Xcloud.id

kab/kota: Dukuh

  • Ada 9 lokasi parkir saat Jakarta Running Festival 2025 akhir pekan ini

    Ada 9 lokasi parkir saat Jakarta Running Festival 2025 akhir pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan sembilan lokasi parkir kendaraan roda dua dan roda empat di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, saat perhelatan Jakarta Running Festival (JRF) pada 25-26 Oktober 2025.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis, merinci kesembilan lokasi itu, yakni Plaza Tenggara dengan kapasitas 150 kendaraan roda empat dan 174 kendaraan roda dua.

    Kemudian, Istora (257 kendaraan roda empat, 1.000 kendaraan roda dua), Elevated sisi Selatan (400 kendaraan roda empat, 1.500 kendaraan roda dua), dan Elevated sisi Utara (400 kendaraan roda empat, 1.500 kendaraan roda dua).

    Selanjutnya, parkir Akuatik (175 kendaraan roda empat, 250 kendaraan roda dua), Lapangan ABC (50 kendaraan roda empat, 1.305 kendaraan roda dua), dan Stadion Madya (100 kendaraan roda empat, 500 kendaraan roda dua).

    Lalu, Masjid Al-Bina (25 kendaraan roda empat, 1.000 kendaraan roda dua) dan Lapangan Softball (150 kendaraan roda empat, 500 kendaraan roda dua).

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Selasa (21/10) mengatakan JRF 2025 akan diikuti hampir oleh 30 ribu peserta dari lebih dari 50 negara.

    Dia pun berharap ke depannya semakin banyak kegiatan internasional yang digelar di Jakarta, seperti salah satunya Jakarta Innovation Days (JID) 2025 di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan.

    “Mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan olahraga, seni, budaya, ekonomi kreatif, inovasi, akan membuat masyarakat semakin merasa bahwa Jakarta memang tempat yang bisa membuat mereka lebih aman-nyaman,” ucap Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik

    Bakal Ada Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari, 2 Investor Sudah Tertarik

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun rute pengumpan alias feeder LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Bogor yang saat ini terhenti di stasiun Harjamukti (Cibubur). Feeder ini rencananya akan dibangun dari Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan wisata Mekarsari dan sekitarnya.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, mengatakan saat ini rencana pembangunan feeder di Stasiun LRT Harjamukti hingga kawasan Mekarsari masih dalam tahap studi kelayakan alias feasibility study (FS).

    Menurutnya, studi kelayakan angkutan feeder ini sudah mulai dilakukan sejak pada 9 Oktober kemarin, usai pihaknya bersama pemangku kepentingan lain mengikuti acara investor gathering proyek tersebut.

    “Jadi pada 9 Oktober kemarin, betul kami juga diundang ya dalam acara kick-off meeting terkait dengan penyusunan FS feeder LRT Jabodebek dari Harjamukti,” kata Arif dalam acara press background di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Dalam hal ini, ia mengatakan salah satu investor yang tertarik untuk melakukan kajian ini adalah PT Minsky Cakrawala Nusa (MCN) bersama Malcon Group dan Unitsky Nusantara Technologies.

    “Salah satu proyek yang kita tawarkan ke para investor adalah mengenai feeder LRT Jabodebek tadi. Ini salah satu investor yang tertarik untuk menindaklanjuti investor gathering kemarin kalau tidak salah dari PT Minsky dan posisi saat ini mereka sedang mengerjakan studi,” ucapnya.

    Meski begitu, ia sendiri belum mengetahui kapan studi kelayakan ini akan rampung, karena sepenuhnya dilakukan oleh swasta. Selain itu Arif juga belum bisa memastikan bentuk feeder yang akan digunakan nanti, apakah tetap kereta gantung atau skytrain seperti yang diusulkan sebelumnya atau feeder lainnya.

    “Jadi FS-nya kita lepas ke investor ya untuk melakukan studi kira-kira nanti seperti apa, kalau memang sudah selesai disampaikan ke kami, akan kami lakukan evaluasi terhadap FS itu,” terangnya.

    Begitu juga terkait rencana anggaran pembangunan feeder di LRT Harjamukti itu, akan menggunakan investasi swasta murni atau masih menggunakan APBN juga belum diketahui. Namun yang pasti pihaknya akan menyambut baik jika perusahaan memang siap untuk melakukan pembangunan dengan dana investasi murni.

    “Nah nanti selanjutnya apakah itu akan dilakukan berupa investasi murni gitu, kalau memang dari FS itu ternyata si perusahaan tadi siap melakukan pembangunan ya kami persilakan, kami persilakan untuk membangun,” sambung Arif.

    Sebagai informasi, rencana pembangunan feeder untuk mengintegrasikan layanan LRT dan MRT ini sempat disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencananya bentuk feeder tersebut akan menggunakan Skytrain atau kereta gantung.

    “Memang kami punya rencana mengenai feeder LRT dan MRT itu dengan menggunakan Skytrain. Itu dari Mekarsari untuk feeder LRT di Cibubur dan feeder MRT,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis malam (8/5/2025).

    Dudy menyampaikan alasan memilih menggunakan Skytrain tersebut lantaran pembangunan tersebut tidak membutuhkan banyak lahan serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan dan operasionalnya lebih murah. Selain itu, moda transportasi Skytrain dinilainya lebih cocok menjangkau ke berbagai pemukiman warga.

    Terkait rute Skytrain, Dudy mengatakan untuk feeder Skytrain LRT Jabodebek ini akan menghubungkan dari Stasiun Stasiun LRT Harjamukti hingga ke Mekarsari. Sementara feeder Skytrain MRT ini akan menghubungkan dari Stasiun MRT Lebak Bulus hingga ICE BSD.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, skytrain akan menjadi proyek unggulan non-APBN atau kemitraan yang dibesut Kemenhub tahun ini. Nantinya, proyek ini dikerjasamakan pembangunannya dengan swasta.

    Selain Jakarta, skytrain juga akan dibangun di beberapa kota besar lainnya. Menurutnya proyek ini bisa menyediakan transportasi massal kereta yang murah karena hanya butuh lahan yang kecil untuk pembangunannya sarana prasarananya.

    “Ada beberapa kabupaten kota yang tanahnya akan digunakan untuk ini. Kecil pak, nggak beli tanah lebar-lebar. Ini pakai tiang di pinggir jalan aja. Ini salah satu agar kita tak bebaskan tanah yang besar,” kata Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025)

    Tonton juga video “Penumpang Harian LRT Jabodebek Tembus 96 Ribu di 2025” di sini:

    (igo/fdl)

  • Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank Megapolitan 23 Oktober 2025

    Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank Megapolitan 23 Oktober 2025

    Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp 234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.
    Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.
    Lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.
    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.
    Maka dari itu, Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
    “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ucap dia.
    Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan informasi yang disampaikan oleh Purbaya.
    Namun, ia menegaskan dana itu bukan “uang tidur”, melainkan memang disiapkan untuk kebutuhan belanja daerah menjelang akhir tahun.
    “Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Pola pengeluaran atau pembayaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta memang selalu meningkat di penghujung tahun.
    Kondisi ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi pola tahunan yang berulang.
    “Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun, di tahun 2024, 18 triliun,” kata Pramono.
    Untuk itu, dana Rp 14,6 triliun yang kini tersimpan di bank akan digunakan pada November dan Desember 2025 untuk membayar berbagai kegiatan proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan.
    “Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik itu pembayarannya selalu di bulan November dan di bulan Desember,” ucap Pramono.
    Pramono menegaskan, dana tersebut bukan untuk deposito atau disimpan tanpa tujuan.
    Dana itu sudah dialokasikan secara jelas untuk kebutuhan pembangunan dan pembayaran kontrak yang jatuh tempo di kuartal keempat. Sehingga pembayaran dilakukan menjelang tutup tahun anggaran.
    “Benar ada (dananya), tetapi di Jakarta bukan untuk menjadi deposito atau disimpan begitu saja. Ini semata-mata untuk persiapan menyelesaikan (pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa),” kata Pramono.
    Di sisi lain, Pramono memastikan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta berada dalam posisi yang sehat.
    Ia mengatakan, realisasi penerimaan pajak daerah hingga saat ini telah melampaui target yang ditetapkan.
    “Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waswas Gara-gara Lahan Makam di Jakarta Terbatas

    Waswas Gara-gara Lahan Makam di Jakarta Terbatas

    Jakarta –

    Tempat pemakaman di sejumlah wilayah Jakarta semakin penuh dan menjadi masalah. Bahkan ada pemakaman yang tidak menerima makam baru dan hanya menerima sistem tumpang.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menggelar rapat khusus membahas persoalan pemakanan yang kian penuh. Rapat rencananya digelar pekan depan.

    “Kami sudah berkomunikasi, dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan kita akan rapat khusus mengenai pemakaman di Jakarta,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, kini tengah mengumpulkan data mengenai kapasitas dan ketersediaan lahan di seluruh TPU dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Langkah tersebut diambil agar pihaknya dapat menentukan arah kebijakan ke depan.

    “Mengenai angkanya nanti Dinas Pertamanan yang akan sampaikan. Nanti kalau sudah detail saya akan jawab lagi,” ungkapnya.

    Opsi Pemakaman Bertingkat

    Pemprov DKI Jakarta diketahui tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibu Kota. Pramono menilai persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi salah satu tantangan yang kini dihadapi Jakarta.

    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” ujar Pramono.

    Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan opsi membuka lahan pemakaman baru di luar wilayah Jakarta. Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut akan ditentukan setelah kajian teknis dan hukum selesai dilakukan.

    “Beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman di luar Jakarta. Sekarang sedang kami pikirkan, dan sebentar lagi akan saya putuskan,” jelasnya.

    69 dari 80 TPU di Jakarta Penuh

    Terpisah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri mengungkapkan 69 dari 80 TPU di Jakarta penuh. Sebagian besar menerapkan sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga.

    “Dari 80 lokasi TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI, 69 TPU sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang,” ujar Fajar saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/10/2025).

    Fajar menjelaskan, sistem makam tumpang dilakukan dalam satu liang lahad keluarga. Menurutnya, makam tumpang dinilai cukup efektif menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota.

    Jakarta memiliki sekitar 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU dengan kapasitas tersisa. Dengan rata-rata pemakaman mencapai 100 jenazah per hari, Fajar memperkirakan ketersediaan lahan tersebut hanya akan bertahan sekitar tiga tahun ke depan.

    Adapun TPU yang masih memiliki lahan makam antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar (Jakarta Timur), Rorotan (Jakarta Utara), Tanah Kusir dan Srengseng Sawah (Jakarta Selatan), Kampung Kandang (Jakarta Selatan), serta Tegal Alur dan Pengadungan (Jakarta Barat).

    Di sisi lain, Fajar menjelaskan, kendala utama menambah lahan makam di Jakarta adalah penolakan warga terhadap keberadaan TPU di lingkungan tempat tinggal mereka.

    “Kita sudah memiliki beberapa rencana pembebasan lahan, namun sering terkendala karena adanya penolakan masyarakat,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (dek/dek)

  • Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun di Bank Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI yang tersimpan di Bank Jakarta. Menurutnya, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun. 

    “Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000%, bukan 100%, tapi 1.000%. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan dana mengendap bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.

    “Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025),

    Dia menjelaskan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.

    “Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun,” jelasnya.

    Michael menyampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick wins melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. 

    Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya terutama belanja prioritas dengan alokasi besar.

    Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya menerangkan dana yang “parkir” jelang akhir tahun digunakan untuk membayar kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah. Namun, uang dari pemda-pemda itu tidak dihimpun di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

    “Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya gak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyalurkan ke businessman atau pelaku usaha di kawasan itu,” ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

  • Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas, Jakarta Pusat untuk mempermudah para pengguna moda transportasi publik, komuter, pekerja, dan warga sekitar dalam mengakses layanan kesehatan.

    “Saya sangat berbahagia hari ini bisa menambah fasilitas baru di MRT untuk pengecekan kesehatan secara cepat. Kehadiran klinik ini merupakan langkah nyata menghadirkan layanan kesehatan yang dekat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Bunda Clinic” merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Bundamedik Tbk, yang menghadirkan inovasi layanan kesehatan di kawasan integrasi transportasi publik Jakarta.

    Menurutnya, lokasi klinik sangat strategis karena kawasan Dukuh Atas merupakan titik pertemuan berbagai moda transportasi yang menghubungkan MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan jaringan BRT.

    Data MRT Jakarta mencatat lebih dari 122.000 pengguna memanfaatkan moda transportasi umum terintegrasi di kawasan ini setiap hari.

    “Kesehatan masyarakat adalah pondasi utama kualitas hidup perkotaan. Klinik ini bukan sekadar fasilitas kesehatan baru, tetapi simbol perubahan paradigma bahwa mobilitas dan kesehatan dapat berjalan beriringan,” kata Pramono.

    Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, kehadiran “Bunda Clinic” MRT Dukuh Atas menjadi terobosan dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga Jakarta.

    Pramono berharap, kehadiran “Bunda Clinic” menjadi model layanan kesehatan perkotaan yang bisa direplikasi di berbagai stasiun transportasi publik strategis lainnya di Jakarta.

    “Inilah contoh bagaimana kita membangun kota yang berpusat pada manusia dan mendukung penerapan konsep Fifteen-Minute City, di mana warga dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat,” ujar Pramono.

    Pramono pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan layanan ini. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat, inklusif, dan berdaya saing,” katanya.

    Sementara itu, Komisaris Utama PT Bundamedik Tbk, Dr. dr. Ivan Rizal Sini, menyampaikan, klinik ini menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan umum, medical check-up, layanan “wellness”, hingga infus vitamin untuk menjaga stamina.

    Dalam momentum peresmian ini, RS Bunda juga menyediakan 100 mini medical check-up gratis bagi pengguna MRT.

    “Kami ingin masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kondisi kesehatannya. Misalnya, ketika seseorang ingin tahu kadar gula atau tekanan darahnya, cukup datang ke klinik ini dan langsung bisa diperiksa dengan cepat,” jelas Ivan.

    Ivan menambahkan, Bunda Clinic MRT Dukuh Atas merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PT Bundamedik untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ekosistem kota sehat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI adakan rapat khusus bahas keterbatasan lahan pemakaman

    DKI adakan rapat khusus bahas keterbatasan lahan pemakaman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan segera menggelar rapat khusus untuk membahas solusi penanganan keterbatasan lahan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta.

    “Kami sudah berkomunikasi, dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan kita akan rapat khusus mengenai pemakaman di Jakarta,” ujar Pramono di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia mengakui bahwa memang kondisi sejumlah TPU di wilayah Jakarta mulai penuh. Saat ini Pemprov DKI tengah mengumpulkan data lengkap dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengenai kapasitas dan ketersediaan lahan di seluruh TPU.

    Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memetakan tingkat urgensi dan menentukan arah kebijakan ke depan.

    “Mengenai angkanya nanti Dinas Pertamanan yang akan sampaikan. Nanti kalau sudah detail saya akan jawab lagi,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI diketahui tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibu Kota.

    Ia menyebut persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi salah satu tantangan yang kini dihadapi Jakarta seiring dengan padatnya wilayah perkotaan.

    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” kata Pramono.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan opsi membuka lahan pemakaman baru di luar wilayah Jakarta.

    Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut akan ditentukan setelah kajian teknis dan hukum selesai dilakukan.

    Diketahui, sembilan tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta Selatan (Jaksel) tak menerima lagi makam baru karena lahan di sembilan TPU tersebut sudah penuh.

    “TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko,” kata Kepala Seksi Jalur dan Pemakaman Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, Arwin Adlin Barus.

    Arwin mengatakan sembilan dari 16 TPU di Jakarta Selatan itu kapasitasnya sudah habis sehingga dialihkan ke TPU lain.

    Pemkot Jaksel menerapkan sistem pemakaman tumpang sebagai solusinya.

    Pemakaman tumpang berarti jenazah dimakamkan dengan anggota keluarga yang sudah lebih dulu dimakamkan di TPU tersebut.

    Opsi lain yang disiapkan ialah pemakaman baru di TPU lain yang masih memiliki ketersediaan petak walaupun sudah terbatas jumlahnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Air Hujan di DKI Mengandung Mikroplastik, Pramono Angkat Bicara

    Air Hujan di DKI Mengandung Mikroplastik, Pramono Angkat Bicara

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait air hujan di Jakarta yang mengandung mikroplastik.

    “Kami sebenarnya akan memperkuat data itu. Nanti setelah kajian selesai, saya akan meminta mereka untuk menyampaikan kepada publik,” kata Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Di sisi lain, Pramono menambahkan bahwa terkait polusi udara di Jakarta sendiri telah mengalami penurunan yang signifikan.

    “Mudah-mudahan ini bisa kita jaga bersama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, BRIN mengungkap air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan.

    Temuan ini menjadi peringatan bahwa polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi juga atmosfer.

    Peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova menjelaskan penelitian yang dilakukan sejak 2022 menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di Ibu Kota. Partikel-partikel plastik mikroskopis tersebut terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia.

    “Mikroplastik ini berasal dari aktivitas manusia di kota besar. Misalnya serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran terbuka sampah plastik, serta degradasi plastik di lingkungan terbuka,” katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (16/10/2025).

    Menurut Reza, fenomena ini terjadi karena siklus plastik kini telah menjangkau atmosfer. Mikroplastik dapat terangkat ke udara melalui debu jalanan, asap pembakaran, dan aktivitas industri, kemudian terbawa angin dan turun kembali bersama hujan. Proses ini dikenal dengan istilah atmospheric microplastic deposition.

    “Siklus plastik tidak berhenti di laut. Ia naik ke langit, berkeliling bersama angin, lalu turun lagi ke bumi lewat hujan,” ujarnya.

    Temuan ini menimbulkan kekhawatiran karena partikel mikroplastik berukuran sangat kecil, bahkan lebih halus dari debu biasa, sehingga dapat terhirup manusia atau masuk ke tubuh melalui air dan makanan.

    Plastik juga mengandung bahan aditif beracun seperti ftalat, bisfenol A (BPA), dan logam berat yang dapat lepas ke lingkungan ketika terurai menjadi partikel mikro atau nano. Di udara, partikel ini juga bisa mengikat polutan lain seperti hidrokarbon aromatik dari asap kendaraan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BRIN Bicara Dampak Mikroplastik di Air Hujan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/up)

  • Purbaya Sebut Dana APBD DKI Rp 14,6 Triliun Mengendap, Pramono: Betul 1.000 Persen Megapolitan 22 Oktober 2025

    Purbaya Sebut Dana APBD DKI Rp 14,6 Triliun Mengendap, Pramono: Betul 1.000 Persen Megapolitan 22 Oktober 2025

    Purbaya Sebut Dana APBD DKI Rp 14,6 Triliun Mengendap, Pramono: Betul 1.000 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp14,6 triliun.
    “Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Pramono menjelaskan hal itu terjadi karena pola pembayaran belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di akhir tahun. Menurut Pramono, hal ini bukan kali pertama terjadi.
    “Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp 16 triliun, di tahun 2024, Rp 18 triliun,” kata dia.
    Pramono memastikan, dana Rp14,6 triliun nantinya akan digunakan untuk keperluan belanja pada November dan Desember mendatang yang nominalnya diperkirakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni berkisar antara Rp16 triliun hingga Rp18 triliun.
    Ia juga memastikan kondisi keuangan DKI Jakarta dalam keadaan sehat, dengan realisasi pajak yang melampaui target.
    “
    Alhamdulillah
    pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.
    Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp 14,6 triliun.
    Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.
    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.
    Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
    “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang di Bungkal Ponorogo

    Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang di Bungkal Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, menyebabkan sebuah pohon widoro berukuran besar tumbang. Insiden ini terjadi sekitar pukul 12.45 WIB di selatan Puskesmas Bungkal, tepatnya di depan warung makan Pak Sardi, Dukuh Goran, Desa Bungkal.

    Kapolsek Bungkal, AKP M. Anwar Fatoni, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut, pohon dengan tinggi sekitar tujuh meter itu tumbang akibat curah hujan yang lebat dan berlangsung cukup lama.

    “Sekitar pukul 11.30 WIB hujan turun deras di wilayah Bungkal. Karena intensitasnya tinggi dan disertai angin, pohon yang berada di selatan Puskesmas Bungkal tumbang,” terang AKP Anwar Fatoni, Selasa (21/10/2025).

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, tumbangnya pohon sempat menimpa kabel jaringan wifi di sekitar lokasi. Meskipun kabel tidak sampai putus, beberapa di antaranya terlihat menjuntai di tepi jalan dan sempat mengganggu pengguna jalan.

    Begitu menerima laporan dari petugas jaga Puskesmas Bungkal, anggota piket Polsek Bungkal segera menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi dilakukan bersama Kepala Desa Bungkal dan tiga warga setempat. Mereka bahu-membahu menyingkirkan batang serta ranting pohon agar arus lalu lintas kembali lancar.

    “Kami langsung berkoordinasi dengan pihak desa dan warga sekitar untuk mengevakuasi pohon. Sekitar satu jam kemudian, jalur sudah kembali aman dan bisa dilalui kendaraan,” tambah Kapolsek.

    Polsek Bungkal mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana pohon tumbang, terutama pada musim hujan yang mulai meningkat intensitasnya. Warga yang memiliki pepohonan besar di dekat jalan diminta secara berkala memangkas ranting atau dahan yang rawan patah. [end/kun]