinsi DKI Jakarta mulai dilaksanakan pekan depan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan.
“Kita akan mengecek kesehatan hewan kurban melalui koordinasi dengan teman-teman yang bertugas di kecamatan dan kelurahan, serta dengan petugas hewan dari dinas mulai pekan depan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa.
Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Jakarta Timur kondisinya sehat dan memenuhi syarat untuk kurban.
Pemeriksaan kesehatan hewan kurban mencakup usia hewan kurban, kesehatan gigi dan pengecekan penyakit mulut dan kuku (PMK), flu, antraks dan penyakit lainnya. Kemudian juga pemeriksaan tanda-tanda penyakit ataupun cacat fisik yang dapat mempengaruhi kualitas kurban.
Nantinya, pemeriksaan kesehatan hewan kurban, termasuk sapi, kambing, dan domba dilakukan di berbagai tempat penampungan hewan kurban (TPnHK) di Jakarta Timur.
“Mengundang pemangku kepentingan seperti MUI, petugas kesehatan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Nanti berkoordinasi dengan semua pihak, dan dari dinas juga untuk memberikan vaksinasi dan cek kesehatan,” ujar Taufik.
Berdasarkan pengalaman, hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke tempat penampungan di wilayah Jakarta biasanya mengalami stres dan tidak bisa berdiri usai perjalanan panjang dengan kondisi cuaca panas.
Taufik mengimbau warga Jakarta untuk memperhatikan kondisi hewan kurban yang akan dibeli sesuai syariat Islam.
“Warga dapat melakukan pemeriksaan mandiri sebelum membeli hewan kurban dengan memeriksa tubuh dan meminta surat keterangan kesehatan hewan kurban dari daerah asal,” ucap Taufik.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/05/06/6819d21252afe.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang "Jago", tapi yang Bisa Bekerja Tim Megapolitan 6 Mei 2025
Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang “Jago”, tapi yang Bisa Bekerja Tim
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
menegaskan bahwa dalam memilih pejabat untuk posisi strategis, seperti wali kota hingga kepala dinas, ia lebih mengutamakan sosok yang mampu bekerja secara tim.
“Bukan orang yang jago. Saya butuh orang yang bisa bekerja secara tim,” ungkap Pramono saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025).
Pramono menjelaskan, dalam proses
pemilihan pejabat
, ia mengedepankan prinsip tanggung jawab dan
profesionalisme
, tanpa melibatkan unsur pribadi.
“Saya betul-betul sama sekali enggak pernah melibatkan urusan suka atau tidak suka. Sama sekali,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, tidak ada aparatur sipil negara (ASN) dari luar Jakarta yang dibawa ke dalam jajaran Pemprov. Hal itu sesuai dengan janjinya.
“Karena saya bisa bekerja dengan siapapun. Bahkan termasuk orang yang tidak setuju saya jadi Gubernur pun, saya bisa bekerja sama,” jelasnya.
Sebelumnya, Pramono menyatakan proses seleksi untuk jabatan eselon II dilakukan secara profesional, melibatkan sejumlah lembaga seperti DPRD Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi dalam memilih terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).
Proses seleksi ini juga melibatkan pendalaman rekam jejak kandidat, namun tidak berdasarkan afiliasi politik.
“Hampir semua yang kami pilih, kami akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal,” ungkapnya.
Pramono menekankan, pendalaman terhadap calon dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih dapat bekerja solid sebagai tim di Balai Kota Jakarta selama lima tahun ke depan.
“Pendalaman secara perorangan bukan orang yang secara politik pilihannya apa enggak, tetapi kami ingin orang-orang yang membantu atau menjadi tim balai kota ini, tim yang bekerja dengan solid untuk lima tahun ke depan,” tambah dia.
Sejumlah calon pejabat telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test
) yang digelar oleh DPRD Jakarta pada Jumat (2/5/2025).
Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan, nama-nama calon pejabat yang mengikuti
fit and proper test
merupakan usulan dari Pramono Anung.
“Nah, nama-nama itu baru calon. Kalau nama-namanya diusulkan oleh Pak Gubernur,” kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).
Khoirudin menjelaskan, DPRD hanya bertugas menilai dan memberikan hasil evaluasi kepada gubernur, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah.
“Saya hanya memberikan hasil kalau keputusan akhirnya ada di Pak Gubernur,” ujarnya.
Sesuai regulasi, hanya calon wali kota yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, sedangkan untuk jabatan kepala dinas dan selevel, persetujuan dewan tidak diperlukan.
“Memang setiap Wali Kota yang akan segera dilantik harus mendapat persetujuan dewan dulu dan kami lakukan
fit and proper test
,” tambahnya.
Proses uji kelayakan ini mencakup penelusuran rekam jejak dan pemahaman kandidat terhadap persoalan wilayah yang akan mereka pimpin.
Khoirudin menyebutkan, ada calon wali kota yang tidak lolos dalam tahapan ini.
“Terus Gubernur mau lanjut pelantikan, silakan, mau tidak juga silakan. kami hanya memberikan hasil,” kata Khoirudin.
Beberapa nama pejabat yang mengikuti proses seleksi ini antara lain: M. Fadjar Churniawan, Wakil Bupati Kepulauan Seribu yang diproyeksikan naik menjadi Bupati Kepulauan Seribu.
Kemudian, Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Utara;
Lalu, Munjirin, Wali Kota Jakarta Selatan, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Timur.
M. Anwar, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Selatan;
Terakhir, Agustinus, Kepala Bagian Humas dan Protokol, diusulkan menjadi Sekretaris DPRD.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

BTV School to School: Membentuk Karakter Anak Lewat Kartun Edukatif
Jakarta, Beritasatu.com – BTV menghadirkan program BTV School to School dengan memberikan program animasi untuk anak. Program kartun yang ditayangkan oleh BTV ini, diharapkan bisa membantu karakter anak lewat kartun yang edukatif.
Program kartun tersebut ialah Didi & Friends, Boonie Cubs, dan Motu Patlu yang hadir setiap hari di BTV. Kehadiran kartun edukatif ini, dinilai dari kacamata pendidik bisa jadi salah satu wadah komunikasi antar anak-anak, terutama anak usia sekolah.
Dalam kegiatan BTV School to School ini, terlihat para murid di SDN 07 Duren Sawit tampak antusias mengikuti berbagai aktivitas menarik seperti bernyanyi, menari, menonton bersama hingga lomba mewarnai.
Beberapa murid yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku senang bisa menyaksikan kartun favorit mereka secara langsung.
“Seru banget aku suka, ada tonton Didi and Friends, Bonnie Cubs dan lainya. Iya nyanyi-nyanyi senang dong, bagus banget. Joget-joget juga, ada lagu Kau Suka Hati dan Caca Marica di Didi Friend,” seru Naura.
“Seneng banget dong, keren kartunya lucu-lucu. Terus seru-seru ceritanya dan pasti menyenangkan banget bisa buat belajar bareng dan bersama juga. Tadinya kita nonton di di antrean Bonnie Cubs ama Motu Patlu, lebih menyenangkan lebih mengedukasi tadi aku nonton happy banget,” tambah Ramadhan.
Program BTV School to School sendiri masih akan terus berlanjut dan menyambangi 20 sekolah dasar lainnya di Jakarta. Lewat hadirnya tayangan animasi berkualitas, BTV berharap dapat memberikan pengalaman yang menghibur, edukatif, dan inspiratif bagi anak-anak Indonesia.
-

Polisi tangkap 20 pelaku tawuran di Jalan Otista Raya Jaktim
Ilustrasi – Tawuran di Jakarta. ANTARA
Polisi tangkap 20 pelaku tawuran di Jalan Otista Raya Jaktim
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 23 April 2025 – 12:14 WIBElshinta.com – Polisi menangkap 20 remaja terduga pelaku tawuran di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu dini hari.
“Yang ditangkap 20 orang. Dari 20 orang itu ada yang anak-anak, namun sebagian besar masih pelajar,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Samsono menyebut, pihaknya masih menelusuri terkait dugaan adanya korban meninggal dalam tawuran tersebut.
“Saat dilakukan penangkapan semalam, korban belum ada,” katanya.
Selain itu, petugas masih menyelidiki untuk memastikan dugaan korban kritis akibat tawuran di Jalan Otista sebagaimana dalam video yang beredar di media sosial.
“Iya, ada video yang beredar. Namun, kami sedang memastikan dan mencari informasi tersebut,” ucapnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mendalami penyebab, kronologi dan korban dari peristiwa itu.
“Kami lakukan penyelidikan dulu, tawuran itu,” katanya.
Data yang dihimpun dari ANTARA, jumlah kasus tawuran di Jakarta Timur mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024.
Data dari Polres Metro Jakarta Timur bahkan mencatat tujuh kasus pada Juni, 12 kasus pada Juli dan meningkat menjadi 16 kasus pada Agustus 2024, sehingga total mencapai 35 kasus dalam tiga bulan tersebut.
Kawasan Duren Sawit menjadi salah satu titik rawan, dengan lima insiden tawuran terjadi antara November hingga awal Desember 2024 .
Data itu juga menegaskan, seluruh kecamatan di Jakarta Timur dapat dikategorikan sebagai zona merah tawuran karena tidak ada kecamatan yang bebas dari insiden tersebut .
Namun, selama libur Lebaran 2025, terjadi penurunan kasus tawuran di wilayah ini.
Plt Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, menyebutkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat berperan penting dalam menjaga kondusivitas selama periode tersebut
Sumber : Antara
/data/photo/2025/05/06/6819732111f5b.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

