Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Kapolri Sebut 25 Distributor Bakal Diperiksa Terkait Beras Oplosan

    Kapolri Sebut 25 Distributor Bakal Diperiksa Terkait Beras Oplosan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut masyarakat mengalami kerugian sebesar Rp 99 triliun dalam setahun akibat kasus beras oplosan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sebanyak 25 distributor akan diperiksa terkait hal itu.

    “Sampai dengan hari ini rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 25 distributor ataupun produsen kategori sementara mengoplos,” kata Jenderal Sigit di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (17/7/2025).

    Jenderal Sigit menyebut pemeriksaan juga menyasar terhadap distributor maupun produsen yang mengisi beras di bawah list kemasan. Serta, polisi juga bekerja sama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan laboratorium.

    “Kemudian juga ada yang berat beratnya di bawah ketentuan tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan. Dan juga kita bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka progres masih berlangsung,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada ratusan merek yang terindikasi mengoplos beras dan sudah beroperasi lebih dari satu tahun. Amran mengungkapkan hal itu saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

    “Kalau ini Rp 99 triliun itu adalah (kerugian) masyarakat. Sebenarnya ini (nilai kerugian) satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama, Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti, bukan Rp 100 triliun, pasti di atas kalau ini dilacak ke belakang,” kata Amran.

    “Ini beras biasa, dijual dengan premium, beras curah ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami, Pak. Kami serahkan ke penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya yang naik,” kata Amran.

    “Ibaratnya emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat tetapi dijual 24 karat. Jadi ini kami temukan, bukan kami periksa Pak, kami tim independen ada 13 lab yang periksa seluruh Indonesia, termasuk Sucofindo,” tambahnya.

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapolri Gandeng Kementan untuk Uji Lab Kasus Beras Oplosan

    Kapolri Gandeng Kementan untuk Uji Lab Kasus Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menguji laboratorium terkait dengan penanganan perkara dugaan beras oplosan.

    Dia mengatakan, praktik culas yang diduga dilakukan produsen itu saat ini tengah dilakukan pendalaman bersama dengan Kementan.

    “Kita bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka progres masih berlangsung,” ujar Sigit di Mako Brimob Polri, Depok, Kamis (17/7/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 pihak baik itu dari distributor maupun produsen beras.

    Pemeriksaan itu dilakukan untuk menguak informasi terkait dengan temuan soal beras oplosan maupun pengurangan takaran yang tidak sesuai dengan label pada kemasan.

    “Baik, sampai dengan hari ini rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 25 distributor ataupun produsen. Kategori sementara mengoplos kemudian juga ada yang berat di bawah ketentuan tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melakukan pemeriksaan terhadap 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. 

    Andi Amran Sulaiman mengungkap, sebagian besar dari total 212 merek beras yang bermasalah kini sudah menjual beras sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

    Adapun, 212 merek beras itu sebelumnya telah dilaporkan ke Polri maupun Kejaksaan untuk dilakukan pendalaman.

    “Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya, itu menarik dan mengganti harganya sesuai standar dan kualitasnya, Ini sudah ada perubahan,” kata Amran, Rabu (16/7/2025).

  • Polri Dirikan 195 SPPG, Kapolri Harap Bisa Buka Ribuan Lapangan Kerja

    Polri Dirikan 195 SPPG, Kapolri Harap Bisa Buka Ribuan Lapangan Kerja

    Depok –

    Polri sedang dalam proses mendirikan 195 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap SPPG itu bermanfaat bagi masyarakat.

    “Sampai saat ini Polri terus mendukung penuh program akan bergizi gratis dengan membangun, sampai saat ini baik yang sudah operasi, sedang dalam proses tahap verifikasi dan dalam proses pembangunan total saat ini ada 195,” kata Sigit saat meresmikan 28 SPPG secara serentak di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (17/7/2025).

    Sigit mengatakan 195 SPPG itu ditargetkan bisa memproduksi makan bergizi gratis untuk 682.500 penerima manfaat. Dia juga berharap SPPG yang didirikan Polri dapat membuka lapangan kerja.

    “Tentunya kita harapkan dari 195 ini, ini juga bisa meng-cover 682.500 penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang,” tuturnya.

    Sigit mengingatkan seluruh SPPG memperhatikan kualitas makanan. Dia mengatakan makanan harus dalam keadaan segar dan bersih hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat makan bergizi gratis.

    “Sehingga pada saat didistribusikan kondisi makanan betul-betul fresh dan higenis, dan tentunya ini betul-betul bisa bermanfaat untuk meningkatkan kebutuhan gizi dari anak-anak kita,” ucapnya.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kamis pagi, kualitas udara Jakarta tak sehat bagi kelompok sensitif

    Kamis pagi, kualitas udara Jakarta tak sehat bagi kelompok sensitif

    Ilustrasi – Seorang warga berjemur dengan latar belakang gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara di Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Kamis pagi, kualitas udara Jakarta tak sehat bagi kelompok sensitif
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara Kota Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Kamis ini dan menduduki peringkat keempat yang terburuk se-Indonesia, demikian seperti dinyatakan dalam laman IQAir dengan pembaruan pada pukul 06.00 WIB.

    IQAir mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 126 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 45,5 mikrogram per meter kubik atau 9,1 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    PM 2,5 merupakan partikel berukuran lebih lebih kecil 2,5 mikron (mikrometer) yang ditemukan di udara termasuk debu, asap dan jelaga. Paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis.

    Rekomendasi kesehatan terkait kualitas udara saat ini, yakni kelompok sensitif sebaiknya menghindari beraktivitas di luar ruangan, mengenakan masker saat berada di luar, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor, dan menyalakan penyaring udara.

    Adapun kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan keempat sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 162; Tangerang, Banten (137), dan Bekasi, Jawa Barat (136).

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong kerja sama konkret dengan daerah-daerah penyangga untuk bersama-sama menurunkan emisi, khususnya dari sektor industri yang aktivitasnya turut mempengaruhi udara di Jakarta.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyampaikan penurunan kualitas udara di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas di dalam wilayah saja, tetapi juga oleh kondisi meteorologi dan kontribusi dari daerah-daerah aglomerasi di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

    Adapun berdasarkan inventarisasi emisi yang telah dilakukan, diketahui sektor transportasi dan industri masih menjadi dua sumber utama pencemar udara di Jakarta.

    Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini fokus pada pengendalian emisi dari dua sektor tersebut melalui sejumlah langkah antara lain memasyarakatkan penggunaan transportasi umum massal dan mewajibkan uji emisi kendaraan bermotor disertai penegakan hukum terutama untuk kendaraan berat.

    Upaya lainnya yakni pengawasan ketat terhadap industri seperti melakukan pengukuran emisi menerus pada industri yang berpotensi melakukan pencemaran.

    Selain itu, upaya penghijauan, pengendalian pembakaran sampah, serta penjajakan penerapan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) juga terus digalakkan untuk memperbaiki kualitas udara secara berkelanjutan.

    Asep menambahkan, perubahan perilaku masyarakat dalam hal mobilitas, seperti lebih memilih berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum, juga merupakan bagian penting dari solusi jangka panjang.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok Megapolitan 17 Juli 2025

    Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok Megapolitan 17 Juli 2025

    Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    disebut telah merestui rencana pelebaran Jalan Raya Sawangan, salah satu jalur nasional tersibuk di Kota Depok, Jawa Barat.
    Restu tersebut disampaikan Menteri BUMN
    Erick Thohir
    dalam pertemuan dengan Wali Kota Depok
    Supian Suri
    dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Erick menyebut, pemerintah pusat akan membantu proyek tersebut demi mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan itu.
    “Kemarin, Alhamdulillah Pak Presiden lewat Menteri PU sudah mau bantu yang Sawangan,” kata Erick dikutip dari
    TribunnewsDepok.com
    , Kamis (17/7/2025).
    “Jalan nasional memang, supaya mengurangi macet,” sambung dia.
    Wali Kota Depok Supian Suri membenarkan pernyataan tersebut.
    Ia menyebut koordinasi dengan Kementerian PUPR terus dilakukan untuk mewujudkan proyek pelebaran jalan tersebut.
    “Ada beberapa ikhtiar, salah satunya adalah jalan nasional, baik itu yang berharap dukungan dari APBN maupun yang memang sudah kita alokasikan khususnya Jalan Raya Sawangan untuk pembebasan lahan,” ujar Supian.
    Supian menambahkan, Pemkot Depok akan mulai melakukan pembebasan lahan melalui perubahan anggaran tahun 2025. Anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 80 miliar.
    “Sehingga nanti tahun 2026, proses infrastrukturnya bisa kita alokasikan anggaran dari APBD. Dan untuk jalan nasionalnya, dari APBN,” jelas dia.
    Selain pembebasan lahan, Pemkot Depok juga melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik rawan kemacetan, seperti pertigaan Jalan Keadilan, Parung Bingung, dan Tugu Batu Sawangan.
    Upaya mengurai kemacetan juga dilakukan melalui perluasan layanan transportasi umum seperti BISKITA Trans Depok dan Transjakarta.
    “Salah satunya melalui Transjakarta untuk menambah wadah bagi masyarakat Depok agar bisa lebih mudah menumpang angkutan umum,” ucap Supian.
    Saat ini, Pemkot juga telah mengajukan penambahan rute untuk armada BISKITA Trans Depok yang sebelumnya hanya melayani trayek Terminal Depok–LRT Harjamukti.
    Sebelumnya diberitakan, permasalahan kemacetan di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Muchtar, Kota Depok, sudah lama dikeluhkan warga, terutama saat akhir pekan.
    Salah satu warga, Barbot (48), menyebut kemacetan bisa terjadi sejak pukul 09.00 hingga malam hari, terutama di akhir pekan.
    “Kalau hari libur bisa macet dari pukul 09.00-22.00 WIB,” ujarnya.
    Ruas jalan ini disebut belum pernah diperlebar dalam 10 tahun terakhir, meski pertumbuhan permukiman terus meningkat.
    Warga lain, Jafar (42), menambahkan, kemacetan dari arah Bojongsari ke Parung Bingung bisa membuat kendaraan terhenti hingga dua jam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • Tak Mampu Bayar Kuliah, Ribuan Mahasiswa Unindra Terancam DO hingga Ijazah Ditahan

    Tak Mampu Bayar Kuliah, Ribuan Mahasiswa Unindra Terancam DO hingga Ijazah Ditahan

    Liputan6.com, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) perihal permohonan bantuan untuk pendidikan rakyat miskin Jawa Barat, khususnya miskin ekstrem.

    Tercatat sebanyak 2.942 mahasiswa asal Jawa Barat terancam drop out (DO) karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Sementara 2.889 mahasiswa lainnya ditahan ijazah.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M. Q. Iswara mengatakan kondisi pembiayaan mahasiswa di Unindra termasuk yang paling rendah di Indonesia, yakni Rp200.000 per bulan. Meski demikian, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi pascapandemi sehingga tidak mampu membayar.

    “Permohonan solusi ke Pemdaprov Jabar, pihak Unindra berharap DPRD Jawa Barat dapat menyampaikan aspirasi ini ke Pemdaprov Jabar untuk bersama-sama mencari solusi pembiayaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis, 17 Juli 2025.

    Dengan demikian, para mahasiswa diharapkan dapat tetap menyelesaikan studi dan untuk para alumni, ijazah mereka dapat segera diberikan.

    Iswara mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Jenius. Beberapa syaratnya yakni mahasiswa harus berdomisili di Jawa Barat, memenuhi kriteria berprestasi, dan tidak mampu secara ekonomi. 

    Selain itu, perguruan tinggi juga harus memiliki MoU resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya. Sementara Unindra, kata Iswara, belum memiliki MoU tersebut.

    Maka dari itu, dia meminta pihak perguruan tinggi untuk segera mengurusnya. “Data mahasiswa yang diusulkan harus lengkap dan valid, termasuk by name, by address, dan fotokopi KTP,” ucap dia.

    Apabila proses MoU terlalu memakan waktu, maka DPRD Jawa Barat menyarankan opsi program Bapak Angkat bagi mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah. 

    Iswara menjelaskan, anggota DPRD dari Dapil terkait seperti Bogor, Depok, dan Bekasi dapat berperan aktif membantu sebagai Bapak Angkat, mengingat kebutuhan dana hanya sekitar Rp1,2 juta per semester per mahasiswa.

    “DPRD telah menyampaikan aspirasi ini ke pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi Jabar). Solusi jangka panjang sedang dikaji, baik melalui jalur reguler (beasiswa hibah) maupun pendekatan sosial melalui kemitraan dengan para anggota dewan,” ucap dia.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara mempertanyakan proses awal perkuliahan yang akhirnya menyebabkan para mahasiswa tidak dapat membayar biaya kuliah dan ijazah ditahan.

    Menurut dia, perekrutan mahasiswa harus jelas, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu seperti apa.

    “Kalau masalah ini dikembalikan ke kita (Pemerintah Provinsi Jawa membayar biaya kuliah), kami sih tidak masalah kalau itu warga Jabar, dan ada anggarannya,” pungkasnya.

  • Mau bayar PKB? Ini lokasi Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek

    Mau bayar PKB? Ini lokasi Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) bagi wajib pajak yang mau membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), pada Kamis.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00 – 14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Gud. Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Hal. Gtown House Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di halaman parkir Samsat Kota Bekasi pukul 08.00 – 12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat Kabupaten Bekasi pukul 09.00-14.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00 – 14.00 WIB

    14. Cinere di halaman parkir Samsat Cinere pukul 08.00-14.00 WIB

    Masyarakat perlu membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, dan tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Lalu, sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB. Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Namun, aplikasi ini tak bisa digunakan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun. Bagi penunggak pajak lebih dari setahun, tetap harus kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lanjutkan Program Bebas Kabel Udara, Tangsel Prioritaskan 7 Jalan di 2025

    Lanjutkan Program Bebas Kabel Udara, Tangsel Prioritaskan 7 Jalan di 2025

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melanjutkan program bebas kabel udara. Selain meminimalisasi kecelakaan, penataan kabel dinilai penting untuk mewujudkan kota yang modern, rapi dan nyaman.

    Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, tahun ini ada tujuh jalan yang menjadi prioritas utama. “Kita lanjutkan di tujuh ruas jalan, selain rapi dan modern, supaya aman dan nyaman,” kata Pilar.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Tangsel, Robbi Cahyadi mengatakan, penataan ini tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai yang membahayakan pengguna jalan.

    Robbi mengaku Pemkot Tangsel dan APJATEL telah melakukan survei bersama di tujuh titik prioritas tahun 2025. Survei dilakukan untuk memvalidasi progres lapangan sebelum pelaksanaan penuh. 

    Ketujuh ruas jalan tersebut adalah Jalan Kertamukti, Jalan Pondok Betung, Jalan Villa Melati Mas, Jalan Pahlawan, Jalan Surya Kencana – batas Depok, Jalan Raya Jelupang, dan Jalan Rawa Buntu Utara.

    Sebelumnya, Dinas SDABMBK juga telah mengadakan sosialisasi bersama yang dihadiri lebih dari 20 provider jaringan, PLN, serta kontraktor yang ditunjuk APJATEL sebagai pelaksana pemasangan sub-duct jaringan bawah tanah. 

    “Setiap tahun kita tambah jumlah ruas untuk kabel bawah tanah. Tujuannya jelas, kita ciptakan kota yang lebih rapi, kabel lebih aman, dan masyarakat bisa menikmati jalan protokol dengan nyaman tanpa kabel-kabel menjuntai,” kata Robbi.

    Sejak 2022 hingga 2024, sudah 10 ruas jalan yang tertata kabelnya, antara lain Jalan Ciater Raya, Jalan Parakan –Benda, Jalan Maruga Raya, Jalan Serua Raya, Jalan Tarumanegara, Jalan Pisangan, Jalan Cendrawasih Raya, Jalan Bhayangkara. Jalan Menjangan raya, dan Jalan Wr. Supratman.

    Koordinator Daerah (Korda) Apjatel Wilayah Tangerang Hery menjelaskan, tantangan teknis di lapangan cukup besar, salah satunya ketersediaan lahan untuk menempatkan mainhole.

    Proses penataan melibatkan pemasangan main hole di badan jalan dengan ukuran standar dan spesifikasi teknis yang presisi. Satu mainhole bisa menampung hingga empat kabel jaringan.

    Tiga vendor pelaksana telah ditunjuk untuk menjamin kualitas pekerjaan yang rapi dan sesuai standar. Proyek ini juga melibatkan lebih dari 20 provider jaringan, PLN dan kontraktor sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melanjutkan program bebas kabel udara. Selain meminimalisasi kecelakaan, penataan kabel dinilai penting untuk mewujudkan kota yang modern, rapi dan nyaman.
     
    Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, tahun ini ada tujuh jalan yang menjadi prioritas utama. “Kita lanjutkan di tujuh ruas jalan, selain rapi dan modern, supaya aman dan nyaman,” kata Pilar.
     
    Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Tangsel, Robbi Cahyadi mengatakan, penataan ini tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai yang membahayakan pengguna jalan.

    Robbi mengaku Pemkot Tangsel dan APJATEL telah melakukan survei bersama di tujuh titik prioritas tahun 2025. Survei dilakukan untuk memvalidasi progres lapangan sebelum pelaksanaan penuh. 
     
    Ketujuh ruas jalan tersebut adalah Jalan Kertamukti, Jalan Pondok Betung, Jalan Villa Melati Mas, Jalan Pahlawan, Jalan Surya Kencana – batas Depok, Jalan Raya Jelupang, dan Jalan Rawa Buntu Utara.
     
    Sebelumnya, Dinas SDABMBK juga telah mengadakan sosialisasi bersama yang dihadiri lebih dari 20 provider jaringan, PLN, serta kontraktor yang ditunjuk APJATEL sebagai pelaksana pemasangan sub-duct jaringan bawah tanah. 
     
    “Setiap tahun kita tambah jumlah ruas untuk kabel bawah tanah. Tujuannya jelas, kita ciptakan kota yang lebih rapi, kabel lebih aman, dan masyarakat bisa menikmati jalan protokol dengan nyaman tanpa kabel-kabel menjuntai,” kata Robbi.
     
    Sejak 2022 hingga 2024, sudah 10 ruas jalan yang tertata kabelnya, antara lain Jalan Ciater Raya, Jalan Parakan –Benda, Jalan Maruga Raya, Jalan Serua Raya, Jalan Tarumanegara, Jalan Pisangan, Jalan Cendrawasih Raya, Jalan Bhayangkara. Jalan Menjangan raya, dan Jalan Wr. Supratman.
     
    Koordinator Daerah (Korda) Apjatel Wilayah Tangerang Hery menjelaskan, tantangan teknis di lapangan cukup besar, salah satunya ketersediaan lahan untuk menempatkan mainhole.
     
    Proses penataan melibatkan pemasangan main hole di badan jalan dengan ukuran standar dan spesifikasi teknis yang presisi. Satu mainhole bisa menampung hingga empat kabel jaringan.
     
    Tiga vendor pelaksana telah ditunjuk untuk menjamin kualitas pekerjaan yang rapi dan sesuai standar. Proyek ini juga melibatkan lebih dari 20 provider jaringan, PLN dan kontraktor sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • 10 Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya Megapolitan

    10 Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya Megapolitan

    Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot)
    Depok
    resmi merancang pembangunan
    flyover

    Margonda
    guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap hari, khususnya di Simpang
    Juanda
    –Margonda dan Exit Tol Margonda.
    Pembangunan jalan layang ini ditargetkan dimulai tahun 2026, setelah melalui serangkaian studi dan persiapan teknis serta keuangan.
    Langkah ini diambil menyusul padatnya arus kendaraan di kawasan Margonda, baik di hari kerja maupun akhir pekan.
    “Iya, sudah kita cek lokasi bersama tim dari pemerintah pusat dan kota untuk rencana pembangunan flyover Margonda,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianti, Rabu (17/7/2025), dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
    Pembangunan flyover Margonda terbagi menjadi dua koridor utama:
    1. Jalur Utama Flyover Margonda
    Jalur ini akan menjadi koridor utama pengurai kemacetan dari pusat keramaian Margonda Raya, khususnya lampu merah Juanda, yang kerap menjadi titik temu kendaraan dari arah selatan dan utara.
    2. Jalur Ir. H. Juanda – Margonda
    Koridor ini dirancang untuk memecah arus kendaraan dari kawasan Juanda menuju Margonda tanpa harus memotong jalur utama jalan Margonda di permukaan.
    Pembangunan flyover ini diproyeksikan menelan dana sekitar Rp 250 miliar. Skema pembiayaan akan menggunakan pinjaman daerah, kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta donor keuangan dari Jerman melalui PT SMI untuk penyusunan feasibility study (FS).
    “Pembangunan flyover ini dananya kurang lebih Rp250 miliar. FS-nya dibantu oleh PT SMI melalui kerja sama internasional,” jelas Citra.
    Pembangunan saat ini berada dalam tahap finalisasi feasibility study, peninjauan lapangan, serta koordinasi antar-lembaga.
    Sejauh ini, Pemkot Depok telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Balai Jalan dan Satker Kementerian PU, Dinas Perhubungan Kota Depok, Bappeda Kota Depok, serta PT SMI.
    “Jadi tahapannya kita sudah rapat, sudah permohonan ke Kemendagri, BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Sekarang ini crosscheck lapangan untuk proses selanjutnya, apakah PT SMI mengacc atau tidak gitu,” tutur Citra.
    Karena Jalan Margonda adalah jalan nasional sekaligus jalan kota, proyek ini juga memerlukan restu dan harmonisasi dari pemerintah pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.