Xcloud.id

kab/kota: Doha

  • Tokoh NU Soroti Legislator Gerindra yang Anggap Kiriman Bangkai ke Tempo Belum Termasuk Teror

    Tokoh NU Soroti Legislator Gerindra yang Anggap Kiriman Bangkai ke Tempo Belum Termasuk Teror

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi membeberkan pengertian terkait Terorisme.

    Hal ini dilakukan di media sosial X pribadinya untuk membalas pernyataan dari Legoslator Gerindra.

    Dalam pengertian Terorisme adalah suatu metode pemaksaan yang dilakukan dengan mengancam yang diikut dengan menyebarkan rasa takut.

    “Terorisme adalah suatu metode pemaksaan yang menggunakan ancaman untuk menyebarkan rasa takut demi mencapai tujuan politik atau ideologis,” tulisnya dikutip Selasa (25/3/2025).

    “UNODC — The Doha Declaration, Promoting a Culture of Lawfulness (2021),” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi III DPR Muhammad Rahul menyoroti kasus teror terhadap Tempo.

    Muhammad Rahul menilai teror terhadap Tempo terlalu dini apabila dianggap sebagai ancaman terhadap jurnalis.

    Ia memaparkan hal ini belum bisa dipastikan karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum dari pihak kepolisian.

    “Secara hukum, belum dapat dikatakan sebagai bentuk teror kepada jurnalis karena belum ada putusan pengadilan yang sah terkait siapa pelakunya,” sebut Rahul.

    “Oleh sebab itu, kita perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tuturnya.

    Dilansir Tempo, Petugas kebersihan Tempo menemukannya kardus berisi enam ekor tikus pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.00 WIB. Agus, petugas kebersihan Tempo, menduga kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah itu berisi mi instan. Kotak itu sedikit penyok. “Ketika dibuka, isinya kepala tikus,” kata dia. 

  • Lebaran 2025, Tiket Pesawat Garuda (GIAA) Laris Manis, Ini Tujuan Favorit

    Lebaran 2025, Tiket Pesawat Garuda (GIAA) Laris Manis, Ini Tujuan Favorit

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiket pesawat Garuda Indonesia untuk periode Lebaran 2025 hampir seluruhnya terjual habis. Dari total 1,9 juta tiket yang disediakan, sekitar 60% tiket telah terjual. 

    Head Corporate Communication Garuda Indonesia, Dicky Irchamsyah mengatakan tingkat keterisian kursi sudah mencapai 50-60% dari total 1,9 juta tiket tersedia. Jumlah tersebut sudah termasuk kuota tambahan penerbangan (extra flight). 

    “Kami proyeksikan jumlah tersebut akan terus bergerak dinamis memasuki periode peak season nanti,” kata Dicky kepada Bisnis, dikutip Minggu (23/3/2025). 

    Dicky menambahkan sejumlah rute penerbangan favorit sudah mencatatkan tingkat keterisian yang sangat tinggi, terutama pada rute menuju Bali, Medan, Padang, Makassar, Singapura, dan Surabaya.  

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Grup Garuda mempersiapkan sekitar 1,9 juta kursi penerbangan guna mendukung mobilitas masyarakat selama libur Lebaran, mencakup rute domestik dan internasional. Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 1.027.255 kursi disediakan melalui sekitar 5.710 penerbangan Garuda Indonesia, sedangkan Citilink menyediakan 902.830 kursi melalui sekitar 5.196 penerbangan.  

    Garuda Indonesia mengoperasikan setidaknya 95 armada, terdiri dari 61 pesawat Garuda Indonesia yang mencakup 7 unit Boeing B777-300ER, 11 unit Airbus A330 Series, dan 43 unit Boeing B737-800NG. Sementara itu, Citilink menyiagakan 31 pesawat A320 CEO/NEO dan 3 unit ATR 72-600.  

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025, sementara arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Optimalisasi kapasitas penerbangan dilakukan pada rute dengan permintaan tinggi, seperti Jakarta – Tanjung Karang, Jakarta – Pangkalpinang, Jakarta – Padang, serta Yogyakarta – Denpasar untuk rute domestik. Adapun rute internasional meliputi Jakarta – Jeddah, Jakarta – Madinah, Jakarta – Doha, Sydney – Denpasar, dan Denpasar – Narita.  

    Grup Garuda juga menawarkan berbagai program promosi, salah satunya “Garuda Indonesia Takjil Ramadan” yang memberikan diskon hingga Rp1 juta untuk penerbangan domestik dan internasional dengan periode pemesanan pada 3-9 Maret 2025 dan perjalanan hingga 30 September 2025.  

    Citilink turut menghadirkan program “Takbir 2025 – Mudik Duluan” yang memungkinkan pemesanan tiket mudik lebih awal. Program ini dibuka hingga 9 Maret 2025 untuk penerbangan pada periode 1-30 Maret 2025.

  • PM Qatar Mendesak Masyarakat Internasional untuk Menentang Kebijakan Kelaparan Israel di Gaza – Halaman all

    PM Qatar Mendesak Masyarakat Internasional untuk Menentang Kebijakan Kelaparan Israel di Gaza – Halaman all

    Qatar Desak Masyarakat Internasional untuk Menentang Kebijakan Kelaparan Israel di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani hari ini menghimbau masyarakat internasional untuk secara tegas menghadapi kebijakan kelaparan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

    Seruannya itu disampaikan saat pertemuan di Doha dengan Sigrid Kaag, wakil sekretaris jenderal PBB sekaligus koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi untuk Gaza, yang saat ini sedang mengunjungi Qatar.

    Selama pertemuan tersebut, kedua pihak membahas hubungan antara Qatar dan PBB serta cara-cara untuk memperkuatnya, kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan.

    Kedua pihak juga meninjau “perkembangan terkini di Jalur Gaza, khususnya tantangan yang dihadapi aksi kemanusiaan, dan cara bekerja sama untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan dan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Jalur Gaza,” kata pernyataan itu.

    Sheikh Mohammed mendesak masyarakat internasional “untuk memikul tanggung jawabnya dalam menangani situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza dan dengan tegas menghadapi kebijakan kelaparan yang dilakukan oleh pendudukan Israel dalam perang brutalnya terhadap saudara-saudara Palestina.”

    Awal bulan ini, Israel menutup semua penyeberangan ke Gaza, melarang masuknya bantuan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar untuk menekan Hamas agar menerima persyaratan baru Tel Aviv untuk gencatan senjata. 

    Israel sejak itu telah memutus semua pasokan listrik ke daerah kantong itu, yang secara efektif menutup satu-satunya pabrik desalinasi di Gaza, sehingga warga Palestina tidak memiliki sumber air bersih.

    Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, mengutuk keputusan Israel dan menggambarkannya sebagai peringatan genosida.

    “PERINGATAN GENOSIDA! Pemutusan pasokan listrik Israel ke Gaza berarti, antara lain, tidak ada stasiun desalinasi yang berfungsi, jadi: tidak ada air bersih,” tulis Albanese di X.

    Komite Palang Merah Internasional juga memperingatkan bahwa penghentian bantuan ke Gaza, termasuk penghentian aliran listrik ke satu-satunya pabrik desalinasi, mengancam akan mendorong Jalur Gaza ke dalam keadaan darurat kemanusiaan yang parah.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Mantan Utusan Khusus AS untuk Penyanderaan di Gaza, Adam Boehler Bersiap untuk Peran yang Lebih Luas – Halaman all

    Mantan Utusan Khusus AS untuk Penyanderaan di Gaza, Adam Boehler Bersiap untuk Peran yang Lebih Luas – Halaman all

    Utusan Khusus AS untuk Penyanderaan Menarik Pencalonannya, Bersiap untuk Peran yang Lebih Luas

    TRIBUNNEWS.COM- Utusan Khusus AS untuk Urusan Penyanderaan Adam Boehler telah menarik pencalonannya untuk peran tersebut, dengan rencana untuk beralih ke posisi utusan baru yang memiliki mandat lebih luas dan tidak memerlukan konfirmasi Senat, dua pejabat Gedung Putih mengonfirmasi kepada Axios, Anadolu melaporkan.

    Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyatakan bahwa penarikan Boehler direncanakan selama dua minggu untuk memfasilitasi penugasannya kembali.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menekankan bahwa Boehler akan terus bekerja di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    “Adam Boehler akan terus melayani Presiden Trump sebagai pegawai pemerintah khusus yang berfokus pada negosiasi penyanderaan,” kata Leavitt kepada Axios.

    “Adam memainkan peran penting dalam negosiasi pemulangan Marc Fogel dari Rusia. Ia akan melanjutkan pekerjaan penting ini untuk membawa pulang orang-orang yang ditahan secara salah di seluruh dunia,” tambahnya.

    Minggu lalu, Boehler mengadakan pertemuan dengan pejabat senior Hamas di Doha, Qatar, untuk membahas pembebasan tahanan Israel yang ditahan di Gaza—termasuk lima warga Amerika—tanpa sepengetahuan Israel.

    Dalam wawancara dengan media AS dan Israel pada hari Minggu, Boehler mengonfirmasi pembicaraan langsung dengan Hamas, yang bertujuan untuk menjamin pembebasan semua sandera Israel, termasuk warga negara Amerika.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio meremehkan kontroversi diplomatik tersebut, menyebut keterlibatan Boehler dengan Hamas sebagai “situasi satu kali” tetapi menegaskan kembali efektivitasnya dalam negosiasi penyanderaan.

    “Boehler hebat dalam pekerjaannya dan telah meraih kesuksesan luar biasa dalam membebaskan banyak orang di seluruh dunia,” kata Rubio.

    Kelompok Palestina Hamas pada hari Jumat mengatakan telah menyetujui usulan mediator untuk melanjutkan negosiasi dengan membebaskan seorang tentara Israel berkewarganegaraan Amerika dan mengembalikan jenazah empat warga negara Israel yang memiliki dua kewarganegaraan.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Profesor Tamer Qarmout Sebut Pemindahan Paksa Warga Palestina ke Afrika sebagai ‘Menjijikkan’ – Halaman all

    Profesor Tamer Qarmout Sebut Pemindahan Paksa Warga Palestina ke Afrika sebagai ‘Menjijikkan’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

    Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

    “Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

    Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

    Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

    Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

    Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

    “Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

    Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

    Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

    AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

    Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

    Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

    Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

    Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

    Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

    Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

    Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

    Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

    Rencana Kontroversial AS

    Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

    Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

    Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

    Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

    Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

    Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

    Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

    Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

    Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

    Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Hamas Akan Bebaskan Sandera AS, Siap Lanjut Perundingan Gencatan Senjata

    Hamas Akan Bebaskan Sandera AS, Siap Lanjut Perundingan Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Hamas mengatakan siap membebaskan sandera Israel-Amerika dan jenazah empat warga negara ganda lainnya setelah militan Palestina dan Israel berkumpul untuk perundingan gencatan senjata di Gaza. Seorang pejabat senior Hamas pada hari Selasa mengatakan putaran baru perundingan telah dimulai di ibu kota Qatar, Doha. Israel juga telah mengirim tim negosiator.

    “Kemarin, delegasi pimpinan Hamas menerima usulan dari mediator persaudaraan untuk melanjutkan perundingan,” kata gerakan Islamis itu dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP, Jumat (14/3/2025).

    Dia juga mengatakan Hamas siap membebaskan sandera tentara Israel berkewarganegaraan Amerika. Termasuk empat jenazah yang memegang kewarganegaraan ganda.

    “Termasuk persetujuannya untuk membebaskan tentara Israel Edan Alexander, yang memegang kewarganegaraan Amerika, bersama dengan jenazah empat orang lainnya yang memegang kewarganegaraan ganda,” ucapnya.

    Selama fase awal gencatan senjata yang sudah berlangsung enam minggu, militan membebaskan 33 sandera, termasuk delapan orang yang telah meninggal, sebagai ganti sekitar 1.800 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Sebelumnya, pejabat senior Hamas, Taher Al-Nono, yang juga penasihat politik bagi kelompok militan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (10/3), mengonfirmasi bahwa pembicaraan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington berlangsung di Doha, ibu kota Qatar, sepekan terakhir.

    Dia menambahkan bahwa kedua belah pihak juga telah membahas cara-cara untuk menerapkan perjanjian bertahap yang bertujuan untuk mengakhiri perang antara Hamas dan Israel.

    “Kami memberitahu delegasi Amerika bahwa kami tidak menentang pembebasan tahanan (sandera-red) dalam kerangka pembicaraan ini,” ucapnya.

    (idn/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Gaza: Bersedia Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah – Halaman all

    Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Gaza: Bersedia Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah – Halaman all

    Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Situasi Gaza: Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Hamas mengumumkan sejumlah pernyataan terbaru terkait perkembangan situasi Jalur Gaza.

    Pernyataan ini terkait berlangsungnya negosiasi gencatan senjata dengan Israel di Doha, Qatar, RNTV melaporkan, Jumat (14/3/2025).

    Laporan menjelaskan, Hamas menyatakan kalau tingkat kepemimpinannya menerima proposal dari mediator gencatan senjata untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel. 

    Gerakan itu mengatakan pihaknya “membahas proposal tersebut dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan positif, menyerahkan tanggapannya pagi ini.”

    Hasilnya, Hamas menyatakan, bersedia membebaskan seorang tentara Israel (IDF) Aidan Alexander berkewarganegaraan Israel-Amerika Serikat (AS).

    Selain tentara IDF itu, Hamas juga akan membebaskan empat jenazah sandera Israel yang tewas selama agresi Israel dalam 15 bulan di Gaza.

    Berikut pernyataan lengkap Hamas terkait perkembangan situasi gencatan senjata di Gaza:

    “Kemarin, delegasi dari pimpinan Hamas menerima proposal dari mediator untuk melanjutkan negosiasi.

    Gerakan ini membahas proposal secara bertanggung jawab dan positif, dan menyampaikan tanggapan kami pagi ini. 

    Tanggapan itu termasuk perjanjian gerakan untuk membebaskan tentara Israel, Aidan Alexander, yang memegang kewarganegaraan Amerika, bersama dengan tubuh empat orang lainnya dengan kewarganegaraan ganda.

    Hamas menegaskan kesiapannya sepenuhnya untuk memulai negosiasi dan mencapai kesepakatan komprehensif tentang masalah fase kedua, mendesak pendudukan untuk memenuhi komitmen penuhnya.”

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam membawa salah satu peti mati dari empat jenazah sandera Israel; Kfir Bibas (9 bulan), Ariel Bibas (4), ibu mereka bernama Shiri Bibas (32) dan Oded Lifshitz (83), dalam pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Kamis. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Tuduh Israel-AS Memandekkan Negosiasi Gencatan Senjata

    Sumber Hamas juga menuduh Pendudukan Israel dan mediator AS berusaha memandekkan negosiasi pada fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata dengan membatasi negosiasi hanya untuk aspek pertukaran tahanan.

    Hamas diketahui teguh meminta agar negosiasi juga membahas seputar penarikan mundur pasukan IDF serta pembukaan penuh blokade terhadap akses masuk bantuan ke Gaza seperti yang sudah diagendakan.

    Menurut sumber itu, utusan Timur Tengah AS Steve Wittoff mengusulkan pembebasan setengah dari tahanan dan setengah dari jenazah sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.

    Namun, proposal ini ditolak Hamas.

    Belakangan, permintaan akhir dari pihak AS dan Israel berkurang menjadi meminta Hamas membebaskan hanya lima individu.

    Hamas bersedia, dengan menyatakan mau membebaskan satu tentara IDF dan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda.

    “Sumber itu mencatat bahwa sementara negosiasi tetap macet, namun tetap ada optimisme tentang kemungkinan mencapai kesepakatan,” kata laporan RNTV.

    Pembicaraan saat ini sedang berlangsung di Doha untuk memajukan fase kedua dari perjanjian tersebut.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam memamerkan senjata selama pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025). Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Tak Ingin Berperang Tapi Tak Punya Pilihan

    Sebelumnya, pada Kamis, Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kalau pertemuan dengan para mediator di Doha mengenai perjanjian gencatan senjata di Gaza masih terus berlanjut.

    Hamas membaca kalau usulan-usulan baru yang disodorkan justru “bertujuan untuk membuntukan negosiasi dengan menghindari pemenuhan kewajiban dari perjanjian tersebut.”

    Dalam pernyataan di saluran Telegram gerakan tersebut, dia menyatakan Hamas mematuhi apa yang telah disepakati dan memasuki pelaksanaan fase kedua dengan memenuhi kewajibannya untuk tidak kembali berperang dan menarik diri dari seluruh Jalur Gaza.

    Ia melanjutkan, pada gilirannya Hamas juga mendesak Israel untuk mematuhi pelaksanaan janji untuk menarik diri dari Gaza dan mulai menarik diri dari Koridor Philadelphia, seraya menambahkan bahwa Israel juga telah gagal melaksanakan protokol kemanusiaan perjanjian tersebut.

    Blokade bantuan masuk ke Gaza serta pemutusan pasokan listrik, menjadi satu di antara banyak pelanggaran yang terus dilakukan Israel atas penjanjian yang ada.

    Ia melanjutkan, “Kami tidak ingin kembali berperang, dan jika pendudukan melanjutkan agresinya, kami tidak punya pilihan selain membela rakyat kami.”

    Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa utusan AS Steve Witkoff telah mengajukan proposal terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga 20 April.

    Axios mengutip sumber yang mengatakan bahwa proposal yang diperbarui tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata selama beberapa minggu dengan imbalan Hamas membebaskan lebih banyak tahanan dan melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Sumber tersebut menambahkan bahwa jika gencatan senjata jangka panjang tercapai, Hamas akan membebaskan semua tahanan pada hari terakhir perjanjian yang diperpanjang.

    Sumber-sumber melaporkan bahwa Israel memberikan “tanggapan positif” kepada utusan AS, sementara para mediator menunggu tanggapan Hamas.

    KONDISI GAZA – Selain kelaparan, jutaan warga Gaza dibayangi ancaman risiko penyebaran penyakit dan wabah saat musim dingin tiba. Karena hujan yang membasahi tenda pengungsian Palestina akan menyebabkan penumpukan banjir limbah di area rendah. (Al Jazeera)

    Hamas: Warga Internasional Abai atas Kejahatan Perang Israel

    Hamas juga menyatakan kalau laporan baru-baru ini oleh komite investigasi PBB menegaskan tingkat keparahan kejahatan perang yang dilakukan oleh Pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menilai masyarakat internasional mengabaikan dan menyangkal kejahatan Israel yang dirinci dalam laporan tersebut, menyerukan tanggapan global yang serius dan terpadu untuk menghentikan pelanggaran ini. 

    “Laporan ini adalah bukti lain dari kejahatan mengerikan yang terus dilakukan pendudukan terhadap orang-orang kami,” kata pernyataan itu.

    Hamas mendesak badan-badan peradilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC), untuk mengambil tindakan hukum berdasarkan temuan laporan tersebut.

    Ia meminta lembaga-lembaga ini untuk memulai proses terhadap Israel dan meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Ia juga meminta masyarakat internasional untuk segera campur tangan untuk mencegah Pendudukan Israel dan menghentikan kejahatannya, menekankan perlunya menegakkan ketentuan perjanjian gencatan senjata.

     

    (oln/rntv/*)

  • Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari usulannya mengenai pemindahan permanen lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza, Pusat Informasi Palestina telah melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan setelah Trump mengatakan kemarin bahwa “tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza” sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan: “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan perjanjian gencatan senjata.”

    Juru bicara Hamas mendesak Trump untuk menahan diri dari “bersekutu dengan visi sayap kanan Zionis yang menentang hak-hak rakyat Palestina.”

    Trump mengirimkan gelombang kejutan bulan lalu ketika dia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga.

    Mesir, yang bertetangga dengan Gaza, juga menyuarakan apresiasinya atas pernyataan terbaru Trump.

    “Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir hari ini.

    Menteri luar negeri Qatar, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania bertemu dengan utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff di Doha, Qatar, kemarin untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza oleh Mesir dan upaya gencatan senjata.

    Pembahasan tersebut juga meliputi pembentukan suatu komite administratif untuk mengelola urusan daerah kantong pantai yang dilanda perang.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Hamas Minta Israel Tinggalkan Gaza dan Koridor Philadelphia

    Hamas Minta Israel Tinggalkan Gaza dan Koridor Philadelphia

    Jakarta –

    Kelompok militan Hamas memperbarui tuntutan dengan meminta pasukan Israel mundur dari Gaza selatan. Menurut Hamas, Israel berusaha melanggar ketentuan dalam pembicaraan tentang gencatan senjata fase kedua.

    Dilansir AFP, Jumat (14/3/2025), Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa pasukan Israel seharusnya menarik diri dari sebidang tanah di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata fase pertama. Namun, Israel, katanya menempatkan pasukan di koridor Philadelphia yang merupakan posisi strategis.

    Terkait penempatan pasukan di Philadelphia itu, Israel mengatakan mereka perlu mempertahankan kendali atas koridor tersebut. Alasannya, untuk mencegah penyelundupan senjata ke Palestina dari Mesir.

    Qassem mengindikasikan bahwa koridor tersebut telah menjadi salah satu titik kritis dalam perundingan yang dimediasi Qatar-AS di Doha mengenai fase gencatan senjata berikutnya.

    “Laporan menunjukkan proposal baru tengah diajukan yang bertujuan untuk menghindari kesepakatan Gaza,” kata Qassem kepada AFP.

    “Pertemuan terus berlanjut dengan para mediator di Doha. Kami mematuhi apa yang telah disepakati dan akan memasuki fase kedua,” tambahnya

    Qassem menegaskan Hamas akan mematuhi aturan gencatan senjata. Namun, dia juga meminta Israel juga harus memenuhi kewajibannya dengan “menarik diri dari seluruh jalur Gaza” dan “memulai penarikan diri dari koridor Philadelphia”.

    Israel diketahui telah menghentikan bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza sejak 2 Maret untuk mendukung tuntutannya agar Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa yang ditahan sejak serangan 2023.

    “Kami tidak ingin kembali berperang lagi, dan jika pendudukan melanjutkan agresinya, kami tidak punya pilihan selain membela rakyat kami,” kata juru bicara itu.

    Untuk diketahui, tahap pertama gencatan senjata berakhir pada 1 Maret tanpa kesepakatan pada tahap-tahap berikutnya. Israel hanya setuju untuk memperpanjang ketentuan gencatan senjata tahap pertama.

    Tahap kedua dimaksudkan untuk mengarah pada penarikan Israel dari Gaza sebagai bagian dari proses mengakhiri perang yang telah menghancurkan Gaza dan menewaskan puluhan ribu orang. Para negosiator Israel diketahui pergi ke Doha minggu ini untuk mengambil bagian dalam perundingan.

    Media Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel telah meminta beberapa sandera yang masih hidup dan yang sudah meninggal — dari 58 orang yang masih belum diketahui keberadaannya di Gaza — untuk diserahkan sebagai imbalan atas perpanjangan gencatan senjata selama 50 hari.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut laporan tersebut sebagai “berita palsu”.

    Lihat juga Video: Hamas Ancam Trump, Tegaskan Ogah Tinggalkan Gaza

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Sodorkan Usul Baru Gencatan Senjata Israel-Hamas 50 Hari, Ini Respons Hamas – Halaman all

    AS Sodorkan Usul Baru Gencatan Senjata Israel-Hamas 50 Hari, Ini Respons Hamas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dilaporkan menyodorkan usul baru gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Usul itu disampaikan oleh Utusan AS untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff, pada hari Rabu lalu saat dia berkunjung ke Qatar untuk membahas gencatan.

    Menurut narasumber The Jerusalem Post yang mengetahui hal itu, Israel dan Hamas akan mengadakan gencatan selama 50 hari di Jalur Gaza dimulai dari tanggal “1 Maret”.

    Selama gencatan tersebut Hamas akan membebaskan sekitar lima sandera yang masih hidup dan sembilan jasad sandera.

    Gencatan akan berakhir tanggal 20 April dan bakal ada pembicaraan untuk melanjutkan gencatan.

    “Optimistis bahwa perjanjian bisa dicapai,” kata narasumber media Israel itu.

    “Fakta bahwa tim tetap Qatar adalah pertanda baik.”

    AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) dilengkapi dengan kendaraan militer berpatroli di reruntuhan Gaza. (Khaberni)

    Sementara itu, narasumber Yedioth Ahronoth mengatakan Witkoff sangat berkomitmen untuk membebaskan sandera.

    Witkoff disebut menginginkan kesepakatan yang menyeluruh, bukan hanya sebagian.

    “Dia ingin semua sandera dipulangkan. [Presiden AS Donald] Trump juga membahasnya,” kata narasumber itu.

    Usul baru gencatan itu keluar di tengah laporan bahwa utusan AS untuk urusan sandera, Adam Boehler, dicopot dari posisinya untuk bernegosiasi dengan Hamas.

    Menurut laporan Axios, Israel menyambut positif usul gencatan itu. Para juru penengah bertemu dengan pejabat Hamas untuk menyodorkan usul itu.

    Narasumber Axios menyebut jika semua pihak menyepakati usul itu, AS akan punya waktu tambahan untuk merundingkan gencatan senjata jangka panjang.

    Adapun media penyiaran Israel, Kan, mengatakan pembicaraan di Doha membawa atmosfer positif. Delegasi Israel tiba di sana hari Senin pekan ini.

    Hamas buka suara

    Juru bicara Hamas, Hazem Qasim, mengkritik usul gencatan senjata dari AS.

    Dalam pernyataannya di Telegram hari Kamis, Qasim mengatakan usul itu ditujukan untuk menghindari kesepakatan saat ini.

    “Pertemuan dengan juru penengah di Doha sedang dilakukan,” kata dia.

    Qasim menyebut Hamas menginginkan perjanjian yang telah disepakati diterapkan. Hamas juga ingin melanjutkan kesepakatan menuju tahap kedua gencatan.

    Di samping itu, dia meminta Israel untuk memenuhi komitmennya menarik diri dari Gaza, dimulai dari menarik pasukan di Koridor Philadelphi.

    Qasim mengklaim Israel belum menerapkan protokol kemanusiaan dalam perjanjian tentang Gaza.

    “Kami tidak ingin kembali berperang, tetapi jika Israel melanjutkan agresinya, kami tak punya pilihan kecuali membela rakyat kami,” katanya.

    Tahap pertama gencatan senjata Israel-Hamas berakhir awal Maret lalu. Setelah gencatan selama 42 hari itu, Israel menolak merundingkan tahap kedua.

    Israel lebih memilih memperpanjang tahap pertama demi mengamankan pembebasan sandera tanpa harus memenuhi kewajiban militernya.

    SIAP PERANG LAGI – Tangkap layar khaberni, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan petempur Hamas dengan latar belakang peluncur roket. Brigade tempur Hamas dilaporkan bersiap melanjutkan perang Gaza seiring buntunya negosiasi gencatan senjata dengan Israel. (Khaberni)

    Hamas diklaim usulkan gencatan senjata 5-10 tahun

    Beberapa hari lalu Hamas dilaporkan mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga sepuluh tahun dengan Israel.

    Usul Hamas itu disampaikan saat Hamas melakukan pembicaraan langsung dengan Adam Boehler, seorang utusan Trump untuk urusan sandera.

    Ketika diwawancarai media penyiaran Israel bernama Kan, Boehler menyebut usul itu akan membuat Hamas dilucuti senjatanya dan tidak terlibat dalam politik pemerintahan.

    Saat ditanya mengenai kemajuan perihal gencatan senjata, dia mengatakan hanya ada kemajuan kecil.

    Menurut Boehler, Hamas menyarankan hal yang “relatif masuk akal dan bisa dilakukan”.

    “Mereka menyarankan pertukaran semua tahanan. Jadi, semua sandera kita saat ini ditukar dengan beberapa tahanan. Kami tidak tertarik dengan hal itu,” ujar Boehler dikutip dari All Israel News.

    Kemudian, dia mengungkapkan keinginan Hamas untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang.

    “Dan mereka menyarankan gencatan senjata lima hingga sepuluh tahun, dan Hamas akan meletakkan semua senjata, dan AS akan membantu, serta negara-negara lain, memastikan tidak ada terowongan,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mengklaim Hamas tidak akan terlibat dalam urusan politik.

    “Dan saya pikir itu bukan tawaran awal yang buruk,” kata Boehler.

    Meski demikian, Al Aarbi Al Jadeed pada hari Senin melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya. Laporan itu didasarkan pada pernyataan juru bicara Hamas.

    (*)