Xcloud.id

kab/kota: Doha

  • Utusan Trump ke Israel untuk Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Utusan Trump ke Israel untuk Bahas Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta –

    Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff akan tiba di Israel pada hari Kamis (31/7) waktu setempat, dalam upaya menyelamatkan perundingan gencatan senjata Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.

    Perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan kelompok Hamas di Doha, Qatar berakhir dengan kebuntuan pekan lalu. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.

    Kunjungan Witkoff dilakukan di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait Gaza, dengan jumlah warga Palestina yang tewas dalam hampir dua tahun perang, kini telah melampaui 60.000 jiwa. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah itu akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dilaporkan bahwa aksi-aksi protes rencananya akan digelar di Tel Aviv dan Yerusalem untuk menuntut pemerintah mengakhiri perang di Gaza.

    Netanyahu telah mengatakan ia tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas tidak lagi menguasai wilayah tersebut dan meletakkan senjatanya. Hamas telah menolak seruan untuk melucuti senjatanya.

    Qatar dan Mesir, yang memediasi upaya gencatan senjata, mendukung deklarasi pada hari Selasa (29/7) lalu yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi, yang menguraikan langkah-langkah untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    Deklarasi tersebut menyatakan Hamas “harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina”.

    Deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

    “Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menkum Kirim Surat Ekstradisi Adrian Asharyanto ke Pemerintah Qatar – Page 3

    Menkum Kirim Surat Ekstradisi Adrian Asharyanto ke Pemerintah Qatar – Page 3

    Setelah melalui proses analisis dan penyusunan dokumen permintaan ekstradisi, Kemenkum menyampaikan permintaan ekstradisi secara resmi kepada pemerintah Qatar melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum RI No. AHU.AH.12.04-11 tanggal 28 Mei 2025 kepada Attorney General of the State of Qatar.

    “Permintaan tersebut kami sampaikan melalui saluran diplomatik. Pada perkembangannya, Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa permintaan ekstradisi beserta seluruh dokumen pendukungnya telah diterima oleh Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar,” lanjutnya.

    Menteri Hukum juga memastikan, hingga saat ini proses ekstradisi terhadap AAG terus dikoordinasikan dengan semua instansi terkait.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Polri dan OJK. Saat ini seluruh dokumen sedang dalam proses penerjemahan ke bahasa Arab. Jika telah selesai diterjemahkan, akan dikirimkan secara resmi oleh Kementerian Hukum selaku Otoritas Pusat kepada Pemerintah Qatar melalui saluran diplomatik serta untuk percepatan melalui surat elektronik,” katanya.

  • DPO Jadi CEO di Qatar, OJK Desak Pemulangan Adrian Gunadi

    DPO Jadi CEO di Qatar, OJK Desak Pemulangan Adrian Gunadi

    Jakarta, Beritasatu.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan terus mendorong pemulangan Adrian Gunadi, mantan Direktur Utama Investree, yang kini berstatus buron internasional (red notice) dan masuk daftar pencairan orang (DPO).

    Yang bikin publik tercengang, Adrian justru diangkat menjadi CEO di perusahaan JTA Investree Doha Consultancy yang berbasis di Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025), dilansir dari Antara.

    Sejak kasus ini mencuat, OJK telah mengambil sejumlah langkah tegas, yakni mencabut izin usaha Investree sejak Oktober 2024 karena tak memenuhi ketentuan ekuitas minimum serta pelanggaran lainnya.

    OJK juga melarang Adrian Gunadi menjabat sebagai pihak utama di industri jasa keuangan. Pihaknya juga telah memblokir rekening dan menelusuri aset milik Adrian. OJK juga menegaskan mendukung proses hukum pidana dan perdata terhadap Adrian.

    “Sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum, OJK terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri,” ungkap dia.

    Adrian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin, pelanggaran serius berdasarkan Pasal 46 UU Perbankan.

    PT Investree Radhika Jaya merupakan platform peer to peer lending yang sebelumnya populer, namun belakangan terjerat berbagai persoalan hukum, mulai dari pelanggaran operasional hingga dugaan penipuan investor.
     

  • Trump Ejek Macron yang Mau Akui Negara Palestina

    Trump Ejek Macron yang Mau Akui Negara Palestina

    Washington DC –

    Presiden Emmanuel Macron menyatakan Prancis akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menilai pernyataan Macron itu tidak berbobot.

    “Dia orang yang sangat baik, saya menyukainya, tetapi pernyataan itu tidak berbobot,” kata Trump kepada wartawan, menanggapi pengumuman presiden Prancis sehari sebelumnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025).

    Trump juga menyalahkan Hamas terkait gagalnya perundingan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan mediator di Doha, Qatar. Trump menuduh Hamas tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata.

    “Sayang sekali. Hamas sebenarnya tidak ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka ingin mati,” kata Trump.

    Diketahui, para mediator antara delegasi Israel dan Hamas selama lebih dari dua minggu melakukan mediasi sebelum akhirnya pihak AS mundur dari perundingan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya masih mengupayakan kesepakatan meskipun telah menarik negosiatornya dari Doha.

    Pada Kamis (24/7) kemarin, Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September.

    “Sejalan dengan komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya memutuskan Prancis akan mengakui Negara Palestina. Pengumuman resmi akan saya sampaikan di Sidang Umum PBB pada September,” tulis Macron di media sosial.

    “Saat ini, yang mendesak adalah mengakhiri perang di Gaza dan memberikan bantuan kepada warga sipil. Perdamaian itu mungkin terjadi.”

    Lihat juga video: Video: Prancis Akan Akui Negara Palestina

    (lir/dhn)

  • OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    Jakarta –

    Eks CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga red notice Interpol masih hidup bebas di Qatar. Bahkan kini tersangka dugaan tindak pidana sektor keuangan itu malah tercatat sebagai CEO perusahaan di Qatar.

    Menanggapi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri. OJK menyesalkan Adrian bisa mendapatkan izin menjadi CEO di perusahaan Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).

    Ismail mengatakan OJK akan meningkatkan dan melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Adrian ke tanah air untuk meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan baik secara pidana maupun perdata.

    Sebagaimana diketahui, OJK telah melakukan langkah-langkah tegas sesuai kewenangan dalam penanganan kasus Investree dengan melakukan pencabutan izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lainnya.

    “Selanjutnya, OJK juga telah menjatuhkan sanksi larangan menjadi pihak utama kepada Adrian, melakukan pemblokiran rekening dan penelusuran aset, serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    OJK juga telah menetapkan Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

    “OJK berkomitmen untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. OJK akan memastikan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Hamas Kritik AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Kritik AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza –

    Utusan khusus Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff, menyalahkan kelompok Hamas atas kegagalan tercapainya kesepakatan perundingan gencatan senjata Gaza yang berlangsung di Qatar. Pejabat Hamas menuduh Witkoff memutarbalikkan kenyataan.

    “Pernyataan negatif utusan AS Witkoff sepenuhnya bertentangan dengan konteks di mana negosiasi terakhir diadakan, dan ia sangat menyadari hal ini, tetapi pernyataan tersebut ditujukan untuk mendukung posisi Israel,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, dalam sebuah wawancara, seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025).

    “Pernyataan tersebut merupakan bagian dari logika dukungan terhadap posisi Israel,” tambahnya.

    Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk gencatan senjata yang berlasung di Qatar, telah menemui jalan buntu, setelah lebih dari dua minggu dimulai.

    Amerika Serikat bergabung dengan Israel dalam menarik negosiatornya dari perundingan pada Kamis kemarin. Utusan AS Witkoff menyalahkan Hamas atas kegagalan mencapai kesepakatan dan mengatakan Washington akan “mempertimbangkan opsi alternatif”.

    Witkoff mengakui kegagalan perundingan, yang diadakan di Doha di bawah mediasi Qatar, AS, dan Mesir. Dia mengumumkan penarikan tim AS untuk konsultasi dan mempertanyakan itikad baik Hamas.

    “Para mediator menyambut tanggapan Hamas dengan sangat positif, yang mereka anggap konstruktif dan kemungkinan akan mengarah pada kesepakatan, terutama karena tanggapan tersebut sangat dekat dengan proposal yang diajukan oleh para mediator kepada kedua belah pihak,” ucapnya.

    Dia mengatakan bahwa diskusi terbaru berfokus pada detail penarikan tentara Israel dari Jalur Gaza.

    Naim menambahkan bahwa “kesepakatan prinsip” bahkan telah dicapai terkait “formula” pertukaran sandera yang ditawan di Israel pada 7 Oktober 2023, dan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

    Ia menuduh Israel tidak berniat mencapai gencatan senjata. Naim mendesak Witkoff untuk “menekan” pemerintah Israel.

    (lir/fas)

  • Saya Pikir Mereka Ingin Mati

    Saya Pikir Mereka Ingin Mati

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Hamas tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan Trump setelah Israel dan Amerika Serikat menghentikan negosiasi tidak langsung dengan kelompok militan Palestina tersebut.

    “Sayang sekali. Hamas sebenarnya tidak ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka ingin mati,” kata Trump seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025).

    Mediasi yang dilakukan antara mediator delegasi Israel dan Hamas selama lebih dari dua minggu telah berlangsung maju mundur, dalam upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel setelah hampir dua tahun pertempuran.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya masih mengupayakan kesepakatan meskipun telah menarik negosiatornya dari Doha.

    Trump menyalahkan Hamas, dengan mengatakan, “Sekarang kita hanya punya sandera terakhir, dan mereka tahu apa yang terjadi setelah kita mendapatkan sandera terakhir,” kata Trump.

    Presiden AS itu juga menolak keputusan Presiden Prancis untuk mengakui negara Palestina. Dia menilai pernyataan Macron itu tidak berbobot.

    Tonton juga video “Duka Donald Trump-Jd Vance Atas Meninggalnya Hulk Hogan” di sini:

    (lir/idn)

  • Video: AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata, Salahkan Hamas

    Video: AS Mundur dari Perundingan Gencatan Senjata, Salahkan Hamas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya mencapai gencatan senjata di jalur Gaza kembali mentok. Amerika Serikat dan Israel resmi menarik tim perunding mereka dari putaran negosiasi di Doha, Qatar.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (25/07/2025).

  • Hamas Serahkan Tanggapan Proposal Gencatan Senjata Terbaru Gaza ke Mediator

    Hamas Serahkan Tanggapan Proposal Gencatan Senjata Terbaru Gaza ke Mediator

    Jakarta –

    Hamas mengonfirmasi telah menanggapi proposal Israel untuk gencatan senjata 60 hari di Gaza. Hamas baru merespons dua minggu setelah perundingan tidak langsung di Qatar gagal.

    “Hamas baru saja menyerahkan tanggapannya dan tanggapan faksi-faksi Palestina terhadap proposal gencatan senjata kepada para mediator,” kata kelompok militan Palestina tersebut dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir AFP, Kamis (24/7/2025).

    Seorang sumber dari Palestina mengatakan isi tanggapan tersebut mencakup usulan amandemen terhadap klausul tentang masuknya bantuan, peta wilayah yang harus ditarik dari tentara Israel, dan jaminan untuk memastikan berakhirnya perang secara permanen.

    Saat ini, para negosiator dari kedua belah pihak telah mengadakan pembicaraan tidak langsung di Doha dengan para mediator dalam upaya mencapai kesepakatan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan sandera Israel.

    Untuk diketahui, dari 251 sandera yang disandera selama serangan Hamas tahun 2023, 49 masih ditahan di Gaza, termasuk 27 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Namun, perundingan telah berlangsung selama lebih dari dua minggu tanpa hasil, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan karena menolak mengalah pada tuntutan utama mereka.

    Bagi Israel, pembongkaran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas tidak dapat dinegosiasikan. Sementara Hamas menuntut jaminan tegas atas gencatan senjata yang langgeng, penarikan penuh pasukan Israel, dan aliran bantuan yang bebas ke Gaza.

    “Israel telah menyetujui proposal Qatar dan proposal terbaru (utusan khusus AS, Steve) Witkoff, Hamas-lah yang menolak,” kata Mencer kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa tim negosiasi Israel masih berada di Doha dan perundingan masih berlangsung.

    Lihat juga Video WHO: 1.026 Orang Tewas Saat Berusaha Cari Makan di Gaza

    (zap/yld)

  • 1.500 Siswa di Gaza Ikut Ujian Kelulusan SMA di Tengah Perang

    1.500 Siswa di Gaza Ikut Ujian Kelulusan SMA di Tengah Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ratusan siswa Palestina di Gaza mengikuti ujian akhir sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang universitas.

    Mengutip laporan Al Jazeera, sebelumnya pada awal bulan ini Kementerian mengumumkan ujian digelar pada Sabtu. Ini menjadi ujian pertama sejak Israel memulai perang genosida di Gaza setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada Oktober 2023.

    Kementerian mengonfirmasi bahwa sekitar 1.500 siswa telah terdaftar untuk mengikuti ujian, yang akan dilaksanakan secara elektronik menggunakan perangkat lunak khusus. Kementerian menambahkan bahwa semua persiapan teknis yang diperlukan telah dilakukan untuk memastikan kelancaran administrasi.

    Beberapa siswa mengikuti ujian daring di rumah, sementara yang lain mengikuti ujian di tempat-tempat tertentu, tergantung wilayah mereka, dengan mempertimbangkan keamanan, mengingat pemboman Israel yang terjadi setiap hari.

    Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera, melaporkan bahwa bagi siswa Palestina, ujian tersebut merupakan gerbang penting menuju pendidikan tinggi, beasiswa, dan masa depan di luar blokade Israel.

    “Bahkan di zona perang, tanpa ruang kelas, tanpa buku, dan nyaris tanpa internet, siswa-siswa Gaza tetap hadir, masuk, dan mengikuti ujian akhir mereka, menolak perang menghapus masa depan mereka,” ujarnya melaporkan dari Deir el-Balah.

    Pendidikan di Gaza ditunda karena situasi perang. Dan hasil ujian pada Sabtu akan memungkinkan mereka melanjutkan studi di universitas.

    Banyak di antara mereka yang seharusnya sudah masuk universitas, tetapi terpaksa mandek di tingkat sekolah menengah atas akibat perang, karena serangan Israel telah menghancurkan sistem pendidikan Gaza, beserta infrastruktur sipil lainnya di wilayah tersebut.

    Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan Gaza telah meluncurkan platform daring agar siswa SMA bisa mengikuti ujian akhir kelulusan.

    “Para siswa telah mengunduh aplikasi untuk mengikuti ujian, tetapi mereka menghadapi banyak tantangan,” ujar Morad al-Agha, direktur ujian Kegubernuran Gaza Tengah, kepada Al Jazeera.

    “Kami telah menyampaikan kekhawatiran ini kepada kementerian untuk memastikan masalah ini teratasi, sehingga siswa dapat mengikuti ujian tanpa gangguan.”

    Para siswa mengakses platform daring dari kafe, tenda pengungsian, dan tempat penampungan – di mana pun mereka dapat menemukan perangkat yang terisi daya dan koneksi internet yang berfungsi.

    Sebelum ujian akhir, mereka telah menyelesaikan ujian tiruan, yang dirancang tidak hanya untuk menguji pengetahuan mereka tetapi juga stabilitas sistem.

    Namun, para siswa mengatakan kepada Al Jazeera bahwa beralih ke sistem digital di Gaza tidaklah mudah.

    “Kami mengikuti ujian daring, tetapi sangat sulit,” kata siswa Doha Khatab. “Internetnya lemah, banyak dari kami tidak punya perangkat, dan tidak ada tempat aman untuk mengikuti ujian. Buku-buku kami juga hilang akibat pemboman itu.”

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]