Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Samsat Keliling masih di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis ini

    Samsat Keliling masih di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) bagi warga yang mau membayar pajak kendaraan bermotor pada Kamis ini.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB
    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB
    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB
    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB
    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB
    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB
    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB
    8. Ciledug di Giant Poris Gaga Indah dan Komplek Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB
    9. Ciputat di halaman parkir Samsat Ciputat dan kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB
    10. Kelapa Dua di Hall Gtown House Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB
    11. Kota Bekasi di Mono Cafe Pekayon Jaya Bekasi Selatan pukul 08.00-12.00 WIB
    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Central Lippo Cikarang pukul 09.00-14.00 WIB
    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 08.00 – 14.00 WIB
    14. Cinere di kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00-12.00 WIB

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Jakarta –

    Sebagian besar pemakaman di Jakarta penuh dan hanya melayani sistem makam tumpang atau keluarga. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mendorong agar Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan lahan yang dimiliki.

    “Gerindra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kapasitas seluruh TPU di Jakarta dan memetakan tingkat keterisian aktualnya. Mengoptimalkan lahan milik Pemprov yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan TPU baru atau perluasan dari TPU yang sudah ada,” kata Rani kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

    Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI ini juga mendorong dilakukannya pemakaman vertikal sebagai alternatif atas keterbatasan lahan. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan kerja sama untuk penyediaan lahan pemakaman di daerah penyangga.

    “Membangun sistem pemakaman vertikal atau modern sebagai alternatif inovatif yang efisien terhadap keterbatasan lahan, tanpa mengurangi nilai-nilai religius dan sosial masyarakat. Meningkatkan kerja sama dengan daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, dalam penyediaan lahan pemakaman regional bagi warga Jakarta,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rani berharap pengelolaan lahan pemakaman nantinya dilakukan secara transparan dan adil sehingga masyarakat Jakarta memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman. Dia tidak ingin masyarakat dibebani biaya yang tinggi.

    “Gerindra juga berharap kebijakan terkait pengelolaan lahan pemakaman dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan, agar seluruh warga memiliki akses yang layak terhadap fasilitas pemakaman, tanpa terbebani oleh biaya tinggi atau keterbatasan lokasi,” ucapnya.

    “Kami siap mendukung langkah-langkah Pemprov DKI yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga martabat warga Jakarta, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia,” imbuhnya.

    Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis menilai perlu adanya pengadaan lahan untuk pemakaman. Ali menuturkan lahan di Jakarta terbatas, untuk itu, dia mendorong agar Pemprov membeli lahan di luar Jakarta untuk dijadikan pemakaman khusus warga Jakarta.

    “Tapi kendala saat ini lokasi lahan yang terbatas di Jakarta dan terlebih saat ini adanya pengurangan dana Transfer Daerah dari pusat sehingga anggaran pengadaan tanah tentu dikurangi,” kata Ali.

    “Oleh sebab itu saya akan mendorong pihak Distamhut untuk membeli lahan di luar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor untuk pemakaman khusus warga Jakarta walaupun jauh, tapi apa boleh buat ditengah minimnya lahan pemakaman di Jakarta sebagai salah satu solusi krisis lahan pemakaman,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri mengungkapkan, dari 80 tempat pemakaman umum (TPU) yang tersebar di lima wilayah Jakarta, 69 di antaranya sudah penuh. Kondisi ini membuat sebagian besar TPU hanya melayani sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga.

    “Dari 80 lokasi TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI, 69 TPU sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang,” ujar Fajar saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/10/2025).

    Fajar menjelaskan, sistem makam tumpang dilakukan dalam satu liang lahad keluarga sehingga dinilai cukup efektif menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota. Saat ini Jakarta masih memiliki sekitar 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU dengan kapasitas tersisa.

    Dengan rata-rata pemakaman mencapai 100 jenazah per hari, Fajar memperkirakan ketersediaan lahan tersebut hanya akan bertahan sekitar tiga tahun ke depan.

    Adapun TPU yang masih memiliki lahan makam antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar (Jakarta Timur), Rorotan (Jakarta Utara), Tanah Kusir dan Srengseng Sawah (Jakarta Selatan), Kampung Kandang (Jakarta Selatan), serta Tegal Alur dan Pengadungan (Jakarta Barat).

    Halaman 2 dari 2

    (dek/idn)

  • Penjaga makam Menteng Pulo 2 siap direlokasi terkait bangunan liar

    Penjaga makam Menteng Pulo 2 siap direlokasi terkait bangunan liar

    Jakarta (ANTARA) – Penjaga makam Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo 2, Tebet, Jakarta Selatan menyatakan siap direlokasi terkait bangunan liar yang ada di lahan pemakaman.

    “Siap saja direlokasi, kita sih silahkan saja kalau memang dibongkar,” kata penjaga makam, Jamil saat ditemui di TPU Menteng Pulo 2 Jakarta, Rabu.

    Jamil yang sudah bekerja di sana sejak 2014 mengatakan sudah menjadi hak pemerintah lantaran lahan tersebut milik mereka.

    Kendati demikian, dia menegaskan bangunan liar yang berada di lokasi kebanyakan ditempati penjaga makam, pemulung dan warga lainnya dengan jumlah sekitar 100 kepala keluarga (KK).

    Lalu, berdasarkan pantauan di lokasi juga makam menjadi tempat kandang ayam, sehingga terkesan kumuh dan kotor.

    “Sebenarnya bukan tempat tinggal buat orang-orang luar. Itu buat penjaga makam yang punya rumah aslinya di Bogor, di Depok. Itu untuk meringankan beban ongkos mereka,” ujarnya.

    Menurut dia, para warga itu tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga hidupnya bergantung dengan bekerja membersihkan makam. Terlebih, warga tersebut juga sudah beberapa kali diminta pindah oleh pemerintah setempat.

    Oleh karena itu, jika nantinya ada relokasi diharapkan adanya bantuan dana kompensasi agar mereka bisa mudah untuk pindah.

    “Pengennya sih dibiarin dulu sampai tempat itu dibutuhkan. Terus kita nggak cuma diusir begitu saja. Paling nggak harus ada uang kompensasi lah,” ucapnya.

    Alih fungsi lahan TPU berubah menjadi permukiman ilegal terjadi di TPU Menteng Pulo 2.

    Minimnya sumber daya manusia (SDM) dan kesadaran warga menjadi tantangan dalam pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) di wilayahnya.

    Maka itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Jakarta Selatan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada warga ataupun pemilik usaha terkait penggunaan lahan TPU yang tidak sesuai peruntukannya atau melanggar aturan karena telah digunakan sebagai rumah tinggal ataupun tempat usaha.

    Kemudian, mengadakan rapat koordinasi bersama instansi terkait serta masyarakat yang menghuni lahan TPU untuk berdialog mengenai rencana relokasi keluar dari lahan TPU tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kala Dedi Mulyadi Tantang Balik Purbaya Buka Data Dana APBD yang Mengendap di Bank Megapolitan 22 Oktober 2025

    Kala Dedi Mulyadi Tantang Balik Purbaya Buka Data Dana APBD yang Mengendap di Bank Megapolitan 22 Oktober 2025

    Kala Dedi Mulyadi Tantang Balik Purbaya Buka Data Dana APBD yang Mengendap di Bank
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka data daerah yang disebut menahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk simpanan di bank.
    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
    Pernyataan itu disampaikan menanggapi pernyataan Purbaya yang sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah hingga menyebabkan dana sebesar Rp 234 triliun masih mengendap di bank per akhir September 2025.
    Dari total tersebut, Jawa Barat tercatat memiliki simpanan terbesar kelima dengan nilai Rp 4,17 triliun.
    Purbaya menilai, lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi program di daerah.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujarnya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Ia menegaskan, rendahnya serapan APBD membuat uang daerah terus menumpuk di bank.
    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun,” tutur Purbaya.
    Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran.
    “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
    Dedi menilai tudingan Purbaya tidak sepenuhnya tepat karena tidak semua daerah menahan belanja atau menimbun uang di perbankan.
    Menurut dia, sebagian pemerintah daerah justru mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
    Dedi mendesak pemerintah pusat membuka daftar daerah-daerah yang benar-benar menaruh uang APBD dalam deposito agar meminimalisir opini negatif terhadap daerah lain.
    “Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” kata Dedi.
    “Hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” tambahnya.
    Selain itu, Dedi meminta pemerintah pusat juga memeriksa dana APBN yang mungkin masih mengendap di sejumlah kementerian.
    Ia menilai istilah “dana mengendap” tidak sepenuhnya tepat digunakan karena uang yang telah masuk ke kas daerah tidak langsung bisa dibelanjakan seluruhnya.
    “Nah, kemudian juga kami pertanyakan juga, apakah dana yang tersimpan itu yang belum dibelanjakan sepenuhnya hanya ada di kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah di kementerian hari ini sudah habis dananya? Ya, dicek saja,” terang Dedi.
    Dedi juga mengoreksi data yang disampaikan Purbaya. Menurut dia, sisa dana APBD Jawa Barat yang tersimpan dalam bentuk giro sebesar Rp 2,41 triliun, bukan Rp 4,17 triliun seperti disebutkan pemerintah pusat.
    “Bukan Rp 4 triliun, tapi Rp 2,4 triliun. Oh, tapi
    Alhamdulillah
    , kalau di Bank Indonesia (BI) masih ada dana Pemprov Jabar Rp 4 triliun,” ucap Dedi saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (21/10/2025).
    Ia menambahkan, hingga Desember 2025, Pemprov Jabar masih membutuhkan dana sekitar Rp 5–6 triliun untuk menuntaskan belanja daerah.
    Karena itu, Pemprov Jabar sementara menggunakan kas daerah untuk belanja modal, sambil menunda belanja barang dan jasa.
    “Sampai akhir Desember kami masih perlu lagi sekitar Rp 5 triliun lagi. Jadi nanti di Desember, mungkin bisa malah kurang kalau saya dorongin terus pembangunannya,” ujar Dedi.
    Dedi juga menyebut masih ada dana transfer dari pemerintah pusat yang belum dibayarkan seluruhnya, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
    “Di mana minus (Rp 5 triliun) itu menutupi? Ya nunggu pendapatan daerahnya masuk, dana transfer dari pemerintah pusatnya masuk, termasuk juga kurang bayarnya pemerintah pusat pada Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
    “Dana DBH yang tahun lalu belum lunas bayarnya, masih Rp 191 miliar lagi belum lunas tuh,” sambung Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wilayah Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan petir, pada Rabu (22/10/2025) hari ini. Demikianlah prakiraan cuaca hari ini.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan cuaca di seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari diprediksi berawan tebal. Kemudian pada siang dan malam sebagian diprakirakan akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga petir.

    Sementara untuk cuaca di wilayah penyangga Jakarta, yaitu Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas sedang pada siang hari, dan hujan dengan intensitas ringan pada malam hari.

    Kemudian di wilayah Tangerang, Banten diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga malam hari.

    Kemudian di wilayah Bekasi, Jawa Barat akan berawan tebal pada pagi dan siang hari, hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya.

    Berikut informasi prakiraan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selengkapnya, dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.co.id:

     Kota
     Pagi
     Siang 
     Malam 

     Jakarta Barat
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Pusat 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Jakarta Selatan
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Timur 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Jakarta Utara 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Kepulauan Seribu 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Bekasi 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Depok 
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Kota Bogor 
     Berawan Tebal
     Hujan Sedang
     Hujan Ringan

     Tangerang
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

    Musim kemarau tapi nyatanya hujan deras masih mengguyur. Menyikapi fenomena ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan adanya potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

  • Dedi atur waktu kerja pegawai respon pemangkasan transfer dari pusat

    Dedi atur waktu kerja pegawai respon pemangkasan transfer dari pusat

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan akan mengatur waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam merespon pemangkasan transfer pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Menurut Dedi Mulyadi, pengaturan waktu kerja pegawai yang dilakukannya akan mengurangi beban pengeluaran Pemprov Jabar.

    “Pegawai akan kita atur (waktu kerja) karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.

    Dedi yang mengatakan hal ini usai menghadiri “Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian” di Makara Art Center Universitas Indonesia Depok, Selasa ini, mengungkapkan Pemprov Jabar juga akan mengubah kultur birokrasi merespon pemangkasan transfer dari pusat.

    Dedi mencontohkan kultur birokrasi yang akan dirubah itu seperti, mengurangi perjalanan dinas dan belanja rutin pemerintah.

    “Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen. Termasuk juga listrik dan air (disisakan dengan persentase yang sama),” ucap Dedi.

    Meski demikian, Dedj mengeklaim pemangkasan transfer dari pusat ini, tidak akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. Di mana, meskipun anggaran berkurang, kinerja pegawai akan tetap baik.

    Pemangkasan transfer dari pusat ini juga, ujar Dedi, tidak akan mempengaruhi pembangunan.

    “Anggaran untuk pembangunan justru dinaikkan 50 persen. Pemprov Jabar akan menghadirkan fasilitas umum baru,” ujarnya.

    Ia mengakui bahwa sebagai gubernur harus menerima keputusan pemerintah pusat, namun dia juga memandang tidak akan hanya sekedar menerima.

    “Karena kita sebagai gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat ya harus menerima keputusan apa pun. Tetapi seluruh keputusan itu juga kita tidak hanya sekedar menerima, kita harus mengubah diri, pola pikir dan cara bertindak,” tutur Dedi.

    Diketahui, APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun akibat penurunan dana transfer pusat.

    Penurunan tersebut berasal dari sejumlah pos, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Selain itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami koreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.

    Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun..

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibu Tiri Aniaya Bocah 6 Tahun di Bogor Berdalih Korban Luka Gegara Terbentur

    Ibu Tiri Aniaya Bocah 6 Tahun di Bogor Berdalih Korban Luka Gegara Terbentur

    Bogor –

    Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun tewas setelah tiga hari dianiaya di Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Ibu tiri korban, pelaku penganiayaan, sempat berdalih luka korban karena terbentur benda.

    “Ya, berapa kali orang tua bapaknya itu sudah menanyakan perihal luka-luka yang dialami oleh anaknya. Namun istrinya berdalih bahwa luka-luka yang ditimbulkan itu adalah akibat dari jatuh, ataupun terbentur dari benda-benda tumpul lainnya. Jadi tidak mengakui kalau itu dianiaya,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

    Korban disiksa dengan cara dipukul menggunakan gagang sapu. Barang bukti tersebut sudah diamankan polisi.

    “Sampai saat ini, kami informasikan ada satu barang bukti yang kami amankan, yaitu sebilah sapu, diduga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul. Korban diketahui ada beberapa luka di sekujur tubuh di badan, di punggung, di bagian dada, kemudian di bagian wajah,” tuturnya.

    Korban dianiaya ibu tiri sejak Jumat, 17 Oktober 2025. Di hari keempat, korban meninggal dunia.

    Ibu tiri korban mengakui telah menganiaya korban. Saat ini pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut dan memintai keterangan kedua orang tua korban.

    (maa/maa)

  • 8 Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian Megapolitan

    8 Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian Megapolitan

    Dedi Mulyadi Minta Purbaya Periksa Dana Mengendap di Kementerian
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memeriksa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mungkin saja mengendap di sejumlah kementerian.
    Hal itu disampaikan Dedi usai Purbaya membahas dana APBD mengendap di berbagai daerah provinsi dan kota/kabupaten, termasuk Jawa Barat yang sebesar Rp 4,17 triliun.
    “Nah, kemudian juga kita pertanyakan, apakah dana yang tersimpan itu yang belum dibelanjakan sepenuhnya hanya ada di kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah di kementerian hari ini sudah habis dananya? Ya dicek saja,” ucap Dedi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Kota Depok, Selasa (21/10/2025).
    Dedi menjelaskan, sisa APBD Jabar yang disebut mengendap oleh Purbaya adalah Rp 2,4 triliun dalam bentuk giro aktif, bukan Rp 4,17 triliun.
    Ia bahkan menunjukkan data dari ponsel pribadinya berupa tabel yang mencatat dana APBD Jawa Barat saat ini senilai Rp 2.418.701.749.621.
    Nominal itu ia sampaikan dengan percaya diri karena dirinya rutin memeriksa kondisi keuangan provinsi.
    “Kalau di data Bank Indonesia (BI) muncul Pemprov Jabar punya Rp 4 triliun, ya Alhamdulillah, berarti kan bisa saya tarik dong, saya besok bikin anggaran baru lagi,” tutur Dedi.
    Lebih lanjut, Dedi menyebut total kebutuhan belanja APBD Provinsi Jawa Barat hingga Desember 2025 masih mencapai sekitar Rp 5–6 triliun.
    Hal itu mendorongnya menyusun strategi pengelolaan kas daerah dengan memprioritaskan belanja modal, serta menunda sementara belanja barang dan jasa.
    “Di mana minus itu menutupi? Ya nunggu pendapatan daerahnya masuk, dana transfer dari pemerintah pusatnya masuk, termasuk juga kurang bayarnya pemerintah pusat pada Provinsi Jawa Barat,” jelas Dedi.
    “Dana DBH yang tahun lalu belum lunas bayarnya, masih Rp 191 miliar lagi belum lunas tuh,” sambungnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
    Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Berikut 15 pemerintah daerah dengan nilai simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Kapolri Dirikan Sekolah BM 400 di Depok

    Eks Kapolri Dirikan Sekolah BM 400 di Depok

    Liputan6.com, Depok – Kapolri era 2015-2016, Jenderal Polisi Purnawirawan Badrodin Haiti membangun sekolah di Beji, Depok. Rencananya, Badrodin akan membangun Sekolah Bakti Mulya 400 (BM 400) di Beji, Depok, Jawa Barat.

    Ketua Pembina yayasan Amanah Cerdas Bangsa Depok, Badrodin Haiti mengatakan, sekolah Bakti Mulya 400 Depok akan dibangun dengan konsep tiga pilar. Adapun konsep tersebut yakni nasionalis, agamis, dan internasional.

    “Jadi biasanya kalau sekolah itu kadang-kadang ada salah satu yang tertinggal, kalau pengetahuan umumnya itu lebih maju, nanti pengetahuan agamanya kurang,” ujar Badrodin usai pelaksanaan ground breaking sekolah Bakti Mulya 400 Depok, Senin (20/10/2025).

    Badrodin menegaskan, sekolah yang dibangun akan tetap mengedepankan agama sehingga terjadi keseimbangan dalam dunia pendidikan. Nantinya sekolah tersebut akan terjadi keseimbangan sehingga menjadi pilihan alternatif.

    “Ini nanti kita samakan sehingga menjadi satu pilihan alternatif. Agamanya juga dapat, pengetahuan juga dapat, internasional juga dapat,” tegas Badrodin.

    Badrodin turut mengapresiasi pengembangan pendidikan Pemerintah Kota Depok, melalui program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Menurutnya, program RSSG merupakan terobosan baru untuk mengimbangi antara sekolah negeri dengan swasta.

    “Ya itu merupakan satu terobosan baru karena kalau dibangun sekolah negeri, sekolah swastanya kalah. Sehingga Pak Wali punya kebijakan itu saya pikir cukup bagus,” ucap Badrodin. 

    Badrodin ingin berusaha memanfaatkan sekolah yang sebelumnya sudah terbangun, ingin dikembangkan kembali untuk memberikan kemanfaatan yang luas.

    “Jodohnya kan ini bekas sekolah ya. Kalau kita manfaatkan yang lain, saya pikir pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu infrastrukturnya sudah terbangun sekolah, jadi kami untuk semaksimal mungkin bagaimana ini bisa dihidupkan kembali sekolah, dimanfaatkan,” terang Badrodin.

  • Istri Temukan Suami Tewas Gantung Diri di Cinere Depok – Page 3

    Istri Temukan Suami Tewas Gantung Diri di Cinere Depok – Page 3

    Bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang seringkali menghimpit. Bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit) terdekat.

    Bisa juga mengunduh aplikasi Sahabatku: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreativelabs.sahabatku

    Atau hubungi Call Center 24 jam Halo Kemenkes 1500-567 yang melayani berbagai pengaduan, permintaan, dan saran masyarakat.

    Anda juga bisa mengirim pesan singkat ke 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat surat elektronik (surel) kontak@kemkes.go.id.