kab/kota: Depok

  • 3
                    
                        Mahasiswa UI yang Hilang Usai Hadiri Acara Kampus Sudah Ditemukan
                        Megapolitan

    3 Mahasiswa UI yang Hilang Usai Hadiri Acara Kampus Sudah Ditemukan Megapolitan

    Mahasiswa UI yang Hilang Usai Hadiri Acara Kampus Sudah Ditemukan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Emryl Pratama Igmaiyoda (20), mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) yang dilaporkan hilang pada Jumat (26/9/2025) malam telah ditemukan pada Minggu (28/9/2025) malam.
    “Alhamdulillah, Saudara Emryl sudah ditemukan oleh pihak UI dan keluarga semalam,” kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (29/9/2025).
    Pihak UI tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kondisi maupun detail bagaimana Emryl berhasil ditemukan.
    Sementara itu, polisi memastikan bahwa Emryl dalam keadaan aman dan sudah kembali berkumpul dengan keluarganya.
    “(Ditemukan) di Apartemen Taman Melati, kondisinya baik,” ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka, Senin.
    Sebelumnya, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) bernama Emyrl Pratama Igmaiyoda (20) dikabarkan hilang usai menghadiri acara kampus pada Jumat (26/9/2025) malam.
    Kekasih Emryl, Nayya, mengatakan, pacarnya pergi ke kampus untuk menghadiri sebuah acara sekitar pukul 19.30 WIB.
    “Jadi, dia (Emryl) setelah hujan reda di Depok dia ke kampus, nyampai kampus sekitar 19.30 WIB,” ungkapnya saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Minggu (28/9/2025) malam.
    Nayya menambahkan, Emryl sudah izin ke keluarganya sebelum pergi ke kampus. Bahkan, ia sempat mengirim foto ke keluarganya saat tiba di kampus.
     
    Menurut dia, Emryl terlihat biasa saja dan tidak menunjukkan perilaku mencurigakan selama acara berlangsung.
    “Sepanjang acara dia nongkrong seperti biasa saja sama teman fakultasnya dan teman jurusannya” tutur Nayya.
    Sekitar pukul 22.41 WIB, Emryl pamit ke rekan-rekannya untuk pulang ke rumah. Sebab, keesokan harinya ia harus bekerja paruh waktu di Ragunan pada pukul 06.00 WIB.
    “Sekitar jam segitu (22.41 WIB), dia udah tidak ada kabar karena HP-nya udah mati,” ungkap Nayya.
    Lokasi terakhir yang dibagikan Emryl kepada keluarganya juga menunjukkan keberadaannya di sekitar gedung FIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Senin, layanan Samsat Keliling tersedia di 13 lokasi Jadetabek

    Senin, layanan Samsat Keliling tersedia di 13 lokasi Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin.

    Dikutip dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro, berikut lokasi layanan Samsat Keliling tersebut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB, dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-15.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang, dan Ruko Green Village dari jam 09.00 – 12.00 WIB;

    9. Ciputat di halaman parkir samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka Cikarang, dari pukul 09.00-14.00 WIB;

    12. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede 09.00-12.00 WIB;

    13. Cinere di Kantor Kelurahan Pondok Petir 08.00-12.00 WIB.

    Layanan Samsat Keliling di Kota Bekasi pada Senin ditiadakan untuk sementara waktu.

    Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Untuk pembayaran PKB, sejumlah dokumen yang harus dibawa ke gerai Samsat Keliling, yaitu KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Persyaratan lainnya, yakni pemohon tidak memiliki tunggakan PKB selama lebih dari satu tahun.

    Layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk PKB lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan dapat dilakukan di kantor samsat terdekat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta Nasional 29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan fakta terbaru terkait proses penyidikan kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    KPK menyita aset tanah dan bangunan berupa kontrakan di Depok, Jawa Barat dan rumah di Sentul, Bogor dari tersangka bernama Haryanto selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    “Pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari salah seorang tersangka dalam perkara ini (Sdr. H – Dirjen Binapenta dan PKK),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
    “Aset tersebut berupa 2 bidang tanah/bangunan yaitu kontrakan seluas 90 m2 di wilayah Cimanggis, Kota Depok dan rumah seluas 180 m2 di wilayah Sentul, Kab. Bogor,” sambungnya.
    Budi mengatakan, penyidik juga menemukan bahwa aset tersebut dibeli secara tunai dan diduga berasal dari hasil korupsi.
    Selain itu, kedua aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabatnya.
    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai, yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA,” ujarnya.
    Budi juga mengungkapkan bahwa penyidik menemukan bahwa Haryanto meminta satu unit mobil kepada agen pengurusan izin TKA.
    “Ditemukan fakta bahwa tersangka (Haryanto) dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah diler di Jakarta,” tuturnya.
    Budi mengatakan, saat ini mobil dengan merek Toyota Innova itu sudah disita KPK.
    “Saat ini kendaraan tersebut juga sudah dilakukan penyitaan oleh KPK,” ujarnya.
    Budi menyebutkan bahwa penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara, sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery.
    “Selain upaya penindakan ini, KPK juga terus mendorong berbagai langkah pencegahan korupsi di Kemenaker, untuk menutup adanya peluang bagi oknum-oknum melakukan tindak pidana korupsi, yang ujungnya menciderai kualitas pelayanan bagi publik,” ucap dia.
    Pada awal September, KPK menyita 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektare dari Haryanto dan Jamal Shodiqin selaku staf di Kemenaker.
    KPK mengatakan, aset-aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabat.
    “Dan aset-aset itu di atas nama keluarga dan kerabat,” kata Budi pada Rabu (3/9/2025).
    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 8 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin TKA di Kemenaker pada pertengahan Juli lalu.
    Mereka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019;
    Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    KPK Sita Aset Tanah dan Rumah Milik Mantan Staf Ahli Menaker Yassierli

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua aset dari mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, yakni Haryanto.

    “Aset tersebut berupa bidang tanah atau bangunan, yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.

    Budi menjelaskan penyitaan yang dilakukan pada pekan lalu itu terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kemenaker.

    Adapun Haryanto merupakan salah satu dari delapan orang tersangka kasus RPTKA tersebut.

    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA. Kedua aset tersebut kemudian diatasnamakan kerabatnya,” katanya menjelaskan.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

     

     

  • KPK Sita 2 Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan Izin TKA

    KPK Sita 2 Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan Izin TKA

    Jakarta

    KPK menyita dua bangunan dari mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Haryanto, yang merupakan tersangka kasus pemerasan izin tenaga kerja asing (TKA). Aset tersebut disita di wilayah Depok dan Bogor.

    “Pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari salah seorang tersangka dalam perkara ini. Saudara H, Dirjen Binapenta dan PKK. Aset tersebut berupa dua bidang tanah atau bangunan yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (28/9/2025).

    Budi mengatakan dua aset tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil tindak pemerasan dari para agen TKA. Kedua aset tersebut diatasnamakan kerabat Haryanto.

    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai, yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan penggunaan TKA. KPK mengungkap kasus ini terjadi selama 2019-2023 dengan bukti uang yang terkumpul Rp 53 miliar.

    Total ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga oknum pejabat di Kemnaker memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

    1. Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025.
    2. Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode tahun 2019 sampai dengan 2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025.
    3. Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025.
    4. Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.
    5. Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023.
    6. Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
    7. Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019.
    8. Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025.

    (ial/haf)

  • Puluhan Anak Jalanan di Depok Ditangkap, Ada yang Melawan dan Kabur

    Puluhan Anak Jalanan di Depok Ditangkap, Ada yang Melawan dan Kabur

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mengamankan 39 anak jalanan (anjal) yang kedapatan mengamen di wilayah Kota Depok. Anjal yang terjaring sempat melakukan perlawanan, saat Satpol PP Kota Depok melakukan operasi penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

    Kasat Pol PP Kota Depok, Dede Hidayat mengatakan, guna menciptakan kondisi Kota Depok yang aman dan nyaman, Satpol PP melakukan operasi PPKS. Pada operasi tersebut, ditemukan sejumlah anjal yang masuk kategori PPKS.

    “Selama enam hari ini, kami mendapatkan 39 anjal dari berbagai wilayah,” ujar Dede, Sabtu (27/9/20205).

    Dede menjelaskan, anjal yang tertangkap kedapatan sedang mengamen di lampu merah ruas jalan utama. Aksi Anjal dinilai melanggar Perda Kota Depok nomor 5 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

    “Atas dasar Perda kami menertibkan anjal yang dianggap meresahkan masyarakat maupun pengguna jalan,” jelas Dede.

    Penangkapan anjal tidak selamanya berjalan mulus, Satpol PP Kota Depok sempat mendapatkan perlawanan dari anjal yang tertangkap. Tidak hanya itu, anggota Satpol PP harus berlarian mengejar anjal yang lari saat akan ditertibkan.

    “Kami menyisir lokasi tempat mereka nongkrong dan mengamen di lokasi yang tidak diperbolehkan,” terang Dede.

     

  • Sentra Fauna Lenteng Agung Akan Dilengkapi Arena Kontes hingga Amfiteater

    Sentra Fauna Lenteng Agung Akan Dilengkapi Arena Kontes hingga Amfiteater

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membangun Sentra Fauna di Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan (Jaksel). Dari 125 kios, akan ada area kontes hingga amfiteater di sentra fauna tersebut.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (27/9/2025) terlihat Sentra Fauna berada di sebelah kiri Jalan Lenteng Agung arah Depok, lokasinya persis di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menyambung Stasiun Lenteng Agung.

    Memasuki lokasi, terlihat parkiran yang luas dan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, dan batu untuk pengerjaan bangunan. Puluhan pekerja bangunan juga masih sibuk mengaduk semen, mengangkut batu, juga mengecat.

    Kemudian, kios-kios Sentra Fauna itu berada di kanan dan kiri, dengan jalan setapak yang menurun. Di sebelah kiri kios atau Zona A akan dijadikan kios makan atau foodcourt.

    Kemudian menurun lagi akan ada Zona B untuk amfiteater. Kios, area kontes burung, dan musala berada di Zona C atau pusatnya berada di blok tersebut. Kemudian di sebelah kanan, Zona E dan Zona D akan diisi kios.

    Pelaksana lapangan, Harno, mengatakan di halaman parkir akan ada dua zona, yaitu parkir dan pos pemadam kebakaran (damkar). Kemudian di sebelah kanan akan ada pos Satpol PP

    “Di atas itu rencananya buat dinas pemadam kebakaran. Itu yang sebelah kanan dari sini, itu dinas pemadam kebakaran. Sebelah kiri mau buat parkiran. Yang di atas itu dibagi dua zona. Terus yang atas ini, di atas kios, belakang kios ini, rencananya mau buat kantor Satpol PP,” ujar Harno kepada detikcom saat ditemui, Sabtu (27/9).

    Dia mengatakan saat ini pengerjaan Sentra Fauna sudah mencapai 85 persen. Target penyelesaian fisik kios akan rampung 30 September 2025.

    “Progresnya kita sudah berjalan sekitar 85 persen. Kalau untuk fisik pembangunan kiosnya, kurang lebih tanggal 30 untuk pembangunan fisik selesai. Iya, 30 September. Besok berarti sekitar 3 hari lagi untuk pembangunan fisiknya,” ucapnya.

    Namun, ia menjelaskan, penyelesaian tuntas pengerjaan Sentra Fauna ditargetkan rampung Desember 2025. “Mungkin untuk perlengkapan infrastrukturnya, kayak jalan, yang lain-lain, mungkin bertahap. Sampai Desember,” tutupnya.

    (aud/aud)

  • Penjual Burung di Barito Jaksel Akan Dipindah ke LA, Ini Lho Lokasinya

    Penjual Burung di Barito Jaksel Akan Dipindah ke LA, Ini Lho Lokasinya

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membangun sentra fauna di Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan (Jaksel). Begini progres pembangunan sentra fauna di LA.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (27/9/2025) terlihat Sentra Fauna berada di sebelah kiri Jalan Lenteng Agung arah Depok, lokasinya persis di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menyambung Stasiun Lenteng Agung.

    Memasuki lokasi, terlihat parkiran yang luas dan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, dan batu untuk pengerjaan bangunan. Puluhan pekerja bangunan juga masih sibuk mengaduk semen, mengangkut batu, juga mengecat.

    Pembangunan sudah berjalan 85% dan ditarget selesai bulan ini untuk bisa dioperasionalkan Oktober 2025 (Devi P/detikcom)

    Kemudian, kios-kios Sentra Fauna itu berada di kanan dan kiri, dengan jalan setapak yang menurun. Di sebelah kiri kios atau Zona A akan dijadikan kios makan atau food court.

    Kemudian menurun lagi akan ada Zona B untuk amphiteater. Kios, area kontes burung, dan musala berada di Zona C atau pusatnya berada di blok tersebut. Kemudian di sebelah kanan, Zona E dan Zona D akan diisi kios.

    Ditarget Rampung September

    Pembangunan Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta di Lenteng Agung ditarget rampung akhir September dan mulai difungsikan awal Oktober 2025.

    Akan ada 125 kios yang terdiri dari sentra fauna hingga kuliner. Nantinya juga akan ada amphiteater hingga pos damkar dan Satpol PP (Devi P/detikcom)

    “Pembangunan kios secara fisik sudah mencapai 85 persen,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, dilansir Antara, Jumat (26/9).

    Ratu menjelaskan total terdapat 125 kios yang dibangun untuk merelokasi pedagang Pasar Burung Barito, dan 119 kios di antaranya sudah dilengkapi dinding. Sementara enam kios lainnya masih tahap pemasangan pondasi.

    “Untuk penyelesaian keseluruhan pembangunan, termasuk prasarana seperti gerbang, turap, tangga, taman, dan fasilitas pendukung lain, diperkirakan selesai pada akhir bulan ini,” katanya.

    (jbr/jbr)

  • Diduga Cemari Setu Pedongkelan dan Gadog, 2 Kandang Hewan di Depok Disegel KLH
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 September 2025

    Diduga Cemari Setu Pedongkelan dan Gadog, 2 Kandang Hewan di Depok Disegel KLH Megapolitan 26 September 2025

    Diduga Cemari Setu Pedongkelan dan Gadog, 2 Kandang Hewan di Depok Disegel KLH
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dua kandang hewan yang diduga mencemari Setu Pedongkelan dan Setu Gadog, Kota Depok, Jumat (26/9/2025).
    Hal ini dilakukan usai pihak KLH bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman melakukan sidak di dua lokasi.
    “Sanksinya bisa penutupan, bisa pembongkaran, nanti tergantung waktu BAP dari Gakkum KLH,” kata Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH, Tulus Laksono kepada wartawan, Jumat.
    Tulus mengungkapkan, pemasangan plang penyegelan menjadi langkah awal dari tindak lanjut yang dilakukan KLH.
    Selanjutnya, pihaknya akan menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) lewat Gakkum KLH.
    “Dari BAP (akan terlihat) nanti kesalahannya apa, baru sanksinya nanti akan diputuskan setelah itu,” tuturnya.
    Berdasarkan temuan sementara, dua kandang hewan ini telah melanggar aturan dalam mengelola limbah, yang berujung mencemari perairan setu di dekatnya.
    Tak hanya itu, kedua usaha tersebut juga diketahui tidak mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
    “Kedua, ternyata tidak punya izin juga ya, jadi tidak punya dukungan lingkungan. Jadi SPPL semacamnya itu enggak ada. Nah dari dua sisi itu sudah menyalahi aturan sebagaimana seharusnya,” jelas Tulus.
    Sementara itu, Abdul menuturkan, DLHK Depok telah melakukan pembinaan kepada pihak terkait namun masih tidak menunjukkan perubahan.
    “Untuk dokumen lingkungan sih memang tidak ada sampai hari ini dan kami juga sudah melakukan pembinaan. Rencana sih mereka sudah ada komunikasi ingin menyusun dokumen lingkungan.” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuma 4 SPBU Shell yang Jualan BBM Super di Jabodetabek, Ini Daftarnya

    Cuma 4 SPBU Shell yang Jualan BBM Super di Jabodetabek, Ini Daftarnya

    Jakarta

    Per 26 September 2025, hanya tersisa 4 SPBU Shell yang masih menyediakan BBM Super. Ini dia rinciannya.

    Stok BBM di SPBU Shell makin tipis, bahkan sudah nyaris habis. Di Jabodetabek misalnya, hanya tersisa empat SPBU Shell yang masih menjual BBM Super.

    Dilihat detikOto dalam laman Shell Indonesia, per 26 September 2025 pagi, dua SPBU yang menjual BBM Super itu ada di Jakarta. Sedangkan dua SPBU lagi terletak di Tangerang dan Bekasi. Di Bogor dan Depok stoknya sudah tidak ada lagi. Nah berikut ini daftar empat SPBU Shell yang masih menjual BBM Super di Jabodetabek.

    4 SPBU Shell Jualan BBM Super

    Jakarta

    – Shell Peta Selatan-1
    – Shell Semper-1

    Tangerang

    – Shell Suvarna Sutera-1 TGR

    Bekasi

    – Shell Mangunjaya-1

    Nah itu tadi SPBU Shell yang masih menjual BBM Super. Belum diketahui dengan pasti kapan stok BBM Shell akan kembali tersedia secara normal. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina dalam hal penyediaan bahan bakar. Ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Swasta dan juga Pertamina. Pertama, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina, dengan syarat harus berbasis base fuel atau BBM murni tanpa campuran.

    Kesepakatan lainnnya adalah menyangkut kualitas yang mana akan ada joint surveyor. Adapun joint surveyor tersebut sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian, menyangkut harga, pemerintah dan Pertamina mau harga harus fair dan tidak ada yang dirugikan. Pertamina diketahui telah melakukan pertemuan dengan pihak swasta. Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna.

    Pertamina dan BU swasta juga bersepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen (join surveyor) untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan. Kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi terjaminnya transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.

    Kemudian, pada pertemuan kedua hari Selasa (23/9), seluruh BU swasta hadir, yakni VIVO, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing, namun mereka menyampaikan komitmen yang sama untuk segera menyampaikan kebutuhan kuota tambahan.

    “Harapan kami adalah segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari BU swasta, sehingga penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat,” beber Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dikutip detikFinance.

    (dry/rgr)