kab/kota: Depok

  • Gempa Beruntun Hantam Bekasi, BMKG Beberkan Dampaknya

    Gempa Beruntun Hantam Bekasi, BMKG Beberkan Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gempa bumi terjadi di Kab. Karawang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada malam ini, Rabu (20/8/2025).

    BMKG mencatat terjadi 2 kali gempa beruntun. Pertama pada pukul 19:54 WIB dengan kekuatan M4,7. Selanjutnya gempa kedua pada terjadi pada pukul 20:35 WIB dengan kekuatan M2,1.

    “Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

    Dampak Gempa:

    BMKG mencatat gempa di Bekasi dirasakan dengan Skala Intensitas III-IV MMI. Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

    Selain itu, gempa juga dirasakan di Purwakarta, Cikarang dan Depok dengan Skala Intensitas III MMI. Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

    Di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi Timur dengan Skala Intensitas II – III MMI. Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

    Di Tangerang, Pandegalang, Cianjur dan Pelabuhanratu, Lebak dengan Skala Intensitas II MMI. Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

    “Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa tersebut,” tulis BMKG.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Agustus 2025

    Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan Megapolitan 20 Agustus 2025

    Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, berkomitmen untuk melanjutkan penyelesaian berbagai persoalan di Kota Depok sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Depok, Supian Suri.
    “Beberapa mungkin terkait isu-isu strategis terkait dengan banjir, kemacetan, sampah, masalah pendidikan, dan masalah kesehatan. Itu mungkin yang akan prioritas kita,” ucap Mangnguluang kepada wartawan di Balai Kota Depok, Rabu (20/8/2025).
    Selain itu, Mangnguluang juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    “Langkah yang penting yang awal saya lakukan mungkin koordinasi internal, kemudian juga jadi penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, DPR dan
    stakeholder
    lainnya,” ujar Mangnguluang.
    “Terkait dengan tata kelola, mengatur tata kelola pemerintahan. Intinya sekda itu sebagai konsolidasi lah,” sambungnya.
    Untuk diketahui, Mangnguluang Mansur mengawali karir di Pemerintah Kota Depok sejak 2003.
    Saat itu, ia bekerja di Kelurahan Duren Meka. Lalu pada 2007-2013, ia menjabat sebagai lurah di Kelurahan Curug. Mangnguluang juga pernah menjadi Lurah Bojong Pondok Terong.
    Kariernya berlanjut dengan menduduki sejumlah posisi, antara lain Kepala Seksi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Depok.
    Seluruh jabatan tersebut diemban Mangnguluang sebelum ia dilantik sebagai Sekda Kota Depok.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri melantik Mangnguluang Mansur menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Depok di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).
    Pelantikan dipimpin langsung oleh Supian Suri yang didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, ruang pelantikan telah dipenuhi seluruh pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mengenakan seragam kemeja putih dan celana hitam.
    Mereka duduk dalam posisi
    letter
    U dan menyisakan ruang untuk Mangnguluang beserta Supian di bagian tengah.
    Prosesi pelantikan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini disertai dengan pengucapan sumpah di atas Alquran.
    Supian meminta Mangnguluang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Agustus 2025

    Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jakarta Nasional 20 Agustus 2025

    Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (20/8/2025) malam. Gempa dirasakan hingga di Jakarta.
    Dani misalnya, warga Pasar Minggu ini turut merasakan guncangan tersebut.
    “Saya di Pasar Minggu, kerasa banget, singkat, kayak ada mobil nabrak rumah,” ucapnya kepada Kompas.com.
    Selain itu, sejumlah jurnalis yang meliput di DPR, Jakarta Pusat, merasakan guncangan tersebut.
    Fika, jurnalis yang tengah meliput di Kompleks Parlemen, mengungkapkan bahwa gempa itu turut menggetarkan tembok gedung wakil rakyat.
    “Kerasa juga, lagi nyender di tembok DPR,” ucapnya.
    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa terjadi pukul 19.54 WIB dengan pusat gempa berada di darat, sekitar 14 kilometer tengara Kabupaten Bekasi.
    “Lokasi gempa berada pada titik koordinat 6,48 Lintang Selatan (LS) dan 107,24 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 kilometer,” tulis BMKG melalui akun X resminya, @infoBMKG.
    Adapun BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data bisa saja berubah seiring dengan kelengkapan data yang diperoleh.
    Sementara itu, usai BMKG mengumumkan informasi gempa, kata “Bekasi” menjadi trending topic di X atau Twitter.
    Sejumlah warganet menginformasikan bahwa di wilayah tempat mereka berada saat ini, seperti di Depok dan Tangerang, juga merasakan dampak gempa.
    Sementara itu, pihak KAI menginformasikan bahwa mereka tengah melakukan pengecekan jalur Commuterline imbas gempa ini.
    #InfoLintas
    Imbas dari adanya gempa di Wilayah Kabupaten Bekasi-Jawa Barat yang dirasakan sebagian wilayah pulau jawa menyebabkan perjalanan Commuter Line menunggu pengecekan jalur aman untuk melintas kembali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Gempa M 4,9 Guncang Kabupaten Bekasi Rabu Malam
                        Bandung

    2 Gempa M 4,9 Guncang Kabupaten Bekasi Rabu Malam Bandung

    Gempa M 4,9 Guncang Kabupaten Bekasi Rabu Malam
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pukul 19:54:55 WIB, Rabu (20/8/2025).
    Dikutip dari akun X BMKG, gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km.
    Gempa M 4,9 yang dimuktahirkan menjadi 4,7 yang berpusat di 19 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 kilometer, Rabu (20/8/2025) pukul 19.54 WIB, mengguncang sejumlah daerah.
    BMKG menjelaskan, gempa dengan episenter darat itu yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal.
    Pemicu gempa berasal dari aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java back arc thrust.
    Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah.
    Di Bekasi, getarannya tercatat dengan intensitas III–IV MMI, di mana banyak orang merasakan guncangan nyata di dalam rumah, pintu dan jendela berderik, bahkan gerabah sempat pecah.
    Sementara itu, di Purwakarta, Cikarang, dan Depok, gempa dirasakan pada skala III MMI.
    Getaran juga sampai ke Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur dengan skala II–III MMI. Adapun di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhanratu, dan Lebak,
    guncangan dirasakan lebih ringan, yakni skala II MMI.
    Hingga kini, BMKG memastikan belum ada laporan kerusakan bangunan akibat gempa tersebut.
    Setelah gempa utama, monitoring BMKG mencatat satu kali aktivitas gempa susulan dengan magnitudo 2,1 pada pukul 20.35 WIB.
    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu atau informasi yang tidak jelas sumbernya.
    “Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono lewat keterangan tertulis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai harga dasar lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access (BWA) pada 2025 masih terlalu tinggi.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah belum sejalan dengan misi menghadirkan internet murah bagi masyarakat.

    Harga dasar lelang frekuensi masih terlalu mahal untuk menghadirkan internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000. 

    Logikanya, dengan harga frekuensi yang tinggi maka harga layanan yang diberikan ke masyarakat relatif cukup tinggi terlebih jika ekosistem belum mendukung.

    “APJII menilai harga dasar lelang frekuensi 1.4 GHz sebesar Rp233 miliar di Region 1 terlalu tinggi untuk tujuan pemerataan akses,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (20/8/2025).

    Adapun untuk Region 1, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10. Zona 4 meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bekasi. Zona 5 mencakup Provinsi Jawa Barat (kecuali wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi). 

    Zona 6 meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona 7 adalah Provinsi Jawa Timur. Zona 9 meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara Zona 10 mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Arif menekankan pita frekuensi 1,4 GHz dirancang untuk mendukung penyediaan internet murah hingga ke pelosok negeri, sehingga harga dasar lelang seharusnya mempertimbangkan fungsi strategis tersebut. 

    Pihaknya pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meninjau kembali agar harga dasar lelang sesuai dengan misi internet terjangkau bagi semua.

    Lebih lanjut, dia berharap para peserta lelang tidak semata-mata bersaing untuk memberikan harga setinggi-tingginya. Dia ingin penyelenggara fokus pada tujuan akhirnya. 

    “Yaitu percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan internet di Indonesia,” ungkapnya.

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman itu disebutkan, pemerintah akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) sebagai syarat mengikuti seleksi pita frekuensi tersebut.

    Ketujuh perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

    Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

    Bisnis.com, TANGERANG – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo), melalui brand Oxygen.id, resmi membuka cabang baru di Jl. Parakan No. 91, RT 04/RW 01, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15419. Kehadiran cabang ini sekaligus memperluas jangkauan layanan internet Oxygen.id yang kini sudah tersedia di berbagai wilayah Pamulang, yaitu Pondok Aren, Pondok Pucung, Buaran, Bakti Jaya, Ciputat, Serpong, Benda Baru, Pondok Benda, Setu, Pamulang, dan Pamulang Barat.

    Pembukaan cabang Pamulang merupakan bagian dari strategi ekspansi Oxygen.id untuk menghadirkan layanan internet cepat, stabil, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Peresmian cabang ditandai dengan acara syukuran yang dihadiri oleh jajaran manajemen Moratelindo serta perwakilan masyarakat setempat, dengan rangkaian acara doa bersama, pemotongan pita, pemotongan tumpeng, serta ramah tamah.

    Menurut Hekal S. Yahya, VP HRGA PT Mora Telematika Indonesia Tbk, pembukaan cabang Pamulang menjadi langkah penting dalam mendekatkan Oxygen.id kepada masyarakat. “Kami percaya internet berperan besar dalam mendukung kehidupan sehari-hari, terutama untuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan UMKM. Dengan adanya cabang di Pamulang, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses internet yang lebih mudah, stabil, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

    Sementara itu, Yance Arliansyah, VP Retail Business PT Mora Telematika Indonesia Tbk, menambahkan bahwa masyarakat akan langsung merasakan manfaat nyata dengan hadirnya cabang ini. “Dengan adanya kantor cabang di Pamulang, masyarakat bisa mendapatkan akses layanan dan dukungan teknis yang lebih dekat. Tim kami siap memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi, mulai dari instalasi hingga layanan aftersales, dengan pelayanan yang cepat dan profesional,” jelasnya.

    Pembukaan cabang Pamulang melanjutkan ekspansi Oxygen.id setelah sebelumnya membuka cabang di Depok, dan akan segera disusul dengan pembukaan cabang baru di Cirebon. Langkah ini menunjukkan konsistensi Moratelindo dalam menghadirkan layanan internet berkualitas yang merata di berbagai kota di Indonesia. Dengan adanya cabang baru di Pamulang, Oxygen.id menegaskan posisinya sebagai penyedia layanan internet yang terpercaya dan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan digital masyarakat Indonesia.

  • Top 3 News: Musim Kemarau di Bulan Agustus Masih Hujan? BRIN Ungkap Penyebabnya – Page 3

    Top 3 News: Musim Kemarau di Bulan Agustus Masih Hujan? BRIN Ungkap Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Curah hujan meningkat signifikan di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2025, meski seharusnya sedang berada di musim kemarau. Itulah top 3 news hari ini.

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengatakan, hal ini terjadi karena tengah berlangsung fenomena kemarau basah.

    Menurut dia, kemarau basah adalah periode musim kemarau yang disertai curah hujan lebih tinggi dari kondisi normal. Kendati sedang berada di musim kemarau, hujan masih cukup sering turun di sejumlah wilayah Tanah Air.

    Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, Selasa 19 Agustus 2025.

    Prediksi ini berdasarkan data BMKG yang diperbarui pada pukul 05.50 WIB. Kondisi cuaca diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 09.00 WIB.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin atau Lapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyo membenarkan salah satu warga binaannya yaitu Mario Dandy Satriyo mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

    Fajar menjelaskan, Mario mendapatkan dua jenis remisi, pertama remisi umum dan kedua remisi dasawarsa. Diketahui, Mario Dandy mendekam di Lembaga Pemasyarakatan atas penganiayaannya terhadap David Ozora.

    Penganiayaan keji itu dilakukan hingga korban tak sadarkan diri. Kejadian itu dipicu hubungan pribadi keduanya yang melibatkan perempuan berinisial AG.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 19 Agustus 2025:

    Diperkirakan curah hujan lebat akan terus terjadi hingga bulan Maret nanti sebelum memasuki musim pancaroba atau musim panas.

  • 2 Mata Elang yang Tarik Paksa Motor Ojol di Depok Jadi Tersangka
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Agustus 2025

    2 Mata Elang yang Tarik Paksa Motor Ojol di Depok Jadi Tersangka Megapolitan 19 Agustus 2025

    2 Mata Elang yang Tarik Paksa Motor Ojol di Depok Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Polisi menetapkan dua
    debt

    collector
    berinisial DDJ dan DN sebagai tersangka kasus penarikan paksa motor milik pengemudi ojol berinisial HZ (31) di wilayah Beji, Kota Depok.
    “Untuk korbannya atas nama Saudara HZ, kemudian untuk tersangkanya dua orang, yaitu DDJ dan DN,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka Utama dalam jumpa pers, Selasa (19/8/2025).
    Made menyampaikan, keduanya memiliki sejumlah peran, mulai dari mengintai, mengadang sepeda motor, hingga memaksa korban menuju ruko penyimpanan motor sitaan.
    “(Tersangka) memaksa korban ikut ke kantor dan melakukan tanda tangan surat dan melakukan penarikan sepeda motor milik korban,” ungkap Made.
    Setelah modus serupa ini dilakukan kepada korban-korban lainnya, diperkirakan para tersangka memperoleh imbalan Rp 500.000 untuk satu motor yang ditarik paksa.
    Atas perkara ini, Made menegaskan tidak ada pembenaran dari segala tindakan perampasan meski motor yang ditarik paksa juga memiliki tunggakan kredit.
    “Untuk yang perkara ini, kebetulan memang ada tunggakan dari korban. Namun apa pun itu, hal itu tidak dibenarkan oleh kami karena memang caranya tidak sesuai ataupun tidak di dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Made.
    Sebelumnya, polisi menangkap empat
    debt

    collector
    berinisial FS, DDJ, DN, dan KT di Depok.
    Mereka diduga menarik paksa motor seorang pengemudi ojek
    online
    berinisial HZ (31) di Beji pada Rabu (6/8/2025).
    Kapolsek Beji Komisaris Josman menjelaskan, insiden terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, korban tengah melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Gear 125 NOPOL B 6864 ZLX di Jalan KHM Usman, Beji.
    Tiba-tiba, empat pelaku mengadang korban, mengaku sebagai
    debt

    collector
     dan meminta HZ mengikuti mereka ke gudang di Jalan Kabel, Beji.
    “(Empat pelaku) meminta korban agar ikut ke gudang yang berada di Jalan Kabel, Beji, Depok. Sesampainya di gudang tersebut, korban diminta untuk menandatangani surat tanda terima sepeda motor,” tutur Josman, Kamis (7/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Akar Macet Jalan TB Simatupang: Awalnya Dibangun untuk Mobilitas Cepat, Bukan untuk Kantor-Komersial
                        Megapolitan

    5 Akar Macet Jalan TB Simatupang: Awalnya Dibangun untuk Mobilitas Cepat, Bukan untuk Kantor-Komersial Megapolitan

    Akar Macet Jalan TB Simatupang: Awalnya Dibangun untuk Mobilitas Cepat, Bukan untuk Kantor-Komersial
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jalan TB Simatupang yang membentang dari Kampung Rambutan hingga Lebak Bulus, kini dikenal sebagai salah satu koridor jalan tersibuk di selatan Jakarta.
    Gedung perkantoran multinasional, hotel, dan pusat bisnis berdiri di kanan–kirinya.
    Namun, sejarah jalan ini mencatat tujuan awal pembangunannya jauh berbeda, yakni bukan sebagai kawasan bisnis, melainkan jalur arteri untuk mengurai lalu lintas selatan Jakarta.
    Rencana pembangunan Jalan TB Simatupang pertama kali muncul dalam Rencana Induk Jakarta 1965–1985 di era Gubernur Ali Sadikin.
    Jalan ini ditujukan sebagai jalur arteri selatan yang menghubungkan Pasar Rebo/Kampung Rambutan dengan Lebak Bulus–Ciputat.
    Secara umum, fungsi jalan arteri ini adalah menghubungkan antarbagian kota atau antarwilayah, dengan prioritas utama kelancaran pergerakan lalu lintas jarak menengah hingga jauh.
    Pada prinsipnya jalan arteri bukan ditujukan untuk menampung aktivitas ekonomi padat, seperti pasar tradisional, mal, atau pusat perkantoran besar, yang dapat memperlambat arus distribusi.
    Berdasarkan Rencana Induk Jakarta tersebut, ada tiga tujuan utama dibangunnya Jalan TB Simatupang, yakni:
    Seiring waktu, fungsi jalan mulai bergeser. Dalam RTRW DKI Jakarta 1985–2005, sebagian kawasan di sepanjang Simatupang ditetapkan sebagai zona komersial dan perkantoran.
    Faktor pendorong pergeseran fungsi tersebut, antara lain:
    Masuk dekade 2000–an, pertumbuhan perkantoran di Jalan TB Simatupang semakin pesat.
    Pemerintah bahkan sempat memproyeksikannya sebagai CBD selatan, “Sudirman kedua.” Namun, konsekuensinya adalah beban lalu lintas yang tak terkendali.
    Data Dinas Perhubungan DKI (2024) menunjukkan, pada jam sibuk, arus kendaraan karyawan kantor bercampur dengan lalu lintas antarwilayah, terutama dari Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang.
    Kondisi ini diperparah dengan pintu keluar–masuk gedung yang mengganggu kapasitas lajur.
    Makalah American Society of Civil Engineers (ASCE) menunjukkan bahwa tingginya kepadatan akses langsung (
    access density
    ), seperti banyaknya pintu masuk dan keluar menuju gedung, pusat bisnis, atau area komersial, berpengaruh langsung pada turunnya kapasitas arteri.
    Setiap akses baru menciptakan
    friction
    (gesekan lalu lintas), karena kendaraan harus melambat, berhenti, berbelok, parkir, atau
    drop-off.
    Semakin banyak titik akses, semakin menurun kemampuan arteri untuk mengalirkan kendaraan dengan lancar.
    Hal ini relevan dengan kondisi TB Simatupang di beberapa tahun terakhir, yang mana banyaknya pintu masuk-keluar gedung perkantoran maupun gedung komersial.
    Maka, dampak dari pergeseran fungsi ini adalah kemacetan. Sebab, Jalan TB Simatupang memang sejak awal tidak didesain untuk kawasan perkantoran atau komersial, melainkan jalan arteri.
    Pengamat tata kota Nirwono Joga menilai, masalah di Simatupang bukan hanya soal sedang adanya proyek atau pekerjaan jalan, tetapi struktural.
    Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan akut di TB Simatupang, yakni:
    Sementara itu, pengamat tata kota lainnya, Yayat Supriatna mengatakan bahwa lebar Jalan TB Simatupang sudah tidak bisa ditambah.
    Kapasitas Jalan TB Simatupang sudah maksimal. Harus ada evaluasi terkait tata ruang dan izin bangun baru yang memperhatikan andalalin.
    Nirwono Joga dan Yayat Supriatna menyarankan beberapa langkah untuk mengurai kemacetan di Simatupang, di antaranya:
    Jalan T.B. Simatupang menjadi cerminan nyata bahwa pergeseran fungsi jalur arteri menjadi koridor bisnis modern harus diiringi dengan persiapan infrastruktur transportasi umum yang lengkap dan regulasi pembangunan dengan andalalin yang matang.
    Jika pemerintah tidak segera melakukan pengelolaan transportasi terpadu dan evaluasi tata ruang, kawasan ini berisiko terus terjebak dalam kemacetan akut yang tak kunjung selesai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.