kab/kota: Dumai

  • Rekam Jejak 3 Jenderal Bintang 4 yang Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI, Ada Menantu Luhut

    Rekam Jejak 3 Jenderal Bintang 4 yang Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI, Ada Menantu Luhut

    GELORA.CO – Berikut rekam jejak tiga Jenderal Bintang 4 yang berpotensi jadi Wakil Panglima TNI, salah satunya ada menantu Luhut.

    Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa posisi Wakil Panglima TNI yang selama ini kosong akan segera diisi.

    Agus mengungkapkan bahwa ia mengantongi sejumlah nama calon yang dinilai layak menduduki jabatan strategis tersebut.

    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah eligible, banyak yang eligible. Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), melansir dari Kompas.com.

    Agus juga menekankan bahwa secara teknis, jabatan wakil panglima hanya bisa diisi oleh perwira tinggi bintang empat.

    “Bintang empat, wakil panglima itu bintang empat,” kata dia.

    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.

    Wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

    Saat ini, selain Agus, ada tiga perwira bintang empat yang aktif di TNI dan berpotensi menjadi wakil panglima TNI, siapa saja mereka?

    1. Jenderal Maruli Simanjuntak

    Maruli lahir pada 27 Februari 1970.

    Berdasarkan catatan Kompas.com, Minggu (23/1/2022), Maruli adalah lulusan Akademi Militer 1992.

    Ia mempunyai pengalaman di bidang Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.

    Setelah menempuh pendidikan di Akmil, Maruli diamanahi beberapa jabatan strategis. Sebut saja Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002.

    Di sisi lain, Maruli juga ditunjuk sebagai Perwira bantuan Madya Operasi Kopassus tiga tahun setelahnya.

    Maruli menduduki jabatan sebagai Perwira bantuan Madya Operasi Kopassus pada 2005-2008 sebelum ditunjuk sebagai Komandan Batalyon (Danyon) 21 Grup 2/Sandhi Yudha.

    Pada 2009-2010, Maruli menduduki jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus).

    Perjalanan kariernya berlanjut sebagai Wakil Komandan Grup 1/Para Komando pada 2010-2013 dan Komandan Grup 2/Sandhi Yudha pada 2013-2014.

    Di sisi lain, Maruli juga pernah ditugaskan sebagai Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus pada 2014.

    Maruli kemudian menduduki jabatan sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Grup yang ia pimpin bertanggung jawab untuk mengamankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah dari Paspampres, Maruli ditugaskan sebagai Komandan Korem 074/Warastratama (Solo).

    Namun, ia kembali bergabung dengan Paspampres dan mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Paspampres pada April 2017.

    Tak lama setelahnya, Maruli ditunjuk sebagai Komandan Paspampres sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen.

    Berikut Riwayat Jabatan:

    – Komandan Denpur Cakra (2002)

    – Pabandya Ops Mako Kopassus (2005-2008)

    – Danyon 21 Grup 2 Kopassus (2008-2009)

    – Dan Sekolah Komando Pusdik Passus (2009-2010)

    – Wadan Grup 1 Kopassus (2010-2013)

    – Dan Grup 2 Kopassus (2013-2014)

    – Asops Danjen Kopassus (2014)

    – Dan Grup A Paspampres (2014-2016)

    – Danrem 074/Warastratama (2016-2017)

    – Wadanpaspampres (2017-2018)

    – Kasdam IV/Diponegoro (2018-2018)

    – Komandan Paspampres (2018-2020)

    – Pangdam IX/Udayana (2020).

    – Pangkostrad (2022).

    – KSAD (2023-sekarang).

    2. Laksamana Muhammad Ali

    Melansir dari Wikipedia, Laksamana Muhammad Ali lahir 9 April 1967.

    Ia adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang Saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

    Ali merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-35 tahun 1989.

    Jabatan sebelumnya jenderal bintang dua ini adalah Pangkogabwilhan I.

    Ia juga aktif mengikuti simposium serta seminar nasional dan internasional di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Korea Selatan, Bangladesh, dan lain-lain.

    Riwayat pendidikan:

    AAL angkatan ke-35 (1989)

    Dikpasiswa angkatan ke-2 (1990)

    Dikcawakkasel XXVII (1990—1991)

    Kursus Ausbildung Waffengerat U Boote 206 (kapal selam U-206 di Jerman (1997)

    Pendidikan Internasional PWO di Inggris (1998)

    Int. Submarine Warfaredi Inggris (1999)

    Diklapa II Koum angkatan ke-14 (2000)

    Sustekdikpa TNI AL (2001)

    Seskoal angkatan ke-40 (2003)

    Sus Danlanal TNI AL (2004)

    Lemhannas PPSA angkatan XXI (2017)

    S1 Ekonomi

    S2 Manajemen

    Karier militer:

    Perwira Depops KRI Sigalu-857 (1990)

    Ass Padiv Ekasen KRI Naggala-401 (1992)

    Perwira Terpedo KRI Pasopati (1993)

    Padivkom KRI Nanggala-402 (1995)

    Kadep Leksen KRI Nanggala-402 (1996)

    Kasi Taktik Sops Satsel Koarmatim (1996)

    Kadalsen Divlat Dep Sewaco Puslatlekdalsen Kodikal (2000—2003)

    Palaksa KRI Nanggala-402 (2003—2004)

    Komandan KRI Nanggala-402 (2004—2006)

    Pasops Satsel Koarmatim (2006)

    Pabandya Renstra Ban I Renstra Srena Kasal (2006—2009)

    Asops Lantamal VI Makassar (2009—2010)

    Dansatsel Koarmatim (2010—2011)

    Danlanal Dumai (2011—2012)

    Ajudan Wapres RI (2012—2014)

    Kasguskamlabar (2014—2015)

    Pati Sahli Kasal Bidang Ekojemen (2015)

    Staf Khusus Kasal [a] (2015)

    Danguskamlabar (2015—2017)

    Waasrena Kasal (2017—2018)

    Gubernur AAL[2] (2018—2019)

    Koorsahli Kasal (2019)

    Pangkoarmada I[3] (2019—2020)

    Asrena Kasal (2020—2021)

    Pangkogabwilhan I (2021)

    KASAL (2022).

    3. Marsekal Tonny Harjono

    Tonny yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) adalah perwira bintang empat kelahiran 4 Oktober 1971 dan merupakan abiturien Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993.

    Tonny terbilang mempunyai pengalaman yang komplet karena pernah mengawaki sejumlah pesawat tempur seperti Hawk MK-53, F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Tonny pun sempat mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan penerbang dan konversi pesawat tempur sejak lulus dari AAU.

    Tak heran, ia mengoleksi sejumlah brevet bergengsi, yaitu Brevet Wira Waskita Pomau, Air Force Pilot Sniper dari USSR Air Force, Flight Surgeon dari USAAF Air Force, Brevet Mobil Udara TNI Angkatan Udara, dan Brevet Hirbak TNI Angkatan Udara.

    Sebelum menjabat sebagai KSAU, ada sejumlah jabatan strategis yang disandang oleh Tonny, baik di lingkungan TNI Angkatan Udara maupun di luar organisasi matra udara.

    Di internal TNI Angkatan Udara, jabatan strategis yang pernah diembannya yakni Komandan Skadud 11 Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin pada 2009-2012. 

    Kemudian, Komandan Lanud Timika pada 2012-2013, Komandan Wing 6 Lanud Sultan Hasanuddin pada 2013-2014, dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma pada 2018-2020.

    Selanjutnya, Staf Khusus KSAU pada 2020, Komandan Kodiklatau pada 2022, Panglima Koopsudnas pada 2022-2023, Panglima Kogabwilhan II pada 2023, dan kini sebagai KSAU. Di luar organisasi TNI Angkatan Udara, Tonny menjadi ajudan Jokowi pada 2014-2016 dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2022.

  • Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat minyak dan gas bumi (migas) menyoroti potensi kenaikan harga imbas potensi defisit gas di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

    Adapun potensi kekurangan gas itu pertama kali diungkapkan oleh PT PGN (Persero) Tbk (PGAS). Potensi kekurangan pasokan gas ini khususnya terjadi wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Bahkan, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, harga gas pun berpotensi naik imbas defisit tersebut. Sebab, defisit terjadi saat demand di dalam negeri tinggi.

    “Karena defisit pasokan sementara demand naik, maka harga gas akan semakin tinggi,” kata Hadi kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, potensi defisit gas di Jawa Barat bisa terjadi karena menurunya pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

    Kedua WKP itu selama ini menjadi tulang punggung pasokan di Jawa Barat. 

    Hadi pun menyebut pasokan dari lapangan-lapangan migas di kedua blok tersebut sudah mulai sekitar tahun 1980-an. Lapangan tersebut sudah mengalami natural declining.

    Sementara, penemuan baru dari hasil eksplorasi tidak signifikan. Di sisi lain, kebutuhan gas semakin naik. 

    “Demikian juga defisit gas di Sumatra bagian utara dan Aceh. Lapangan Gas Arun sudah lama declining dan tidak mampu memberikan pasokan kepada industri di Aceh dan Sumatera Utara,” imbuh Hadi.

    Dia menuturkan, untuk sistem jaringan gas di Jawa Barat, sebenarnya sudah ada antisipasi gas dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta yang dikelola Nusantara Regas FSRU. 

    Dengan fasilitas itu, gas dalam bentuk LNG yang berasal dari Bontang dan Tangguh di regasifikasi di tempat tersebut. Oleh karena itu, Hadi menilai seharusnya hal ini bisa dibuat open akses untuk sistem jaringan pipa gas Jawa Barat.

    Demikian juga ada FSRU di Arun yang terhubung dengan Jaringan Gas Arun Aceh-Belawan di Sumatra Utara.

    “Namun, kedua sistem tersebut karena menggunakan LNG harganya tentu lebih mahal, namun pasokan seharusnya tersedia karena gas di Bontang dan Tangguh masih cukup,” tutur Hadi.

    Hadi pun mengingatkan pemerintah untuk memastikan jaringan pipa gas Arun-Belawan terkoneksi dengan baik. Dengan begitu, distribusi gas bisa lebih optimal. 

    Selain itu, jika diperlukan, pemerintah bisa membangun kembali jaringan gas Belawan-Kawasan Industri Sei Mangkei. Selanjutnya, jaringan gas itu dilanjutkan dari Sei Mangkei-Dumai. 

    “Danantara bisa involve di pembangunan jaringan gas ini, untuk kepentingan rakyat dan industri,” sambung Hadi.

    Menurutnya, hal yang sama juga bisa dilakukan untuk interkoneksi jaringan pipa gas di Jawa. Hadi mengingatkan pemerintah bisa memastikan FSRU Nusantara Regas terkoneksi dengan jaringan pipa gas di Jawa Barat. 

    “Selanjutnya Cisem II harus segera di bangun untuk memastikan jaringan pipa Trans Java Gresik-Cirebon tersambung. Sehingga jika ada kelebihan pasok di Jatim bisa ke Jabar,” ucap Hadi.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk. Arief S Handoko mengungkapkan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara berpotensi defisit mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Khususnya untuk wilayah Sumatra Utara, wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 MMscfd. Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung.

    “Profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 mengalami tren penurunan. Di sini yang akan sedikit lebih mengkhawatirkan di mana sejak 2025 short dari gas balance kita, dari 2025 sampai ke 2035 itu shortage-nya semakin membesar sampai minus 513 [MMscfd],” dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025).

    Menurutnya, penurunan pasokan gas itu terjadi lantaran penurunan produksi blok migas secara alami dan belum ditemukannya sumber gas baru. 

    “Ini dipengaruhi atau disebabkan utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru,” katanya. 

  • Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Mei 2025.

    Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

    Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.  

    Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.  

    “Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

    Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.  

    Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam. 

    Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.  

    Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Kamis 1 Mei 2025 sebagai berikut:

    1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    6. Jambi (Jambi)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    8. Bengkulu (Bengkulu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    11. Banten (Serang dan Tangerang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    19. Kalimantan Barat (Pontianak)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    23. Kalimantan Utara (Tarakan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

    24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    25. Sulawesi Selatan (Palu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    26. Gorontalo (Gorontalo)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    27. Sulawesi Utara (Bitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    29. Maluku (Ambon)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

    30. Papua (Jayapura)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

     

  • Asap Picu Komplain Negara Tetangga

    Asap Picu Komplain Negara Tetangga

    Pekanbaru

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta seluruh jajaran siaga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki cuaca kemarau panjang. Budi Gunawan menyampaikan kebakaran hutan di Indonesia dapat memicu komplain negara tetangga, sehingga perlu penanganan serius.

    “Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia. Dapat memicu komplain, bahkan gugatan dari negara-negara tetangga kita,” ujar Budi Gunawan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).

    Hal itu disampaikan Budi Gunawan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Apel ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamenko Polkam Loedwijk Freidrick Paulus, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Budi Gunawan yang akrab disapa BG ini mengatakan hal ini juga dapat menimbulkan masalah hubungan diplomatik dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Pemerintah terus berkomunikasi dengan negara tetangga untuk meminimalisir gugatan hukum dari negara tetangga atas dampak asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tersebut.

    Menko Polkam Budi Gunawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla di Lanud Roesmin, Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025). Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turut hadir. (Foto: dok. Polda Riau)

    “Mereka juga menawarkan bantuan. Tapi kita yakin dengan kemampuan kita sendiri kita mampu, insyaallah belajar dari pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 yang sukses,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam penanganan karhutla, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 13 Maret 2025, di bawah koordinasi Menko Polkam, BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri.

    Pemprov Riau dan Polda Riau sendiri telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana karhutla di Dumai beberapa waktu lalu. Upaya-upaya mitigasi dengan memberikan literasi dan imbauan terkait bencana karhutla juga terus dilakukan.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggerakkan pelajar dan mahasiswa dalam Jambore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim di Minas Jaya, Kabupaten Siak pada 25-27 April 2025.

    (mei/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lepas Kontingen dari Dumai, Kapolres Tekankan Peran Pramuka di Jambore Karhutla

    Lepas Kontingen dari Dumai, Kapolres Tekankan Peran Pramuka di Jambore Karhutla

    Dumai

    Polres Dumai melepas pramuka peserta Jambore Karhutla 2025 ke Tahura Sultan Syarif Hasyim, Minas Jaya, Kabupaten Siak. Polres Dumai menekankan pramuka berperan penting dalam pelestarian alam.

    “Gerakan pramuka memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan alam, melalui pendidikan dan kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan. Ini adalah bagian dari pendidikan karakter,” ujar Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata, dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

    AKBP Hardi menjelaskan kegiatan Jambore Karhutla ini merupakan upaya konkret dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jambore Karhutla, menurut dia, bukan hanya sekadar berkemah, tetapi bukti keseriusan TNI-Polri dan pemerintahan dalam upaya pencegahan bencana karhutla.

    Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata melepas kontingen pramuka untuk mengikuti Jambore Karhutla 2025 di Tahura, Minas Jaya, Kabupaten Siak. (Foto: dok. Istimewa)

    “Kegiatan ini bukan hanya tentang berkumpul dan berkemah, tapi juga menjadi simbol keseriusan dan inovasi kita dalam menghadapi tantangan Karhutla secara kolaboratif,” jelasnya.

    Kapolres AKBP Dinata menyampaikan terima kasih kepada pramuka Kwarcab Wilayah II Disdik Provinsi Riau atas peran sertanya dalam kegiatan Jambore Karhutla ini. Ia berharap Jambore Karhutla ini memberikan dampak positif dalam upaya melestarikan alam di Bumi Lancang Kuning.

    Pramuka berperan penting dalam menjaga pelestarian lingkungan. (Foto: dok. Istimewa)

    Apel Pelepasan Pemberangkatan Peserta Jambore Karhutla 2025 ini berlangsung di Lapangan Polres Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Kamis (24/4) pagi tadi. Tamu undangan yang hadir antara lain Kacab Wilayah II Disdik Provinsi Riau, Setyo Sunarso, Kadis Kopar Kota Dumai yang diwakili Norzan, Ketua Kwarcab Kota Dumai, Eko Wardoyo, Wakil Ketua Kwarcab, Bujang Alwi, Ka Sekretaris Kwarcab, Yuston, serta Ka Gudep Putri SMA YKPP Bukit Datuk, Wulan.

    (mei/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 199 Hakim Dipindah, Termasuk Hakim Kasus Harvey Moeis ke PN Sidoarjo

    199 Hakim Dipindah, Termasuk Hakim Kasus Harvey Moeis ke PN Sidoarjo

    PIKIRAN RAKYAT – Mahkamah Agung (MA) melakukan mutasi besar terhadap 199 hakim dan pimpinan Pengadilan Negeri (PN) di berbagai wilayah Indonesia. Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan (Rapim) MA yang digelar pada Selasa, 22 April 2025.

    “Saya berharap mutasi promosi yang merupakan penyegaran ini dapat memberikan semangat baru kepada para hakim dan aparat pengadilan untuk berkinerja lebih baik,” kata Ketua MA, Sunarto, dalam keterangannya, Rabu, 23 April 2025.

    Sunarto berharap proses mutasi dan promosi dapat memberikan semangat lebih besar kepada para hakim dan aparatur pengadilan untuk bekerja lebih baik. Ia juga menekankan, hakim dan pimpinan pengadilan negeri tidak melakukan pelayanan bersifat transaksional.

    “Promosi Hakim ada 199, untuk panitera sebanyak 68 dan akan diikuti dengan promosi mutasi berikutnya,” ujar Sunarto.

    Dalam daftar mutasi tersebut, terdapat nama hakim Eko Aryanto yang sebelumnya menangani kasus korupsi PT Timah dengan terdakwa Harvey Moeis. Ia kini dimutasi ke PN Sidoarjo. Sebelumnya, Eko menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis.

    Selain itu, Teguh Santoso, Ketua Majelis Hakim dalam perkara suap vonis bebas Ronald Tannur, turut dimutasi ke PN Surabaya. Total, sebanyak 199 hakim dan pimpinan PN mengalami mutasi, termasuk 68 panitera yang turut berganti posisi. MA memastikan akan ada gelombang mutasi lanjutan dalam waktu dekat.

    Respon Komisi Yudisial (KY)

    Komisi Yudisial menyambut baik langkah MA ini sebagai bentuk keseriusan dalam membenahi lembaga peradilan. Oleh karena itu, KY mendukung dan mengapresiasi langkah Pimpinan MA.

    “KY siap memberikan masukan dan informasi terkait hakim-hakim berintegritas sebagai bahan pertimbangan mutasi,” ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata.

    Ia menambahkan, rentetan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat sejumlah hakim berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. KY berkomitmen bersama MA untuk menjaga kehormatan hakim.

    Berikut daftar hakim yang dimutasi dan dipromosikan:

    1.⁠ ⁠Yusuf Pranowo (Hakim PN Jakpus) dimutasi menjadi Hakim PN Bandung)
    2.⁠ ⁠Teguh Santoso (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    3.⁠ ⁠Toni Irfan (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    4.⁠ ⁠Buyung Dwikora (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    5.⁠ ⁠Dariyanto (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    6.⁠ ⁠Adeng Abdul Kohar (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Bandung)
    7.⁠ ⁠Suparman (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    8.⁠ ⁠Betsji Siske Manoe (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    9.⁠ ⁠Zulkifli (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Sulawesi Tenggara)
    10.⁠ ⁠Heneng Pujadi (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)

    11.⁠ ⁠Eko Aryanto (Hakim PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    12.⁠ ⁠Iwan Wardhana (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    13.⁠ ⁠Sapto Supriyono (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    14.⁠ ⁠Sutarno (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    15.⁠ ⁠Kristijan Purwandono Djati (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Surakarta)
    16.⁠ ⁠Esthar Oktavi (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    17.⁠ ⁠Florensani Susana Kendenan (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    18.⁠ ⁠Parmatoni (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Palembang)
    19.⁠ ⁠Yuswardi (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Semarang)
    20.⁠ ⁠Dinahayati Syofyan (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)

    21.⁠ ⁠Flowerry Yulidas (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    22.⁠ ⁠Elly Istianawati (Hakim PN Jakbar dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    23.⁠ ⁠Joni Kondolele (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    24.⁠ ⁠Kamijon (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    25.⁠ ⁠Bawono Effendi (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    26.⁠ ⁠Lucy Ermawati (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    27.⁠ ⁠Samuel Ginting (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Palembang)
    28.⁠ ⁠Raden Ari Muladi (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    29.⁠ ⁠Agung Sutomo Thoba (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Bandung)
    30.⁠ ⁠Hendra Yuristiawan (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)

    31.⁠ ⁠Afrizal Hady (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Palembang)
    32.⁠ ⁠Ahmad Samuar (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Palembang)
    33.⁠ ⁠Akhmad Nakhrowi Mukhlis (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Semarang)
    34.⁠ ⁠Imelda Herawati Dewi Prihatin (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Hakim PN Surakarta)
    35.⁠ ⁠Gatot Ardian Agustriono (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Bandung)
    36.⁠ ⁠Tri Yuliani (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    37.⁠ ⁠Ardi (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Bandung)
    38.⁠ ⁠Nyoman Suharta (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    39.⁠ ⁠Wiyono (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Semarang)
    40.⁠ ⁠Riyono (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)

    41.⁠ ⁠Said Husein (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    42.⁠ ⁠Bambang Joko Winarno (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Sulawesi Tenggara)
    43.⁠ ⁠Doddy Hendrasakti (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    44.⁠ ⁠Franciscus Xaverius Heru Santoso (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Kupang)
    45.⁠ ⁠Abdul Rofik (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Surakarta)
    46.⁠ ⁠Chitta Cahyaningtyas (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    47.⁠ ⁠Dony Dortmund (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    48.⁠ ⁠Herbert Harefa (Hakim PN Jaktim dimutasi menjadi Hakim PN Makassar)
    49.⁠ ⁠R. Rudi Kindarto (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Surakarta)
    50.⁠ ⁠Maryono (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Semarang)

    51.⁠ ⁠Edi Junaedi (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    52.⁠ ⁠Aloysius Priharnoto Bayuaji (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    53.⁠ ⁠Deny Riswanto (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Bandung)
    54.⁠ ⁠Dian Erdianto (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Surakarta)
    55.⁠ ⁠Gede Sunarjana (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Makassar)
    56.⁠ ⁠Slamet Widodo (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    57.⁠ ⁠Yuli Sinthesa Tristania (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Bekasi)
    58.⁠ ⁠Harto Pancono (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    59.⁠ ⁠Erry Iriawan (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Tangerang)
    60.⁠ ⁠Syofia Marlianti Tambunan (Hakim PN Jakut dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)

    61.⁠ ⁠Moch. Taufik Tatas Prihyantono (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Sidoarjo)
    62.⁠ ⁠Sudar (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Semarang)
    63.⁠ ⁠Darwanto (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Semarang)
    64.⁠ ⁠I Dewa Gede Suarditha (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Kupang)
    65.⁠ ⁠Djuanto (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Semarang)
    66.⁠ ⁠Arwana (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Makassar)
    67.⁠ ⁠Toniwidjaya Hansberd Hilly (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Makassar)
    68.⁠ ⁠I Ketut Kimarsa (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Makassar)
    69.⁠ Saifudin Zuhri (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Nusa Tenggara Barat)
    70.⁠ ⁠Halima Uma Ternate (Hakim PN Surabaya dimutasi menjadi Hakim PN Makassar)

    71.⁠ Sunoto (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    72.⁠ ⁠Muhammad Firman Akbar (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    73.⁠ ⁠Zaenal Arifin (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    74.⁠ ⁠Edward Agus (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    75.⁠ ⁠Harika Nova Yeri (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    76.⁠ ⁠Rosana Kesuma Hidayah (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    77.⁠ ⁠Abdul Affandi (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    78.⁠ ⁠Esti Kusumastuti (Hakim PN Bogor dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    79.⁠ ⁠Siti Suryani Hasanah (Hakim PN Cibinong dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    80.⁠ ⁠Yulinda Trimurti Asih Muryati (Hakim PN Cibinong dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)

    81.⁠ ⁠Ariani Ambarwulan (Hakim PN Cibinong dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    82.⁠ ⁠Yuliana (Hakim PN Serang dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    83.⁠ ⁠Emma Sri Setyowati (Hakim PN Sukoharjo dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    84.⁠ ⁠Asropi (Hakim PN Sukoharjo dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    85.⁠ ⁠Brelly Yuniar Dien Wardi H. (Hakim PN Malang dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    86.⁠ ⁠Ramauli Hotnaria Purba (Hakim PN Lubuk Pakam dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    87.⁠ ⁠Sulistiyanto Rokhmad Budiharto (Hakim PN Pangkal Pinang dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    88.⁠ ⁠Lia Giftiyani (Hakim PN Bengkulu dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    89.⁠ ⁠Ardiani (Hakim PN Sungguminasa dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    90.⁠ ⁠Eman Sulaeman (Hakim PN Bandung dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)

    91.⁠ ⁠Melia Nur Pratiwi (Hakim PN Bogor dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    92.⁠ ⁠Iche Purnawaty (Hakim PN Bogor dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    93.⁠ ⁠Ummi Kusuma Putri (Hakim PN Cibinong dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    94.⁠ ⁠Mathilda Chrystina Katarina (Hakim PN Depok dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    95.⁠ ⁠Dwi Elyarahma Sulistiyowati (Hakim PN Depok dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    96.⁠ ⁠Yulia Marhaena (Hakim PN Depok dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    97.⁠ ⁠Lola Oktavia (Hakim PN Depok dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    98.⁠ ⁠Katharina Melati Siagian (Hakim PN Depok dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    99.⁠ ⁠Rio Nazar (Hakim PN Depok dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    100. Mochamad Arief Adikusumo (Hakim PN Serang dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)

    101. Aswin Arief (Hakim PN Serang dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    102. Wahyuni Prasetyaningsih (Hakim PN Surakarta dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    103. Tri Wahyudi (Hakim PN Cilacap dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    104. Ratna Dianing Wulansari (Hakim PN Yogyakarta dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    105. Meilia Christina Mulyaningrum (Hakim PN Yogyakarta dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    106. Ria Helpina (Hakim PN Sleman dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    107. Ira Wati (Hakim PN Sleman dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    108. Popi Juliyani (Hakim PN Sleman dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    109. Safruddin (Hakim PN Malang dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    110. Muhamad Nuzulul Kusindiardi (Hakim PN Malang dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)

    111. Sagung Bunga Mayasaputri Antara (Hakim PN Malang dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    112. Adhi Satrija Nugroho (Hakim PN Gresik dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    113. Bunga Meluni Hapsari (Hakim PN Ponorogo dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    114. Dyah Ratna Paramita (Hakim PN Nganjuk dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    115. Rachmat Kaplale (Hakim PN Madiun dimutasi menjadi Hakim PN Cibinong)
    116. Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak (Hakim PN Lubuk Pakam dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    117. Iman Budi Putra Noor (Hakim PN Lubuk Pakam dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    118. Yohana Timora Pangaribuan (Hakim PN Kisaran dimutasi menjadi Hakim PN Medan)
    119. Juandra (Hakim PN Padang dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    120. Eka Prasetya Budi Dharma (Hakim PN Padang dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)

    121. Anton Rizal Setiawan (Hakim PN Padang dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    122. Twis Retno Ruswandari (Hakim PN Batam dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    123. Dede Agus Kurniawan (Hakim PN Pangkal Pinang dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    124. Aria Verronica (Hakim PN Tanjungkarang dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    125. Wini Noviarini (Hakim PN Tanjungkarang dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    126. Deny Ikhwan (Hakim PN Pontianak dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    127. Sumaryono (Hakim PN Palangkaraya dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    128. Suwandi (Hakim PN Banjarmasin dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    129. Hapsari Retno Widowulan (Hakim PN Banjarmasin dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    130. Rida Nur Karima (Hakim PN Samarinda dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)

    131. Murdian Ekawati (Hakim PN Watampone dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    132. Yurhanudin Kona (Hakim PN Mamuju dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    133. Rahid Pambingkas (Hakim PN Mamuju dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    134. Wahyu Bintoro (Hakim PN Kendari dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    135. Sugiyanto (Hakim PN Palu dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    136. Lutfi Alzagladi (Hakim PN Ambon dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    137. Irwan Hamid (Hakim PN Ternate dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    138. I Wayan Yasa (Hakim PN Denpasar dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    139. Irlina (Hakim PN Mataram dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    140. Agus Cakra Nugraha (Hakim PN Kupang dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)

    141. Daru Swastika Rini (Hakim PN Bale Bandung dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    142. Yohannes Purnomo Suryo Adi (Hakim PN Bandung dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    143. Adek Nurhadi (Hakim PN Tangerang dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    144. Fakhruddin (Hakim PN Tangerang dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    145. Ristanti Rahim (Hakim PN Pati dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    146. Nur Sari Baktiana (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    147. Sami Anggraeni (Hakim PN Tegal dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    148. Dian Sari Oktarina (Hakim PN Tegal dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    149. Erni Priliawati (Hakim PN Pati dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    150. Elizabeth Prasasti Asmarani (Hakim PN Klaten dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)

    151. Eulis Nur Komariah (Hakim PN Klaten dimutasi menjadi Hakim PN Jakbar)
    152. Evi Fitriastuti (Hakim PN Klaten dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    153. Prasetio Utomo (Hakim PN Sukoharjo dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    154. Dyah Retno Yuliarti (Hakim PN Sukoharjo dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)
    155. Alfa Ekotomo (Hakim PN Klaten dimutasi menjadi Hakim PN Cibinong)
    156. Ernawati Anwar (Hakim PN Watampone dimutasi menjadi Hakim PN Surabaya)
    157. I Ketut Darpawan (Ketua PN Dompu dimutasi menjadi Hakim PN Jaksel)
    158. Ni Kadek Susantiani (Wakil Ketua PN Raba Bima dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    159. Abdul Basyir (Ketua PN Bantaeng dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    160. Endah Sri Andriyati (Wakil Ketua PN Sengkang dimutasi menjadi Hakim PN Jaktim)

    161. Muhammad Irsyad (Ketua PN Bukittinggi dimutasi menjadi Hakim PN Jakut)
    162. Khusnul Khatimah (Wakil Ketua PN Wates dimutasi menjadi Hakim PN Jakpus)
    163. Dwi Novita Purbasari (Hakim PN Purwakarta dimutasi menjadi Hakim PN Depok)
    164. Syofianita (Hakim PN Pariaman dimutasi menjadi Hakim PN Padang)
    165. Orsita Hanum (Hakim PN Sei Rampah dimutasi menjadi Hakim PN Kisaran)
    166. Rizqi Nurul Awaliyah (Hakim PN Jantho dimutasi menjadi Hakim PN Pasuruan)
    167. Fabianca Cinthya S (Hakim PN Solok dimutasi menjadi Hakim PN Pasuruan)
    168. Daniel Ronald (Hakim PN Jaksel dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Curup)
    169. Agus Akhyudi (Ketua PN Banjarmasin dimutasi menjadi Ketua PN Jaksel)
    170. Chairil Anwar (Ketua PN Palu dimutasi menjadi Ketua PN Banjarmasin)

    171. Budi Winata (Wakil Ketua PN Kendari dimutasi menjadi Ketua PN Palu)
    172. Ibrahim Palino (Ketua PN Jakut dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Makassar)
    173. Yunto S. Hamonangan Tampubolon (Ketua PN Serang dimutasi menjadi Ketua PN Jakut)
    174. Mashuri Effendie (Wakil Ketua PN Jaksel dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Makassar)
    175. I Gusti Ayu Susilawati (Ketua PN Gresik dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Jaksel)
    176. Achmad Rifai (Wakil Ketua PN Bale Bandung dimutasi menjadi Ketua PN Gresik)
    177. Thomas Tarigan (Wakil Ketua PN Jakut dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Palembang)
    178. Salman Alfarasi (Ketua PN Tanjungkarang dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Jakut)
    179. Nelson Angkat (Wakil Ketua PN Serang dimutasi menjadi Ketua PN Tanjungkarang)
    180. Hendri Tobing (Ketua PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Medan)

    181. Husnul Khotimah (Ketua PN Balikpapan dimutasi menjadi Ketua PN Jakpus)
    182. Hasanuddin M. (Wakil Ketua PN Cibinong dimutasi menjadi Ketua PN Balikpapan)
    183. Rosihan Juhriah Rangkuti (Wakil Ketua PN Jakpus dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Palembang)
    184. Efendi (Ketua PN Dumai dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Jakpus)
    185. Maulia Martwenty Ine (Wakil Ketua PN Dumai dimutasi menjadi Ketua PN Dumai)
    186. Judi Prasetya (Ketua PN Semarang dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Makassar)
    187. Ahmad Syafiq (Ketua PN Pati dimutasi menjadi Ketua PN Semarang)
    188. Darminto Hutasoit (Wakil Ketua PN Pati dimutasi menjadi Ketua PN Pati)
    189. R. Hendral (Wakil Ketua PN Semarang dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Banjarmasin)
    190. Rommel Franciskus Tampubolon (Ketua PN Sragen dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Semarang)

    191. Sri Harsiwi (Wakil Ketua PN Yogyakarta dimutasi menjadi Ketua PN Sragen)
    192. Jon Sarman Saragih (Ketua PN Medan dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Palembang)
    193. Mardison (Ketua PN Jambi dimutasi menjadi Ketua PN Medan)
    194. H. Maslikan (Wakil Ketua PN Cilacap dimutasi menjadi Ketua PN Jambi)
    195. Achmad Ukayat (Wakil Ketua PN Medan dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Makassar)
    196. Jarot Widiyatmono (Ketua PN Pangkal Pinang dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Medan)
    197. Jeni Nugraha Djulis (Wakil Ketua PN Pangkal Pinang dimutasi menjadi Ketua PN Pangkal Pinang)
    198. Rudi Soewasono Soepadi (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Nusa Tenggara Barat)
    199. Arman Surya Putra (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dimutasi menjadi Hakim Tinggi PT Bengkulu)

    Mutasi ini menjadi langkah strategis MA dalam melakukan penyegaran organisasi sekaligus memperbaiki integritas lembaga peradilan, terutama setelah mencuatnya sejumlah kasus suap dan gratifikasi yang menyeret nama beberapa hakim.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Arif Suhartono, Bos Pelindo yang Kelola 95 Pelabuhan termasuk Tanjung Priok

    Profil Arif Suhartono, Bos Pelindo yang Kelola 95 Pelabuhan termasuk Tanjung Priok

    PIKIRAN RAKYAT – Simak profil Arif Suhartono yang merupakan bos Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia Persero). BUMN yang dipimpinnya mengelola 95 pelabuhan termasuk Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat macet parah pada Rabu-Kamis, 16-17 April 2025 lalu.

    Arif menjelaskan alasan di balik macetnya pelabuhan di kawasan Jakarta Utara itu pada Jumat, 18 April 2025. Menurut pria 55 tahun tersebut, penyebab insiden adalah meningkatnya jumlah kendaraan sehingga dilakukan pembatasan jumlah kontainer yang masuk dan keluar sampai situasi normal.

    “Penyebab utama dari kemacetan tersebut adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang akan mengambil dan mengirim peti kemas, khususnya ke terminal NPCT1. Yang biasanya hanya 2.500 kendaraan, saat ini mencapai lebih dari 4.000,” kata Arif Suhartono.

    Atas kasus Pelabuhan Tanjung Priok yang macet parah, Gubernur Jakarta Pramono Anung sampai menyampaikan permohonan maaf pada Sabtu, 19 April 2025. Hal itu disampaikannya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Boy Darmawan.

    “Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” ujarnya.

    Kemacetan parah Pelabuhan Tanjung Priok, simak profil Arif Suhartono bos BUMN Pelindo yang mengelola pelabuhan tersebut termasuk 94 pelabuhan lain di Indonesia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    Profil Arif Suhartono

    Simak profil sang Dirut Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok:

    Nama lengkap: Arif Suhartono TTL: Banyumas, Jawa Tengah, 8 Mei 1970 Pekerjaan: Direktur Utama Pelindo Riwayat pendidikan Arif Suhartono S1 Institut Teknologi Bandung, Teknik Sipil (1994) S2 Yokohama National University, Master of Infrastructure Management (2001) S2 Nanyang Technological University, Master of Business Administration (2017) Riwayat pekerjaan Arif Suhartono Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012) Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013) Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014) Pj. PMO Leader PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014) Direktur Utama Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015) Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017)
    Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019) Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2019-2020) Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020 – 2021) Direktur Utama Pelindo (2021 – Sekarang)

    LinkedIn: (KLIK DI SINI)

    Profil Arif Suhartono, ia merupakan BUMN Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat macet parah, itu adalah satu di antara 94 pelabuhan lainnya di Indonesia. Website Pelindo

    Daftar pelabuhan yang dikelola Pelindo pimpinan Arif Suhartono

    Arif Suhartono mengelola Pelindo bersama nama-nama lainnya. Di antaranya adalah Wakil Direktur Utama Hambra, Direktur Keuangan Mega Satria, Direktur SDM dan Umum Ihsanuddin Usman, Direktur Strategi Prasetyo, Direktur Investasi Boy Robyanto, sampai Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto.

    Berikut daftar pelabuhan yang dikelola Arif cs:

    Regional I

    Pelabuhan Malahayati (Kota Banda Aceh, Aceh) Pelabuhan Krueng Geukueh (Kota Lhokseumawe, Aceh) Pelabuhan Belawan (Kota Medan, Sumatera Utara) Pelabuhan Kuala Tanjung (Batu Bara, Sumatera Utara) Pelabuhan Tanjung Balai Asahan (Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara) Pelabuhan Sibolga (Kota Sibolga, Sumatera Utara) Pelabuhan Angin (Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara) Pelabuhan Pekanbaru (Kota Pekanbaru, Riau) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (Karimun, Riau) Pelabuhan Dumai (Kota Dumai, Riau) Pelabuhan Sri Bayintan dan Pelabuhan Sri Bintan Pura (Bintan, Kepulauan Riau)

    Regional II

    Pelabuhan Teluk Bayur (Kota Padang, Sumatera Barat) Pelabuhan Talang Duku (Muaro Jambi, Jambi) Pelabuhan Boom Baru (Kota Palembang, Sumatera Selatan) Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) Pelabuhan Panjang (Kota Bandar Lampung, Lampung) Pelabuhan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung) Pelabuhan Talang Duku (Belitung, Kepulauan Bangka Belitung) Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa (DKI Jakarta) Pelabuhan Cirebon (Kota Cirebon, Jawa Barat) Pelabuhan Ciwandan (Kota Cilegon, Banten) Pelabuhan Dwikora (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

    Regional III

    Pelabuhan Tenau Pelabuhan Kotabaru Pelabuhan Tanjung Perak Pelabuhan Labuan Bajo Pelabuhan Tanjung Intan Pelabuhan Tegal Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Gresik Pelabuhan Tanjung Tembaga Pelabuhan Kalianget Pelabuhan Tanjung Wangi Pelabuhan Celukan Bawang Pelabuhan Benoa Pelabuhan Lembar Pelabuhan Badas Pelabuhan Bima Pelabuhan Waingapu Pelabuhan Bung Karno Pelabuhan Laurentius Say Pelabuhan Kalabahi Pelabuhan Batulicin Pelabuhan Trisakti Pelabuhan Pulang Pisau Pelabuhan Sampit Pelabuhan Panglima Utar

    Regional IV

    Pelabuhan Kendari Pelabuhan Soekarno–Hatta Pelabuhan Bitung Pelabuhan Semayang Pelabuhan Samarinda Pelabuhan Lok Tuan Pelabuhan Tanjung Redeb Pelabuhan Tarakan Pelabuhan Tunon Taka Pelabuhan Parepare Pelabuhan Pantoloan Pelabuhan Tolitoli Pelabuhan Gorontalo Pelabuhan Manado Pelabuhan Ahmad Yani Pelabuhan Yos Soedarso Pelabuhan Sorong Pelabuhan Fakfak Pelabuhan Manokwari Pelabuhan Biak Pelabuhan Jayapura Pelabuhan Merauke

    Arif Suhartono (kiri), Dirut Pelindo BUMN yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok (kanan) yang sempat macet parah, simak profil dan harta kekayaannya. Kolase foto Pelindo dan ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Harta kekayaan Arif Suhartono

    Menurut data dari website resmi LHKPN KPK yang dipantau Pikiran-rakyat.com hari ini, Senin 21 April 2025 pukul 13.15 WIB, Arif Suhartono terakhir kali lapor harta kekayaan adalah pada 15 April 2024 atau harta periode 2023. Untuk periode 2024, belum ditemukan dokumennya.

    Berikut rincian hartanya untuk periode 2023 tersebut:

    Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/340 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/220 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Bangunan Seluas 22.75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp570.700.000 Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp3.500.000.000 Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 667 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp8.050.000.000 MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000 MOBIL, TOYOTA ALPHARD G 2.5 PUTIH Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000 MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp390.100.000 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp1.258.635.500 SURAT BERHARGA: Rp7.528.289.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp3.372.977.386 HARTA LAINNYA: Rp5.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp34.973.201.957

    Demikian profil Arif Suhartono dan harta kekayaan sang Dirut Pelindo. BUMN yang dipimpinnya adalah pengelola Pelabuhan Tanjung Priok bersama 94 pelabuhan lainnya. Diketahui Priok adalah pelabuhan yang sempat macet parah pada Rabu-Kamis 16-17 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perkuat Industri Hilir, Pertamina Kembangkan Produk Petrokimia

    Perkuat Industri Hilir, Pertamina Kembangkan Produk Petrokimia

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Petrochemical Trading (Pertachem), anak perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, mengambil peran strategis dalam pengembangan produk petrokimia yang bernilai tambah tinggi. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem industri berbasis bahan baku dalam negeri.

    Green Coke sebagai salah satu portofolio yang dipasarkan Pertachem menjadi bagian penting dalam mendukung agenda hilirisasi nasional, membuka peluang investasi, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar regional dan global.

    Green Coke, atau yang dikenal juga sebagai Petroleum Coke, merupakan produk akhir dari proses pengolahan minyak bumi yang dihasilkan melalui pemanasan unit Delayed Coking Unit (DCU). Produk ini berbentuk padatan karbon berwarna hitam dan memiliki nilai energi yang tinggi. Di Indonesia, Green Coke diproduksi oleh Pertamina Group melalui fasilitas produksi di Refinery Unit II Dumai, PT Kilang Pertamina Internasional.

    Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap Green Coke di pasar nasional dan regional, pada bulan April 2025 ini, Direktur Utama PT Pertachem, Oos Kosasih menandatangani kerjasama perjanjian penjualan Green Coke dengan PT Indonesia BTR New Energy Material.

    Kolaborasi strategis bersama PT Indonesia BTR New Energy Material merupakan komitmen Pertachem pada hilirisasi produk baterai khususnya pada komponen anoda.

    Dijalankannya pasokan Green Coke dari Pertachem turut mendorong kemandirian bahan baku industri nasional. Inisiatif ini menjadi bagian dari perjalanan berkelanjutan kami dalam memperkokoh fondasi industri nasional yang tangguh dan mandiri.

    “Salah satu portfolio produk Pertachem, Green Coke menjadi bagian penting dalam rantai pasok energi. Pertachem hadir untuk memenuhi kebutuhan Green Coke yang tentunya hal ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada energi nasional,” kata Oos Kosasih, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Melihat potensi market terhadap produk Green Coke, Pertachem sangat optimis didukung dengan kestabilan pasokan dari Pertamina Grup, dalam memasarkan produk Green Coke ke pasar domestik dan regional. “Pemasaran Green Coke diproyeksikan akan mengalami tren positif yang signifikan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan anoda baterai di pasar global,” tambah Oos Kosasih.

    Green Coke memiliki peran penting untuk berbagai sektor industri skala besar diantaranya yaitu sebagai bahan baku dalam pembuatan Anoda Grafit Aritifisial (Komponen pembuatan Baterai seperti di Electric Vehicle, Electronic, dll); Bahan baku Calcined Coke (digunakan sebagai bahan pengurai pada pabrik alumunium; Reduktor dalam proses peleburan timah; Bahan penambah kadar karbon pada industri logam atau pelebur baja); Alternatif bahan bakar (digunakan sebagai alternatif efisien bahan bakar dalam proses industri, dikarenakan memiliki nilai kalori (Net Calorific Value) yang lebih tinggi.

    Green Coke yang dipasarkan oleh Pertachem hadir dengan spesifikasi unggul, yaitu dengan kadar sulfur rendah sebesar 0,5% (Low Sulphur) dan Ash Content hanya 0,1%. Selain itu, Green Coke juga memiliki nilai kalori (Net Calorific Value) yang lebih tinggi yaitu sekitar 7500 – 8500 Cal/kg. Dengan kandungan sulfur yang lebih rendah berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik dan dampak lingkungan yang lebih rendah.

    Selain memperkuat pemasaran dan penjualan produk Green Coke, Pertachem sebagai marketing arm produk petrokimia Pertamina, juga akan terus memperluas pengembangan jaringan pemasaran produk lainnya seperti Produk Chemical (Solvent, Paraffin Wax, Sulphur, Caustic Soda, Methanol, SMO, Calcium Carbonate, Purified Terephtalic Acid, dan lainnya); Produk Polymer (Polypropylene, Polyethylene, Polystyrene, Masterbatch, Polyvinyl Chloride, Polytehylene Terephtalate, dan Ethyl Vinyl Acetate); dan Produk Aromatic Olefin (Paraxylene, Benzene, Propylene, Orthoxylene).

    (pgr/pgr)

  • Prospek sektor pertanian di era perang tarif

    Prospek sektor pertanian di era perang tarif

    Pekerja membongkar muatan kelapa sawit dari dalam truk di sebuah tempat jual beli tanda buah segar (RAM) di Desa Purnama Dumai, Riau, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

    Prospek sektor pertanian di era perang tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 18 April 2025 – 17:01 WIB

    Elshinta.com – Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dipicu kebijakan tarif Presiden Donald Trump beberapa tahun lalu ternyata dapat membawa berkah tersendiri bagi sektor perkebunan Indonesia.

    Meskipun perang tarif tersebut sempat mengguncang tatanan perdagangan global, Indonesia justru melihat peluang meraup manfaat di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas perkebunan.

    Sektor pertanian khususnya komoditas perkebunan Indonesia memiliki potensi produksi dan ekspor yang sangat besar. Indonesia merupakan produsen utama dunia untuk komoditas seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan berbagai rempah.

    Pada 2022, produksi kelapa Indonesia mencapai 17,19 juta ton, sementara minyak kelapa sawit (CPO) menembus lebih dari 45 juta ton per tahun (BPS). Indonesia memasok sekitar 59 persen dari total produksi sawit global, menjadikannya produsen dan eksportir sawit nomor satu dunia dengan nilai ekspor sekitar 22,7 miliar dolar AS pada 2023 (fas.usd.gov).

    Komoditas perkebunan andalan lainnya juga berkontribusi besar. Produksi kopi Indonesia sekitar 793 ribu ton pada 2022, dengan nilai ekspor melampaui 1,1 miliar dolar AS di tahun tersebut. Untuk kakao, Indonesia menghasilkan sekitar 728 ribu ton biji kakao pada 2021, menempatkan negara ini sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia (fao.org).

    Di segmen rempah-rempah, Indonesia masih merajai pasar global dengan memasok sekitar tiga perempat kebutuhan pala dunia dan termasuk produsen lada terbesar dunia. Adapun pada komoditas tebu, produksi gula dalam negeri mencapai 2,4 juta ton pada 2022 (konsumsi nasional, sekitar 3,2 juta ton).

    Terakhir, sektor perkebunan juga merambah energi hijau melalui biodiesel sawit. Berkat mandatori B40, Indonesia memproduksi lebih dari 11 juta kiloliter biodiesel pada 2022, dengan sebagian diekspor (sekitar 436 ribu ton pada 2022) terutama ke pasar Tiongkok (BPS, 2024).

    Dampak perang dagang

    Perang dagang antara AS dan Tiongkok sejak 2018 telah mengubah pola perdagangan internasional secara signifikan. Kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi terhadap ratusan miliar dolar barang Tiongkok direspons Beijing dengan tarif balasan atas produk-produk AS.
    Alhasil, perdagangan langsung kedua negara tersebut menyusut tajam dan muncul fenomena trade diversion (pengalihan perdagangan) ke negara lain.

    Sebagai contoh, China menerapkan tarif tambahan 25% pada impor kedelai AS mulai Juli 2018, yang membuat volume impor kedelai dari AS anjlok hampir 50 persen pada tahun itu. Berkurangnya pasokan kedelai tersebut mengurangi produksi minyak kedelai di pasar Tiongkok, sehingga negeri itu meningkatkan impor minyak sawit sebagai substitusi.

    Bahkan, pada 2019 impor sawit Tiongkok mencapai rekor tertinggi 7,6 juta ton akibat tarif tinggi pada kedelai AS (mpoc.org.my).

    Dampak lebih luasnya, baik Washington maupun Beijing mulai mengalihkan perdagangan mereka ke mitra alternatif. China, misalnya, mengurangi pembelian sejumlah komoditas dari AS dan beralih ke pemasok lain.

    Hal serupa dilakukan AS dengan mencari sumber impor di luar Tiongkok. Keduanya khawatir ketergantungan perdagangan bisa dijadikan senjata ekonomi, sehingga berupaya mendiversifikasi rantai pasok masing-masing. Bagi dunia, gesekan dua ekonomi raksasa ini memicu pergeseran arus dagang: negara-negara ketiga mulai mengisi kekosongan di pasar yang ditinggalkan produk asal AS atau Tiongkok yang terkena hambatan tarif.

    Peluang peningkatan ekspor

    Tergesernya sebagian produk Amerika dan Tiongkok dari pasar global membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk perkebunannya. Ketika komoditas agrikultur AS sulit masuk pasar Tiongkok akibat tarif, importir di sana mencari pasokan substitusi dari negara lain.

    Situasi ini menjadi angin segar bagi Indonesia. Contoh nyata terjadi pada minyak nabati: saat pasokan dan produksi minyak kedelai di Tiongkok turun karena tarif terhadap kedelai AS, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar siap mengisi kebutuhan tersebut. Peningkatan impor sawit Tiongkok jelas menguntungkan eksportir CPO kita.

    Demikian pula, jika produk pertanian tertentu dari AS kehilangan daya saing di pasar global, komoditas sejenis asal Indonesia berpotensi mengambil alih.

    Sebagai ilustrasi, penurunan ekspor kedelai dan jagung AS mendorong beberapa negara pengimpor untuk beralih ke sumber alternatif. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dengan menawarkan produk substitusi, entah itu minyak sawit sebagai pengganti minyak kedelai, ataupun produk olahan kelapa, kopi, dan rempah-rempah ke pasar-pasar yang mulai menghindari produk asal AS/Tiongkok. Data perdagangan menunjukkan sejumlah komoditas ekspor Indonesia meningkat pangsa pasarnya selama periode memanasnya perang tarif AS-Tiongkok.

    Potensi sektor perkebunan

    Setidaknya ada beberapa alasan mengapa sektor perkebunan Indonesia relatif diuntungkan oleh dinamika ini. Pertama, fleksibilitas pasar dan daya adaptasi komoditas kita cukup tinggi. Indonesia mampu dengan cepat mengalihkan penjualan ke negara yang menawarkan permintaan lebih baik ketika terjadi gangguan di suatu pasar.

    Sebagai contoh, saat Uni Eropa membatasi impor biodiesel sawit, produsen Indonesia sigap beralih ekspor ke Tiongkok yang justru meningkat permintaannya. Fleksibilitas semacam ini menjaga volume ekspor tetap tinggi meski peta perdagangan berubah.

    Kedua, diversifikasi tujuan ekspor mengurangi risiko. Ketergantungan yang tidak terlalu besar pada satu pasar membuat posisi tawar Indonesia kuat. Misalnya, Amerika Serikat belakangan muncul sebagai salah satu importir sawit terbesar (sekitar 2,5 juta ton pada 2023).

    Namun apabila akses ke pasar AS terhambat, Indonesia masih memiliki banyak pembeli lain seperti India, China, Pakistan, dan negara-negara di Timur Tengah. Jaringan pasar yang beragam ini memastikan produk perkebunan Indonesia selalu memiliki ceruk di pasar global.

    Ketiga, tren kenaikan harga komoditas dunia belakangan ini turut menguntungkan Indonesia. Perang dagang dan ketidakpastian global kerap mendorong importir menimbun stok dan memicu kenaikan harga. Bagi produsen Indonesia, harga yang lebih tinggi berarti pendapatan meningkat.

    Sebagai contoh, ekspor kopi dan karet Indonesia mendapat nilai lebih tinggi pada 2022 berkat lonjakan harga global. Kenaikan harga ini memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

    Produksi nasional dan swasembada

    Peluang ekspor dan harga jual yang lebih baik pada akhirnya mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Ketika petani dan pengusaha menikmati harga komoditas yang tinggi, mereka terdorong memperluas areal tanam, intensifikasi budidaya, dan investasi di sektor ini.

    Contohnya di sektor sawit, keuntungan ekspor mendorong program peremajaan (replanting) kebun-kebun rakyat untuk memastikan keberlanjutan suplai CPO. Peningkatan produksi ini selain memenuhi permintaan ekspor, juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan domestik.

    Dampak lainnya adalah Upaya percepatan swasembada komoditas. Dengan makin bergairahnya sektor perkebunan, pemerintah dapat mengakselerasi program swasembada gula, misalnya, karena iklim usaha bagi petani tebu membaik seiring tren harga yang menguntungkan. Intinya, keuntungan yang diperoleh dari ekspor dapat dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

    Perang tarif AS-Tiongkok menunjukkan pentingnya kemampuan adaptasi dan diversifikasi. Tentu, perlu langkah berkelanjutan seperti peningkatan daya saing melalui hilirisasi dan kualitas, serta diplomasi dagang yang aktif agar manfaat ini berkelanjutan.

    *) Kuntoro Boga Andri : Kepala Pusat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Perkebunan, Kementerian Pertanian.

    Sumber : Antara

  • Bahan Baku Baterai Ini Jadi Andalan Indonesia Menuju Swasembada Energi!

    Bahan Baku Baterai Ini Jadi Andalan Indonesia Menuju Swasembada Energi!

    Jakarta: Perjalanan Indonesia menuju swasembada energi makin nyata. Salah satu pemain pentingnya? PT Pertamina Petrochemical Trading atau Pertachem, anak usaha dari PT Pertamina Patra Niaga. 
     
    Lewat produk petrokimia bernilai tambah tinggi seperti Green Coke, Pertachem ikut mendorong agenda hilirisasi industri nasional dan memperkuat ketahanan energi dalam negeri.

    Apa itu green coke?
    Green Coke, atau petroleum coke, adalah produk padat karbon hasil proses pemanasan minyak bumi melalui unit Delayed Coking Unit (DCU). Produk ini berwarna hitam, kaya energi, dan punya berbagai fungsi penting di sektor industri.
     
    Green Coke diproduksi oleh Pertamina Group di Refinery Unit II Dumai dan PT Kilang Pertamina Internasional. Produk ini bukan sekadar bahan bakar alternatif, tetapi juga bahan baku utama dalam pembuatan anoda baterai, pengolahan aluminium, logam, hingga sebagai penambah kadar karbon pada industri baja.

    Dengan kadar sulfur rendah (0,5 persen) dan ash content hanya 0,1 persen, Green Coke yang dipasarkan Pertachem juga ramah lingkungan dan punya nilai kalor tinggi (sekitar 7.500-8.500 Cal/kg). Kualitas ini membuatnya kompetitif di pasar global.
     

    Kolaborasi strategis menuju ekosistem energi mandiri
    Pada April 2025, Pertachem menandatangani perjanjian penjualan Green Coke dengan PT Indonesia BTR New Energy Material, salah satu produsen anoda terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. 
     
    Langkah ini jadi titik penting dalam rantai pasok energi, khususnya untuk mendukung pengembangan baterai kendaraan listrik dan perangkat elektronik.
     
    “Salah satu portfolio produk Pertachem, Green Coke menjadi bagian penting dalam rantai pasok energi. Pertachem hadir untuk memenuhi kebutuhan Green Coke yang tentunya hal ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada energi nasional,” kata Direktur Utama PT Pertachem, Oos Kosasih dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 April 2025.
     
    Pertachem optimistis tren pasar Green Coke akan terus meningkat, seiring naiknya permintaan anoda baterai secara global. 
     
    “Pemasaran Green Coke diproyeksikan akan mengalami tren positif yang signifikan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan anoda baterai di pasar global,” tambah Oos Kosasih.
    Indonesia punya potensi jadi pemain kunci
    Sementara itu, Presiden Direktur PT Indonesia BTR New Energy Material, Wu Lei mengapresiasi dukungan Pertamina karena telah memenuhi bahan baku produksi anoda yaitu Green Coke. Kedepannya dengan meningkatnya produksi anoda hingga 160.000 ton per tahun, harapannya kerja sama ini dapat terus berlanjut dan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. 
     
    “Dengan kapasitas produksi tersebut Indonesia berpotensi menjadi pemain utama sebagai pemasok anoda di industri baterai global,” imbuh Wu Lei.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)