Xcloud.id

kab/kota: Dumai

  • Polres Dumai Sebar Personel Amankan Tempat Pemotongan Hewan Kurban hingga Mal

    Polres Dumai Sebar Personel Amankan Tempat Pemotongan Hewan Kurban hingga Mal

    Dumai –

    Perayaan Idul Adha 1446 Hijriah di Provinsi Riau berlangsung aman dan kondusif. Pelaksanaan hari raya kurban ini mendapatkan pengamanan penuh dari jajaran kepolisian di seluruh Polres Polda Riau.

    Salah satunya di Kota Dumai, pelaksanaan salat Idul Adha yang dipusatkan di Masjid Agung Habiburahman Dumai Islamic Center berjalan kondusif berkat pengamanan aparat kepolisian. Ratusan personel turun melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah.

    Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata menyampaikan pengamanan tersebut dilaksanakan untuk kelancaran ibadah salat Id. Polres Dumai memastikan seluruh kegiatan salat Id hingga penyembelihan hewan kurban di wilayah Kota Dumai berjalan kondusif.

    “Kami siagakan personel untuk melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup di seluruh titik pelaksanaan sholat, termasuk di Dumai Islamic Center yang menjadi pusat konsentrasi jamaah,” ujar AKBP Hardi, dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).

    Hardi mengatakan pengamanan tak hanya terfokus ke tempat-tempat ibadah, tetapi juga di sejumlah tempat keramaian hingga pusat perbelanjaan.

    Termasuk, tempat-tempat pemotongan hewan kurban juga mendapatkan pengamanan dari kepolisian.

    Hardi mengatakan kegiatan perayaan Idul Adha di Kota Dumai relatif aman dan lancar. Ia pun mengapresiasi seluruh masyarakat yang ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan.

    “Kepatuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Terima kasih atas kerja samanya,” tutupnya.

    (mei/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jangan Ketinggalan! 12 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Jangan Ketinggalan! 12 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juni 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bahkan, ada daerah yang menghapus semua tunggakan dan denda pajak kendaraan yang terlewat.

    Program pemutihan ini menjadi kesempatan emas bagi pemilik kendaraan yang mungkin lupa membayar pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Ada daerah yang membebaskan semua tunggakan dan denda pajak kendaraan, cukup membayar pajak tahun ini saja. Ada juga yang membebaskan pemilik kendaraan dari pajak progresif sehingga kendaraan berapa pun pajaknya sama.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan tunggakan, denda bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Pada Juni 2025 ini, setidaknya ada 12 provinsi yang menerapkan program pemutihan. Ada yang pemutihannya cuma berlaku sampai akhir bulan ini. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Provinsi Aceh menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Tak tanggung-tanggung, program pemutihan di Aceh berlangsung sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program keringanan untuk pemilik kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor.

    Ada beberapa program yang ditawarkan Pemprov Riau. Pertama, memberikan pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Kedua, pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum bayar pajak dua tahun atau lebih, cukup membayarkan tunggakan pokok pajak 1 tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Ketiga, kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, dinas serta angkutan umum orang dan barang dengan nomor polisi BM atau yang terdaftar di seluruh provinsi Riau.
    Keempat, kendaraan di luar Riau yang melakukan mutasi masuk (pelat nomor non-BM) akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama.
    Kelima, bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak akan diberikan pengurangan sebesar 10 persen dengan mengajukan surat permohonan satu bulan sebelum jatuh tempo.

    “Tetapi program ini tidak berlaku untuk kendaraan yang mutasi keluar Provinsi Riau, kendaraan yang diserahkan pertama kali serta eks lelang eksekutif. Pemprov Riau berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik,” kata Gubernur Riau Abdul Wahid dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Dumai.

    Lampung

    Provinsi Lampung juga menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

    Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    Bangka Belitung

    Dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar oleh pemerintah daerah mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program pemutihan di Bangka Belitung di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    Kalimantan Timur

    Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) mengumumkan program pemutihan bagi masyarakat Kaltim. Salah satu programnya adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Timur berlangsung selama 3 bulan. Program ini berlaku 8 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

    Lewat program ini, wajib pajak cukup membayar pajak tahunan berjalan. Tunggakan pajak dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kaltim berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan. Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antarprovinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar. Program ini juga tidak termasuk biaya SWDKLLJ dan PNBP.

    Banten

    Pemerintah Provinsi Banten juga masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten ini berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    Jawa Barat

    Juni 2025 ini menjadi kesempatan terakhir bagi warga Jawa Barat menikmati program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Jawa Barat berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat ini menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya).

    Jawa Tengah

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Maluku

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini menghapuskan semua denda dan pokok tunggakan pajak. Syaratnya hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan (kecuali pokok SWDKLLJ dan denda SWDKLLJ tahun berjalan. Program pemutihan di Maluku berlaku pada 15 Mei 2025 sampai 31 Juli 2025.

    Papua

    Terakhir Provinsi Papua. Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua kembali memberikan relaksasi kebijakan pajak kepada masyarakat Papua berupa Pembebasan Denda Pajak dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%-40%. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Mei s.d 29 Agustus 2025.

    Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dihapuskan denda pajaknya dan juga diberikan pengurangan atau diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% bagi wajib pajak yang menunggak pajak dua tahun atau lebih.

    Juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 40% bagi pemilik kendaraan yang daftar Mutasi Masuk Antar Provinsi.

    Selain itu diberikan juga diskon pokok pajak sebesar 5% – 40% untuk pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor.

    Program pembebasan denda dan diskon pokok pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas kewajiban pajaknya dan juga menertibkan administrasi kepemilkan kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

    (rgr/din)

  • Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi Regional 31 Mei 2025

    Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi Regional 31 Mei 2025

    Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Riau
    Abdul Wahid mendampingi Menteri Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI) Abdul Kadir Karding dalam pengarahan kepada 196
    pekerja migran Indonesia
    (PMI) yang baru saja dideportasi dari Malaysia. 
    Pengarahan tersebut berlangsung di Pelabuhan Internasional Dumai, Sabtu (31/5/2025).
    Kedatangan 196 WNI yang terdiri dari 103 perempuan dan 94 laki-laki itu menyisakan beragam kondisi, dengan 27 di antaranya memerlukan penanganan khusus karena sakit atau masih tergolong anak-anak.
    Dalam arahannya, Abdul Kadir menegaskan bahwa seluruh PMI wajib mengikuti prosedur resmi saat bekerja ke luar negeri.
    Ia menjelaskan bahwa
    deportasi
    tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran izin tinggal (
    overstay
    ), keterlibatan dalam kasus hukum, masalah kesehatan, atau bahkan pekerja anak di bawah umur.
    “Kejadian yang dialami saudara-saudara kita ini akibat saat akan berangkat bekerja di luar negeri tidak melalui prosedur yang ada. Mungkin ada yang sesuai prosedur tapi
    overstay
    ,” ucap Abdul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena risiko yang dihadapi
    TKI
    nonprosedural jauh lebih besar, baik dari sisi hukum maupun keselamatan.
    Negara tujuan cenderung menindak tegas pekerja tanpa dokumen resmi, yang berujung pada deportasi massal seperti yang terjadi pada Sabtu (31/5/2025).
    Pada kesempatan tersebut, Abdul Kadir juga menegaskan pentingnya edukasi, terutama bagi pekerja migran yang baru pertama kali berangkat.
    Ia berharap agar para PMI yang telah kembali dapat menjadi agen penyadaran di lingkungan masing-masing.
    “Saat sudah dipulangkan nanti, tolong diberitahu kepada sanak keluarga di kampung yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar lewat prosedur legal. Bantu pemerintah agar tak terulang kejadian yang sama,” tegas Abdul Kadir.
    Pemerintah, lanjut dia, terus berupaya meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan kemudahan akses informasi terkait prosedur resmi kerja ke luar negeri. 
    Ia menegaskan bahwa keberangkatan sebagai pekerja migran harus dilakukan secara sah, tidak melalui calo, dan tidak secara mandiri tanpa pendampingan prosedural.
    “Mari ikuti proses yang sesuai prosedur. Kalau diikuti, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Silakan mendatangi Kantor Pelayanan PMI di masing-masing Kabupaten atau Kantor Balai Pelayanan Pelindungan PMI (BP3MI) di tingkat wilayah. Bisa juga telepon ke kantor pusat atau ke Dinas Tenaga Kerja setempat,” tandas Abdul Kadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 113,68 Hektare Hutan di Riau Terbakar, 13 Hotspot Masih Terdeteksi

    113,68 Hektare Hutan di Riau Terbakar, 13 Hotspot Masih Terdeteksi

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mencapai 113,68 hektare sejak Januari sampai akhir Mei 2025. Hingga hari ini masih terpantau 13 titik panas (hotspot) di provinsi itu.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edy Afrizal mengatakan lahan paling luas terbakar berada di Kabupaten Bengkalis mencapai 31,20 hektare. 

    “Bengkalis masih yang terluas disusul Kota Dumai 16,53 hektare dan yang terendah ada di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Meranti, dan Kuantan Singingi masing-masing 1 hektare,” kata Edy Afrizal, Jumat (30/5/2025). 

    BMKG mencatat Riau dikepung 347 hotspot sejak Januari 2025 hingga kini, dengan titik api (firespot) sebanyak 66 titik. 

    Edy mengatakan tim BPBD Riau bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah berupaya maksimal untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. 

    “Semua titik-titik api sudah dipadamkan. Kami mengimbau kepada warga agar tidak membukan lahan untuk pertanian dengan cara membakar,” pungkasnya. 

    Hingga hari ini, tercatat ada 13 hotspot karhutla terdeteksi di Riau. Seluruh hotspot itu tersebar di lima kabupaten, yakni Rokan Hilir satu titik, Bengkalis tiga titik, Siak satu titik, Rokan Hulu tujuh titik, dan Pelalawan satu titik. 

  • KPK Lelang Serentak Apartemen-Tas LV Hasil Korupsi

    KPK Lelang Serentak Apartemen-Tas LV Hasil Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan hasil lelang barang rampasan dari tindak pidana korupsi senilai Rp53 miliar. Lembaga antirasuah menyebut akan kembali menggelar lelang, kali ini secara serentak, guna memaksimalkan setoran ke kas negara.

    Adapun data KPK sepanjang Januari-Maret 2025 terkait dengan lelang barang rampasan menunjukkan bahwa pengembalian aset atau asset recovery baru mencapai Rp53 miliar. Hasil lelang itu sudah disetorkan ke negara.

    Secara terperinci, nilai yang dikembalikan periode Januari-Februari 2025 mencapai Rp13 miliar. Kemudian, pada Maret 2025, jumlahnya melonjak hingga Rp42,45 miliar, ditambah nilai wanprestasi sebesar Rp100,07 juta.

    Pada lelang Maret lalu, KPK melelang 82 lot barang rampasan. Dari jumlah itu, 60 lot berhasil terjual, 22 lot belum terjual, dan 2 lot berstatus wanprestasi.

    Pada media briefing, Selasa (27/5/2025), Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto memaparkan penyebab belum terjualnya sejumlah barang rampasan. Pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap apa yang menyebabkan masih adanya barang lelang yang belum laku. 

    “Pertama, beberapa calon peserta lelang yang kami wawancarai menyatakan limit harga lelang terlalu tinggi. Kedua, ada calon peserta yang masih tertinggal informasi. Saat ini KPK berusaha menurunkan nilai limitnya,” ujar Mungki, dikutip dari siaran pers, Kamis (29/5/2025). 

    Adapun barang-barang lelang yang belum laku terjual mayoritas terdiri dari properti mewah dan barang bernilai tinggi. Misalnya, 6 unit apartemen mewah di Jakarta: Apartemen Nifarro, The Wave at Rasuna Epicentrum, dan Green Central City Tower Adenium.

    Kemudian, terdapat 3 bidang tanah dan bangunan di Sunter Agung, Kramat Pela, dan Srengseng, Jakarta, serta 2 unit kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yaitu VW Caravelle dan Triumph Speedmaster Bonneville. 

    Selanjutnya, terdapat barang-barang lain yang masih belum berhasil dilelang yaitu 1 tas Louis Vuitton, 1 handphone Apple, 2 handphone Oppo, 2 sepeda lipat Brompton warna hijau lengkap dengan tas dan aksesoris, 6 sepeda PATROL 572 warna kuning dan hitam, serta 3 road bike merk Lapierre (2 hitam, 1 biru dongker). 

    Lalu, terdapat 4 tea kettle merk Fashion Kitchen, 3 tas kerja Tumi warna hitam, 6 set sendok garpu Elegant, 1 tas wanita Loup Noir, 1 tas selempang Gucci warna coklat, 1 unit server Network Attached Server abu-abu, 5 unit Tableau berbagai jenis serta 6 set gelas Tumbler merk Arcoroc. 

    Seluruh barang tersebut merupakan barang bukti dari kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara itu, empat barang yang sempat dimenangkan namun gagal dibayar penuh oleh pemenang lelang (wanprestasi) terdiri atas 1 unit VW Caravelle AT, 1 handphone Apple dan 2 handphone Oppo.

    LELANG SERENTAK DI 13 DAERAH

    Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjutnya KPK akan menggelar lelang serentak di 13 daerah pada Juni 2025. Kegiatan itu bertujuan untuk kembali menawarkan aset-aset yang belum terjual pada lelang sebelumnya, termasuk 5 unit apartemen mewah di Jakarta, 3 bidang tanah dan bangunan di Jakarta serta aset bergerak berupa 2 unit motor Triumph Speedmaster Bonneville dan VW Caravelle, 1 handphone Apple, 2 handphone Oppo, dan 1 tas Louis Vuitton. 

    Lelang akan digelar secara serentak melalui  KPKNL Jakarta III (22 Lot), KPKNL Bandung (8 Lot),  KPKNL Bogor (5 Lot),  KPKNL Yogyakarta (4 Lot),KPKNL Palembang (3 Lot), KPKNL Pekanbaru (2 Lot), KPKNL Dumai (1 Lot), KPKNL Tangerang I (1 Lot), KPKNL Surabaya (1 Lot), KPKNL Purwokerto (1 Lot),  dan KPKNL Bekasi (1 Lot) pada Rabu, 11 Juni 2025 dan dapat diakses melalui situs https://lelang.go.id.

    Sementara itu, lelang juga akan berlangsung, Kamis (12/6/2025), di KPKNL Pekalongan, Jawa Tengah (1 lot) pukul 10.00 WIB, melalui tautan yang sama.

    Calon peserta dapat melihat langsung objek lelang pada Selasa, 3 Juni 2025 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jl. Dewi Sartika No.255, Cawang, Jakarta Timur, pukul 10.00–15.00 WIB.

    Pemenang akan ditetapkan setelah batas akhir penawaran, dan diwajibkan melakukan pelunasan dalam 5 hari kerja. 

    Biaya lelang ditetapkan sebesar 2% dari harga untuk barang tidak bergerak, dan 3% untuk barang bergerak.

  • Ada Diskon Tarif Tol 20% buat 110 Juta Pengendara, Catat Waktunya!

    Ada Diskon Tarif Tol 20% buat 110 Juta Pengendara, Catat Waktunya!

    Jakarta –

    Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif jalan tol. Diskon tarif tol ini berlaku pada periode Juni-Juli 2025, bertepatan dengan libur anak sekolah.

    Pemberlakuan diskon tarif tol ini merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Triwulan II (Q2) 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025. Diharapkan, pemberian berbagai stimulus ekonomi dapat menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

    “Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulisnya.

    Pada periode libur sekolah tersebut, tarif tol akan didiskon sebesar 20 persen. Skema program diskon tarif jalan tol ini sama dengan pemberlakuan diskon tarif tol saat Natal-Tahun Baru dan Lebaran.

    “Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025),” demikian dikutip dari keterangan tertulis Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Adapun program diskon tarif jalan tol ini akan diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

    Skema Diskon Tarif Tol saat Libur Lebaran Lalu

    Jika mengacu pada diskon tarif tol saat Hari Raya Idulfitri lalu, ada beberapa ruas jalan tol yang menerapkan diskon. Saat itu, diskon tarif tol berlaku di ruas tol yang dikelola Jasa Marga dan Non-Jasa Marga.

    Adapun tol yang dikelola Jasa Marga yang menerapkan diskon tarif jalan tol ketika lebaran lalu antara lain Tol Tangerang-Merak, Jakarta-Cikampek, MBZ, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang dan Semarang ABC. Perjalanan menerus dari Jakarta (asal GT Cikampek Utama) menuju Semarang (tujuan GT Kalikangkung) yang tarif awalnya Rp 440.000 untuk kendaraan Golongan I, didiskon Rp 88.000 menjadi Rp 352.000.

    Selain itu, ruas tol yang dikelola HK juga didiskon tarifnya ketika Lebaran. Adapun ruas tol HK yang didiskon antara lain Indrapura-Kisaran, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Segmen Tebing Tinggi-Sinaksak, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Prabumulih, Kayuagung-Palembang, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

    (rgr/dry)

  • Pertamina Siap Replikasi Proyek Avtur dari Jelantah di Dua Kilang Ini

    Pertamina Siap Replikasi Proyek Avtur dari Jelantah di Dua Kilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina bersiap melaksanakan ekspansi dan replikasi proyek Used Cooking Oil to Sustainable Aviation Fuel (USAF) berbahan minyak jelantah yang telah dikembangkan di Kilang Cilacap. Ekspansi dan replikasi ini juga akan dilakukan di Kilang Dumai dan Kilang Balongan.

    Tidak sendirian, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina Patra Niaga bersinergi, demi komitmen Pertamina mendukung agenda nasional transisi energi, sekaligus mewujudkan dual growth strategy, yakni penguatan core business dan pengembangan new business. Project USAF ini adalah bukti nyata komitmen Pertamina tidak hanya dalam menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga mengembangkan portofolio energi rendah karbon yang berkelanjutan.

    Untuk menandai komitmen untuk replikasi tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen pengembangan Project USAF Pertamina yang digelar di di Grha Pertamina. Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman mengatakan, Project USAF atau Used Cooking Oil to Sustainable Aviation Fuel merupakan inisiatif yang sangat relevan untuk menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

    Project USAF diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri ESDM nomor 4 Tahun 2025 dan selaras dengan roadmap dari Kemenko Marves yang akan mendorong implementasi SAF lebih cepat dari rencana awal, yaitu dari tahun 2027 menjadi 2026. Melalui project ini, KPI akan mengolah minyak jelantah menjadi avtur, kemudian Patra Niaga akan membuka peluang bisnisnya agar USAF dapat digunakan secara luas dan komersil.

    “Sebagai bagian dari Pertamina Group, KPI memiliki mandat besar dalam mendukung agenda tersebut. Project USAF ini adalah bukti nyata bahwa kami berkomitmen untuk tidak hanya menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga mengembangkan portofolio energi rendah karbon yang berkelanjutan,” ujar Taufik dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Menurut Taufik, jejak pengembangan SAF di Pertamina, khususnya KPI, telah dimulai sejak 2020. Ketika itu KPI, melalui Kilang Cilacap, berhasil memproduksi Bioavtur J2.4 dari Palm Kernel Oil. Setahun kemudian, produk tersebut digunakan dalam penerbangan uji coba dengan pesawat CN-235. Kemudian dilanjutkan pada 2023 dengan penerbangan komersial Garuda Indonesia rute Jakarta-Solo. Taufik mengatakan, dua uji coba tersebut membuktikan bahwa bahan bakar aviasi berbasis nabati bukan lagi konsep, tetapi realitas.

    Pada 2024, KPI mencanangkan Project USAF (UCO to SAF) sebagai langkah penting untuk memulai komersialisasi SAF berbahan baku waste (minyak jelantah) dan bersertifikat sustainability. Serangkaian aktivitas dilaksanakan antara lain pengembangan teknologi katalis bersama Pertamina Technology Innovation, manufacturing katalis oleh PT Katalis Sinergi Indonesia, melakukan sertifikasi sustainability ISCC EU dan CORSIA, dan puncaknya pada Turn Around Januari 2025, PT KPI telah melaksanakan change out catalyst USAF di RU IV dan menandai siap untuk melakukan uji komersial produksi certified SAF dari minyak jelantah di awal kuartal III-2025.

    Visi menjadi produsen SAF bersertifikat sustainable dan berbahan baku minyak jelantah pertama kali di Indonesia ini di dukung oleh ekosistem hulu-hilir SAF Pertamina Group yang melibatkan beberapa subholding antara lain Pertamina Patra Niaga, Pelita Air dan Pertamina Persero sebagai Project Coordinator. Sebagai bukti komitmen terhadap Project USAF, KPI akan memperluas proyek ini ke kilang lain, seperti Kilang Dumai dan Kilang Balongan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi SAF, sekaligus memulai trial komersial.

    Menurut Taufik, Project USAF tak hanya sekadar memproduksi bahan bakar berkelanjutan, tapi juga bagian dari blueprint besar circular SAF ecosystem yang membentuk rantai pasok yang kuat bersama pelaku pengumpulan UCO, transporter, serta off-taker seperti maskapai dan BUMN Aviasi.

    “Pada tahun 2028, kami berharap dapat menyaksikan startup Green Refinery Project di Cilacap, dengan kapasitas 6 MBSD, mengolah feedstock dari UCO, POME, dan lainnya. Ini akan menjadikan Pertamina sebagai pelopor energi hijau,” pungkas Taufik.

    Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, upaya KPI dan PT Pertamina Patra Niaga dalam mengembangkan USAF merupakan sebuah kolaborasi bersejarah bagi Pertamina dan Indonesia. Sebab program ini tertera dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni mengenai kemandirian energi.

    Dan untuk mendukung realisasi Project USAF, Mars Ega mengatakan, PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan alat untuk mengumpulkan Used Cooking Oil (UCO) di sepuluh SPBU yang tersebar di Jakarta. Dengan alat itu pula, PT Pertamina Patra Niaga menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan USAF. Menurut Mars Ega, masyarakat sangat antusias untuk memberikan minyak jelantah yang mereka miliki, sebagai bahan baku utama pembuatan USAF.

    “Alat ini masih dalam skala piloting, tapi sampai hari ini sudah tercatat sedikitnya 6.042 orang yang secara sukarela menyetorkan UCO di alat-alat yang tersebar di sepuluh SPBU di Jakarta,” ungkap Mars Ega

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengapresiasi manajemen dan seluruh perwira Pertamina atas ditandatanganinya komitmen pengembangan Used Cooking Oil (UCO) to Sustainable Aviation Fuel (SAF). Menurutnya, Project USAF adalah jawaban dari tantangan global untuk menjamin ketahanan energi, keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

    Namun Simon mengingatkan agar project ini tidak hanya berakhir di seremoni penandatanganan komitmen. Ia menyatakan, pengembangan USAF yang telah dilakukan Pertamina sejak beberapa waktu lalu, harus terwujud dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

    “Ini adalah prestasi yang sudah diukir Pertamina, kita harus wujudkan sampai terimplementasi dengan baik. Kita juga harus saling berkolaborasi satu sama lain, agar Pertamina terus menjadi yang terdepan dalam menyediakan energi yang baik bagi negeri ini,” papar Simon.

    Acara penandatanganan komitmen pengembangan Project USAF turut dihadiri oleh Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan. Ia mengatakan, kini transisi energi bukan lagi sebuah pilihan, namun sudah menjadi keniscayaan strategis. Terlebih Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 2060. Karena itulah Mochamad Iriawan menyambut baik proyek Used Cooking Oil to Sustainable Aviation Fuel (USAF) atau Avtur berbahan minyak jelantah.

    Menurutnya, SAF tidak bisa dilihat sebagai proyek semata, melainkan sebuah misi besar membangun ekosistem pengolahan energi baru yang ramah lingkungan. Karena itulah ia meminta Pertamina Group membangun kolaborasi internal yang melibatkan seluruh subholding. Kolaborasi itu lalu diperluas dengan menggandeng sektor lainnya, seperti pemerintah, maskapai penerbangan, lembaga riset dan penyedia feedstock hingga mitra internasional.

    “SAF harus menjadi solusi yang berkelanjutan secara menyeluruh dan pastikan Pertamina Group menjadi pemimpin utama di bisnis SAF, baik sebagai produsen utama maupun market leader dalam pasar domestik dan global. Proyek ini harus diimplementasikan secara terarah dan konsisten sesuai target yang telah ditetapkan,” pungkas Mochamad Iriawan.

    (rah/rah)

  • Pertamina Replikasi Proyek Avtur Berbahan Minyak Jelantah di Kilang Balongan dan Dumai – Page 3

    Pertamina Replikasi Proyek Avtur Berbahan Minyak Jelantah di Kilang Balongan dan Dumai – Page 3

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, upaya KPI dan pihaknya dalam mengembangkan USAF merupakan sebuah kolaborasi bersejarah bagi Pertamina dan Indonesia.

    Ega mengungkapkan, untuk mendukung realisasi Project USAF, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan alat untuk mengumpulkan Used Cooking Oil (UCO) di 10 SPBU yang tersebar di Jakarta.

    “Dengan alat itu pula, Pertamina Patra Niaga menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan USAF, karena masyarakat sangat antusias untuk memberikan minyak jelantah yang mereka miliki, sebagai bahan baku utama pembuatan USAF,” ungkapnya.

    “Alat ini masih dalam skala piloting, tapi sampai hari ini sudah tercatat sedikitnya 6.042 orang yang secara sukarela menyetorkan UCO di alat-alat yang tersebar di sepuluh SPBU di Jakarta,” jelas Ega.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa project USAF jadi jawaban dari tantangan global untuk menjamin ketahanan energi, keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

    Namun Simon mengingatkan agar project ini tidak hanya berakhir di seremoni penandatanganan komitmen. Ia menyatakan, pengembangan USAF yang telah dilakukan Pertamina sejak beberapa waktu lalu, harus terwujud dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

    “Ini adalah prestasi yang sudah diukir Pertamina, kita harus wujudkan sampai terimplementasi dengan baik. Kita juga harus saling berkolaborasi satu sama lain, agar Pertamina terus menjadi yang terdepan dalam menyediakan energi yang baik bagi negeri ini,” ujarnya.

  • PetroChina Jabung Tandatangani Perjanjian Swap Gas Domestik

    PetroChina Jabung Tandatangani Perjanjian Swap Gas Domestik

    Tangerang –

    PetroChina International Jabung Ltd. melakukan penandatanganan Domestic Gas Swap Agreeement dalam acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-49 yang diadakan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/3/2025).

    Act. Vice President Business Support PetroChina Alfiani mengatakan penandatanganan perjanjian ini sebagai upaya perusahaan mendukung target suplai gas domestik.

    “PetroChina mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengamankan pasokan gas domestik. Kami berharap partisipasi PetroChina dalam Perjanjian Swap Gas Domestik Multi-Pihak ini dapat memastikan ketersediaan gas nasional,” ungkap Alfiani, kepada detikcom, dikutip Senin (26/5/2025).

    Tidak hanya mengamankan pasokan gas dalam negeri, perjanjian ini dalam rangka mendukung komitmen pemerintah meningkatkan ketahanan energi dan perekonomian nasional. Perjanjian ini hadir berdasarkan arahan SKK Migas dan tujuannya untuk kepentingan nasional.
    Penandatanganan ini dilakukan bersama dengan sejumlah pihak utama yakni PT Pertamina (Persero), Medco E&P Natuna Ltd., Premier Oil Natuna Sea B.V., Star Energy (Kakap) Ltd, Semcorp Gas Pte Ltd, Gas Supply Pte Ltd, Medco E&P Grissik Ltd., PetroChina International Jabung Ltd., dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

    Sebagai operator Wilayah Kerja Jabung di Jambi, PetroChina merupakan salah satu produsen gas bumi utama di Indonesia. Gas yang diproduksi dari Jabung banyak dimanfaatkan untuk penyediaan jaringan gas, lifting minyak, LPG, kelistrikan, dan industri di berbagai daerah. Saat ini, PetroChina memiliki beberapa kerja sama jual beli gas untuk berbagai kebutuhan domestik di wilayah Jambi, Batam, Dumai dan Pekanbaru. Dengan kontribusi LPG sebesar 1,312 metrik ton per hari, PetroChina juga tercatat sebagai salah satu penyuplai LPG terbesar di Indonesia.

    (ada/rrd)

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025