kab/kota: Depok

  • Ketua DPRD Depok: Tunjangan Rumah Rp 47 Juta Hampir 80 Persen dari Take Home Pay
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 September 2025

    Ketua DPRD Depok: Tunjangan Rumah Rp 47 Juta Hampir 80 Persen dari Take Home Pay Megapolitan 10 September 2025

    Ketua DPRD Depok: Tunjangan Rumah Rp 47 Juta Hampir 80 Persen dari Take Home Pay
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna menyebut tunjangan rumah Rp 32-47 juta per bulan bagi anggota dewan setara 80 persen gaji bersih atau 
    take home pay
    mereka.
    “Tunjangan perumahan itu hampir 80 persen dari
    take home pay
    yang diterima per bulan (anggota) gitu,” kata Ade saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu (10/9/2025).
    Ade membandingkan besarnya tunjangan rumah dengan tunjangan lain, misalnya uang representasi.
     
    Ia mencontohkan, dirinya sebagai Ketua DPRD menerima uang representasi sekitar Rp 2,1 juta per bulan.
    “Gaji itu sama dengan tunjangan representasi, kayak saya itu Rp 2,1 juta. Lalu Wakil DPRD kan Rp 1,8 juta, ya anggota mungkin di bawah itu,” ungkap Ade.
    Selain tunjangan rumah dan representasi, anggota DPRD Depok juga memperoleh tunjangan lain, di antaranya tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses.
    Rincian tunjangan ini telah disesuaikan dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
    “Tunjangan perumahan itu sekitar 80 persen dari THP kami, besarnya memang di situ. Dan 20 persen sisanya justru untuk ya termasuk tadi uang representasi segala macemnya,” ujar Ade.
    “(Nominal) besarnya kecil-kecil ya, ada tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, itu rata-rata ratusan ribu lah,” tambahnya.
    Meski begitu, Ade mengakui tunjangan rumah belum sepenuhnya digunakan secara efisien.
    Sebab, sebagian besar anggota dewan sudah tinggal dekat dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Pada akhirnya, tunjangan (rumah) tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi anggota dewan,” jelas Ade.
    Ade menambahkan, DPRD Kota Depok siap mengkaji ulang besaran tunjangan jika ada usulan resmi dari Wali Kota Depok.
    “Ini kan produknya pemerintah ya, yaitu Perwal. Kita menunggu saja inisiatif atau usulan dari Pemkot, nanti ketika sudah ada usulannya, akan dibicarakan ke DPRD,” terang Ade.
    Sebelumnya, tunjangan perumahan DPR RI hangat dibahas dan dikritisi masyarakat luas. Hal itu kemudian merembet ke tunjangan rumah anggota DPRD Kota Depok yang juga tak kalah besar.
    Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 97 Tahun 2021, Ketua DPRD mendapatkan tunjangan perumahan mencapai Rp 47,1 juta, Wakil Ketua Rp 43,1 juta dan anggota DPRD Rp 32,5 juta per bulan.
    Terbaru, Wali Kota Depok Supian Suri mengeklaim sudah merumuskan apa yang menjadi harapan masyarakat.
    “Yang terakhir, terkait dengan Perwal 97, kami sudah merumuskan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Depok, termasuk kaum buruh untuk kita evaluasi kembali,” kata Supian, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (6/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rabu, 14 lokasi gerai Samsat Keliling di Jadetabek

    Rabu, 14 lokasi gerai Samsat Keliling di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

    Dikutip dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, berikut 14 lokasi gerai Samsat Keliling di Jadetabek:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran pukul 08.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Perum Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-13.00 WIB;

    9. Ciputat di Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di Kantor Kecamatan Bekasi Utara pukul 09.00-12.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-14.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kecamatan Tajur Halang pukul 08.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di Kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00-14.00 WIB.

    Beberapa dokumen yang harus dibawa, antara lain KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

    Selama berada di gerai, penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Warga Diminta Mulai Siskamling

    Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Warga Diminta Mulai Siskamling

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perintahkan kepala daerah agar menerapkan sistem siskamling rutin untuk menjaga kampung masing-masing.

    Hal tersebut diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 300.1.4/e.1/BAK ter tanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

    Bahkan, Tito juga memerintahkan pejabat eselon I untuk turun ke lapangan dalam rangka memastikan setiap warga menaati perintah siskamling tersebut.

    Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin yang sudah turun ke wilayah Depok mengaku sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat.

    “Hari ini kami ditugaskan Bapak Mendagri langsung, sebenarnya Bapak-Ibu jajaran Forkopimda sudah banyak melakukan. Sampai saat ini Kota Depok salah satu daerah kondusif dan seterusnya harus tetap dijaga,” tuturnya di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga membeberkan Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian telah memberikan perhatian serius terhadap upaya untuk mengaktifkan siskamling lagi di setiap lingkungan warga.

    Inisiatif tersebut, menurutnya, bisa menjadi langkah baik karena melibatkan peran aktif masyarakat secara gotong royong dan kekeluargaan. 

    Dia berharap situasi kondusif Kota Depok dapat terus terjaga. Tak kalah penting, dia juga meminta keterlibatan Forkopimda, Forkopimcam, lurah, RT/RW, serta forum lainnya untuk terus diperkuat.

    “Ini untuk memastikan situasi kondusif dan merupakan langkah penting karena bisa berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari mitigasi serta pencegahan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya,” katanya.

    Bahtiar juga meminta warga Kota Depok untuk berinovasi agar siskamling warga tidak membosankan dan disesuaikan dengan kearifan wilayah di kampungnya masing-masing.

    “Hidupkan lagi sistem keamanan di tiap lingkungan, di sisi lain untuk membangun tanggung jawab dan kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya sendiri. Hidupkan kembali tamu wajib lapor 1×24 jam,” ujar Bahtiar.

  • Terkait Kuota Khusus Tambahan Haji, Khalid Basalamah Ngaku jadi Korban Travel Lain

    Terkait Kuota Khusus Tambahan Haji, Khalid Basalamah Ngaku jadi Korban Travel Lain

    GELORA.CO – Hampir delapan jam diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pendakwah Khalid Basalamah mengaku sebagai korban dari travel lain yang menawarkan berangkat haji menggunakan kuota khusus tambahan.

    “Jadi saya posisinya tadi sama jamaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya di Muhibbah, jadi kami terdaftar sebagai jamaahnya di situ,” kata Khalid kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam, 9 September 2025.

    Ia mengaku bahwa dirinya bersama 122 jamaah lainnya sebagai korban dari PT Muhibbah milik Ibnu Masud karena awalnya hendak berangkat menggunakan visa Furoda, akhirnya pindah ke kuota haji khusus.

    “Saya kan sebagai jamaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami tuh sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki Ibnu Masud. Kami tadinya semuanya furoda, nah ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa ini,” terang Khalid.

    Pendakwah yang memiliki nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour ini menjelaskan, Ibnu Masud menyatakan bahwa visa haji khusus yang digunakan merupakan kuota resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).

    “Bahasanya Ibnu Masud kepada kami, kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20 ribu dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima. Dan saya pun terdaftar sebagai jamaah di PT Muhibbah,” pungkas Khalid.

    Khalid sebelumnya mangkir saat dipanggil pada Selasa, 2 September 2025, dengan alasan sudah ada keperluan lain.

    Khalid Basalamah juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Senin, 23 Juni 2025.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji. 

  • Oxygen.id Resmikan Cabang di Cirebon, Internet Cepat Hadir Lebih Dekat

    Oxygen.id Resmikan Cabang di Cirebon, Internet Cepat Hadir Lebih Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA – Oxygen.id, layanan internet berbasis fiber optic dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo), kembali memperluas jaringannya dengan meresmikan kantor cabang baru di Kota Cirebon, Jawa Barat. Peresmian cabang ini menjadi langkah strategis setelah sebelumnya Oxygen.id membuka cabang di Depok pada 11 Agustus 2025 dan di Pamulang pada 19 Agustus 2025. Ekspansi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan layanan internet cepat, stabil, dan terjangkau di berbagai kota besar Indonesia.

    Kantor cabang yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.35 RT.01 RW.12, Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat ini dirancang sebagai pusat operasional dan pelayanan pelanggan Kota Cirebon. Dengan hadirnya cabang Cirebon, masyarakat akan semakin mudah mengakses layanan Oxygen.id yang dikenal unlimited tanpa batasan kuota serta dilengkapi pilihan layanan hiburan TV favorit.

    Saat ini, layanan Oxygen.id di Kota Cirebon sudah dapat dinikmati di berbagai wilayah, seperti Kejaksan, Kesambi, Harjamukti, Kedawung, Sutawinangun, Tegal Sari, dan Tengah Tani. Ke depan, jangkauan layanan akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan kualitas internet Oxygen.id.

    CEO PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Bapak Jimmy Kadir, menyampaikan bahwa pembukaan cabang di Cirebon ini merupakan branch ke-14 Oxygen.id. Ia menegaskan bahwa kehadiran cabang baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong digitalisasi di berbagai sektor. “Kami ingin mendukung perkembangan UMKM, memperkuat akses pendidikan dan kesehatan, sekaligus membantu program pemerintah dalam menghadirkan internet yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama di Cirebon,” ujar Jimmy Kadir.

    Sementara itu, VP Retail Business Oxygen.id, Bapak Yance Arliansyah, menjelaskan bahwa Cirebon dipilih karena merupakan kota yang terus berkembang, ditandai dengan meningkatnya pembangunan perumahan dan tumbuhnya sektor UMKM. “Kami melihat potensi yang besar di Cirebon, dan dengan hadirnya Oxygen.id, masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat dan stabil. Kami juga ingin memastikan kehadiran cabang ini memberi pengalaman layanan yang lebih dekat dan memuaskan bagi pelanggan,” jelas Yance.

    Dengan hadirnya cabang Cirebon, Oxygen.id semakin memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan internet berbasis fiber optic yang terpercaya. Dukungan infrastruktur modern dan tim layanan yang profesional menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman internet yang cepat, stabil, dan sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

  • Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi Megapolitan 9 September 2025

    Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa demo 9 September dari kalangan mahasiswa memadati area gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , pukul 14.20 WIB massa melakukan
    long march
    dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto.
    Mereka berasal dari berbagai kampus, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang mengenakan almamater kuning serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan almamater biru.
    Massa datang dengan satu mobil komando yang dipasangi spanduk bertuliskan “SUARA RAKYAT”. Setibanya di depan gerbang utama Gedung DPR, mereka langsung menggelar orasi.
    “Hari ini kita pastikan kebenaran-kebenaran itu pasti untuk Indonesia,” seru salah satu mahasiswa dari atas mobil komando.
    “Kita bangkitkan semangat kita, kita rapatkan bariskan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan,” tambahnya disambut sorakan massa.
    Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung kinerja wakil rakyat.
    “Kita bersatu, kita bukan hanya masyarakat, kita bukan hanya mahasiswa. Kita berdiri bersama, betapa bobroknya mereka (DPR) di dalam sana,” ucap salah seorang orator.
    Massa tampak membawa bendera berbagai fakultas, bendera “One Piece”, serta sejumlah
    flyer
    dan spanduk.
     
    Sebuah
    banner
    berwarna merah-putih dengan tulisan “Menangkan Tuntutan Rakyat” juga terbentang di tengah kerumunan.
    Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan demo bertajuk “#RakyatTagihJanji” yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebut aksi akan diikuti ratusan orang.
    “Untuk estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang ya,” kata Bima saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (9/9/2025).
    Jumlah peserta diperkirakan bertambah hingga siang hari. Massa terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, pukul 10.00 WIB, sebelum bergerak menuju Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.
    Aksi ini terbuka untuk masyarakat umum. BEM UI juga mengundang aliansi ojek
    online
    serta berbagai BEM kampus lain untuk bergabung.
    “Sejak kemarin, kami sudah berusaha menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” ucap Bima.
    Demo kali ini membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disusun berdasarkan kajian akademis dari seluruh fakultas di UI serta kritik publik yang ramai di media sosial.
    Bima menegaskan, massa akan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mereka.
    “Rencananya, hasil kajian akan kami serahkan ke DPR RI. Massa aksi akan menunggu dan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mahasiswa,” ujar Bima.
    Tuntutan itu juga diramu dari berbagai sumber, termasuk suara netizen, petisi daring yang telah mendapat puluhan ribu dukungan, serta tambahan isu yang diangkat buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya dalam aksi sebelumnya.
    Kondisi lalu lintas di kawasan sekitar aksi terpantau padat. Dari Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Tentara Pelajar, antrean kendaraan mengular panjang. Klakson kendaraan terdengar bersahut-sahutan karena pengendara terhambat laju.
    Meski demikian, arus kendaraan masih bisa bergerak dengan pengaturan dari aparat kepolisian. Hingga pukul 14.50 WIB, massa masih berorasi dan mengibarkan bendera di depan gerbang DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Parkir di Jakarta Mau Naik, Segini Bedanya dengan Kota Lain

    Tarif Parkir di Jakarta Mau Naik, Segini Bedanya dengan Kota Lain

    Jakarta

    Tarif parkir di Jakarta bakal naik karena dianggap masih rendah. Segini perbandingan tarif parkir antara Jakarta dan kota-kota lainnya.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana untuk mengerek tarif parkir. Kenaikan tarif parkir itu dilakukan dalam rangka pengendalian lalu lintas dan optimalisasi pelayanan perparkiran. Mengutip laman Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terakhir merevisi Peraturan Gubernur tentang Biaya dan Tarif Parkir 13 tahun lalu.

    Aturan tarif parkir itu diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 120 tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dan Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang layanan tarif parkir.

    Perbandingan Tarif Jakarta dan Kota-kota Lain

    Tarif parkir di Jakarta itu dirasa masih minim. Khususnya untuk mendukung push dan pull strategy penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dishub DKI Jakarta juga menjabarkan perbedaan tarif parkir di beberapa kota lain di Tanah Air.

    Di Jakarta, tarif parkir mobil dikenakan Rp 5.000 untuk satu satu jam pertama. Tarif serupa juga berlaku di Tangerang dan Bandung. Sementara di Depok tarifnya Rp 5.500, Tangerang Selatan Rp 6.000, Bekasi Rp 7.500, dan Surabaya Rp 8.000.

    Motor parkir di Jakarta dikenai tarif Rp 2.000, lebih murah dibanding kota-kota lain yang sudah menerapkan tarif Rp 3.000-3.500. Selanjutnya tarif parkir bus di Jakarta sebesar Rp 8.000. Tarif parkir bus ini bukan yang terendah. Diketahui tarif parkir Tangerang, Bandung, dan Bekasi masing-masing Rp 5.000, Rp 7.000, dan Rp 7.500. Sedangkan di Surabaya bus parkir dikenakan tarif Rp 20.000. Tarif yang sama juga berlaku untuk truk. Di Jakarta, truk parkir kena tarif Rp 8.000.

    Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memang sudah menyebut akan menaikan tarif parkir. Pramono menjelaskan, kebijakan tersebut tak hanya bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, melainkan juga untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat agar bisa menikmati layanan transportasi umum secara gratis.

    “Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan (tarif) parkirnya saya mau naikkan,” ujar Pramono pada Juni lalu.

    (dry/din)

  • 8
                    
                        BEM UI Gelar Demo 9 September di DPR Siang Ini, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat
                        Megapolitan

    8 BEM UI Gelar Demo 9 September di DPR Siang Ini, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan

    BEM UI Gelar Demo 9 September di DPR Siang Ini, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar demo 9 September bertajuk “#RakyatTagihJanji” di gerbang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Selasa (9/9/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya mengatakan, demo hari ini akan diikuti oleh ratusan orang.
    “Untuk estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang ya,” kata Bima saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (9/9/2025).
    Menurut Bima, jumlah peserta diperkirakan bertambah hingga siang hari, seiring dengan massa yang lebih dulu berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, pukul 10.00 WIB. Rencananya, mereka baru bergerak menuju Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.
    Ia menegaskan, aksi ini terbuka untuk masyarakat umum. BEM UI juga mengundang aliansi ojek
    online
    serta berbagai BEM kampus lain untuk bergabung.
    “Sejak kemarin, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” ungkap Bima.
    Demo hari ini akan berfokus pada “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disusun berdasarkan kajian akademis dari seluruh fakultas di UI.
    “Utamanya di 17 tuntutan dengan landasan kajian akademis yang memadai, kami sudah membagi tiap fakultas dalam pengerjaan kajian tersebut,” jelas Bima.
    “Rencananya, hasil kajian akan kami serahkan ke DPR RI,” tambahnya.
    Oleh karena itu, demo hari akan terus berlangsung sampai anggota DPR RI menemui massa.
    “Massa aksi besok akan menunggu dan mendesak agar perwakilan DPR RI yang secara aktif menemui mahasiswa,” lanjut dia.
    Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.
    Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.
    Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di
    Change.org
    yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.
    Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
    Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025.
    Adapun 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Siap Gelar Aksi Besar #RakyatTagihJanji di DPR, Usung 17+8 Tuntutan Rakyat

    Mahasiswa Siap Gelar Aksi Besar #RakyatTagihJanji di DPR, Usung 17+8 Tuntutan Rakyat

    GELORA.CO – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi besar bertajuk #RakyatTagihJanji di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025).

    Aksi ini membawa “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang mencakup isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga kesejahteraan ekonomi.

    Massa aksi dijadwalkan berangkat dari Lapangan FISIP UI, Depok, pukul 12.00 WIB, dan tiba di DPR sekitar pukul 13.00 WIB.

    “Kami akan berkumpul sejak pukul 10 pagi sebelum berangkat bersama-sama,” ujar Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, pada Senin (8/9/2025).

    Meski diinisiasi BEM UI, aksi ini terbuka untuk semua kalangan.

    Sejumlah BEM kampus lain serta organisasi masyarakat sipil dipastikan bergabung.

    Menurut Bima, dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” bukan hanya hasil kajian mahasiswa, tetapi merangkum suara publik dari berbagai sumber, di antaranya:

    Unggahan viral figur publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, hingga Cheryl Marella.

    Petisi daring “12 Tuntutan Rakyat” di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan.

    Aspirasi buruh dalam aksi 28 Agustus 2025.

    Pernyataan sikap akademisi UI terkait demokrasi dan lingkungan.

    “Setiap fakultas di UI ikut menyusun kajian akademis. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR. Aksi tidak bubar sebelum ada perwakilan DPR menemui massa,” tegas Bima.

    Isi Tuntutan Utama

    Beberapa poin kunci dari 17 tuntutan mendesak antara lain:

    Presiden diminta membentuk tim independen atas kasus kekerasan demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.DPR diminta membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kriminalisasi, serta mengusut aparat pelaku kekerasan.Partai politik diminta membatalkan kenaikan gaji DPR, membuka transparansi anggaran, dan menyerahkan pemeriksaan harta wakil rakyat ke KPK.Polri dan TNI diminta menghentikan kekerasan dalam pengendalian massa serta memastikan TNI tidak mengambil alih peran sipil.Kementerian Ekonomi diminta menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan pengemudi ojol, sekaligus mencegah PHK massal.

    Selain itu, delapan agenda reformasi menyoroti pembenahan parlemen, partai politik, perpajakan, hingga penguatan KPK dan pembatasan peran politik TNI.

    Aksi Besar di Awal Pemerintahan Prabowo

    Aksi #RakyatTagihJanji digadang sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dengan basis kajian akademis, dukungan petisi online, suara publik di media sosial, hingga tuntutan buruh, aksi ini disebut sebagai simbol konsolidasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dan DPR.

    “Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat luas. Kami datang dengan data, kajian, dan dukungan massa. DPR harus mendengar,” pungkas Bima.

  • Waspada Macet Pagi dan Sore di Cibubur Saat Jambore Pramuka Muslim Sedunia
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 September 2025

    Waspada Macet Pagi dan Sore di Cibubur Saat Jambore Pramuka Muslim Sedunia Megapolitan 8 September 2025

    Waspada Macet Pagi dan Sore di Cibubur Saat Jambore Pramuka Muslim Sedunia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jambore Pramuka Muslim Dunia atau World Muslim Scout Jamboree (WMSJ) 2025 akan digelar pada 9–14 September di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta.
    Acara internasional ini akan diikuti lebih dari 15 ribu peserta dari berbagai negara.
    Kabag Binops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Roby Hefadus, mengingatkan adanya potensi kepadatan arus lalu lintas di area Cibubur selama periode pelaksanaan kegiatan.
    “Rencananya akan mendatangkan peserta dari berbagai negara. Imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati karena di jalan tersebut terjadi kepadatan,” ujar Roby kepada wartawan, Senin (8/9/2025).
    Menurutnya, kepadatan diperkirakan terjadi terutama pada pagi dan sore hari, bertepatan dengan jam sibuk aktivitas warga.
    “Terutama pada saat orang berangkat kerja atau aktivitas dan sore hari pada saat pulang aktivitas di dalam kota guna menghindari kepadatan,” sambungnya.
    Meski begitu, Roby menegaskan tidak ada rencana rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi jambore.
    Hal ini lantaran jalan di sekitar Buperta Cibubur merupakan akses utama keluar-masuk Jakarta.
    “Kalau rekayasa lalin sejauh ini tidak ada karena itu merupakan jalan utama masyarakat untuk pulang dan pergi ke Jakarta,” kata Roby.
    Sebagai gantinya, pihak kepolisian telah menyiapkan langkah antisipasi dengan melibatkan Satlantas Polres Metro Depok.
    “Sudah kami arahkan untuk membuat skenario pengamanan, dan Satlantas Depok akan melakukan pengaturan arus lalu lintas di pagi dan sore hari,” ucap Roby.
    Sebelumnya, panitia menyebut WMSJ 2025 akan diikuti sekitar 15.333 peserta.
    Jumlah itu terdiri dari 7.149 peserta putra, 6.349 peserta putri, serta 1.718 pembina.
    Ribuan peserta dari berbagai negara akan berkegiatan di Buperta Cibubur selama sepekan penuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.