kab/kota: Doha

Israel dan Hamas Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Negosiasi yang dimediasi antara Israel dan Hamas mengenai perpanjangan gencatan senjata di Gaza atas usulan Amerika Serikat (AS) berlanjut di Doha.

Rencananya gencatan senjata Gaza akan diperpanjang selama 60 hari.

Selain itu, perundingan ini juga membahas pembebasan 10 tawanan Israel yang masih hidup.

Utusan Gedung Putih,Steve Witkoff datang ke Qatar dan bergabung dalam dialog tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang mulai diadakan minggu ini.

Pembicaraan ini merupakan pertemuan pertama sejak Presiden Donald Trump menjabat pada Januari 2025.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata baru berakhir pada 1 Maret 2024 kemarin, BBC melaporkan.

Israel kini berharap agar AS bisa mendorong perpanjangan gencatan senjata selama dua bulan, yang diharapkan dapat dimulai dengan pembebasan sebagian dari sandera yang masih hidup.

Hamas sejauh ini menolak usulan tersebut.

Kelompok pejuang yang menguasai Gaza itu meminta perundingan tahap kedua dari gencatan senjata segera dimulai.

Diharapakan di fase kedua, perang dapat dihentikan dan pasukan Israel ditarik secara penuh dari wilayah Gaza.

Keresahan warga Gaza

Warga Gaza, seperti Husam Rustom, seorang pembuat roti, merasa sangat tertekan karena kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang pesat.

Serangan baru-baru ini oleh Israel ke Gaza juga menambah ketegangan. Israel mengklaim bahwa serangan udara mereka menyasar “teroris” yang dianggap mengancam pasukan Israel.

Namun, banyak warga yang tewas dalam serangan ini, termasuk seorang pria yang hanya sedang mengambil barang-barang dari kamp pengungsi.

Di sisi lain, gerakan Houthi dari Yaman mengancam akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Teluk Aden sebagai respons terhadap pemblokiran bantuan ke Gaza.

Mereka menganggap ini sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina yang menderita akibat perang.

Sementara itu, keluarga dan pendukung warga Israel yang masih ditawan terus menuntut pembebasan mereka.

Beberapa di antaranya berkemah di luar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv, meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah gencatan senjata untuk membawa kembali para sandera.

Di tengah perundingan yang intens, terdapat perbedaan pandangan di Israel mengenai siapa yang lebih peduli terhadap nasib para sandera: Presiden AS Donald Trump atau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 50 persen warga Israel percaya Trump lebih peduli, dibandingkan hanya 29 persen yang percaya Netanyahu.

Meskipun ada tekanan internasional dan mediasi dari Qatar, Mesir, serta AS, pihak Hamas diyakini tidak akan melepaskan banyak sandera tanpa memastikan pertempuran di Gaza benar-benar berakhir.

Mereka melihat sandera sebagai alat tawar-menawar yang sangat penting.

Hingga saat ini, meskipun gencatan senjata belum membuahkan hasil yang signifikan, baik Israel maupun Hamas masih menghindari eskalasi besar-besaran.

Namun, serangan udara harian dari Israel menunjukkan bahwa ketegangan tetap tinggi.

Mesir sambut baik keputusan Trump untuk tidak menggusur warga Palestina

Mesir mengatakan pihaknya menghargai pernyataan Trump yang tidak menuntut penduduk Gaza meninggalkan daerah kantong itu, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri.

Pernyataan itu muncul setelah Trump mengatakan “tidak ada yang mengusir warga Palestina dari Gaza” saat menanggapi pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Taoiseach Irlandia Micheal Martin, Rabu (12/3/2025).

“Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” tambah Kementerian Luar Negeri Mesir.

Trump mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Timur Tengah dan sekitarnya bulan lalu ketika ia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan mengusulkan agar penduduk Palestina di wilayah yang dilanda perang itu dipindahkan secara permanen ke negara-negara tetangga.

Hamas Desak Aksi Internasional Cegah Bencana Kelaparan di Gaza

Juru bicara Hamas, Abdel-Latif al-Qanou, mengeluarkan pernyataan yang menanggapi blokade Israel terhadap bantuan ke Gaza.

Dalam komentarnya yang diterjemahkan, al-Qanou menyampaikan keprihatinannya terkait penderitaan yang dialami oleh penduduk Gaza akibat pengepungan yang telah berlangsung selama dua minggu.

Al-Qanou menekankan bahwa blokade tersebut mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang berisiko menyebabkan kelaparan bagi penduduk Gaza.

Ia mengingatkan bahwa jika masyarakat internasional tidak segera mengambil langkah untuk membantu, penduduk Gaza akan menghadapi bencana kelaparan pada bulan suci Ramadan mendatang.

“Hamas menyerukan kepada para mediator internasional untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada Israel agar membuka penyeberangan, mengizinkan aliran bantuan, dan menghentikan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza,” ungkap al-Qanou dalam pernyataannya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

14/03/2025 00:45
Donald Trump Urungkan Niat Relokasi Warga Gaza, Ini Respons Hamas

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tampaknya mengurungkan niat untuk mengusir paksa warga Palestina dari Gaza. Hal ini setelah Trump mengeluarkan pernyataan terbaru.

“Tidak ada yang mengusir warga Palestina dari Gaza,” kata Trump.

Pernyataan terbaru Trump ini disambut baik oleh kelompok pejuang Palestina yaitu Hamas. Pasalnya, Februari 2025 lalu, Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial yang akan merelokasi warga Gaza.

Sontak saja, pernyataan Trump kala ini membuat banyak pihak naik pitam dan mengecam. Pasalnya, selain relokasi, Trump juga dituding ingin melakukan pembersihan etnis.

“Jika pernyataan Presiden AS Trump menunjukkan kemunduran dari gagasan menggusur warga Jalur Gaza, maka pernyataan tersebut disambut baik,” kata Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Karena masih sebatas pernyataan, Hamas berharap agar Trump bisa membuktikan ucapannya dan juga bisa mendesak Israel agar mematuhi perjanjian dalam gencatan senjata yang telah disepakati.

“Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan Israel untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata,” tuturnya dilaporkan Al Jazeera.

Update gencatan senjata

Palestina dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata tahap pertama pada 19 Januari 2025. Seiring waktu, eskalasi terus terjadi dan memengaruhi perundingan gencatan senjata tahap selanjutnya.

Namun, pada Selasa, 11 Maret 2025, babak baru gencatan senjata Israel dan Palestina dimulai. Bertempat di Qatar, Utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff menghadiri perundingan untuk mediasi ini.

“Para menteri Arab menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Menekankan perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan solusi dua negara, serta memastikan terpenuhinya aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.

Penasihat politik Hamas, Taher al-Nono, mengonfirmasi pembicaraan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington di ibu kota Qatar. Pertemuan ini difokuskan pada pembebasan seorang warga negara ganda Amerika-Israel yang ditahan oleh kelompok bersenjata di Gaza.

Al-Nono mengatakan pertemuan antara para pemimpin Hamas dan negosiator sandera AS, Adam Boehler, juga membahas cara melihat pelaksanaan perjanjian gencatan senjata bertahap antara Hamas dan Israel yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

Diskusi langsung antara Boehler dan Hamas ini mematahkan kebijakan Washington yang telah berlaku selama puluhan tahun untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang dicap AS sebagai “organisasi teroris”.

Delegasi Hamas juga telah bertemu selama dua hari terakhir dengan mediator Mesir dan menegaskan kembali kesiapannya untuk merundingkan fase berikutnya dari gencatan senjata dengan Israel. Sementara Israel mengirim negosiator ke Doha pada hari Senin untuk pembicaraan gencatan senjata.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

13/03/2025 12:58
Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Hamas Berhenti Pakai HP – Halaman all

Potensi Gagalnya Negosiasi, Israel Siapkan Pembunuhan Tingkat Tinggi: Para Pentolan Hamas Matikan HP

TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) berpotensi melakukan “pembunuhan tingkat tinggi” terhadap tokoh-tokoh penting organisasi perlawanan Palestina jika upaya mediasi mengenai tahap kedua gencatan senjata atau perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, gagal.

Israel juga berpotensi melakukan operasi komando di daerah berpenduduk di Gaza jika negosiasi gagal, tulis laporan media Al-Akhbar, dilansir Ynet, dikutip Rabu (12/3/2025).

Media Lebanon itu mengutip sumber-sumber Palestina dalam laporannya.

Para narasumber itu, seperti ditulis Al-Akhbar, menekankan kalau pembunuhan tokoh penting dan operasi komando Israel tersebut dapat menyebabkan eskalasi dan memanasnya situasi saat ini secara bertahap.

Sumber dari organisasi perlawanan Palestina juga mengatakan kalau sayap militer mereka telah menginstruksikan anggotanya untuk mengambil “tindakan pencegahan keamanan yang diperlukan”.

Satu di antara langkah preventif tersebut adalah berhenti menggunakan handphone, atau komunikasi nirkabel lainnya.

“Sayap militer gerakan Palestina juga menginstruksikan untuk menanggapi ancaman musuh (Israel) dengan serius,” tulis laporan seperti dilansir Ynet.

Laporan Al-Akhbar mengklaim kalau komunikasi telepon para anggota Hamas sudah dimatikan di tengah buntunya perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata.

BALAS ANCAMAN ISRAEL – Abu Obeida, juru bicara militer Brigade Al-Qassam membalas ancaman Israel yang mengultimatum untuk menyetujui tawaran AS soal perpanjangan gencatan senjata. Qassam menyatakan Israel berisiko membunuh sandera mereka sendiri yang ada di tangan Hamas. (Foto: rekaman video)

Seruan Hamas untuk Jihad

Juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Obeida, pada Kamis pekan lalu merilis rekaman wawancara di mana ia menyebut Ramadan sebagai “bulan jihad.”

“Perlawanan Palestina menyampaikan pendiriannya kepada dunia dan para mediator mengenai klausul perjanjian gencatan senjata – mulai dari waktu pembebasan sandera hingga jumlah sandera yang dibebaskan dan memastikan pembebasan mereka secara aman dan terorganisasi,” katanya.

“Meskipun Israel berupaya berbohong, kami tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut sebagai bentuk penghormatan atas darah para martir kami dan janji kepada para mediator,” lanjutnya.

“Israel telah mengabaikan banyak komitmennya terkait bantuan kemanusiaan, kebebasan bergerak bagi warga Gaza, dan terus melakukan kejahatannya baik di Jalur Gaza maupun di wilayah itu sendiri,” katanya.

ANGGOTA BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil pada Rabu (12/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (8/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam berdiri sebelum menyerahkan berkas kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) selama pertukaran tahanan ke-5 pada Sabtu (8/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza, dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

Putaran Baru Perundingan Gencatan Senjata Gaza Telah Dimulai

Dalam perkembangan terbaru, Hamas mengumumkan dimulainya putaran baru perundingan gencatan senjata dengan Israel pada Selasa malam.

Hamas menyatakan optimisme kalau perundingan tersebut dapat menghasilkan “kemajuan nyata” menuju tahap kedua perundingan.

Kelompok ini menyatakan harapannya untuk kemajuan menuju tahap kedua negosiasi.

Pejabat senior Hamas Abdel Rahman Shadid membuat pernyataan ini dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di platform digital resmi gerakan tersebut.

“Hamas memulai babak baru perundingan gencatan senjata hari ini,” kata Shadid, menekankan komitmen kelompok tersebut untuk terlibat “dengan penuh tanggung jawab dan sikap positif,” termasuk dalam hubungannya dengan utusan sandera AS, Adam Boehler.

AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

“Kami berharap putaran ini menghasilkan langkah konkret menuju dimulainya fase kedua perundingan, yang menyiapkan panggung untuk menghentikan agresi, mengamankan penarikan pendudukan (Israel) dari Gaza, dan menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan,” tambahnya.

Minggu lalu, Boehler bertemu dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza, termasuk lima warga Amerika, tanpa sepengetahuan Israel.

Menurut perkiraan Israel, 59 sandera Israel masih berada di Gaza, dengan 24 orang diyakini masih hidup.

Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, di mana laporan hak asasi manusia menunjukkan kejadian-kejadian penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dan pengabaian medis, yang menyebabkan banyak kematian.

Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Qatar, sedang berlangsung di Doha.

Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda langkah ke tahap kedua perjanjian Gaza, yang dimaksudkan untuk mengakhiri permusuhan dan mengamankan penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Tahap pertama perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan AS, berlangsung dari 19 Januari hingga 1 Maret 2025.

Netanyahu belum melaksanakan tahap kedua, memprioritaskan pembebasan lebih banyak sandera Israel sambil menunda komitmen untuk menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza.

Pada tanggal 8 Maret, Netanyahu mengklaim Hamas telah menolak usulan AS untuk gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan dan Paskah Yahudi.

Sementara itu, bantuan kemanusiaan ke Gaza diblokir pada tanggal 2 Maret, yang memperburuk krisis kemanusiaan.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang — sebagian besar wanita dan anak-anak — telah tewas di Gaza selama operasi militer Israel.

Konflik tersebut sempat terhenti sementara selama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada bulan Januari.

Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakan militernya di daerah kantong tersebut.

(oln/ynet/*)

12/03/2025 20:36
Beri Peringatan, Kelompok Bantuan Sebut Anak-Anak Gaza Akan Meninggal jika Blokade Israel Berlanjut – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kelompok bantuan Islamic Relief mengatakan pihaknya mendapat lebih banyak reaksi dari organisasi kemanusiaan mengenai blokade Israel dan pemutusan pasokan listrik di Gaza.

Islamic Relief menyebut pemadaman listrik Israel sebagai “tindakan hukuman kolektif yang kejam”.

Organisasi yang beroperasi di Gaza itu mengatakan pemadaman listrik akan mencegah orang mendapatkan air minum, memaksa rumah sakit tutup, dan memicu wabah penyakit.

“Tidak dapat dihindari bahwa anak-anak dan sebagian orang yang paling rentan di Gaza akan meninggal, kecuali pemerintah internasional memberikan tekanan serius kepada Israel untuk mengizinkan masuknya pasokan.”

“Kata-kata keprihatinan saja tidak cukup; tindakan segera diperlukan untuk menghentikan orang-orang dari kelaparan,” kata kelompok tersebut, Rabu (12/3/2025), dilansir Al Jazeera.

Sementara itu, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) mengatakan persediaan penyelamat nyawa, termasuk obat-obatan di Gaza semakin menipis saat blokade Israel memasuki minggu kedua.

“Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengoperasikan klinik kesehatan keliling, layanan ambulans, rumah sakit lapangan, dan mendukung pengelolaan rumah sakit di Gaza.”

“PRCS, seperti banyak organisasi lainnya, kini harus membatasi bantuan yang tersisa,” katanya.

“Hal ini menempatkan relawan dan staf kami dalam posisi yang sulit, di mana mereka dipaksa untuk membuat keputusan penting di bawah tekanan yang lebih besar,” tambah IFRC.

Pemutusan Aliran Listrik Israel di Gaza

Israel mengatakan telah memutus aliran listrik ke Gaza dalam apa yang tampaknya merupakan upaya lain untuk memaksa Hamas menerima perubahan yang ingin diberlakukannya pada persyaratan gencatan senjata yang disepakati pada Januari 2025.

Israel memberlakukan blokade bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza pada awal Maret 2025 dalam upaya memaksa Hamas memperpanjang fase pertama gencatan senjata dan membebaskan lebih banyak tawanan.

Diberitakan Al Jazeera, Israel ingin melakukan hal itu untuk menghindari perpindahan ke fase kedua, yang akan mengakibatkan berakhirnya perang secara permanen.

Badan-badan bantuan, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan negara-negara, termasuk beberapa sekutu Israel, telah mengecam keputusan tersebut, dengan menyebut dampak kemanusiaannya dan hukum internasional yang melarang hukuman kolektif terhadap penduduk sipil.

Menurut pernyataan dari Gaza dan laporan media, pengumuman pemadaman listrik ini tidak seperti yang terlihat.

Dikatakannya semua listrik yang disuplai ke Gaza akan diputus.

Dalam unggahan di media sosial pada Minggu (9/3/2025), Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan bahwa ia telah “segera memutus aliran listrik ke Jalur Gaza”.

“Cukup bicaranya, saatnya bertindak!” katanya, sehari sebelum putaran perundingan gencatan senjata berikutnya di Doha.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Hamas mengumumkan dimulainya “putaran negosiasi baru” saat utusan AS Steve Witkoff dan delegasi dari Israel tiba di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas gencatan senjata di Gaza.

Israel meningkatkan serangan terhadap Gaza, menewaskan delapan orang, termasuk seorang anak, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok bantuan mendesak diakhirinya blokade Israel terhadap semua bantuan yang memasuki Jalur Gaza.

Israel memulangkan lima warga negara Lebanon yang ditawannya dan mengumumkan perundingan tentang penetapan batas wilayah Israel-Lebanon.

Israel juga menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah Suriah yang diduduki untuk “periode yang tidak terbatas”.

Warga Palestina di Gaza berduka atas tewasnya enam orang dalam serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah itu.

Sementara, Kementerian Kesehatan mengidentifikasi satu dari empat orang lainnya yang tewas dalam serangan terpisah Israel di Tepi Barat yang diduduki sebagai seorang wanita berusia 58 tahun.

AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) dilengkapi dengan kendaraan militer berpatroli di reruntuhan Gaza. Israel kini dihadapkan pada posisi sulit antara melanjutkan agresi dan perang di Gaza atau bernegosiasi dengan Hamas demi keselamatan nyawa sandera. (khaberni/tangkap layar)

Jihad Islam Palestina menyambut baik keputusan Houthi untuk melanjutkan serangan terhadap pengiriman Laut Merah setelah Israel mengabaikan ultimatum kelompok pemberontak Yaman untuk mengakhiri blokade di Gaza dalam waktu empat hari.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan badan-badan bantuan di Gaza membatasi semua bantuan, termasuk bahan bakar, sementara Dokter Lintas Batas (MSF) mengecam blokade Israel sebagai “keterlaluan” dan mengatakan bahwa “bantuan kemanusiaan tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam perang”.

Menteri Pertahanan Israel Gideon Saar mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang mereka duduki di Dataran Tinggi Golan Suriah, setelah jatuhnya Bashar al-Assad, untuk “periode yang tidak terbatas”.

Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 48.503 warga Palestina tewas dan 111.927 terluka dalam perang Israel di Gaza.

Kantor Media Pemerintah Gaza telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

12/03/2025 12:26
Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’ – Halaman all

Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’

TRIBUNNEWS.COM – Para pejabat terkait Israel dilaporkan sangat panik menyusul komentar yang dilontarkan Adam Boehler, utusan Amerika Serikat (AS) untuk urusan sandera.

Laporan The National, Selasa (11/3/2025), menyatakan kepanikan ini terjadi saar Boehler menggambarkan gerakan perlawanan Palestina, Hamas sebagai “orang baik” dan bahwa negaranya “bukan agen Israel”.

“Kini Para pejabat AS mulai meredakan suasana setelah komentar Adam Boehler, yang membuat Israel panik,” kata laporan itu.

Sebelumnya, para pejabat Israel dilaporkan sudah sangat marah saat mengetahui kalau AS menggelar pembicaraan langsung dengan Hamas terkait pembebasan sandera warga negara mereka.

Israel merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan yang juga membahas soal kelanjutan kesepakatan gencatan senjata Tiga Tahap yang sudah dicapai pada bulan Januari.

Israel yang sudah cemas, makin gerah saat Boehler memicu kekhawatiran lebih lanjut dengan serangkaian wawancara media di saluran AS dan Israel, di mana ia mengatakan AS memiliki “kepentingan khusus yang dipertaruhkan”.

“Komentarnya menimbulkan kekhawatiran di Israel kalau AS, sekutu terpenting Israel, yang telah memainkan peran utama dalam negosiasi penyanderaan dan mendukung negara tersebut selama perang Gaza , dapat menjadi mitra yang kurang dapat diprediksi di bawah Presiden Donald Trump,” kata laporan The National.

NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi Netanyahu pada Rabu (5/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) berbicara dengan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), di Gedung Putih. (Instagram/b.netanyahu)

Israel Tuding AS Tidak Konsisten

Chuck Freilich, peneliti senior di lembaga pemikir The Institute for National Security Studies (INSS) dan mantan wakil penasihat keamanan nasional Israel, mengatakan kepada The National bahwa siapa pun yang menyetujui komentar Boehler telah “melanggar kebijakan Amerika selama puluhan tahun untuk tidak berbicara dengan Hamas sejak lembaga itu didirikan.

Hal itu juga melanggar sikap umum AS yang selama ini teguh untuk tidak bernegosiasi dengan organisasi yang sudah dilabeli sebagai “organisasi teroris”.

Menyadari banyak salah tafsir oleh pihak Israel, Boehler kemudian berkata dalam sebuah posting di X:

“Saya ingin MENJELASKAN dengan SANGAT JELAS karena beberapa orang telah salah menafsirkan. Hamas adalah organisasi teroris yang telah membunuh ribuan orang tak berdosa. Mereka secara DEFINISI adalah orang-orang JAHAT.”

Sehari setelah wawancara Boehler, Menteri Luar Negeri, AS Marco Rubio mengatakan negosiasi langsung negaranya dengan Hamas merupakan “situasi satu kali” yang belum “membuahkan hasil”.

“Utusan khusus kami untuk para sandera, yang tugasnya adalah membebaskan orang-orang, memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan seseorang yang memiliki kendali atas orang-orang ini dan diberi izin serta didorong untuk melakukannya,” kata Rubio.

Adapun Freilich mengatakan, pertemuan AS-Hamas itu sudah berlangsung beberapa kali.

“Jadi ini bukan hanya sekali, tetapi katakanlah itu adalah upaya satu kali untuk melakukan pembicaraan dengan mereka, itu mungkin telah merusak upaya Witkoff,” tambahnya, merujuk pada utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, yang sangat dihormati di kalangan warga Israel yang menginginkan pembebasan sandera diprioritaskan.

“Sepertinya mungkin pemerintahan AS di bawah Trump) tidak terkoordinasi dan berbicara dengan satu suara.”

Komentar Rubio memang muncul saat Witkoff, tokoh kunci dalam upaya pembebasan sandera di Gaza, yang beberapa di antaranya memegang kewarganegaraan AS, mengatakan “semua hal bisa didiskusikan” dalam perundingan saat ini asalkan Hamas melakukan demiliterisasi dan meninggalkan Gaza.

“Jika mereka pergi, maka semua hal bisa didiskusikan untuk mencapai perdamaian dan itulah yang harus mereka lakukan,” katanya.

ISRAEL KERAHKAN TANK – Foto yang diambil Tribunnews.com melalui Telegram Quds News Agency pada Selasa (25/2/2025) memperlihatkan tentara Israel melanjutkan agresinya terhadap Jenin dengan mengerahkan tank. Warga Palestina takut Tepi Barat akan menjadi Gaza kedua setelah Israel mengerahkan tank untuk pertama kalinya di sana. (Telegram Quds News Agency)

Israel Ogah-ogahan Negosiasi Tahap II Gencatan Senjata

Sementara itu, banyak media Israel mengkritik utusan yang disandera tersebut, dengan menerbitkan artikel opini yang menggambarkan pejabat tersebut sebagai “naif”.

Tim negosiator tingkat menengah Israel tiba di Qatar pada hari Senin untuk melakukan negosiasi tidak langsung terbaru dengan Hamas mengenai nasib gencatan senjata di Gaza.

Sumber-sumber mengatakan, dilansir The National kalau delegasi Israel di Doha kurang berminat dalam negosiasi tahap kedua dari kesepakatan tersebut.

Hal itu karena pembahasan akan berfokus pada gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan penuh Pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Meskipun jajak pendapat di Israel secara konsisten menunjukkan kalau mayoritas publik mendukung kelanjutan kesepakatan pembebasan sandera, pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggaungkan pernyataan sejumlah menteri yang menentang keras kesepakatan apa pun dengan Hamas.

Netanyahu sendiri dituduh oleh banyak pihak di Israel mengulur-ulur kesepakatan untuk menghentikan koalisinya dari keruntuhan.

Penundaan dalam transisi dari fase pertama kesepakatan yang telah berakhir ke fase kedua telah memunculkan kekhawatiran bahwa pimpinan Israel siap untuk melanjutkan pertempuran, sebuah langkah yang akan menjerumuskan Gaza ke dalam bencana kemanusiaan lebih lanjut.

Menurut para kritikus, niat Israel melanjutkan perang akan menempatkan para sandera Israel yang masih hidup di Gaza dalam bahaya yang mematikan.

Kepala staf militer baru Israel, Eyal Zamir, pada hari Senin mengatakan negaranya “harus siap menghadapi kenyataan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun perang”.

11/03/2025 22:21
Pasokan Listrik ke Gaza Diputus Israel Bikin Hamas Murka

Gaza –

Israel memutus aliran listrik ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu membuat kelompok Hamas murka.

Pemutusan listrik ke Gaza itu dilakukan atas perintah Menteri Energi Israel Eli Cohen. Perintah itu dikeluarkan seminggu setelah Israel memblokir semua bantuan ke wilayah Palestina usai kesepakatan gencatan senjata tahap II menemui kebuntuan.

“Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza,” kata Cohen dalam sebuah pernyataan video, seperti dilansir AFP, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan Israel akan melakukan apapun untuk membawa pulang para sandera dari Hamas. Dia menyebut Israel ingin Hamas menghilang dari Gaza.

“Kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki untuk membawa kembali para sandera dan memastikan bahwa Hamas tidak lagi berada di Gaza sehari setelah perang,” ujarnya.

Upaya Israel itu mengingatkan pada hari-hari awal perang. Saat itu, Israel mengumumkan pengepungan yang mencakup pemutusan pasokan listrik ke Gaza.

Satu-satunya jaringan listrik antara Israel dan Gaza memasok pabrik desalinasi air utama di wilayah itu yang melayani lebih dari 600.000 orang. Warga Gaza bergantung pada panel surya dan generator bahan bakar untuk listrik mereka.

Sambungan ke pabrik desalinasi terputus setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebelum disambungkan kembali pada Juli 2024. Namun, pabrik tersebut tidak dapat melanjutkan operasi hingga Desember 2024 karena jaringan listriknya rusak parah akibat perang.

Akhir pekan lalu, Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan ke Gaza hingga militan Palestina menerima persyaratannya untuk perpanjangan gencatan senjata yang sebagian besar telah menghentikan pertempuran selama lebih dari 15 bulan. Fase pertama gencatan senjata, yang berakhir pada 1 Maret, telah memungkinkan masuknya makanan penting, tempat tinggal, dan bantuan medis.

Meskipun Israel mengatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, Hamas bersikeras pada transisi ke fase kedua yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang secara permanen. Hamas telah menuduh Israel melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif dengan menghentikan bantuan.

Hamas menyebut tindakan tersebut berdampak pada sandera Israel yang masih ditahan di sana. Dari 251 tawanan yang ditangkap selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, 58 orang masih berada di wilayah Palestina, termasuk 34 orang yang dikonfirmasi oleh militer Israel telah tewas.

Pada Senin pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas tentang konsekuensi yang tidak dapat dibayangkan jika tidak membebaskan para sandera.

Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu berencana untuk memberikan tekanan maksimum pada Hamas dalam minggu mendatang untuk menerima perpanjangan fase pertama berdasarkan ketentuan Israel. Penyiar Publik Kan mengatakan Israel telah menyusun rencana untuk meningkatkan tekanan di bawah skema yang dijuluki ‘Rencana Neraka’.

Ini termasuk menindaklanjuti blokir bantuan dengan mengusir penduduk dari Jalur Gaza utara ke selatan, menghentikan pasokan listrik, dan memulai kembali pertempuran skala penuh. Israel memberlakukan pengepungan total di Gaza setelah 9 Oktober 2023, memutus pasokan air, listrik, dan makanan, terkadang melonggarkan dan terkadang memperketat masuknya bantuan hingga gencatan senjata menciptakan peningkatan akses bagi truk bantuan kemanusiaan.

Hamas Murka

Foto: Suasana buka puasa pertama di Jabalia, Gaza Utara (AFP/BASHAR TALEB)

Hamas pun murka gara-gara perbuatan Israel. Kelompok Hamas menuduh Israel melakukan ‘pemerasan murahan dan tidak dapat diterima’ dengan menghentikan pasokan listrik ke Gaza.

“Kami mengutuk keras keputusan pendudukan untuk memutus aliran listrik ke Gaza, setelah membuatnya kekurangan makanan, obat-obatan, dan air,” kata anggota biro politik Hamas, Izzat al-Rishq, dilansir kantor berita AFP, Senin (10/3/2025).

Dia menuduh langkah Israel itu sebagai upaya putusa asa. Dia menyebut taktik tersebut tidak dapat diterima.

“Upaya putus asa untuk menekan rakyat kami dan perlawanan mereka melalui taktik pemerasan murahan dan tidak dapat diterima,” ujarnya.

Dilansir Al-Jazeera, warga Gaza saat ini mengalami kesulitan air bersih karena pabrik desalinasi air tak bisa beroperasi maksimal akibat listrik terputus. Pabrik ini memiliki generator dan panel surya, tetapi jumlah air yang dapat diproduksi tanpa kabel listrik tidak sama lagi.

Sejak pemutusan listrik, orang-orang di wilayah selatan Gaza tidak dapat mengakses air seperti dulu. Pemutusan kabel listrik ini terjadi saat Israel terus menutup perlintasan Karem Abu Salem atau Kerem Shalom, yang mencegah bahan bakar, makanan, dan obat-obatan memasuki Gaza untuk hari kesembilan.

Hamas sendiri terus mendorong segera dilakukan perundingan gencatan senjata tahap 2. Israel juga akan mengirim perwakilan ke perundingan tersebut, yang mana Hamas menekankan bantuan kemanusiaan kembali masuk ke wilayah yang terkepung.

Sejauh ini, Hamas menyebut telah terjadi dua pertemuan langsung antara Hamas dan pejabat AS di Doha dalam beberapa hari terakhir. Hamas juga akan menggelar perundingan gencatan senjata tahap 2 dengan Israel di Doha.

Dilansir AFP, delegasi tingkat tinggi Hamas juga menekankan perlunya ‘bergerak langsung untuk memulai perundingan tahap kedua’ yang akan bertujuan untuk meletakkan dasar bagi gencatan senjata permanen.

Tuntutan Hamas untuk tahap kedua tersebut termasuk penarikan penuh Israel dari Gaza, diakhirinya blokade, rekonstruksi wilayah dan dukungan finansial. Juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoua mengatakan indikator sejauh ini “positif”.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan akan mengirim delegasi ke Doha. Israel telah menegaskan bahwa mereka menginginkan perpanjangan fase pertama gencatan senjata hingga pertengahan April.

Periode awal tersebut berakhir pada tanggal 1 Maret setelah enam minggu relatif tenang yang mencakup pertukaran 25 sandera hidup dan delapan jenazah untuk pembebasan sekitar 1.800 tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

Halaman 2 dari 2

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

11/03/2025 03:52
Warga Israel Unjuk Rasa Hari Kedua untuk Menuntut Penyelesaian Kesepakatan Pertukaran Tahanan Gaza – Halaman all

Warga Israel Unjuk Rasa Hari Kedua untuk Menuntut Penyelesaian Kesepakatan Pertukaran Tahanan Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Untuk hari kedua berturut-turut, pengunjuk rasa Israel berkumpul di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada hari Minggu untuk menuntut pemerintah melanjutkan gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas, Anadolu melaporkan.

Menurut surat kabar Maariv, ratusan pengunjuk rasa dan kerabat tawanan Israel di Gaza berkemah semalam di Tel Aviv untuk menyerukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menyabotase kesepakatan pertukaran tersebut.

Para pengunjuk rasa menuntut agar delegasi negosiasi Israel yang melakukan perjalanan ke Doha pada hari Senin diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan perjanjian yang menjamin pengembalian semua tawanan sekaligus.

Protes hari Minggu terjadi setelah ribuan demonstran mengepung kantor pusat kementerian pada hari Sabtu untuk menuntut penyelesaian kesepakatan gencatan senjata.

Einav Zangauker, ibu dari tawanan Israel Matan, menyerukan tekanan publik yang berkelanjutan kepada pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian tersebut.

Keluarga tawanan dan aktivis Israel berencana untuk berdemonstrasi setiap hari di sekitar Kementerian Pertahanan dan melakukan aksi duduk semalaman untuk menambah tekanan pada pemerintahan Netanyahu agar menyelesaikan perjanjian tersebut.

Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku sejak Januari, menghentikan perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.400 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Sejauh ini, 25 sandera Israel dan lima pekerja Thailand telah dibebaskan berdasarkan tahap pertama perjanjian dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

10/03/2025 18:42
Gaza Gelap Gulita, Israel Putus Pasokan Listrik ke Gaza di Tengah Perundingan Gencatan Senjata – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi Israel, Eli Cohen, memerintahkan pasokan listrik ke Gaza segera disetop.

“Cukup bicaranya, saatnya bertindak!,” tulis Cohen dalam unggahannya di X, dikutip dari Al Jazeera.

Pemadaman listrik di Gaza diumumkan hanya seminggu setelah Israel menghentikan semua pasokan barang ke Gaza, yang berdampak besar pada lebih dari dua juta warga Gaza.

Kelangsungan operasional pabrik desalinasi utama di wilayah tersebut, yang vital bagi kebutuhan air bersih pun makin tersudut.

Sebagian besar penduduk Gaza kini bergantung pada panel surya dan generator bahan bakar untuk mendapatkan listrik.

Hanya ratusan ribu orang yang tinggal di tenda sementara, dan suhu malam hari diperkirakan turun hingga 12 derajat Celsius.

Hamas dan sejumlah pihak internasional mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat kembali mengalir tanpa ketentuan lebih lanjut.

Dengan keputusan Israel untuk memutus pasokan listrik dan menghentikan bantuan, situasi di Gaza semakin mengerikan bagi warganya yang sudah menderita akibat perang dan blokade yang berlangsung lama.

Perang Gaza yang berlangsung selama 15 bulan telah merenggut nyawa hampir 50.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza akibat serangan Israel.

Israel berencana untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata yang telah disepakati, sementara Hamas ingin melanjutkan ke tahap kedua untuk menyelesaikan gencatan senjata secara permanen.

Penolakan Israel untuk memasuki tahap kedua gencatan senjata ini dianggap sebagai upaya untuk menghindari menarik pasukannya dari Koridor Philadelphia, wilayah yang memisahkan Gaza dari Mesir.

Tanggapan Hamas dan Aktivis Hak Asasi Manusia

Hamas mengecam keputusan Israel ini.

Pejuang bersenjata Palestina itu menyebutnya sebagai “pemerasan murahan dan tidak dapat diterima yang bertujuan untuk menekan kelompok tersebut agar membebaskan para tawanan”, France24 melaporkan.

Beberapa kelompok bantuan dan aktivis hak asasi manusia juga mengkritik keras langkah ini.

Mereka menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum internasional.

Perundingan Gencatan Senjata dan Reaksi Internasional

Perundingan gencatan senjata akan dilanjutkan di Doha, Qatar, setelah delegasi Hamas tiba dari Kairo, Mesir.

Hamas menginginkan tahap kedua dimulai, yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen, termasuk pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sementara itu, Israel terus melakukan serangan udara di Gaza.

Serangan terbaru pada hari Minggu menewaskan dua warga Palestina di lingkungan Shujayea, Kota Gaza.

Militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan pejuang yang beroperasi dekat dengan pasukan Israel dan berusaha menanam alat peledak di Gaza utara.

Serangan Israel dan Terus Berlanjutnya Kekerasan

Di sisi lain, serangan Israel di wilayah Tepi Barat juga terus berlanjut.

Tank-tank Israel memasuki wilayah sekitar desa Wadi Burqin, beberapa hari setelah gencatan senjata dimulai di Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan lebih dari 40.000 orang mengungsi.

Israel juga mengancam akan melanjutkan tindakan militer lebih lanjut jika gencatan senjata tidak dapat dilanjutkan sesuai kesepakatan yang diinginkan kedua pihak.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

10/03/2025 16:23
Demi Takut-takuti Hamas, Israel Putus Aliran Listrik di Gaza, Tuntut Pembebasan Sandera – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Setelah melakukan pemblokiran bantuan kemanusiaan, kini Israel memutus aliran listrik ke Gaza.

Menteri Energi Israel, Eli Cohen, menandatangani perintah resmi yang memerintahkan perusahaan listrik Israel Electric Corporation (IEC) untuk menghentikan pasokan listrik yang tersisa ke daerah kantong tersebut.

Dikutip dari Quds News Network, perintah tersebut tidak menyebutkan kapan aliran listrik akan dipadamkan.

Laporan menunjukkan, tindakan tersebut bersifat segera dan tidak terbatas.

Israel mengklaim pemadaman listrik tersebut merupakan taktik tekanan terhadap gerakan perlawanan Hamas.

Hal ini bertepatan dengan terus terhambatnya negosiasi pertukaran tahanan oleh Israel.

Israel menolak untuk memasuki fase kedua dari perjanjian gencatan senjata yang telah ditandatanganinya.

Mesir, Qatar, dan AS menjadi penengah perjanjian tersebut.

“Saya baru saja menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke Jalur Gaza,” kata Eli Cohen, dikutip dari CNN.

Sementara itu, Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan tindakan tersebut tidak akan banyak memberikan dampak praktis mengingat adanya pembatasan sebelumnya.

Namun, ia mengkritiknya sebagai “perilaku yang menegaskan niat pendudukan untuk melanjutkan perang genosida terhadap Gaza, melalui penggunaan kebijakan kelaparan, yang jelas-jelas mengabaikan semua hukum dan norma internasional.”

Politikus sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, menyambut baik langkah terbaru kementerian energi, dan mendesak pemerintah untuk bertindak lebih jauh lagi.

“Jalur Gaza harus segera ditutup total selama masih ada satu sandera Israel yang ditahan di sana,” kata Ben Gvir.

“Israel harus mengebom depot bahan bakar besar yang memasuki Jalur Gaza sebagai bagian dari kesepakatan yang tidak menguntungkan itu, serta generator yang dioperasikan oleh Hamas,” lanjutnya.

Berita itu muncul bahkan saat pembicaraan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan yang rapuh antara Israel dan Hamas sedang berlangsung.

Kesepakatan Gencatan Senjata

Utusan Amerika Serikat (AS) untuk sandera, Adam Boehler, mengatakan pertemuan dengan Hamas di Ibu Kota Qatar, Doha “sangat membantu”.

Ia meyakini kesepakatan pembebasan sandera bisa tercapai dalam beberapa minggu lagi.

Boehler mengatakan dia memahami “kekhawatiran” Israel, AS telah mengadakan pembicaraan dengan kelompok itu, tetapi mengatakan dia telah berusaha untuk memulai kembali negosiasi yang “rapuh” tersebut.

“Pada akhirnya, saya rasa itu adalah pertemuan yang sangat membantu,” katanya, dikutip dari Al Arabiya.

“Saya rasa sesuatu dapat terwujud dalam beberapa minggu. Saya rasa ada kesepakatan di mana mereka dapat membebaskan semua tahanan, bukan hanya orang Amerika,” lanjutnya.

Boehler mengisyaratkan adanya kemungkinan perundingan lebih lanjut dengan para militan.

“Anda tidak pernah tahu. Anda tahu terkadang Anda berada di area tersebut dan Anda mampir,” ungkapnya.

Di sisi lain, delegasi Hamas juga telah tiba di Kairo, Mesir, hari Jumat, untuk membahas kesepakatan gencatan senjata dan mendorong kemungkinan fase kedua perjanjian tersebut.

Sementara, Israel mengatakan pada hari Sabtu, mereka telah “menerima undangan” dari mediator yang didukung AS untuk mengirim delegasi Israel ke Doha pada hari Senin.

Sebuah sumber Israel mengatakan kepada CNN, Israel “memberikan kesempatan pada negosiasi” sebelum kembali bertempur di Gaza.

Sebanyak 59 sandera diperkirakan masih berada di Gaza, lebih dari separuhnya diperkirakan telah tewas, menurut Kantor Perdana Menteri Israel.

Lima dari 59 sandera adalah warga negara Amerika Israel, hanya satu di antaranya – Edan Alexander – yang masih hidup.

Pada hari Minggu, pejabat senior Hamas, Taher Al Nunu, mengatakan pihaknya tidak menentang pembebasan Alexander sebagai bagian dari negosiasi untuk mengakhiri perang.

Hamas telah menyampaikan pesan itu kepada pejabat AS selama pembicaraan baru-baru ini yang difokuskan pada penerapan perjanjian sementara yang bertujuan mengakhiri perang, kata Al Nunu.

(*)

10/03/2025 09:06
Bukannya Fokus Bebaskan Sandera Israel, AS-Hamas Malah Bahas Pembebasan Sandera Amerika – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pertemuan pemimpin Hamas dengan utusan AS, Adam Boehler, dalam beberapa hari terakhir, ternyata bukan membahas soal sandera Israel.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Ibu Kota Qatar, Doha selama seminggu terakhir, AS dan Hamas membahas perihal pembebasan sandera asal Amerika Serikat.

“Beberapa pertemuan telah berlangsung di Doha, dengan fokus pada pembebasan salah satu tahanan berkewarganegaraan ganda. Kami telah menanganinya secara positif dan fleksibel, dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Palestina,” kata penasihat politik pemimpin kelompok Palestina, Taher Al-Nono, dikutip dari Reuters.

Al-Nono mengatakan, baik Hamas dan AS, telah membahas bagaimana mewujudkan implementasi perjanjian bertahap yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Kami memberi tahu delegasi Amerika bahwa kami tidak menentang pembebasan tahanan dalam kerangka pembicaraan ini,” ungkap Al-Nono.

Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, mengatakan membebaskan Edan Alexander, pria berusia 21 tahun asal New Jersey merupakan prioritasnya.

Alexander bertugas sebagai tentara di militer Israel.

Boehler mengatakan tujuannya adalah agar pembebasannya, beserta jenazah empat sandera Amerika-Israel yang telah meninggal, akan menghasilkan pembebasan lebih banyak tawanan.

Diskusi antara Boehler dan Hamas telah melanggar kebijakan Washington selama puluhan tahun yang melarang negosiasi dengan kelompok yang dicap AS sebagai organisasi teroris.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari, Hamas sejauh ini telah menukar 33 sandera Israel dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina dan juga telah membebaskan lima sandera Thailand.

Pada hari Minggu, Menteri Energi Israel, Eli Cohen, mengatakan dia telah menginstruksikan Israel Electric Corporation untuk tidak menjual listrik ke Gaza.

Hal itu ia lakukan sebagai sarana tekanan terhadap Hamas agar membebaskan sandera.

Tindakan tersebut tidak akan berdampak langsung, karena Israel telah memutus pasokan ke Gaza pada awal perang.

Namun, hal itu akan memengaruhi pabrik pengolahan air limbah yang saat ini dialiri listrik, menurut perusahaan listrik Israel.

Kesepakatan Bakal Terjadi Beberapa Minggu Lagi

Adam Boehler mengatakan pada hari Minggu, pertemuan dengan Hamas “sangat membantu”.

Ia meyakini kesepakatan pembebasan sandera bisa tercapai dalam beberapa minggu lagi.

Boehler mengatakan dia memahami “kekhawatiran” Israel, AS telah mengadakan pembicaraan dengan kelompok itu, tetapi mengatakan dia telah berusaha untuk memulai kembali negosiasi yang “rapuh” tersebut.

“Pada akhirnya, saya rasa itu adalah pertemuan yang sangat membantu,” katanya, dikutip dari Al Arabiya.

“Saya rasa sesuatu dapat terwujud dalam beberapa minggu. Saya rasa ada kesepakatan di mana mereka dapat membebaskan semua tahanan, bukan hanya orang Amerika,” lanjutnya.

Boehler mengisyaratkan adanya kemungkinan perundingan lebih lanjut dengan para militan.

“Anda tidak pernah tahu. Anda tahu terkadang Anda berada di area tersebut dan Anda mampir,” ungkapnya.

(*)

10/03/2025 08:10