Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Pramono Mendorong Warga Minati Olahraga

    Pramono Mendorong Warga Minati Olahraga

    Depok: Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 terpilih, Pramono Anung, akan mendorong kegiatan olahraga yang melibatkan banyak warga seperti Mover On The Run 2024 yang diprakarsai Universitas Indonesia (UI).

    Pramono yang pertama kali mengikuti Mover On The Run 2024 UI mengaku terkesan dengan lintasan yang cukup menantang namun udara yang sejuk.

    “Pokoknya saya akan betul-betul mensupport, mendorong, dan juga menjadikan momen-momen seperti ini merupakan acara yang akan diminati oleh warga Jakarta,” kata Pramono Anung usai mengikuti Mover On The Run 2024, Minggu, 22 Desember 2024.
     

    Pramono mengaku akan kembali ikut serta jika event tersebut menjadi kalender tahunan UI. Sementara tokoh lain yang mengikuti ajang tersebut yakni Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, Menteri Perindustrian 2014 – 2016 Saleh Husin, Dekan UI FEB Teguh Dartanto dan Wakil Dirut Bank Mandiri Alexandra Askandar.

    Ketua Panitia UI Movers On The Run 2024, Andra Daradjatun, menuturkan sedikitnya 650 lebih peserta terdaftar ikut berpartisipasi Movers On The Run 2024 yang dibagi dalam 2 kategori, yakni 5 KM dan 10 KM.

    “Ahamdulillah, Mas Pramono Anung juga menjadi pengibar bendera start untuk katagori 10K dan Alexandra Askandar mengibarkan bendera start katagori 5K,” kata Andra.

    Selain menjadi ajang olahraga bagi masyarakat, UI Movers On The Run 2024 juga dilakukan sebagai ajang charity run untuk penggalangan dana yang akan didonasikan ke Yayasan Kanker Indonesia. 

    “InsyaAllah UI Movers On The Run 2024 dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat dan rencananya, tahun depan kita bisa lebih besar lagi dan diikuti lebih banyak rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat umum,” jelas Andra.

    Depok: Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 terpilih, Pramono Anung, akan mendorong kegiatan olahraga yang melibatkan banyak warga seperti Mover On The Run 2024 yang diprakarsai Universitas Indonesia (UI).
     
    Pramono yang pertama kali mengikuti Mover On The Run 2024 UI mengaku terkesan dengan lintasan yang cukup menantang namun udara yang sejuk.
     
    “Pokoknya saya akan betul-betul mensupport, mendorong, dan juga menjadikan momen-momen seperti ini merupakan acara yang akan diminati oleh warga Jakarta,” kata Pramono Anung usai mengikuti Mover On The Run 2024, Minggu, 22 Desember 2024.
     

    Pramono mengaku akan kembali ikut serta jika event tersebut menjadi kalender tahunan UI. Sementara tokoh lain yang mengikuti ajang tersebut yakni Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, Menteri Perindustrian 2014 – 2016 Saleh Husin, Dekan UI FEB Teguh Dartanto dan Wakil Dirut Bank Mandiri Alexandra Askandar.
    Ketua Panitia UI Movers On The Run 2024, Andra Daradjatun, menuturkan sedikitnya 650 lebih peserta terdaftar ikut berpartisipasi Movers On The Run 2024 yang dibagi dalam 2 kategori, yakni 5 KM dan 10 KM.
     
    “Ahamdulillah, Mas Pramono Anung juga menjadi pengibar bendera start untuk katagori 10K dan Alexandra Askandar mengibarkan bendera start katagori 5K,” kata Andra.
     
    Selain menjadi ajang olahraga bagi masyarakat, UI Movers On The Run 2024 juga dilakukan sebagai ajang charity run untuk penggalangan dana yang akan didonasikan ke Yayasan Kanker Indonesia. 
     
    “InsyaAllah UI Movers On The Run 2024 dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat dan rencananya, tahun depan kita bisa lebih besar lagi dan diikuti lebih banyak rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat umum,” jelas Andra.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Menkop Budi Arie Sarankan 13 Juta Driver Gabung ke Koperasi Agar Hidup Lebih Sejahtera – Halaman all

    Menkop Budi Arie Sarankan 13 Juta Driver Gabung ke Koperasi Agar Hidup Lebih Sejahtera – Halaman all

     

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengajak para pengemudi yang jumlahnya lebih dari 13 juta membentuk koperasi sebagai wadah mereka meningkatkan kesejahteraan.

    Menurut Budi, koperasi dapat menjadi solusi untuk menciptakan kepastian hidup yang lebih baik bagi para pengemudi.

    Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri hari ulang tahun ketiga Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) sekaligus meresmikan berdirinya Koperasi Pengemudi Berdaya Indonesia (KOPDI) di Gedung Pandan Sari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    “13 juta lebih warga bangsa kita bekerja sebagai pengemudi perlu wadah bersama untuk menyatukan langkah agar cita-cita kepastian hidup yang layak dan sejahtera bisa kita wujudkan, salah satu alat yang bisa kita wujudkan adalah membentuk koperasi,” kata Budi.

    Ia mengatakan koperasi merupakan jalan tengah dan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi di Indonesia.

    Budi menjelaskan, apabila para pengemudi bisa menjadi koperasi seperti KOPDI, nantinya Kementerian Koperasi bisa membantu mereka dari sisi pembiayaan.

    Misalnya untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Ia menyebut para pengemudi bisa mendapatkannya dengan angka yang lebih murah.

    “Akses pembiayaan kita bisa bantu. Misalnya kepemilikan mobil, kepemilikan motor, kreditnya bisa jauh lebih murah. Diskonnya dinikmati oleh para anggota koperasi pengemudi,” ujar Budi.

    Selain itu, koperasi juga dapat bekerja sama dengan lembaga seperti Kepolisian untuk melakukan pembinaan kepada anggota dalam hal keselamatan dan tata tertib lalu lintas.

    KOPDI, misalnya, dapat berkolaborasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk memberikan pelatihan terkait aturan berkendara dan keselamatan di jalan.

    “Nanti kerja sama dengan Korlantas untuk pembinaannya, SIMnya, STNKnya, tertib lalu lintasnya. Nanti dibina sama beliau (Kepala Korlantas Polri). Supir-supir jangan melanggar marka jalan. Pokoknya, keselamatannya, tata pengerjaannya, dan sebagainya nanti di dalam koordinasi dan pembinaan dari Pak Kakorlantas,” ucap Budi.

    Ia yakin keberadaan pengemudi memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian nasional.

    Oleh sebab itu, dia menilai sudah seharusnya kehidupan para pengemudi meningkat dan kesejahteraannya terjamin melalui wadah koperasi.

    “Saya tidak bisa membayangkan ekonomi Indonesia bisa bergerak kalau tidak ada bapak ibu semua. Pengemudi ini ibarat menjadi aliran darah bagi perekonomian,” tutur Budi.

     

  • Lokasi Strategis jadi Dipertimbangkan Sebelum Beli Rumah dan Berinvestasi Properti – Page 3

    Lokasi Strategis jadi Dipertimbangkan Sebelum Beli Rumah dan Berinvestasi Properti – Page 3

    Sebelumnya, harga rumah seken di 13 kota besar di Indonesia secara umum naik 2,4% secara tahunan per November 2024. Hal ini terlihat dalam Rumah123 Flash Report edisi Desember 2024. 

    Ada sembilan kota yang mengalami pertumbuhan selisih tertinggi dari segi pergerakan harga rumah seken dibandingkan laju inflasi tahunan. Adapun sembilan kota tersebut adalah Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan selisih harga tertinggi di atas laju inflasi tahunan.

    Untuk angkanya, Yogyakarta  sebesar 9,3%, diikuti Denpasar (6,3%), Makassar (5,4%), dan Bogor (5%). Selanjutnya, Semarang mencatatkan pertumbuhan selisih sebesar 3,9%, disusul Medan (1%), Depok (0,9%), serta Surakarta dan Tangerang yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan tipis sebesar 0,1%.

    Head of Research Rumah123, Marisa Jaya menjelaskan, pertumbuhan selisih harga yang melampaui laju inflasi tahunan di sembilan kota ini menegaskan potensi properti sebagai aset investasi yang menjanjikan.

    “Kenaikan ini menunjukkan bahwa kepemilikan properti di kota-kota tersebut tidak hanya memberikan stabilitas nilai, tetapi juga peluang apresiasi harga yang signifikan dalam jangka panjang,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    “Hal ini menjadikan properti sebagai instrumen investasi yang lebih menarik, terutama bagi pemilik properti di kawasan tersebut atau investor yang mencari aset dengan potensi pertumbuhan nilai yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahunan.” tambah dia. 

    Namun, di sisi lain, ada empat kota yang mengalami perlambatan selisih pertumbuhan harga rumah seken di atas laju inflasi tahunan, yakni Jakarta (-1,2%), Bekasi (-2,5%), Bandung (-0,5%) dan Surabaya (-1%).

     

  • Kejari Depok Bakal Hapus Perkara Tilang Periode Juli-Desember 2022

    Kejari Depok Bakal Hapus Perkara Tilang Periode Juli-Desember 2022

    loading…

    Kejari Depok akan menghapus perkara pelanggaran lalu lintas (lalin) atau tilang Periode Juli-Desember 2022. FOTO ILUSTRASI/DOK.SINDOnews

    DEPOK – Kejaksaan Negeri ( Kejari) Depok akan menghapus perkara pelanggaran lalu lintas (lalin) atau tilang yang tidak diambil oleh pelanggar. Sesuai aturan jika tilang tidak diambil oleh pelanggar lebih dari dua tahun, maka kedaluwarsa.

    Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Depok Edrus mengatakan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    “Tilang yang tidak diambil oleh pelanggar lebih dari dua tahun akan kami hapus dan menjadi kedaluarsa. Demikian juga wewenang jaksa untuk melaksanakan putusan perkara, telah gugur,” kata Edrus di Depok, Minggu (22/12/2024).

    Edrus menambahkan kedaluwarsa adalah batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurutnya, kedaluwarsa merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan agar penuntutan tindak pidana, tidak dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

    “Adapun, periode pelanggar yaitu bulan Juli 2022 hingga Desember 2022 dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang telah mempunyai kekuatan tetap, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok. Yang amar putusannya menyatakan, pelanggar dijatuhi pidana berupa denda dan biaya perkara,” katanya.

    Edrus menyebut hal itu dilakukan agar surat-surat tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan ketaatan pelanggar dalam mengurus berkas kendaraan bermotor.

    “Kejaksaan selaku eksekutor terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan melaksanakan penghapusan pelanggaran lalu lintas pada periode tersebut. Bagi pelanggar lalu lintas periode Juli hingga Desember 2022 yang belum mengambil barang bukti (tilang) dan membayar denda, segera lakukan pengambilan dan pembayaran ke Kantor Kejaksaan Negeri Depok melalui petugas tilang, untuk menghindari penghapusan,” pungkasnya.

    (abd)

  • Menkop Budi Arie Sarankan 13 Juta Driver Gabung ke Koperasi Agar Hidup Lebih Sejahtera – Halaman all

    Koperasi Susu Siap Pasok 1,3 Juta Liter Per Hari untuk Makan Bergizi Gratis – Halaman all

     

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, koperasi susu di Indonesia siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk prorgam Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Para koperasi susu yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) itu disebut siap memasok untuk kebutuhan program tersebut.

    “Koperasi susu sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis,” katanya ketika ditemui di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Budi sebelumnya pernah mengatakan bahwa keberadaan MBG menjadi peluang penyerapan produk susu lokal.

    Ia pun meminta GKSI tidak perlu khawatir karena produksi mereka akan terserap oleh program MBG.

    “Justru kita saat ini kekurangan pasokan susu, maka kita akan amankan produksi susu dalam negeri untuk kebutuhan MBG,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/12).

    Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyerapan produksi susu lokal terutama dari koperasi.

    Meski demikian, Budi menekankan pentingnya para peternak sapi perah dan pengelola koperasi susu untuk memastikan kualitas susu yang dihasilkan terjamin dan harga bisa bersaing.

    “Jadi jangan khawatir kalau soal takut produk susu lokal tidak terserap, justru yang harus diperhatikan adalah soal kualitas dan harganya,” ujar Budi.

    Berdasarkan data GKSI, rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara, kebutuhan untuk memenuhi program MBG sekitar 3 juta liter per hari.

    Artinya, ada gap yang harus dipenuhi oleh peternak atau koperasi susu nasional dengan meningkatkan produktivitas susu sapi perah.

    Budi sadar bahwa upaya peningkatan produktivitas susu terkendala beberapa hal seperti jumlah sapi yang terus berkurang.

    Sebelum kasus Penyalit Mulut Dan Kaki (PMK), populasi sapi sebanyak 239.196 ekor. Kini tersisa 214.878 ekor.

    Merespons hal itu, Budi menyatakan Kemenkop akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Hal itu agar permasalahan yang dihadapi oleh para peternak sapi di Indonesia bisa teratasi.

    Budi akan langsung menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar ada kebijakan afirmatif, sehingga kekurangan produksi susu nasional bisa segera teratasi.

    “Saya optimis program MBG ini menjadi momentum kebangkitan koperasi susu, maka mari bersama-sama meningkatkan produktivitas agar kebutuhan dalam negeri tidak selalu dipenuhi dari impor,” ucap Budi.

    Budi berharap GKSI dapat mengembangkan inovasi produknya agar memiliki nilai tambah lebih, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

    Saat ini, menurut dia, hilirisasi produk susu oleh GKSI sudah cukup baik, tetapi potensi pengembangannya masih terbuka lebar.

    “Koperasi harus terlibat dalam program hilirisasi. Kalau dari susu memang produk turunannya sudah banyak seperti keju, yogurt, mozarella, dan lainnya. Hilirisasi ini akan memberikan nilai tambah,” pungkas Budi.

     

  • Menhub Sebut DPR Bakal Bahas Perlindungan buat Ojek Online

    Menhub Sebut DPR Bakal Bahas Perlindungan buat Ojek Online

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menginisiasi pembentukan regulasi perlindungan terhadap ojek online (ojol), khususnya untuk pengemudi di Indonesia.

    Dia menyebutkan Kementerian Perhubungan akan terbuka dengan rencana tersebut.

    “Nanti saya coba lihat, karena yang saya dengar itu sepertinya DPR akan menginisiasi perlindungan terhadap ojek online, khususnya untuk pengemudi. Kita sih terbuka,” kata Dudy kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Dalam penyusunan regulasi tersebut, Dudy menilai perlu koordinasi lanjutan dengan stakeholder terkait, termasuk para aplikator ojol. Ia mengaku akan mendukung tiap kebijakan yang berkaitan dengan pengemudi, baik online maupun konvensional.

    “Pada intinya, bahwa Kemenhub akan selalu men-support apapun itu untuk kepentingan pengemudi online maupun yang biasa,” jelasnya.

    Ia mengaku tengah menanti naskah akademik ihwal regulasi perlindungan ojol. Melalui naskah akademik tersebut, kata Dudy, Kemenhub akan mengkaji lebih lanjut tentang regulasi perlindungan ojol yang disusun DPR.

    “Kalau inisiasi datang dari DPR tentu kita akan dapatkan telaah, kajian akademis ya, nanti kita akan pelajari itu,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bob Hasan, berkomitmen untuk menyusun payung hukum para pengemudi konvensional. Hal itu ia ungkap dalam sambutannya di kongres Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Bob Hasan menuturkan, jumlah peredaran kendaraan di Indonesia menyentuh 18 juta unit pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 4 juta unit dibanding 2018 sebanyak 14 juta unit.

    Ia menyebut, jumlah kendaraan didominasi oleh kendaraan penumpang sebanyak 15 juta unit, mobil niaga 3,8 juta unit, mobil barang 2,3 juta unit, dan mobil dinas 1,2 juta unit.

    “Ada 12 sampai 13 juta unit yang disupiri atau dikendarai oleh Bapak Ibu sekalian (RBPI) yang tentunya perlu jaminan hukum, perlu pengamanan hukum, karena pendapatan yang diperoleh tidak merong-rong negara sampai hari ini,” kata Bob Hasan dalam sambutannya.

    Bob Hasan menilai, perlindungan hukum bagi pengemudi harus ditetapkan dalam regulasi. Menurutnya, kepastian hukum juga berkaitan dengan kesejahteraan para pengemudi.

    “Kepastian hukum bagi pengemudi demi kepastian hidup yang lebih baik, layak, dan sejahtera,” tutupnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga meresmikan Koperasi Pengemudi Berdaya Indonesia (KOPDI). Adapun koperasi itu dibentuk dengan harapan dapat memastikan kesejahteraan dan mewadahi 13 juta pengemudi di Indonesia.

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, KOPDI ke depan juga akan merangkul para pengemudi ojek online (ojol). Meski begitu, ia mengaku butuh waktu untuk memetakan tiap-tiap pengemudi di berbagai sektor moda transportasi.

    “Nanti kita (rangkul) semuanya. Yang pasti ini kooperasi pengemudi. Kemudian ada di sektor ojek, ada di sektor mobil, ada truck, dan sebagainya. Bus, jenisnya macam-macam. Tapi paling tidak ini bisa menginspirasi terbentuknya wadah organisasi perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya pengemudi,” kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    (kil/kil)

  • Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Wilayah Bogor Aman

    Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Wilayah Bogor Aman

    Jakarta –

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Bogor, Jawa Barat, aman dan tercukupi menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). BPH Migas bersama Pertamina terus melakukan pengawasan distribusi BBM ke SPBU di Bogor.

    Hal ini disampaikan anggota Komite BPH Migas Abdul Halim melakukan kunjungan ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/12/2024).

    “Kami dari BPH Migas bersama tim Pertamina melakukan kunjungan ke beberapa SPBU untuk memastikan stok dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik,” kata Halim dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

    Halim mengungkapkan pengawasan tidak hanya terkait dengan stok, tetapi juga dengan fasilitas dan sarana yang ada di SPBU. Halim turut meninjau sarana dan fasilitas teknologi informasi CCTV dan tangki timbun yang ada untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM yang akan disalurkan ke masyarakat.

    Tujuan pengecekan ini adalah untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses distribusi BBM dan tidak adanya kandungan air dalam BBM. Hal ini demi memastikan semua sarana dan fasilitas bekerja dengan baik dan lancar.

    “Kami juga melihat sarana dan fasilitas pengisian BBM di SPBU, dan semuanya berjalan lancar. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pertamina Pusat untuk memastikan hal-hal yang diperlukan guna menjaga kelancaran distribusi BBM,” ujarnya.

    Ada beberapa hal yang diperhatikan Halim dalam pengecekan CCTV di SPBU tersebut, yaitu posisi CCTV agar dapat memantau kegiatan penyaluran ke konsumen. Hal ini bertujuan untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran.

    “Perlu dilakukan relokasi baik posisi dan arah CCTV agar dapat terlihat nomor polisi kendaraan dan frekuensi pembelian pembelian konsumen,” jelasnya.

    Halim menegaskan bahwa BPH Migas dan Pertamina akan terus bersinergi untuk menjaga kelancaran pasokan BBM, baik untuk BBM bersubsidi maupun non-subsidi, selama periode liburan akhir tahun ini.

    “Kami pastikan hingga akhir tahun nanti, stok di setiap SPBU akan terjaga dengan baik. Dengan begitu, masyarakat dapat merayakan momen liburan bersama keluarga dengan tenang dan lancar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sales Branch Manager Rayon V Jakarta, Bogor, dan Depok (Jabode) PT Pertamina Patra Niaga Zulfirman turut mendampingi BPH Migas dalam melakukan pengecekan di sejumlah SPBU. Adapun SPBU yang dilakukan pengecekan yakni SPBU 34.16708 Rest Area KM 45A Kabupaten Bogor, SPBU 34.16102 Padjajaran, dan SPBU COCO 31.16113 Kota Bogor.

    Zulfirman mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas atas kunjungan tersebut.

    “Kami berterima kasih kepada BPH Migas yang telah melakukan pengawasan di SPBU-SPBU kami. Ada beberapa evaluasi yang diberikan, salah satunya terkait dengan sarana teknologi informasi seperti CCTV, yang perlu diperbaiki posisinya agar dapat digunakan untuk pengecekan nomor polisi kendaraan yang membeli BBM subsidi,” tutup Zulfirman.

    (ega/ega)

  • Menkop Resmikan Koperasi Pengemudi, Ojol Ikut Masuk?

    Menkop Resmikan Koperasi Pengemudi, Ojol Ikut Masuk?

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) meresmikan Koperasi Pengemudi Berdaya Indonesia (KOPDI). Koperasi itu dibentuk dengan harapan dapat memastikan kesejahteraan dan mewadahi 13 juta pengemudi di Indonesia.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan KOPDI ke depan juga akan merangkul para pengemudi ojek online (ojol). Meski begitu, ia mengaku butuh waktu untuk memetakan tiap-tiap pengemudi di berbagai sektor moda transportasi.

    “Nanti kita (rangkul) semuanya. Yang pasti ini kooperasi pengemudi. Kemudian ada di sektor ojek, ada di sektor mobil, ada truck, dan sebagainya. Bus, jenisnya macam-macam. Tapi paling tidak ini bisa menginspirasi terbentuknya wadah organisasi perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya pengemudi,” kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Budi Arie menekankan, tidak perlu terlalu banyak koperasi yang dibentuk para pengemudi. Menurutnya, jumlah pengemudi yang tergabung sebagai anggota koperasi lebih penting untuk menjamin kesejahteraan pengemudi.

    “Saya selalu bilang sama teman-teman penggiat kooperasi buat apa punya seribu kooperasi tapi anggotanya 10 ribu. Dari satu kooperasi 10 atau 20 ribu. Lebih baik kita punya 100 kooperasi tapi anggotanya 10 juta gitu. Partisipasinya,” ungkapnya.

    Ia berharap, KOPDI dapat menjadi wadah yang mampu menopang sektor transportasi dan logistik menuju Indonesia Emas 2045. Karenanya, Budi Arie menekankan bahwa kemajuan Indonesia perlu juga dirasakan pengemudi.

    Lebih jauh, Budi Arie menilai koperasi menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama lantaran prinsipnya yang gotong-royong. Menurutnya, koperasi merupakan bentuk ekonomi jalan tengah yang dianut Indonesia.

    “Kita jangan enggak-enggak, kita sosialis enggak, kapitalis enggak. Jadi Indonesia ini enggak-enggak. Karena itu kita harus tegas koperasi adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan itu ada di dalam organisasi bernama koperasi,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Pramono Anung Ikut Lomba Lari di UI Movers On the Run

    Pramono Anung Ikut Lomba Lari di UI Movers On the Run

    loading…

    Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung ikut lomba lari di acara Universitas Indonesia dengan tajuk Movers On The Run kategori 5K, Minggu (22/12/2024). Foto/Istimewa

    DEPOK – Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung ikut lomba lari di acara Universitas Indonesia dengan tajuk Movers On The Run kategori 5K, Minggu (22/12/2024). Kegiatan itu juga diikuti oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, mantan Menteri Perindustrian periode 2014-2016 Saleh Husin, Dekan UI FEB Teguh Dartanto, dan Wakil Dirut Bank Mandiri Alexandra Askandar.

    Ketua Panitia UI Movers On The Run 2024 Andra Daradjatun mengungkapkan 650 lebih peserta start pada Minggu, 22 Desember 2024 tepat pukul 06.30 WIB dengan 2 kategori 10K dan 5K. Pramono Anung menjadi pengibar bendera start untuk katagori 10K dan Alexandra Askandar mengibarkan bendera start kategori 5K.

    “Alhamdulillah pak Pramono Anung, Pak Wamen Silmy Karim, Pak Saleh Husin, Pak Dekan FEB, dan Bu Alexandra menjadi finisher Movers On The Run 2024,” ujar Andra.

    Pramono pun mengapresiasi kegiatan tersebut karena udara dan kontur rute yang cukup bervariasi. “Dan beliau menyatakan akan rutin ikut sebagai peserta jika acara ini menjadi kalender rutin setiap tahun,” kata Andra.

    “UI Movers On The Run 2024 merupakan kegiatan olahraga sekaligus charity run untuk penggalangan dana yang akan didonasikan ke Yayasan Kanker Indonesia. “Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan tahun depan bisa lebih besar lagi dan diikuti lebih banyak rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat umum,” pungkas Andra.

    (rca)

  • DPR Inisiasi Regulasi Perlindungan Driver Ojek Online, Kemenhub Tunggu Naskah Akademisnya – Halaman all

    DPR Inisiasi Regulasi Perlindungan Driver Ojek Online, Kemenhub Tunggu Naskah Akademisnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan DPR RI akan menginisiasi regulasi perlindungan terhadap pengemudi ojek online (ojol) dan Kemenhub terbuka atas inisiasi tersebut.

    “Saya dengar itu (payung hukum untuk ojek online) sepertinya DPR akan menginisiasi perlindungan terhadap ojek online, khususnya untuk pengemudi. Kita sih terbuka,” kata Dudy ketika ditemui di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Ia mengatakan semua pemangku kepentingan (stakeholder) harus berbicara bersama untuk merumuskan payung hukum bagi ojek online ini.

    “Nanti semua stakeholder harus bicara, tapi pada intinya bahwa Kemenhub akan selalu men-support apapun itu untuk kepentingan pengemudi online maupun yang biasa,” ujar Dudy.

    Jika kajian akademis dari DPR sudah ada di tangan dia, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dulu.

    “Kalau inisiasi datang dari DPR tentu kita akan dapatkan kajian akademis ya, nanti kita akan pelajari itu,” ucap Dudy.

    Menteri Perhubungan pada periode pemerintahan sebelumnya, yaitu Budi Karya Sumadi, menyatakan setuju bila profesi pengemudi ojol dan kurir diberikan payung hukum yang kuat berupa undang-undang (UU).

    “Jadi itu satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para ojol,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Namun demikian, Budi Karya mengakui bahwa pembentukan UU ini memerlukan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat ini, aturan mengenai ojol telah tertuang dalam keputusan menteri.

    “Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka,” ungkapnya.

    Pada akhir Agustus 2024, setidaknya 1.000 pengemudi ojek online (ojol) dan kurir sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka.

    Menurut Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono, aksi itu digelar karena para pengemudi ojol makin tertekan oleh perusahaan aplikasi.

    Sementara itu, pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan para mitra perusahaan aplikasi.

    “Hingga saat ini, status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang,” kata Igun di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

    Mereka menuntut perlindungan hukum berupa undang-undang agar perusahaan tidak semena-mena terhadap pengemudi ojol dan kurir yang berstatus sebagai mitra perusahaan.

    “Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah,” ujar Igun.

    “Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” sambung dia.