kab/kota: Doha

  • Perang Arab Memanas! Hamas Ngamuk, Trump Usir Warga Gaza Selamanya

    Perang Arab Memanas! Hamas Ngamuk, Trump Usir Warga Gaza Selamanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi jazirah Arab kembali memanas. Sejumlah perkembangan terjadi di Timur Tengah, khususnya karena eskalasi Israel dan Palestina.

    Kemungkinan peperangan terjadi lagi kini mencuat setelah Israel melanggar gencatan senjata pasca kematian tiga warga Gaza, Minggu. Hamas menghentikan pembebasan sandera Israel di Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut, Senin, menunjuk Israel perlu memenuhi “kewajibannya”.

    “Pembebasan sandera berikutnya… yang dijadwalkan Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata seorang juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida, dikutip AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Pertukaran sandera-tahanan menunggu kepatuhan pendudukan (Israel) dan pemenuhan kewajiban minggu lalu secara retroaktif,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan pula di tengah rencana bertemunya para negosiator perdamaian Gaza dalam beberapa hari mendatang di Qatar untuk membahas penerapan fase pertama gencatan senjata selama 42 hari, serta kemungkinan fase berikutnya yang belum diselesaikan. Pembicaraan tentang fase kedua dimaksudkan untuk memulai hari ke-16 gencatan senjata, tetapi Israel menolak untuk mengirim negosiatornya ke Doha untuk itu.

    Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan pengumuman Hamas merupakan “pelanggaran total” terhadap perjanjian gencatan senjata. Ini, klaimnya menandakan bahwa pertempuran dapat dilanjutkan.

    “Saya telah menginstruksikan IDF (militer) untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi untuk setiap kemungkinan skenario di Gaza,” kata Katz dalam sebuah pernyataan pernyataan.

    Militer Israel kemudian mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan “tingkat kesiapan” di sekitar Gaza. Termasuk memutuskan untuk memperkuat wilayah tersebut secara signifikan.

    Di sisi lain, kelompok Kampanye Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah meminta bantuan dari negara-negara penengah untuk membantu memulihkan dan menerapkan kesepakatan yang ada secara efektif. Kementerian kesehatan di Gaza mengatakan perang tersebut telah menewaskan sedikitnya 48.208 orang di wilayah tersebut.

    Trump Usir Warga Gaza Selamanya

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengindikasikan “pengusiran warga Palestina di Gaza selamanya”. Ia mengatakan warga Palestina tidak akan memiliki hak kembali ke Jalur Gaza berdasarkan usulannya untuk membangun kembali daerah kantong itu, meski bertentangan dengan ucapan pejabatnya sendiri, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang telah menyarankan warga Gaza hanya akan direlokasi sementara.

    Dalam kutipan wawancara Fox News yang dirilis pada hari Senin, Trump menambahkan bahwa ia pikir ia dapat membuat kesepakatan dengan Yordania dan Mesir untuk mengambil alih warga Palestina yang mengungsi. Ia mengatakan AS memberi kedua negara “miliaran dan miliaran dolar setahun”.

    Saat ditanya apakah warga Palestina akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, Trump mengatakan “Tidak, mereka tidak akan melakukannya karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik”. Ia menegaskan “Saya berbicara tentang membangun tempat permanen untuk mereka” seraya menambahkan bahwa “akan butuh waktu bertahun-tahun bagi Gaza untuk dapat dihuni lagi”.

    Dalam pengumuman mengejutkan pada tanggal 4 Februari setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Trump mengusulkan untuk memukimkan kembali 2,2 juta warga Palestina di Gaza. AS mengambil alih kendali daerah kantong tepi laut itu, membangunnya kembali menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Penduduk Gaza secara umum menolak setiap usulan untuk pindah dari jalur tersebut, seperti halnya Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Hamas yang mengelola Gaza. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pernyataan Trump bahwa warga Palestina tidak akan dapat kembali ke Gaza adalah “tidak bertanggung jawab”.

    (sef/sef)

  • Delegasi Israel Pulang Tangan Kosong dari Qatar, Gencatan Senjata Gaza Bisa Bubar Saat Ramadan – Halaman all

    Delegasi Israel Pulang Tangan Kosong dari Qatar, Gencatan Senjata Gaza Bisa Bubar Saat Ramadan – Halaman all

    Delegasi Israel Kembali dari Qatar Tangan Kosong, Gencatan Senjata Gaza Bisa Bubar Saat Ramadan

    TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Penyiaran Israel, KAN, Senin (10/2/2025) melaporkan kalau delegasi Israel kembali dari Doha dalam konteks negosiasi gencatan senjata tahap kedua dengan gerakan Hamas.

    Kepulangan delegasi Israel dilaporkan kembali tanpa kemajuan dalam negosiasi tersebut.

    Delegasi Israel itu dilaporkan akan menggelar rapat dengan kabinet keamanan pimpinan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk melaporkan jalannya negoisasi serta rencana lanjutan dalam perundingan tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Pada laporan berbeda, Channel 12 Israel menyatakan kalau Netanyahu akan melakukan penilaian terbatas hari ini, Senin, mengenai fase kedua negosiasi gencatan senjata pada malam menjelang pertemuan kabinet tersebut.

    Laporan media tersebut menambahkan kalau assessment akan membahas posisi Israel terkini sebelum melanjutkan pembicaraan di Doha.

    PEMBEBASAN SANDERA – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic yang diambil pada Sabtu (8/2/2025), menunjukkan sandera Israel yang dibebaskan Hamas. Sebagai ganti 3 sandera, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

    Gencatan Senjata Rapuh, Bisa Runtuh Saat Ramadan

    Sementara itu, surat kabar Maariv melaporkan kalau Israel sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan fase transisi antara tahap pertama dan tahap kedua dalam pelaksanaan perjanjian pertukaran tahanan.

    Laporan menjelaskan, fase transisi ini tidak akan mencakup deklarasi gencatan senjata, tetapi akan memastikan kelanjutan pembebasan tahanan.

    Usulan ini berlatar keberatan Netanyahu dan fraksinya melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata jika Hamas masih mengendalikan Gaza.

    Di sisi lain, Hamas menyatakan akan tetap mempertahankan posisinya di Jalur Gaza.

    Laporan Maariv mengindikasikan, wacana fase transisi ini membuat dinas-dinas keamanan Israel khawatir kalau gencatan senjata yang sedang semakin rapuh.

    “Lembaga keamanan Israel khawatir kalau negosiasi akan berakhir buntu pada bulan Ramadan (sekitar akhir Februari-awal Maret).

    WAWANCARA NETANYAHU – Tangkapan layar YouTube Fox News yang diambil pada Kamis (6/2/2025) memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam wawancara dengan wartawan Fox News. Netanyahu mendukung pernyataan Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan AS akan mengambil alih Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube Fox News)

    Qatar Sentil Perilaku Netanyahu

    Kembalinya delegasi Israel dari Doha itu juga diiringi kabar protes Qatar terhadap Netanyahu.

    Surat kabar Haaretz mengutip sumber informasi Israel yang mengatakan kalau Qatar sangat tidak senang dengan perilaku dan pernyataan Netanyahu mengenai rencana pengusiran warga Palestina.

    Sumber Israel mengatakan kepada surat kabar itu bahwa Qatar juga kesal dengan kegagalan Netanyahu mengirim delegasi ke Doha Senin pekan lalu untuk memulai negosiasi.

    Ia menambahkan, Qatar menyampaikan pesan-pesan berisi kemarahan, dan mengingatkan Israel kalau perjanjian ini juga menyertakan Doha sebagai penjamin pelaksanaannya.

    “Sumber tersebut mengatakan bahwa pihak Qatar mengatakan perilaku Israel membahayakan kelanjutan pembebasan tahanan pada tahap pertama,” kata laporan tersebut.

    Dalam konteks terkait, Otoritas Penyiaran Israel mengatakan kalau negosiasi untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Hamas belum dimulai.

    Laporan menyatakan, kalau ada diskusi internal Israel dan lainnya antara Hamas dan para mediator.

    Saluran tersebut melaporkan kalau ada pelanggaran perjanjian tersebut karena negosiasi untuk tahap kedua dari kesepakatan pertukaran tidak dimulai pada hari ke-16 dari tahap pertama.

    Otoritas Penyiaran Israel menambahkan, delegasi negosiasi Israel berwenang membahas tahap pertama kesepakatan pertukaran, bukan yang kedua, karena penolakan Netanyahu.

    Laporan menyatakan kalau dengan tidak dimulainya negosiasi untuk tahap kedua kesepakatan tersebut akan memengaruhi proses pertukaran tahanan pada tahap pertama.

    RAPAT KABINET – Perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu memimpin rapat terbatas kabinet keamanan, beberapa waktu lalu. Netanyahu dilaporkan menolak melanjutkan negosiasi gencatan senjata Gaza tahap dua jika Hamas masih bercokol di Jalur Gaza.

    Tuntutan Israel di Negosiasi Tahap Dua

    Surat kabar Yedioth Ahronoth mengatakan, Netanyahu berencana untuk menyampaikan tuntutan Israel mengenai tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza untuk disetujui pada rapat kabinet besok, Selasa.

    Surat kabar itu melaporkan kalau perkiraan Israel menunjukkan bahwa Hamas tidak akan menerima tuntutan Israel mengenai tahap kedua.

    Tuntutan Israel yang diyakini ditolak Hamas adalah penarikan pimpinan gerakan itu dari Gaza, pembubaran sayap militernya, Brigade Qassam, pelucutan senjatanya, dan pembebasan semua tahanan Israel.

    Laporan menambahkan, jika Hamas menerima tuntutan ini, maka Israel akan mengakhiri perang genosida di Gaza.

    Adapun Netanyahu telah mencapai kesepahaman tentang prinsip-prinsip tahap kedua dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan utusan AS untuk Timur Tengah, Steven Witkoff.

    Namun, surat kabar itu mengatakan kalau mengingat Hamas diprediksi akan menolak syaratsyarat tersebut, Israel kemungkinan akan mendorong perpanjangan tahap pertama selama mungkin untuk mengamankan pembebasan lebih banyak tahanan dan mempertahankan gencatan senjata sementara.

    Seorang pejabat Israel mengatakan, jika Hamas menolak untuk memperpanjang fase saat ini, dan fase tersebut berakhir dengan pembebasan 33 tahanan, Israel mungkin menghadapi pilihan yang sulit: melanjutkan operasi militer sementara 65 tahanan masih ditawan, atau beralih ke fase kedua sesuai dengan ketentuan Hamas.

    BERJALAN BERBARIS – Pasukan infanteri militer Israel (IDF) berjalan berbaris di waktu yang tidak dicantumkan di wilayah pendudukan mereka di Palestina. IDF dilaporkan mundur dari Poros Netzarim setelah tercapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Gerakan Hamas per 19 Januari 2025. (khaberni/tangkap layar)

    Seruan Lanjutkan Perang

    Sementara itu, Menteri Diaspora Israel Amichai Shkli mengatakan kalau dia akan menentang negosiasi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Dia menilai, bernegosiasi dengan Hamas sebagai hal berbahaya dan tidak realistis.

    “Pemerintah Amerika mengetahui hal (bahaya) ini,” katanya dikutip dari laporan media tersebut.

    Shakli menambahkan, “Kita (Israel) harus kembali berperang dan mempertahankan wilayah-wilayah di Gaza serta tidak merasa puas dengan operasi-operasi yang terbatas.

    Dia menekankan kalau, “Israel belum menyelesaikan misinya di Jalur Gaza dan belum mencapai tujuannya.”

    Pada tanggal 19 Januari, perjanjian gencatan senjata mulai berlaku, yang mencakup 3 tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

    Pada tahap pertama, negosiasi sedang berlangsung untuk memulai tahap kedua, dengan mediasi Qatar dan Mesir serta dukungan Amerika Serikat.

     

    (oln/khbrn/rntv/*)

     
     

  • Pejabat Hamas, Bassem Naim: Gencatan Senjata Bisa Runtuh Jika Israel Tidak Patuh – Halaman all

    Pejabat Hamas, Bassem Naim: Gencatan Senjata Bisa Runtuh Jika Israel Tidak Patuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Hamas memperingatkan bahwa Israel berisiko menghancurkan gencatan senjata di Jalur Gaza jika tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

    Peringatan ini disampaikan oleh Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, dalam wawancara dengan Agence France-Presse (AFP) pada Sabtu, 8 Februari 2025.

    Naim menegaskan bahwa ketidakpatuhan Israel terhadap gencatan senjata dapat membahayakan perjanjian tersebut.

    “Apa yang kita lihat dari penundaan dan kurangnya komitmen untuk melaksanakan tahap pertama tentu saja membahayakan perjanjian ini dan dengan demikian dapat terhenti dan runtuh,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa Hamas tidak ingin kembali berperang dengan Israel, yang dimulai setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.

    “Kembali berperang tentu bukan keinginan atau keputusan kami,” tegas Naim.

    Hamas menyatakan kesiapan untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata dengan Israel.

    “Kami masih siap untuk berpartisipasi dalam tahap kedua perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza dengan Israel, namun Israel menunda-nunda memulai perundingan ini,” ujar Naim.

    Delegasi Israel ke Qatar

    Komentar dari pejabat Hamas muncul setelah laporan media Israel yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengirim delegasi ke Doha, Qatar, untuk berpartisipasi dalam perundingan gencatan senjata.

    Delegasi ini, yang dijadwalkan berangkat pada Minggu, 9 Februari 2025, tidak memiliki kewenangan untuk membahas tahap kedua kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata.

    Otoritas Penyiaran Israel melaporkan bahwa delegasi tersebut akan mencakup Brigadir Jenderal purn Gal Hirsch dan mantan wakil kepala dinas keamanan internal Shabak.

    Namun, mandat yang diberikan kepada delegasi tersebut hanya untuk membahas kelanjutan fase pertama kesepakatan.

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Netanyahu berkeinginan untuk memperpanjang fase pertama kesepakatan selama mungkin.

    Negosiasi mengenai mekanisme pelaksanaan tahap kedua perjanjian dijadwalkan dimulai pada Senin, 3 Februari 2025, yang merupakan hari ke-16 gencatan senjata.

    Sementara itu, warga Palestina di Jalur Gaza yang sebelumnya mengungsi kini telah kembali ke rumah mereka masing-masing sejak gencatan senjata mulai berlaku.

    Tim layanan kesehatan Gaza melaporkan bahwa pencarian korban tewas yang tertimbun reruntuhan terus dilakukan, jumlah kematian akibat serangan Israel di Jalur Gaza mencapai 48.181 orang, dengan lebih dari 111.638 lainnya terluka hingga 8 Februari 2025, menurut data yang dikutip dari Anadolu.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hamas Peringatkan Israel, Gencatan Senjata Bisa Gagal Jika Tak Dipatuhi – Halaman all

    Hamas Peringatkan Israel, Gencatan Senjata Bisa Gagal Jika Tak Dipatuhi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) memperingatkan Israel bahwa ketidakpatuhan mereka terhadap gencatan senjata di Jalur Gaza telah menempatkannya dalam bahaya kehancuran.

    “Apa yang kita lihat dari penundaan dan kurangnya komitmen untuk melaksanakan tahap pertama… tentu saja membahayakan perjanjian ini dan dengan demikian dapat terhenti dan runtuh,” kata Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, kepada Agence France-Presse (AFP) pada Sabtu (8/2/2025).

    Ia juga menekankan Hamas tidak ingin kembali “berperang” dengan Israel, yang dimulai setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, dan mengatakan, “Kembali berperang tentu bukan keinginan atau keputusan kami.”

    Pejabat Hamas tersebut mengatakan kelompoknya bersedia melanjutkan perundingan gencatan senjata dengan Israel di Jalur Gaza.

    “Kami masih siap untuk berpartisipasi dalam tahap kedua perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza dengan Israel, namun Israel menunda-nunda memulai perundingan ini,” jelasnya.

    Netanyahu Kirim Delegasi ke Qatar

    Komentar pejabat Hamas tersebut muncul setelah media Israel melaporkan pada hari Sabtu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengirim delegasi ke Doha, Qatar, untuk menemui mediator dan berpartisipasi dalam tahap berikutnya dari perundingan gencatan senjata dengan Hamas.

    “Delegasi Israel yang akan berangkat ke ibu kota Qatar besok, Minggu (9/2/2025), tidak berwenang membahas tahap kedua kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata dengan Hamas,” lapor Otoritas Penyiaran Israel pada hari Sabtu.

    Otoritas Penyiaran Israel menjelaskan delegasi tersebut akan mencakup koordinator urusan tahanan dan orang hilang, Brigadir Jenderal (purn.) Gal Hirsch, dan mantan wakil kepala dinas keamanan internal (Shabak), tanpa mengungkapkan namanya.

    “Mengenai kewenangan delegasi Israel yang akan tiba di Doha, tidak berwenang untuk membahas tahap kedua kesepakatan tersebut,” lapornya.

    “Mandat yang diberikan tingkat politik kepada delegasi sejauh ini hanyalah mandat untuk membahas kelanjutan fase pertama kesepakatan,” lanjutnya.

    Laporan tersebut mengatakan pihak berwenang Israel mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin memperpanjang fase pertama kesepakatan tersebut selama mungkin.

    Negosiasi mengenai mekanisme pelaksanaan tahap kedua perjanjian itu dijadwalkan dimulai Senin (3/2/2025) lalu, pada hari ke-16 gencatan senjata, tetapi Haaretz mengutip seorang anggota delegasi Netanyahu (yang tidak disebutkan namanya) ke Washington yang mengatakan Netanyahu tidak akan berkomitmen untuk melaksanakan tahap kedua perjanjian tanpa menghilangkan Hamas.

    Sebelumnya, implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mulai berlaku pada 19 Januari 2025 dan akan mencakup tiga tahap yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

    Selama tahap pertama, negosiasi diadakan untuk memulai tahap kedua dan ketiga, dengan mediasi Mesir dan Qatar serta dukungan dari sekutu Israel, Amerika Serikat.

    Sementara itu, warga Palestina di Jalur Gaza yang sebelumnya mengungsi ke berbagai wilayah kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing sejak implementasi perjanjian gencatan senjata dimulai.

    Tim layanan kesehatan Gaza kembali melakukan pencarian korban tewas yang tertimbun reruntuhan selama serangan Israel di Jalur Gaza, meningkatkan jumlah kematian setidaknya 48.181 orang tewas dan 111.638 lainnya terluka menurut data hingga tanggal 8 Februari 2025, dikutip dari Anadolu.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Hamas Akan Bebaskan 3 Sandera Lagi, Israel Bebaskan 183 Tahanan

    Hamas Akan Bebaskan 3 Sandera Lagi, Israel Bebaskan 183 Tahanan

    Jakarta

    Hamas mengatakan akan membebaskan 3 warga Israel pada Sabtu 8 Februari dalam pertukaran sandera-tahanan kelima dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Sementara itu, 183 tahanan Palestina akan dibebaskan dari penjara Israel.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (8/2/2025), kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pertukaran, delegasi Israel akan menuju Doha untuk negosiasi lebih lanjut tentang gencatan senjata.

    Pertukaran terbaru terjadi di tengah reaksi keras atas usulan Presiden AS Donald Trump untuk pengambilalihan Gaza oleh AS, yang telah memicu kegemparan di seluruh wilayah dan sekitarnya.

    Ketiga pria yang akan dibebaskan pada Sabtu (8/2) waktu setempat adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, menurut Hamas. Nama-nama mereka dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

    Kelompok advokasi tahanan Palestina mengatakan Israel akan membebaskan 183 tahanan dalam pertukaran pada hari yang sama, 111 di antaranya adalah warga Gaza yang ditahan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

    Setelah memicu kecaman luas dengan komentarnya di awal minggu, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (7/2), bahwa ia tidak terburu-buru untuk memajukan rencananya yang kontroversial untuk Gaza.

    Rencana tersebut mengusulkan pemindahan penduduk Palestina di Gaza keluar dari wilayah tersebut dan menempatkan wilayah pesisir yang dilanda perang di bawah kendali AS.

    “Sama sekali tidak terburu-buru,” kata Trump selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berkunjung.

    Sejak deklarasi awalnya, Israel telah memerintahkan militernya untuk mempersiapkan relokasi “sukarela” warga Gaza, sementara Hamas telah menolak rencana Trump sebagai “sama sekali tidak dapat diterima.”

    Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Hamas sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

    Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk menjamin pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas: Jenazah Sandera Israel Berada di Bawah Reruntuhan, IDF Malah Halangi Alat Berat Masuk Gaza – Halaman all

    Hamas: Jenazah Sandera Israel Berada di Bawah Reruntuhan, IDF Malah Halangi Alat Berat Masuk Gaza – Halaman all

    Hamas: Jenazah Sandera Israel Berada di Bawah Reruntuhan, IDF Malah Halangi Alat Berat Masuk Gaza

     

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, Jumat (7/2/2025) menyatakan kalau penundaan yang dilakukan Israel masuknya alat-alat berat ke Jalur Gaza berdampak pada ekstraksi jenazah para sandera Israel, menurut laporan Agence France-Presse (AFP).

    Hamas menyiratkan, jenazah sejumlah sandera Israel yang ada di Gaza kini berada di bawah reruntuhan bangunan yang hancur karena bombardemen militer Israel (IDF).

    “Mencegah masuknya peralatan berat dan mesin yang dibutuhkan untuk menyingkirkan 55 juta ton puing… tidak diragukan lagi akan memengaruhi kemampuan (personel milisi) perlawanan untuk mengeluarkan sandera (Israel) yang tewas dari bawah reruntuhan,” kata Salama Marouf, juru bicara kantor media di Gaza, kepada wartawan.

    Sebelumnya, juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanoua mengatakan bahwa militer Israel (IDF) terus menunda penerapan protokol kemanusiaan, khususnya terkait tempat berlindung, tenda, peralatan pemindahan puing, bahan bakar, dan kebutuhan rekonstruksi.

    “Kami telah mendesak para mediator untuk mengintensifkan upaya mereka, menekan pendudukan untuk mematuhi protokol kemanusiaan”, kata al-Qanoua.

    Ia menambahkan bahwa Hamas tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata untuk “melayani kepentingan rakyat kami,” dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua negara yang menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tentang relokasi penduduk Gaza.

    Hari ini, Hamas dijadwalkan akan merilis daftar nama tawanan yang akan dibebaskan pada hari Sabtu dalam putaran pertukaran tawanan berikutnya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Langgar Gencatan Senjata

    Hamas, juga menuduh Israel melakukan beberapa pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung dalam kerangka pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Tuduhan ini dilontarkan Hamas, sehari sebelum jadwal pertukaran tiga sandera Israel dengan tahanan Palestina dalam putaran kelima atau putaran terakhir tahap pertama kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza.

    “Selain menunda masuknya ratusan truk yang membawa makanan dan pasokan kemanusiaan lainnya, Hamas mengatakan Israel hanya mengizinkan masuk sebagian kecil tenda dan rumah mobil yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat berlindung bagi orang-orang yang kembali ke rumah mereka yang hancur karena bom,” tulis laporan Anews, Jumat.

    Tuduhan Hamas ini kian menambah kerapuhan kesepakatan yang terjadi antara milisi Palestina dengan Israel tersebut.

    Kesepakatan pertukaran sandera-tahanan ini kian rapuh saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang menuai kecaman publik internasional.

    Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia ingin memindahkan penduduk Gaza ke negara ketiga seperti Mesir atau Yordania dan menempatkan daerah kantong pantai itu di bawah kendali AS untuk dikembangkan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    “Hampir tiga minggu setelah dimulainya gencatan senjata, situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza terus memburuk secara berbahaya,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan saat kelompok perlawanan itu dijadwalkan mengumumkan identitas ketiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada hari Sabtu (8/2/2025).

    “Tudingan Hamas ini menggarisbawahi rapuhnya kesepakatan yang dicapai bulan lalu dengan mediator Mesir dan Qatar dan didukung oleh Amerika Serikat,” kata laporan Anews.

    Pengumuman nama-nama sandera Israel yang akan dibebaskan tersebut ditunda pada hari Jumat menyusul tuduhan Hamas terhadap Israel ini.

    “Tidak segera jelas apakah penundaan itu akan menunda pertukaran sandera dan tahanan yang dijadwalkan pada hari Sabtu,” tambah laporan tersebut.

    Sejauh ini, 13 sandera Israel dari 33 anak-anak, wanita, dan pria lanjut usia yang akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian selama 42 hari telah kembali ke rumah dan ratusan tahanan Palestina telah dibebaskan sebagai gantinya. Lima sandera Thailand juga telah dipulangkan.

    Negosiasi tahap kedua dari perjanjian multi-fase, yang ditujukan untuk mengamankan pembebasan sekitar 60 sandera pria dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, telah dimulai dan tim negosiasi Israel diharapkan terbang pada hari Sabtu ke Doha, media Israel melaporkan pada Jumat.

    “Namun, tuduhan yang dilontarkan Hamas terhadap Israel menunjukkan betapa rendahnya rasa percaya antara kedua belah pihak setelah lebih dari 15 bulan episode paling berdarah dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun,” ulas Anews.

    Militer Israel (IDF) mengatakan pada hari Jumat bahwa para komandan sedang melakukan penilaian situasi menjelang fase berikutnya dari perjanjian yang saat ini sedang dibahas.

    “Pasukan IDF dikerahkan di berbagai titik di sekitar Jalur Gaza untuk assesment tersebut,” tambah laporan itu.

     

    (oln/rntv/*)

  • Sehari Jelang Pembebasan Sandera, Hamas: Bantuan Tipu-tipu, Israel Langgar Gencatan Senjata – Halaman all

    Sehari Jelang Pembebasan Sandera, Hamas: Bantuan Tipu-tipu, Israel Langgar Gencatan Senjata – Halaman all

    Sehari Jelang Pembebasan Sandera, Hamas: Bantuan Tipu-tipu, Israel Langgar Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, Jumat (7/2/2025) menuduh Israel melakukan beberapa pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung dalam kerangka pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Tuduhan ini dilontarkan Hamas, sehari sebelum jadwal pertukaran tiga sandera Israel dengan tahanan Palestina dalam putaran kelima atau putaran terakhir tahap pertama kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza.

    “Selain menunda masuknya ratusan truk yang membawa makanan dan pasokan kemanusiaan lainnya, Hamas mengatakan Israel hanya mengizinkan masuk sebagian kecil tenda dan rumah mobil yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat berlindung bagi orang-orang yang kembali ke rumah mereka yang hancur karena bom,” tulis laporan Anews, Jumat.

    Tuduhan Hamas ini kian menambah kerapuhan kesepakatan yang terjadi antara milisi Palestina dengan Israel tersebut.

    Kesepakatan pertukaran sandera-tahanan ini kian rapuh saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang menuai kecaman publik internasional.

    Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia ingin memindahkan penduduk Gaza ke negara ketiga seperti Mesir atau Yordania dan menempatkan daerah kantong pantai itu di bawah kendali AS untuk dikembangkan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    “Hampir tiga minggu setelah dimulainya gencatan senjata, situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza terus memburuk secara berbahaya,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan saat kelompok perlawanan itu dijadwalkan mengumumkan identitas ketiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada hari Sabtu (8/2/2025).

    “Tudingan Hamas ini menggarisbawahi rapuhnya kesepakatan yang dicapai bulan lalu dengan mediator Mesir dan Qatar dan didukung oleh Amerika Serikat,” kata laporan Anews.

    Pengumuman nama-nama sandera Israel yang akan dibebaskan tersebut ditunda pada hari Jumat menyusul tuduhan Hamas terhadap Israel ini.

    “Tidak segera jelas apakah penundaan itu akan menunda pertukaran sandera dan tahanan yang dijadwalkan pada hari Sabtu,” tambah laporan tersebut.

    KERUMUNAN WARGA GAZA – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan kerumunan warga Palestina dan anggota Brigade Al-Qassam selama pembebasan sandera Israel, Keith Siegel, di pelabuhan Kota Gaza, selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Pasukan Israel Dikerahkan di Berbagai Titik di Gaza

    Menambah panasnya eskalasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga melontarkan dukungan atas visi Trump untuk Gaza sebagai rencana yang “luar biasa”.

    Namun, rencana Trump tersebut langsung ditolak oleh negara-negara Arab, kelompok-kelompok Palestina termasuk Hamas dan Otoritas Palestina.

    “Dan banyak warga Gaza, yang mengatakan mereka akan membangun kembali rumah dan restoran mereka sendiri,” kata laporan ANews.

    Namun para pemimpin Israel telah mengulangi pernyataan bahwa warga Gaza sebaiknya melaksanakan ‘relokasi sukarela’ untuk pergi dari Gaza.

    “Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan memerintahkan tentara pada hari Kamis untuk menyiapkan rencana guna memungkinkan kepergian penduduk Gaza yang ingin pergi,” kata laporan tersebut.

    Sejauh ini, 13 sandera Israel dari 33 anak-anak, wanita, dan pria lanjut usia yang akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian selama 42 hari telah kembali ke rumah dan ratusan tahanan Palestina telah dibebaskan sebagai gantinya. Lima sandera Thailand juga telah dipulangkan.

    Negosiasi tahap kedua dari perjanjian multi-fase, yang ditujukan untuk mengamankan pembebasan sekitar 60 sandera pria dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, telah dimulai dan tim negosiasi Israel diharapkan terbang pada hari Sabtu ke Doha, media Israel melaporkan pada Jumat.

    “Namun, tuduhan yang dilontarkan Hamas terhadap Israel menunjukkan betapa rendahnya rasa percaya antara kedua belah pihak setelah lebih dari 15 bulan episode paling berdarah dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun,” ulas Anews.

    Militer Israel (IDF) mengatakan pada hari Jumat bahwa para komandan sedang melakukan penilaian situasi menjelang fase berikutnya dari perjanjian yang saat ini sedang dibahas.

    “Pasukan IDF dikerahkan di berbagai titik di sekitar Jalur Gaza untuk assesment tersebut,” tambah laporan itu.

    UNWRA BAGIKAN BANTUAN – Foto ini diambil pada Jumat (31/1/2025) dari tangkap layar website UNWRA, menunjukkan kerumunan pengungsi Palestina di Gaza yang sedang mengantri bantuan pangan yang sedang di bagikan UNWRA (Tangkap layar website UNWRA)

    Bantuan Tipu-tipu

    Hamas mengatakan Israel juga melanggar gencatan senjata yang disepakati dengan memanipulasi bantuan yang masuk ke Gaza.

    Hamas menyebut, hanya 8.500 truk dari 12.000 yang seharusnya tiba sejauh ini telah memasuki Jalur Gaza.

    Dari jumlah tersebut, sebagian besar berisi makanan dan barang-barang sekunder termasuk keripik dan coklat, bukannya kebutuhan mendesak lainnya yang dibutuhkan warga Gaza.

    “Ini menunjukkan manipulasi yang jelas terhadap prioritas bantuan dan tempat tinggal,” kata pernyataan Hamas.

    Selain itu, hanya 10 persen dari 200.000 tenda dan 60.000 karavan yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat berlindung telah tiba, kata Hamas.

    Hal ini, sambung pernyataan tersebut, menyebabkan ratusan ribu orang menderita cuaca musim dingin yang ekstrem.

    Pelanggaran lain, alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan jutaan ton puing dan mengevakuasi ribuan jenazah yang diperkirakan tertimbun belum tiba.

    BERKIBAR – Bendera Palestina berkibar di tengah puing reruntuhan di Kota Gaza, dalam foto tangkapan layar dari Khaberni, Kamis (6/2/2025). Amerika Serikat (AS) berencana mengambil alih kendali atas Gaza dengan dalil membangunnya kembali di segala sektor. (khaberni/tangkap layar)

    Sejauh ini, meskipun ada tuduhan pelanggaran gencatan senjata yang dilontarkan oleh kedua belah pihak, gencatan senjata telah berlangsung, yang masih membuka jalan bagi diakhirinya perang dan pembangunan kembali Gaza yang kini telah hancur.

    Kelompok bersenjata pimpinan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang dalam kerugian jiwa terbesar dalam satu hari sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

    Sebagai tanggapan, Israel membuka kampanye yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza dan menghancurkan daerah kantong itu.

     

    (oln/Anews/*)

  • Cengar-cengir saat Konferensi Pers Kasus Penyelundupan Kokain

    Cengar-cengir saat Konferensi Pers Kasus Penyelundupan Kokain

    PIKIRAN RAKYAT – Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali meringkus tiga warga negara asing atau WNA Inggris yang diduga terlibat penyelundupan narkotika jenis kokain. Ketiga tersangka yang diamankan dalam kasus ini di antaranya berinisial JC (37), LE (39), dan PA (31).

    Ketiga WNA Inggris telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah penjara paling lama 20 tahun.

    Menurut Wadirresnarkoba Polda Bali, Ajun Kombes Pol. Ponco Indriyo, penangkapan bermula saat JC dan LE tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu, 1 Februari 2025, pukul 20.00 WITA. Narkotika jenis kokain turut diamankan pihak kepolisian.

    “Kokain dari Inggris dibawa oleh JC dan LE, sedangkan PA bertugas menjemput barang tersebut di Bandara Bali,” tutur Ponco dalam konferensi pers di Denpasar, Bali, Jumat, 7 Februari 2025, sebagaimana dikutip tim Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Barang haram dengan berat total 994,56 gram tersebut diduga dibawa dari Inggris melalui Bandara Doha, Qatar, sebelum akhirnya sampai di Indonesia. Paket narkoba yang diperkirakan bernilai Rp6 miliar ini rencananya akan dipasarkan di Pulau Dewata. Namun, berkat kerja sama Bea dan Cukai Ngurah Rai serta Polda Bali, barang haram tersebut berhasil disita petugas.

    Modus dan Barang Bukti

    Wadir Resnarkoba Polda Bali AKBP Ponco Indriyo (tengah) bersama Kasubid Penmas Bidhumas Polda Bali AKBP Ketut Ekajaya (kiri) menunjukkan barang bukti kasus narkotika dan tersangka saat konferensi pers Operasi Antik Agung 2025 di Polda Bali, Denpasar, Bali, Jumat (7/2/2025). Polda Bali beserta jajaran menangkap 149 tersangka penyalahgunaan narkoba berbagai jenis dengan total barang bukti diantaranya 1,4 kg sabu, 5,4 kg ganja dan 540 butir ekstasi selama 16 hari pelaksanaan Operasi Antik Agung 2025. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/Spt.

    Modus penyelundupan narkoba dilakukan dengan menyembunyikan kokain di dalam koper, yang dikemas menyerupai bungkus makanan. Kecurigaan petugas bermula saat barang bawaan JC dan LE melewati mesin X-ray di bandara.

    Dalam koper milik JC, petugas menemukan 10 kemasan plastik biru bertuliskan “Angel Delight” dengan total berat 637,12 gram yang diduga mengandung narkotika golongan 1. Sementara itu, dalam koper milik LE ditemukan tujuh kemasan plastik dengan berat 443,10 gram yang juga berisi kokain.

    Kedua pelaku segera diamankan di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada Senin, 3 Februari 2025, Polda Bali melancarkan operasi control delivery atau pengantaran barang yang diawasi untuk menangkap PA di Tuban, Kabupaten Badung. PA diduga memiliki peran penting dalam jaringan penyelundupan tersebut.

    Penyelidikan mengungkap bahwa aksi ini bukan pertama kali dilakukan oleh ketiga tersangka. Mereka diketahui telah melakukan penyelundupan serupa sebanyak tiga kali. Namun, Ponco belum memberikan rincian terkait kasus sebelumnya, mengingat penyidikan masih berlangsung untuk membongkar jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Bali.

    Tersangka Bule Cengar-cengir

    JC, salah satu tersangka bule asal Inggris terlihat cengar-cengir ketika dihadirkan dalam konferensi pers kasus narkotika di Polda Bali.

    Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam kesempatan konferensi pers di Mapolda Bali dengan keadaan tangan diborgol. JC dan PA menunjukkan raut wajah bahagia dan terlihat kedunya sesekali becanda dengan tahan lainnya. Bahkan, beberapa kali JC dan PA tertawa ketika awak media mengambil gambar mereka dan menyapa.

    JC merupakan tersangka yang paling menonjol dibanding WNA Inggris lain dalam kasus narkoba ini, karena sosoknya paling tinggi. Selain itu, hal menonjol dari tersangka JC adalah pakaian yang dikenakan, yakni celana pendek biru.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tawaran Jepang untuk Warga Gaza yang Sakit dan Terluka

    Tawaran Jepang untuk Warga Gaza yang Sakit dan Terluka

    Jakarta

    Negeri Matahari Terbit menawarkan kebaikan untuk Gaza yang dirundung Zionis. Jepang bersedia mengobati luka dan mencerdaskan generasi Gaza.

    Jalur Gaza kini sedang dalam gencatan senjata yang rapuh setelah puluhan ribu korban jiwa berjatuhan akibat agresi Israel sejak Oktober 2023. Tanah Palestina ini tinggal puing-puing dan debu.

    Warga Gaza mulai kembali ke rumahnya yang sudah hancur, mendapati jejak genosida oleh Israel. Gaza kini lebih mirip seperti kuburan, demikian laporan Al Jazeera. Tetap ada harapan untuk melanjutkan hidup.

    Gencatan senjata tahap pertama telah dimulai 19 Januari. Isinya adalah pembebasan sandera. Ada 33 sandera Israel yang ditahan Hamas yang dibebaskan dan Israel juga harus membebaskan 1.900 tahanan Palestina dari penjara-penjara negaranya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu itu.

    Tahap kedua, Hamas sudah siap, yakni membebaskan semua sandera yang tersisa, disusul dengan penghentian peperangan secara permanen.

    Konflik berdarah ini dilaporkan Kementerian Kesehatan Palestina, dilansir Aljazeera, Senin (3/2), telah mengakibatkan lebih dari 61.709 korban tewas di Gaza, termasuk di dalamnya ada 17.492 anak-anak. Sebanyak 14.222 orang masih hilang dan diperkirakan tewas.

    Lebih dari 2 juta orang dipaksa angkat kaki dari tempatnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat situs webnya melaporkan ada 500 ribu orang yang mulai kembali ke Gaza setelah jeda perang terjadi. Jepang menawarkan bantuan.

    Halaman selanjutnya, Jepang menawarkan bantuan:

    Jepang Menawarkan Bantuan

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 50 pasien Palestina termasuk 30 anak penderita kanker yang semula mengungsi kini telah dalam perjalanan kembali ke Gaza. Total ada 6 ribu pasien siap dievakuasi dari Palestina. Ada 12 ribu orang yang dikategorikan “sangat membutuhkan perawatan”. Siapa yang bisa membantu mereka?

    Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perawatan medis di wilayahnya kepada warga Jalur Gaza yang dalam keadaan sakit atau mengalami luka-luka akibat perang yang terus berkecamuk.

    Tawaran itu, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba saat berbicara dalam sidang parlemen pada Senin (3/2) waktu setempat.

    Kepada parlemen, Ishiba mengatakan pemerintahannya sedang menyusun kebijakan untuk memberikan dukungan di Jepang bagi “mereka yang sakit atau luka-luka di Gaza”.

    Disebutkan juga oleh Ishiba dalam pernyataannya bahwa peluang pendidikan juga dapat ditawarkan kepada orang-orang dari Gaza, yang kini berada di bawah gencatan senjata yang rapuh.

    Skema bantuan Jepang untuk Gaza bakal mirip dengan skema bantuan Jepang untuk Suriah tahun 2017. Saat itu, ada sejumlah warga Suriah yang diberi beasiswa kuliah di Jepang.

    “Kami sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan program serupa di Gaza, dan pemerintah akan berupaya mewujudkan rencana ini,” kata Ishiba.

    Namun jumlah pengungsi perang yang ditampung Jepang pada tahun-tahun kemarin cuma sedikit. Tahun 2023 lalu, Jepang hanya menerima 1.310 pencari suaka — kurang dari 10 persen dari total 13.823 pemohon pada tahun itu.

    Di bawah kerangka yang berbeda, pada akhir tahun lalu, Tokyo menerima total 82 orang sebagai mahasiswa dari Suriah yang diakui sebagai pengungsi oleh badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Skema ini, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang yang bertanggung jawab atas program tersebut, bertujuan untuk mendidik para pemimpin masa depan Suriah sebagai bagian dari kebijakan bantuan luar negeri jangka panjang Jepang.

    Halaman selanjutnya kabar Hamas berunding dengan Indonesia yang bersedia tampung eks tahanan Israel, benarkah?

    Kata Hamas

    Warga Gaza yang kembali ke tanah airnya yang hancur lebur. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

    Arab News memberitakan 15 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel akan ditampung di Pakistan. Kabarnya, ada pula Indonesia yang bersedia menampung. Benarkah?

    Dr. Khaled Qaddoumi, juru bicara Hamas, mengatakan kepada Arab News bahwa Israel sejauh ini telah membebaskan hampir 180 warga Palestina dan beberapa dari mereka telah pergi ke Mesir untuk menetap di sana. Sementara beberapa negara muslim, termasuk Mesir, Turki, Aljazair, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia, telah menyatakan kesediaan mereka menampung para tahanan ini.

    “Kami telah secara resmi menerima konfirmasi bahwa Pakistan telah setuju untuk menerima 15 tahanan. Atas hal ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pakistan, rakyat Pakistan, dan lembaga Pakistan,” kata Dr Qaddoumi dilansir Arab News.

    Menanggapi pemberitaan tersebut, Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat menyebut tak ada pembicaraan mengenai masalah tahanan Palestina.

    “Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut. Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut,” kata Roy saat dihubungi.

    Selain itu, Roy menyebut pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi dengan Palestine National Authority. Namun, Roy tak menyampaikan komunikasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia dengan otoritas Negara Palestina tersebut.

    Dilansir AFP, Senin (3/2) kemarin, Turki siap menampung sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Niat baik ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Hakan Fidan saat melakukan kunjungan ke Qatar pada Minggu (2/2) waktu setempat.

    “Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) telah menyatakan bahwa kami siap untuk menampung sejumlah warga Palestina yang telah dibebaskan… demi mendukung perjanjian tersebut,” ucap Fidan saat berbicara dalam konferensi pers di Doha.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Lebih dari 90 Persen Sekolah di Gaza Hancur, Pakar PBB: Skolatisida Terhadap Sistem Pendidikan

    Lebih dari 90 Persen Sekolah di Gaza Hancur, Pakar PBB: Skolatisida Terhadap Sistem Pendidikan

    JAKARTA – Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Pendidikan melaporkan, lebih dari 90 persen sekolah di Gaza telah hancur total atau sebagian, sehingga tidak dapat beroperasi.

    Ia menyatakan, sekolah-sekolah di wilayah kantong Palestina tersebut berulang kali diserang, bahkan setelah diubah menjadi tempat penampungan bagi warga sipil.

    Dalam pernyataan Hari Senin, Shaheed menekankan, pemulihan sistem pendidikan Gaza terutama bergantung pada diakhirinya perang dan pendudukan Israel.

    Ia menggunakan istilah “skolastisida” untuk menggambarkan penghancuran yang disengaja dan total terhadap sistem pendidikan di Gaza selama perang Israel. Istilah ini, jelasnya, mengacu pada penghancuran sistematis infrastruktur dan lembaga pendidikan, seperti dikutip WAFA 4 Februari.

    Sementara semester kedua tahun ajaran dimulai di wilayah Palestina pada Hari Minggu, pendidikan di Gaza tetap terhenti total sejak Israel melancarkan perang pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Operasi militer Israel di Jalur Gaza. (Sumber: IDF)

    Genosida Israel telah menghancurkan sebagian besar sekolah di Gaza, termasuk lembaga yang dikelola pemerintah dan yang dioperasikan oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

    Di sisi lain, sekolah-sekolah yang tersisa telah diubah menjadi tempat penampungan bagi ribuan keluarga yang mengungsi, sehingga hampir mustahil untuk melanjutkan pendidikan.

    Shaheed juga menunjukkan penghancuran semua universitas di Gaza, pemboman 13 perpustakaan dan pemusnahan total arsip pusat yang berisi 150 tahun catatan sejarah Gaza.

    “Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh keterampilan; tetapi juga tentang mengembangkan pemahaman diri, identitas kolektif, persatuan sosial, dan bergerak maju bersama,” katanya.

    “Inilah yang sengaja dihancurkan di Gaza. Guru dan siswa telah mengalami trauma yang luar biasa selama serangan Israel,” tegasnya.

    Penyerahan bantuan dari UNRWA untuk warga Gaza. (Sumber: UNRWA)

    Untuk mengatasi krisis tersebut, Shaheed menyerukan program beasiswa berskala besar bagi mahasiswa Palestina dan menekankan perlunya memanfaatkan pengetahuan dan keahlian warga Palestina yang berpendidikan tinggi di diaspora.

    “Rakyat Palestina telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa,” jelasnya.

    “Bahkan jika butuh satu atau dua generasi, mereka akan pulih, tetapi hanya jika mereka diizinkan hidup dalam damai dan membangun kembali kehidupan mereka dengan cara mereka sendiri,” tandasnya.

    Ia menambahkan, 10 anak di Gaza kehilangan anggota tubuh setiap hari selama perang, dengan amputasi yang sering dilakukan tanpa anestesi.

    “Lebih dari satu juta anak dan semua pendidik akan membutuhkan konseling psikologis dan sosial yang mendesak,” pungkasnya.

    Diketahui, konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, saat kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menyebabkan 1.200 orang tewas dan 250 lainnya disandera menurut perhitungan Israel, dikutip dari Reuters.

    Kemarin, sumber-sumber medis di Gaza mengonfirmasi, jumlah korban tewas Palestina sejak konflik tersebut di Gaza telah mencapai 47.518 orang, sementara jumlah korban luka-luka mencapai 111.612 orang, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, dikutip dari WAFA.

    Pada 15 Januari, kesepakatan gencatan senjata bertahap Hamas-Israel diumumkan di Doha, usai mediasi berbulan-bulan oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat.

    Itu mulai berlaku pada 19 Januari setelah sempat tertunda selama beberapa jam. Kesepakatan itu diikuti dengan pertukaran sandera dengan tahanan secara bertahap kedua belah pihak.