kab/kota: Depok

  • Puskapol UI: Revisi UU Pemilu harus lindungi perempuan dari kekerasan

    Puskapol UI: Revisi UU Pemilu harus lindungi perempuan dari kekerasan

    Depok (ANTARA) – Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) meminta agar revisi Undang-undang Pemilu harus bisa melindungi perempuan dari kekerasan politik.

    “Revisi UU Pemilu menjadi momentum penting untuk memastikan adanya struktur regulasi yang melindungi perempuan dan mendorong partisipasi politik yang lebih setara,” kata Direktur Puskapol UI Hurriyah di Depok, Kamis.

    Ia mengatakan melalui policy brief yang disusun berdasarkan hasil riset Puskapol UI, pihaknya merekomendasikan dua langkah strategis untuk memastikan revisi UU Pemilu benar-benar mendukung demokrasi yang inklusif dan setara gender.

    Pertama, kata dia, memperkuat afirmasi gender, dengan penguatan kebijakan afirmasi di dalam kepengurusan partai, yakni menyertakan minimal 30 persen di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta di dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu dengan mengubah frasa memperhatikan menjadi memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

    Selain itu, menurut dia, juga perlu menerapkan sistem zipper murni dan didistribusikan calon perempuan minimal 30 persen di dapil (daerah pemilihan).

    “Berikan insentif bagi partai yang patuh dan sanksi bagi yang melanggar. Tetapkan syarat minimal tiga tahun keanggotaan partai dan pendidikan kader untuk calon legislatif,” ujarnya.

    Kedua, kata Hurriyah, dengan melakukan integrasikan perlindungan terhadap kekerasan politik berbasis gender.

    Oleh karena itu, menurut dia, mendefinisikan kekerasan politik berbasis gender dalam UU, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, rahasia, dan sensitif korban.

    “Berikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban, saksi, dan pelapor. Wajibkan KPU dan Bawaslu untuk mengedukasi partai, calon, dan pemilih tentang kekerasan politik berbasis gender sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi,” ujarnya.

    Puskapol UI bersama anggota koalisi lainnya menyerukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan pembuat kebijakan, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil yang lebih luas untuk bersama-sama mengawal revisi UU Pemilu agar menciptakan ruang politik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

    “Demokrasi yang inklusif bukan hanya hak perempuan, tetapi prasyarat bagi keadilan dan kualitas demokrasi Indonesia. Tanpa langkah konkret ini, demokrasi kita berisiko terus mereproduksi ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Hurriyah.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 13 Stasiun Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026, Cek Lokasinya

    13 Stasiun Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026, Cek Lokasinya

    Jakarta

    Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026 dari DJKA sudah dibuka. Masyarakat yang ingin mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) menggunakan program Motis sudah bisa mendaftar sampai tanggal 29 Desember 2025.

    Mengutip dari akun Instagram @motis_djka, tersedia pendaftaran online dan offline (langsung di stasiun). Berikut rinciannya.

    – Periode Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026: 1-29 Desember 2025

    1. Link Daftar Online Motis Nataru 2025/2026

    – nusantara.kemenhub.go.id

    2. Stasiun Tempat Daftar Motis Nataru 2025/2026

    Jakarta GudangTangerang (stasiun pengumpan)Bekasi (stasiun pengumpan)Depok Baru (stasiun pengumpan)Cirebon PrujakanTegalPekalonganSemarang TawangPurwokertoKebumenKutoarjoLempuyanganPurwosariLintas Pelayanan Motis Nataru 2025/2026

    Tanggal pengangkutan Motis Nataru 2025/2026 adalah 23-30 Desember 2025 dengan rute:

    Lintas Utara:
    Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) – Bekasi (penumpang) – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang TawangLintas Tengah:
    Jakarta Gudang – Pasar Senen (penumpang) – Bekasi (penumpang) – Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan – PurwosariSyarat Daftar Motis Nataru 2025/2026Semua peserta Motis 2025 dengan KA, mendaftarkan diri secara online atau dapat dilakukan di posko pendaftaran yang ditunjuk;Peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun;⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini di tahun berikutnya;Syarat pendaftaran peserta Motis:
    – Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C;
    – Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc;
    – Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur di bawah 3 tahun), dengan persyaratan:
    a. Pembelian tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar;
    b. Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga peserta yang terdaftar;
    c. Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang;Bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online WAJIB melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar, untuk menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran secara otomatis;Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki /menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya;Sepeda motor diserahkan H-1 atau dua hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor;Pada saat penyerahan sepeda motor, Peserta wajib menunjukkan KTP asli pendaftar dan bukti pendaftaran;Sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun;Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion;BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan;Kode booking tiket KA akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor;Peserta DILARANG memberikan tip bagi petugas Motis 2025;Para peserta wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.Alur Penyelenggaraan Motis Nataru 2025/2026Alur Penyelenggaraan Motis Nataru 2025/2026 (Foto: Dok. Motis DJKA Kemenhub)

    (kny/imk)

  • Tutup Jalan dan Timpa Mobil

    Tutup Jalan dan Timpa Mobil

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Depok, membuat pohon tumbang di Jalan Raya Muchtar, Sawangan. Hal ini membuat kemacetan panjang.

    “Iya pohon tumbang, Jalan Raya Muchtar terputus dari dua arah sehingga dialihkan memasuki jalan alternatif,” kata Lurah Sawangan Baru, Firman di Depok, Rabu (3/12/2025).

    Meski demikian, menurut dia, tak ada kendaraan yang rusak tertimpa pohon tumbang.

    “Kami meminta bantuan dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup) dan Damkar untuk memangkas pohon tumbang,” jelas Firman.

    Sementara pihak kepolisian dan TNI memantu mengarahkan pengalihan arus lalu lintas menuju jalan alternatif.

    Firman pun berharap, pemerintah kota Depok segera mengatasi pohon-pohon di sepanjang Jalan Raya Muchtar tersebut, demi menghindari terjadinya kejadian serupa, bahkan berpotensi memakan korban.

    “Karena memang kita juga tidak bisa sembarangan memangkas pohon ya, karena adanya penghijauan di lingkungan kita,” ungkap dia.

     

  • Pohon Tumbang di Jalan Muchtar Sawangan Depok, Lalin Tersendat 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Desember 2025

    Pohon Tumbang di Jalan Muchtar Sawangan Depok, Lalin Tersendat Megapolitan 3 Desember 2025

    Pohon Tumbang di Jalan Muchtar Sawangan Depok, Lalin Tersendat
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sebuah pohon tumbang di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok, Rabu (3/12/2025) sore.
    Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
    Depok
    menerima laporan sekitar pukul 15.14 WIB dan langsung mengerahkan enam personel untuk penanganan.
    Pohon berdiameter satu meter itu sempat menghalangi lalu lintas kendaraan dan membuat macet.
    “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, diameter batang yang besar membuat lalu lintas tersendat,” ujar Kepala DLHK Depok Abdul Rahman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
    Abdul mengimbau warga untuk berhati-hati terhadap potensi pohon rawan tumbang dan rutin melapor jika ada kondisi pohon yang mengkhawatirkan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, proses penanganan
    pohon tumbang
    baru selesai sekitar pukul 17.15 WIB.
    Satu mobil kuning berlabel DLHK Depok membereskan jejak pohon tumbang untuk dibawa ke tepi jalan. Bekas pohon yang ditebang juga masih terlihat dan bersandar di untaian kabel listrik.
    Sementara itu, lalu lintas kendaraan sempat diberlakukan satu jalur selama kurang lebih dua jam.
    Akibatnya, kemacetan terjadi di Simpang Parung Bingung hingga Simpang Tugu Batu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2025

    Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN Nasional 3 Desember 2025

    Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Tanda Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
    Penghargaan tersebut diberikan kepada individu yang dinilai memiliki jasa dan dharma bakti luar biasa bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang keamanan siber dan persandian.
    Adibhakti Sanapati juga diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran Rini dalam mengonsolidasikan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta memastikan keamanan digital sebagai elemen utama dalam kerangka besar pemerintahan digital.
    Dalam sambutannya, Rini mengucapkan terima kasih dan menegaskan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah memerlukan kolaborasi lintas instansi.
    “Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik seluruh ekosistem birokrasi yang bekerja bersama untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efektif, dan melayani. Keamanan siber adalah prasyarat utama, dan kami akan terus memperkuatnya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/12/2025).
    Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi
    Menteri PANRB Rini Widyantini
    dalam memperkuat keamanan tata kelola pemerintahan digital nasional.
    “Ibu Menteri telah menunjukkan dedikasi dan komitmen nyata dalam mengorkestrasi pelaksanaan SPBE di seluruh Indonesia. Upaya beliau mempertegas pentingnya keamanan digital menjadi fondasi penting bagi transformasi pemerintahan ke arah yang lebih modern dan aman,” kata Nugroho.
    Penghargaan Adibhakti Sanapati diharapkan dapat semakin mendorong sinergi antara Kementerian PANRB dan BSSN untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital Indonesia yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Desember 2025

    Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi Megapolitan 2 Desember 2025

    Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota Depok menyiapkan langkah mitigasi terhadap
    tower
    Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berdiri tepat di tengah area banjir di Bulak Barat–Pasir Putih, Depok.
    Struktur transmisi listrik Jawa–Bali itu dikhawatirkan terdampak genangan banjir yang tak kunjung surut dalam tiga tahun terakhir.
    “Sementara yang
    urgent
    di depan mata adalah bagaimana mitigasi sutet yang ada di sana,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/12/2025).
    Chandra menjelaskan, banjir yang melingkupi kaki tower berpotensi mengganggu stabilitas struktur apabila tidak segera ditangani. Karena itu,
    Pemkot Depok
    tengah berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun langkah pencegahan jangka pendek.
    “Yang mendesak tuh
    tower
    dulu karena dia ada di tengah kubangan, khawatirnya towernya roboh dan nantinya terganggu,” ujarnya.
    Setelah mitigasi terhadap SUTET dilakukan, Pemkot Depok akan melanjutkan penanganan dengan normalisasi
    Kali Pesanggrahan
    dan pembenahan sampah yang bersumber dari TPA Cipayung.
    Menurut Chandra, kedua langkah itu merupakan prasyarat sebelum pembangunan jembatan baru bagi warga.
    “Untuk jembatan sendiri, itu nanti setelah urusan aliran sungai sudah dinormalisasi, baru nanti jembatannya. Karena semisal TPA Cipayung belum diberesin tapi jembatan duluan dibangun, nanti rusak lagi,” kata dia.
    Banjir yang memutus akses Bulak Barat–Pasir Putih diduga terjadi akibat tertutupnya aliran air karena longsoran sampah dari TPA Cipayung. Air yang tidak mengalir kemudian meluap ke ruas jalan dan merendam jembatan hingga tak lagi dapat digunakan.
    “Jembatan di Bulak Barat memang sudah terputus dan ini karena genangan air dari tertutupnya aliran air dari Kali Pesanggrahan,” jelas Chandra.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, banjir menutup ruas jalan selebar 5–6 meter sepanjang lebih dari 200 meter. Kawasan ini sebelumnya terhubung oleh sebuah jembatan yang kini rusak akibat luapan sungai.
    Di tengah genangan terlihat puing bangunan rumah, ruko, dan pabrik yang telah dirobohkan. Pada salah satu sisi lahan, terpasang plang bertuliskan:
    “Tanah ini milik/dikuasai Pemerintah Kota Depok. Dilarang memanfaatkan tanpa izin Pemerintah Kota Depok.”
    Karena permukaan area terendam air, hanya tampak hamparan air Kali Pesanggrahan tanpa turap atau penahan tebing. Di beberapa titik, endapan lumpur setebal 7–10 sentimeter menutupi badan jalan, menunjukkan perbedaan kedalaman banjir semakin ke arah Pasir Putih.
    Genangan air juga bercampur tumpukan sampah dengan bau menyengat yang berasal dari arah gunungan sampah TPA Cipayung, membuat kualitas udara semakin buruk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga Tahun Terendam, Warga Depok Desak Pemulihan Akses Bulak Barat–Pasir Putih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Desember 2025

    Tiga Tahun Terendam, Warga Depok Desak Pemulihan Akses Bulak Barat–Pasir Putih Megapolitan 2 Desember 2025

    Tiga Tahun Terendam, Warga Depok Desak Pemulihan Akses Bulak Barat–Pasir Putih
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com —
    Warga Bulak Barat dan Pasir Putih, Depok, mendesak Pemerintah Kota Depok mempercepat pemulihan jalur transportasi yang sudah terputus akibat
    banjir
    tak surut selama tiga tahun. Mereka berharap akses antarwilayah kembali terbuka agar aktivitas ekonomi warga bisa pulih.
    Ketua RT 04 RW 08 Kelurahan Cipayung, Naserih, mengatakan sebagian besar warga kini memprioritaskan perbaikan akses jalan yang menghubungkan dua wilayah tersebut.
    “Kalau dari warga sebagian besarnya tuh yang paling utama ya jalur transportasi. Artinya gini, kalau jalur transportasi hidup ya ekonomi juga hidup lagi di sini,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Selasa (2/12/2025).
    Menurut dia, pemulihan bisa dilakukan dengan membangun jembatan baru dengan kaki yang lebih tinggi atau merapikan aliran Kali Pesanggrahan agar jalan kembali dapat dilalui.
    “Kalau bisa jembatan dulu lah, atau apanya dirapikan dulu gitu sebagai jalur transportasi karena yang kita pengen supaya akses dan komunikasi sama Pasir Putih gampang,” lanjut Naserih.
    Sebelum banjir menutup akses, banyak warga membuka warung kecil dan warung kopi yang mengandalkan pembeli dari pengendara yang melintas dari Pasir Putih ke Bulak Barat.
    Namun sejak jalan terputus lebih dari tiga tahun, aktivitas ekonomi merosot dan warung-warung itu sebagian besar tutup.
    “Karena jalur mati, yang punya warung-warung kecil juga pada tutup karena enggak ada yang beli. Orang lewat juga jarang padahal kan warga berharapnya jalan sini ramai,” ucap Naserih.
    Harapan serupa datang dari Nurjidah (59), pemilik warung nasi yang rumahnya bersebelahan dengan titik genangan. Ia memilih bertahan karena lokasi tersebut strategis bagi usahanya.
    Sudah 32 tahun tinggal di Bulak Barat, ia merasakan warungnya pernah ramai karena banyak warga Pasir Putih melintas untuk makan.
    “Enggak mau pindah, saya sudah suka tinggal di sini. Kalau cari lapak buat usaha di pinggir jalan itu kan susah dan mahal. Saya sudah niat jualan di sini,” katanya.
    Nurjidah berharap Pemkot Depok segera mengambil langkah konkret.
    “Cepat-cepat Pemkot-nya dandanin akses jalan di sini, pokoknya ada akses baru deh,” tambah dia.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    banjir menutup ruas jalan selebar 5–6 meter sepanjang lebih dari 200 meter. Ruas tersebut sebelumnya terhubung oleh jembatan yang kini tak bisa digunakan akibat luapan sungai.
    Di tengah genangan terlihat bekas bangunan rumah, ruko, dan pabrik yang sudah dirobohkan. Salah satu sisi lahan dipasangi plang bertuliskan “Tanah ini milik/dikuasai Pemerintah Kota Depok. Dilarang memanfaatkan tanpa izin Pemerintah Kota Depok”.
    Karena seluruh permukaan terendam, yang tampak hanya hamparan air dari Kali Pesanggrahan tanpa turap penahan tebing.
    Di beberapa titik, endapan lumpur setebal 7–10 sentimeter menutupi badan jalan. Kondisi itu menunjukkan kedalaman banjir berbeda-beda, semakin tinggi saat mendekati wilayah Pasir Putih.
    Genangan air juga bercampur tumpukan sampah yang menyebarkan bau tidak sedap, diperparah oleh aroma dari TPA Cipayung yang tak jauh dari lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyebab Banjir di Bulak Barat-Pasir Putih Depok Susah Surut 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Desember 2025

    Penyebab Banjir di Bulak Barat-Pasir Putih Depok Susah Surut Megapolitan 2 Desember 2025

    Penyebab Banjir di Bulak Barat-Pasir Putih Depok Susah Surut
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Banjir yang menggenang dan memutus akses Kampung Bulak Barat dan Pasir Putih, Kota Depok, disebut sulit surut karena saluran menyempit.
    Ketua RT 04 RW 08 Kelurahan Cipayung bernama Naserih menyampaikan, saluran di dekat TPA Cipayung mengalami penyempitan selama tiga tahun terakhir.
    “Di ujung sana dekat pembuangan sampah (TPA Cipayung) tuh menyempit, salurannya kecil gitu, jadi di situ ada penyempitan buat air bisa lancar surut,” ucap Naserih saat ditemui di lokasi, Selasa (2/12/2025).
    Dampaknya, butuh waktu lebih lama untuk
    banjir
    surut setiap kali curah hujan deras mengguyur
    Depok
    .
    Diperkirakan, air baru surut ke kondisi biasanya dalam waktu kisaran dua jam.
    Namun, banjir yang menggenang tentu tetap bertahan dan terlihat menyatu dengan Kali Pesanggrahan.
    “Hitungan jam bisa surut, cuma kan sekarang karena di dekat TPA ada penyempitan juga akhirnya sudah merambah banjirnya ke daerah sini,” ujar Naserih.
    Sejauh ini, ada enam bangunan yang mendapat pembebasan lahan dari Pemerintah Kota Depok karena lokasinya selalu tergenang air dan tidak lagi layak ditempati.
    Pembebasan lahan itu termasuk untuk dua rumah warga, ruko atau kontrakan, dan pabrik.
    “Pembebasan lahan sudah beres semua cuma kalau buat lalu lintas jalan ya belum bisa digunakan karena masih banjir banget,” kata dia.
    Oleh karena itu, warga mengharapkan percepatan perbaikan jalur transportasi agar aktivitas ekonomi juga kembali pulih.
    Pasalnya, pemilik warung di lingkungan Naserih terpaksa gulung tikar semenjak akses jalan terputus.
    “Sebagian besar warga ya melihat yang paling utama itu jalur transportasi. Artinya, ketika jalur transportasi hidup, ekonomi juga gampang hidup,” jelas Naserih.
    “Sementara karena jalur mati akibat banjir, yang punya warung-warung kecil juga pada tutup karena enggak ada pembeli lewat,” tambahnya.
    Kondisi itu yang dirasakan warga bernama Nurjidah (59) karena membuka warung nasi dan minuman di teras rumahnya.
    Selama 32 tahun tinggal di wilayah banjir, akses yang terputus membuat pendapatannya menurun drastis.
    “Semua jadi terdampak karena ini kan jalanan selalu ramai (biasanya), terus dari seberang suka belanja tapi sekarang sudah enggak lagi,” tutur Nurjidah.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, banjir menutup ruas jalan selebar 5-6 meter sepanjang lebih dari 200 meter.
    Ruas ini sebelumnya terhubung oleh sebuah jembatan yang kini tak lagi dapat digunakan akibat luapan sungai.
    Di tengah genangan tampak bekas bangunan rumah, ruko, dan pabrik yang sudah dirobohkan.
    Pada salah satu sisi lahan, terpasang plang bertuliskan
    “Tanah ini milik/dikuasai Pemerintah Kota Depok. Dilarang memanfaatkan tanpa izin Pemerintah Kota Depok”.
    Karena permukaan terendam air, yang terlihat hanya hamparan air Kali Pesanggarahan tanpa turap atau penahan tebing.
    Di beberapa titik, endapan lumpur setebal 7-10 sentimeter menutupi badan jalan.
    Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kedalaman banjir semakin ke arah tengah, mendekati wilayah Pasir Putih.
    Genangan juga bercpur tumpukan sampah serta bau menyengat dari arah gunungan sampah TPA Cipayung, yang memperburuk kualitas udara lingkungan sekitar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Periksa Dirjen Kemenkeu Astera Bhakti di Kasus Manipulasi Pajak

    Kejagung Periksa Dirjen Kemenkeu Astera Bhakti di Kasus Manipulasi Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Astera telah diperiksa sebagai saksi sejak Senin (24/11/2025) terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak 2016-2020.

    “Benar ya pernah diperiksa hari Senin tanggal 24 November 2025,” ujar Anang saat dihubungi, Selasa (2/12/2025)

    Namun, Anang tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Astera secara detail. Dia hanya mengungkap bahwa Astera diperiksa dalam kapasitasnya sebagai sebagai Staf Ahli Menkeu periode 2015-2017.

    “Beliau diperiksa terkait dengan jabatan yang bersangkutan sebagai staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Tahun 2015-2017,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi terkait pembayaran pajak oleh wajib pajak atau perusahaan oleh Ditjen Kemenkeu periode 2016-2020.

    Modusnya, oknum Ditjen Pajak diduga melakukan kongkalikong dengan wajib pajak dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan lima orang dicekal dalam perkara ini mulai dari Bos Djarum Victor Rachmat Hartono; Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman selaku pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo.

    Pencekalan itu berlaku sejak (14/11/2025) hingga (14/5/2025). Namun, belum sebulan status cekal itu berlaku, Kejagung justru telah mencabut pencekalan terhadap Victor Rachmat Hartono karena dinilai kooperatif.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Kans Kejagung Tetapkan Tersangka di Kasus Pajak Usai Status Cekal Bos Djarum Dicabut

    Kans Kejagung Tetapkan Tersangka di Kasus Pajak Usai Status Cekal Bos Djarum Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan potensi menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi manipulasi pembayaran pajak periode 2016-2020.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan untuk saat ini pihaknya masih mendalami semua temuan yang ada.

    Pendalaman itu dilakukan terhadap keterangan saksi maupun alat bukti yang telah diperoleh dari penggeledahan yang ada. 

    “Penyidik masih mendalami semua. Keterangan saksi dan dokumentasi-dokumentasi yang ada serta alat bukti yang ada,” ujar Anang di Kejagung, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Di samping itu, dia juga masih enggan terbuka terkait pihak yang dibidik untuk dijadikan tersangka dalam perkara ini. Sebab, kata Anang, proses penyidikan ini ada yang sifatnya rahasia maupun yang bisa diungkap ke publik.

    “Belum, belum. Ya mohon dipahami juga karena ini sifatnya penyidikan, kami belum bisa terlalu terbuka. Ada sebagian kita buka, ada sebagian kita tutup,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi terkait pembayaran pajak oleh wajib pajak atau perusahaan oleh Ditjen Kemenkeu periode 2016-2020.

    Modusnya, oknum Ditjen Pajak diduga melakukan kongkalikong dengan wajib pajak dengan modus memperkecil pembayaran pajak dari wajib pajak atau perusahaan. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan lima orang yang dicekal dalam perkara ini mulai dari Bos Djarum Victor Rachmat Hartono; Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman selaku pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo.

    Pencekalan itu berlaku sejak (14/11/2025) hingga (14/5/2025). Namun, belum sebulan status cekal itu berlaku, Kejagung justru telah mencabut pencekalan terhadap Victor Rachmat Hartono karena dinilai kooperatif.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.