Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Pantau Demo Buruh 28 Agustus di Depan DPR Hari Ini Lewat CCTV

    Pantau Demo Buruh 28 Agustus di Depan DPR Hari Ini Lewat CCTV

    Jakarta, CNBC Indonesia – Buruh tengah menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI pada Kamis hari ini (28/8/2025). Diperkirakan akan ada 10 ribu buruh berasal dari berbagai daerah mulai dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Jakarta yang akan mengikuti demo nanti.

    Demo hari ini dimulai pada jam 10:00 pagi. Rekayasa lalu lintas dan rute transportasi umum juga telah dilakukan pada titik-titik demo berlangsung.

    “Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan mana kala ada aktivitas dimana pun penyampaian pendapat itu apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan, kemudian juga di DPR atau pun di titik-titik lain,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin, dikutip dari Detikcom.

    Masyarakat juga bisa memantau secara langsung situasi terkini demo di depan DPR melalui CCTV. Ada dua cara untuk melakukannya melalui CCTV DPR MPR serta aplikasi Travoy.

    Pantau Lewat CCTV DPR MPR

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_1/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed.html

    – https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html

    Pantau Lewat Travoy

    Jika Anda belum memiliki aplikasi, download lebih dulu di Play Store dan App Store. Setelah berhasil diinstal di dalam ponsel, berikut cara menggunakannya:

    1. Buka aplikasi

    2. Login akun, Anda bisa menggunakan akun Travoy maupun Google

    3. Klik ikon CCTV

    4. Pilih menu Tol Dalam Kota

    5. Masuk ke segmen Tol Senayan – Penjompongan

    6. Anda bisa menggeser ke lokasi JTC KM 09+800 atau JTV KM 10+100 di sekitaran Gedung DPR RI

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau agar seluruh siswa Jakarta tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana agar mengirimkan surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.

    “Secara khusus, saya sudah meminta kepada Bu Nadiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta, dengan kepala-kepala sekolah. Tentunya diminta untuk sekolah memberikan pengawasan yang ketat, untuk tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, terdapat beberapa sekolah yang melonggarkan pengawasan sehingga tidak mengira bahwa murid-murid mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa.

    Meskipun Pemprov DKI memberikan ruang ekspresi bagi seluruh kalangan di Jakarta, namun dia berharap siswa-siswi Jakarta tidak terlibat dalam aksi tersebut.

    “Dan tadi waktu acara ini belum mulai, beliau (Nahdiana) juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan yang ada, dan mudah-mudahan nanti kita lihat sampai dengan sore, malam hari ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kemarin,” harap Pramono.

    Sebelumnya pada Senin (25/8), kepolisian menangkap 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebutkan 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

    Sementara hari ini, diketahui polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Mereka diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar melalui media sosial.

    Sebanyak 120 pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menajabarkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Lalu, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    Kemudian, Polres Metro Jakarta Pusat juga mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti demonstrasi buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Para pelajar tersebut diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar di media sosial (medsos).

    “Setidaknya, pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 120 pelajar itu diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menyebutkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Kemudian, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    “Lalu, ada juga dari Depok. Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang hendak ikut ke Jakarta,” ucap Ade.

    Selanjutnya, Polres Metro Jakarta Pusat mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    “Bisa dibayangkan itu laporan terakhir pukul 08.30 WIB, ya, jam berapa mereka berangkat dari rumahnya masing-masing,” ujar Ade.

    Menurut dia, hasil pemeriksaan awal menunjukkan mayoritas pelajar berangkat setelah mendapat ajakan atau provokasi melalui media sosial.

    “Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ade.

    Bahkan, sambung dia, pelajar tersebut masih mengenakan seragam sekolah lengkap dan kemungkinan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mereka atau berniat bolos dari jam pelajaran sekolah.

    Polisi masih melakukan penelusuran guna mengetahui jika ada di antara mereka yang membawa senjata saat hendak bergabung dengan aksi buruh tersebut.

    Saat ini, pihak kepolisian juga melakukan penyisiran untuk mencegah lebih banyak pelajar memasuki area unjuk rasa di sekitar Gedung DPR.

    Aksi unjuk rasa yang diadakan oleh massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) itu diikuti oleh ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek. Aksi serupa juga digelar serempak di daerah-daerah lain.

    Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta.

    Dalam aksi tersebut, buruh mengusung enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR hari ini.

    Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta, serta 632 personel dari jajaran Polres.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antisipasi Penyusup di Demo 28 Agustus 2025, Polisi Lakukan Penyekatan di Sejumlah Titik Menuju Jakarta – Page 3

    Antisipasi Penyusup di Demo 28 Agustus 2025, Polisi Lakukan Penyekatan di Sejumlah Titik Menuju Jakarta – Page 3

    Adapun rinciannya, 48 pelajar diamankan Polres Metro Bekasi Kabupaten, 29 pelajar dari Polres Metro Bekasi Kota, 11 pelajar dari Polres Metro Tangerang Kota, 7 pelajar dari Polres Metro Depok, dan 25 pelajar dari Polres Metro Jakarta Pusat.

    “Hasil interogasi, maksud dan tujuan berangkat adalah benar akan ke sini ikut melaksanakan unjuk rasa. Mereka dapat informasi dari medsos, ada ajakan dan provokasi medsos,” ujar dia.

    Menurut dia, fenomena ini memprihatinkan karena para pelajar tidak meminta izin orangtua dan justru bolos saat jam pelajaran.

    Ade Ary khawatir kelompok rentan seperti anak-anak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh situasi unjuk rasa.

    Ade Ary memastikan, penanganan terhadap para pelajar mengedepankan pendekatan persuasif. Dia mengatakan, pihaknya menggandeng sekolah, dinas pendidikan, dan orangtua untuk memberikan edukasi.

    Saat ini, para pelajar tersebut masih diamankan di beberapa polres dan rencananya akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pendalaman lebih lanjut.

  • Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

    Jadwal & Lokasi Demo Buruh Hari Ini 28 Agustus, Hindari Kawasan Ini!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang terdiri dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi demo besar-besaran pada hari ini, Kamis (28/8/2025) dengan tuntutan utama kenaikkan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di dua lokasi, yakni DPR RI dan Istana Kepresidenan.

    Adapun, aksi demo akan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan diikuti sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

    “Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Said menjelaskan, unjuk rasa kali ini diberi nama HOSTUM alias Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia menyebut bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, dengan tujuan menyampaikan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap upah murah dan tuntutan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada 2026. Said menyebut perhitungan ini dilakukan berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Menurutnya, rentang kenaikan upah minimum itu terbilang layak seiring inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 yang diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,1%–5,2%.

    Tuntutan kedua adalah penghapusan outsourcing, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 dicabut. Pihaknya memandang praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    Oleh karena itu, dia menyebut bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu di luar pekerjaan inti. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Tuntutan berikutnya berkaitan dengan reformasi pajak perburuhan, yang mana buruh menuntut adanya kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta meminta agar pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon dihapus.

    Berikutnya, buruh menuntut agar UU Ketenagakerjaan yang baru agar disahkan. Menurut Said, MK telah mengeluarkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI, yang menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.

    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.

    Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang Baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029 mendatang.

    Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi titik demonstrasi buruh 28 Agustus:

    – Jakarta
    – Serang, Banten
    – Bandung, Jawa Barat
    – Semarang, Jawa Tengah
    – Surabaya, Jawa Timur
    – Medan, Sumatera Utara
    – Banda Aceh, Aceh
    – Batam, Kepulauan Riau
    – Bandar Lampung, Lampung
    – Banjarmasin, Kalimantan Selatan
    – Pontianak, Kalimantan Barat
    – Samarinda, Kalimantan Timur
    – Makassar, Sulawesi Selatan
    – Gorontalo

    Berikut daftar tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025:

    Hapus outsourcing dan tolak upah murah (Naikkan upah minimum 2026 8,5% – 10,5%)
    Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
    Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskrimisasi pajak buruh perempuan menikah)
    Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
    Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

  • 7 Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini Megapolitan

    7 Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini Megapolitan

    Ada Demo 28 Agustus 2025, Hindari Ruas Jalan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah ruas jalan di kawasan Senayan, Jakarta, diprediksi macet akibat demo 28 Agustus 2025.
    Aksi bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
    Pengamatan
    Kompas.com
    pukul 08.30 WIB, Jalan Gatot Subroto masih lancar, tetapi kepadatan mulai terasa di area Jalan Layang Pancoran.
    Polisi memperingatkan masyarakat agar menghindari jalur-jalur yang berpotensi macet akibat demo buruh 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
    Berikut jalur yang patut dihindari hari ini:
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan, pihaknya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Namun, kebijakan itu akan diterapkan secara situasional tergantung kondisi yang terjadi di lapangan.
    “Kalau massa banyak dan harus gunakan kapasitas ruas jalan, maka kami alihkan. Tapi kalau masih bisa berbagi ruang, lalu lintas tetap berjalan,” ujar Komarudin, Rabu (27/8/2025).
    Kepadatan lalu lintas diperkirakan meningkat menjelang siang hingga sore seiring berkumpulnya massa dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Karawang.
    Berikut rute alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari kemacetan:
    Hingga pukul 08.40 WIB, kondisi lalu lintas di sekitar Gatot Subroto–Semanggi masih lancar. Namun, kepadatan diperkirakan meningkat seiring berkumpulnya massa demo 28 Agustus 2025 di depan DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR Megapolitan

    4 Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR Megapolitan

    Daftar Link CCTV untuk Pantau Aksi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah buruh dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025).
    Aksi buruh akan dipusatkan di dua lokasi utama di Jakarta, yaitu depan Gedung DPR RI, Senayan, serta Istana Kepresidenan.
    Aksi ini dipimpin Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta didukung koalisi serikat pekerja lainnya.
    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan terdapat enam tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh 28 Agustus 2025.
    Enam tuntutan tersebut yaitu:
    Selain itu, Said Iqbal juga menekankan soal keadilan dalam sistem perpajakan.
    “Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap wanita yang menikah. Selama ini banyak ketidakadilan yang terjadi,” kata Said, dikutip dari
    KompasTV
    , Rabu (27/8/2025).
    Selain Jakarta, aksi juga akan digelar serentak di berbagai kawasan industri besar seperti Karawang, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, hingga beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas maupun potensi gangguan mobilitas warga, masyarakat dapat memantau langsung kondisi sekitar DPR/MPR RI melalui siaran CCTV berikut:
    https://www.molecool.id/live-cctv
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_2/embed.html
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed.html
    http://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_4/embed.html
    Dengan tautan tersebut, publik bisa mengikuti perkembangan situasi demonstrasi maupun arus lalu lintas secara real time tanpa harus berada di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bak Ninja, Maling Pakai Jaket-Masker Buff Bobol Rumah Warga di Depok

    Bak Ninja, Maling Pakai Jaket-Masker Buff Bobol Rumah Warga di Depok

    Depok –

    Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan pria mengenakan masker buff bak ninja melakukan pencurian di sebuah rumah kawasan Sawangan, Depok viral di media sosial. Pelaku mencuri laptop saat korban tertidur lelap.

    Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat pelaku mengenakan masker buff dan jaket berwarna hitam. Tampak pelaku mengawasi situasi dan tidak menyadari kamera CCTV yang berada di dalam rumah korban.

    Dikonfirmasi, Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin (25/8) pukul 23.00 WIB. Pencurian terjadi saat korban tertidur lelap.

    “Pukul 23.00 WIB, pelapor atau korban bersama keluarga beristirahat tidur. Untuk kondisi rumah semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci,” kata Fauzan dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

    Pada Selasa (26/8) pukul 08.00 WIB, saat korban hendak menonton film, laptop korban yang diletakkan di meja tamu hilang. Korban mengecek kondisi rumah melalui CCTV dan mendapati jendela di ruang kamar belakang dalam keadaan terbuka atau tercongkel.

    Menurut keterangan korban, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok perbatasan rumah antara rumahnya dengan tetangga.

    Polisi telah mengecek tempat kejadian perkara. Korban kemudian diarahkan untuk membuat laporan polisi (LP).

    “Kemarin sudah dicek TKP. Untuk pelapor kemarin sudah diarahkan untuk bikin laporan tapi kemarin malam belum datang,” tutupnya.

    (ygs/ygs)

  • Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

    Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong Megapolitan 27 Agustus 2025

    Buruh Akan Demo di DPR Besok, Bawa 10 Tuntutan dan Desak Gaji Anggota Dewan Dipotong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah buruh dari berbagai sektor akan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
    Demo buruh bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan” ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
    Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menegaskan, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan pekerja terhadap pemerintah dan parlemen.
    “Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan, sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Pada 28 Agustus nanti, kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” kata Ilhamsyah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
    Dalam aksinya, para buruh membawa 10 tuntutan utama, antara lain:
    Selain itu, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20–30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.
    “Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” ujar Ilhamsyah.
    KPBI mengimbau masyarakat sipil, akademisi, dan NGO untuk bersolidaritas dalam aksi tersebut. Mereka menegaskan aksi akan berlangsung damai, tetapi penuh tekad.
    Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi kali ini juga menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Said Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Sejumlah elemen buruh dari wilayah sekitar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, diperkirakan ikut bergabung dalam aksi tersebut.
    Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, selama aksi berlangsung.
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyebut rekayasa akan bersifat situasional.
    “Kalau jumlah massa-nya banyak dan mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan,” ujar Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
    Adapun Jalan Gatot Subroto akan tetap dibuka jika massa aksi dapat berbagi ruas jalan dengan pengguna lalu lintas lain. Namun, polisi akan menindak tegas peserta aksi jika nekat memasuki jalur tol.
    “Pelayanan penyampaian pendapat di muka umum ini konsepnya masih sama, jadi silakan, karena diatur oleh undang-undang,” kata Komarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berharap aksi unjuk rasa buruh yang digelar pada Kamis (28/8) mendatang dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

    “Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain. Saya rasa itu yang kami harapkan,” ujar Shinta saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk buruh. Namun, ia berharap aksi besar yang akan digelar besok tidak mengganggu stabilitas dan tetap dalam koridor hukum.

    “Kalau hak ya itu tentu saja (hak) mereka, saya rasa kita juga siap untuk memastikan bahwa ini tidak akan melebar merusak kondisi,” kata dia lagi.

    Terkait tuntutan buruh atas kenaikan upah minimum, Shinta menilai hal itu perlu disikapi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta proses regulasi ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.

    “Saya rasa kita lihat saja dengan kondisi yang ada, jadi kami saat ini juga sedang melakukan persiapan-persiapan untuk UU Ketenagarkerjaan yang baru, proses ini sedang berlangsung, saya rasa kita harus menghormati proses yang ada,” ujarnya pula.

    Adapun puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta bakal dipastikan turun ke jalan pada Kamis (28/8).

    Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan sebagai bagian dari gerakan nasional bernama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi ini sebagai momentum strategis bagi kaum pekerja untuk menyuarakan aspirasi secara nasional.

    Ia menilai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu ada dorongan konkret kepada pemerintah.

    Di Jakarta, aksi diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh, sementara secara nasional jumlah peserta bisa mencapai 75 ribu orang di berbagai daerah.

    Salah satu tuntutan yang akan dibawa yaitu kenaikan upah minimum nasional.

    Buruh akan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5 persen mulai tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1-5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.