Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • KPK Berencana Lagi Panggil Anak Menas Erwin Terkait Kasus Pengurusan Perkara di MA

    KPK Berencana Lagi Panggil Anak Menas Erwin Terkait Kasus Pengurusan Perkara di MA

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana kembali memanggil anak Menas Erwin Djohansyah yang merupakan tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Valentino Matthew. Langkah ini diambil penyidik karena ia tak memenuhi pemanggilan sebagai saksi pada Kamis, 23 Oktober.

    “Yang bersangkutan tidak hadir, penyidik akan berkoordinasi dan akan melakukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Oktober.

    “Karena keterangan saksi memang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini,” sambung dia.

    Adapun dalam pemeriksaan kemarin, penyidik juga memanggil saksi lainnya yakni Faryd Sungkar yang merupakan pembalap motor. Tapi, Budi belum memerinci hasil pemeriksaan yang dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

    Diberitakan sebelumnya, KPK sudah menjerat eks Sekretaris MA Hasbi Hasan karena menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA bersama bersama mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Dadan Tri Yudianto. Kasus ini kemudian dikembangkan, selain terkait suap tapi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Belum dirinci komisi antirasuah soal tersangka kasus TPPU Hasbi Hasan. Tapi, dari informasi yang didapat mereka adalah Hasbi Hasan, penyanyi Windy Idol, dan Rinaldo Septariando B selaku wiraswasta yang juga merupakan kakak kandung Windy.

    Selain itu, KPK juga sudah menahan seorang tersangka yakni Direktur PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah pada Kamis, 25 September. Upaya paksa dilakukan karena dia mengurusi sejumlah perkara lewat Hasbi Hasan dengan rincian:

    1. Perkara sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur;

    2. Perkara sengketa lahan Depok;

    3. Perkara sengketa lahan di Sumedang;

    4. Perkara sengketa lahan di Menteng;

    5. Perkara sengketa lahan Tambang di Samarinda.

    Akibat perbuatannya, Menas disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • 4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang
    thrifting
    di Pasar Senen, Jakarta Pusat.
    Kebijakan ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian ribuan pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan pakaian impor dari Jepang, Korea, hingga Amerika.
    Di tengah ketidakpastian, stok barang menipis, omzet menurun, dan masa depan usaha para pedagang menjadi tidak menentu.
    Di Blok III Pasar Senen, salah satu sentra
    thrifting
    terbesar di Jakarta, pedagang mulai merasakan dampak pembatasan impor pakaian bekas.
    Khairul (27), pedagang yang telah hampir sepuluh tahun berjualan, mengaku pendapatannya turun hampir separuh sejak kebijakan ini digulirkan.
    “Kalau peraturan besar kayak begitu keluar, pasti menimbulkan ketakutan. Karena dianggap ilegal, pasar bisa tergeser,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
    Khairul menambahkan, gudang-gudang di Bandung yang selama ini menjadi pemasok mulai kesulitan mendapat barang dari Jepang dan Korea, sehingga harga naik dan stok berkurang.
    Selain itu, biaya operasional semakin meningkat. Sewa kios di Pasar Senen kini mencapai Rp 300 juta per tahun, dua kali lipat dari harga kios di Tanah Abang.
    “Banyak teman yang sudah tutup karena enggak kuat bayar sewa,” kata Khairul.
    Pedagang lain, Rani (32), menilai kebijakan ini berpotensi memukul rantai perdagangan kecil yang hanya menjual barang dari pemasok besar.
    “Kalau semua dianggap ilegal, padahal kami cuma jualin dari gudang, ya sama aja kami yang kena imbas,” ujarnya.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan impor pakaian bekas ilegal, namun sanksi yang diberikan berupa denda, bukan pemusnahan barang atau penjara.
    “Selama ini barang dimusnahkan, negara malah keluar biaya. Saya enggak dapat pemasukan, malah keluar ongkos buat musnahin barang itu dan kasih makan orang di penjara. Jadi nanti kita ubah, bisa denda orangnya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).
    Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk menutup Pasar Senen, melainkan untuk melindungi industri tekstil nasional dan mendorong kebangkitan UMKM legal di sektor pakaian.
    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang 2024 hingga Agustus 2025 sudah dilakukan 2.584 kali penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal, dengan nilai total mencapai Rp 49,44 miliar.
    Pernyataan Purbaya yang menyebut Pasar Senen bisa diisi produk lokal menimbulkan keraguan di kalangan pedagang.
    Mila (29), pedagang asal Garut, menilai bahan dan desain produk lokal belum mampu menyaingi kualitas barang impor dari Jepang dan Korea.
    “Kalau barang lokal, bahannya beda, modelnya enggak trend. Kalau dipaksa jual lokal, bisa-bisa sepi pembeli,” ujarnya.
    Pedagang lain, Salsa (26), menambahkan belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini.
    Para pedagang berharap pemerintah berdialog terlebih dahulu agar aturan yang diberlakukan tidak mematikan pasar yang telah menjadi sumber mata pencaharian mereka.
    Pasar Senen dikenal sebagai pusat thrifting terbesar di Jakarta, dengan ratusan kios menjual pakaian bekas impor seharga Rp 25.000 hingga Rp 300.000 per potong.
    Bagi banyak pembeli, terutama generasi muda, thrifting menjadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan dan ekspresi diri.
    “Anak muda sekarang bangga pakai barang bekas luar negeri. Unik dan enggak pasaran,” ujar Syifa (20), mahasiswa asal Depok. Pedagang khawatir daya tarik itu akan hilang jika barang impor diganti sepenuhnya dengan produk lokal.
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan mendukung langkah pemerintah pusat menertibkan impor pakaian bekas ilegal.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov siap mendampingi jika dilakukan operasi pengawasan.
    “Kalau memang ada operasi, Pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap
    thrifting
    ,” ujar Pramono, Jumat (24/10/2025).
    Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pedagang agar bisa beralih menjual produk lokal hasil karya sendiri.
    Kebijakan pengenaan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal dimaksudkan untuk menertibkan pasar dan melindungi industri tekstil dalam negeri.
    Namun, di tengah ketidakpastian implementasi, pedagang
    thrifting
    Pasar Senen menghadapi tekanan ekonomi dan stok yang menipis.
    Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan industri lokal dengan kelangsungan usaha mikro agar pasar tetap hidup dan mata pencaharian ribuan pedagang tidak hilang.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian, Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas di Tangan Ibu Tiri: Sering Kena Pukul karena Tak Menurut – Page 3

    Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas di Tangan Ibu Tiri: Sering Kena Pukul karena Tak Menurut – Page 3

    Sebelumnya, Polres Metro Depok menangkap seorang ibu berinisial RN yang diduga menganiaya anak lelaki yang masih berusia enam tahun. Diketahui pelaku merupakan ibu tiri korban.

    Akibat penganiayaan itu, korban meninggal dunia pada Senin (20/10/2025).

    “Ya, memang kejadian tersebut terjadi di daerah Rawa Panjang, Bojonggede. Seorang anak umur enam tahun diduga menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya,” ujar Made, Selasa (21/10/2025).

    Penganiayaan terungkap saat korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia, dibawa ke rumah kakeknya. Saat dilakukan pemulasaraan atau memandikan jenazah, pemandi jenazah merasa curiga melihat kondisi tubuh korban.

    “Saat memandikan jenazah sepertinya meninggal tidak wajar, adanya luka pada korban,” ucap Made.

    Polisi meminta keterangan kedua orang tua korban. Akhirnya, ibu tiri korban mengakui akan perbuatannya telah melakukan penganiayaan.

    “Ya ibu tiri (tersangka), ibu tiri dari korban,” jelas Made.

    Polres Metro Depok sedang meminta keterangan dari ayah korban dan tersangka, untuk mengungkap motif penganiayaan hingga korban meninggal dunia.

    Berdasarkan keterangan sementara, korban sempat mengeluhkan rasa sakit usai dilakukan penganiayaan.

    “Selama kurang lebih tiga hari itu korban diketahui telah disiksa ataupun dilakukan penganiayaan, sehingga setelah hari keempat diketahui korban sudah meninggal,” terang Made.

  • Makam Bocah 4 Tahun yang Meninggal Disiksa Ibu Tiri Dibongkar, Polisi Temukan Penyiksaan Mengerikan

    Makam Bocah 4 Tahun yang Meninggal Disiksa Ibu Tiri Dibongkar, Polisi Temukan Penyiksaan Mengerikan

    Penganiayaan terungkap saat korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia, dibawa ke rumah kakeknya. Saat dilakukan pemulasaraan atau memandikan jenazah, amil pemandi jenazah merasa curiga melihat kondisi tubuh korban.

    “Saat memandikan jenazah sepertinya meninggal tidak wajar, adanya luka pada korban,” ucap Made.

    Polisi meminta keterangan kedua orang tua korban. Akhirnya, ibu tiri korban mengakui akan perbuatannya telah melakukan penganiayaan.

    “Ya ibu tiri (tersangka), ibu tiri dari korban,” jelas Made.

    Polres Metro Depok sedang meminta keterangan dari ayah korban dan tersangka, untuk mengungkap motif penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan sementara, korban sempat mengeluhkan rasa sakit usai dilakukan penganiayaan.

    “Selama kurang lebih tiga hari itu korban diketahui telah disiksa ataupun dilakukan penganiayaan, sehingga setelah hari keempat diketahui korban sudah meninggal,” terang Made.

    Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Terlihat di bagian badan, punggung, dada, dan wajah.

    “Sampai saat ini kami informasikan ada satu barang bukti yang kami amankan, yaitu sebilah sapu. Diduga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul,” ungkap Made.

    Polres Metro Depok telah mengamankan tersangka dan ayah korban untuk dimintai keterangan. Polres Metro Depok akan berusaha mengungkap alasan kekerasan dilakukan terhadap korban hingga meninggal dunia.

    “Untuk korban sudah dimakamkan di daerah Bojonggede dan mungkin untuk keperluan autopsi, kami akan lakukan proses lebih lanjut,” tutup Made.

  • Pemkot Depok Bakal Bongkar Bangunan Liar Penyebab Banjir Jl Margonda

    Pemkot Depok Bakal Bongkar Bangunan Liar Penyebab Banjir Jl Margonda

    Jakarta –

    Wali Kota (Walkot) Depok Supian Suri meninjau langsung titik lokasi penyebab banjir di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Dia mengatakan akan membongkar bangunan liar di tepi kali yang menjadi penyebab banjir.

    “Ini yang harus kita bongkar (jika ada bangunan di tepi kali). Kita kan coba persuasi biar bongkar sendiri. Tadi di Sate Solo mereka bongkar sendiri, tapi kalau memang tetap nggak mau bongkar ya kita langsung bongkar,” kata Supian kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

    Supian mengimbau warga untuk sadar akan menjaga kebersihan. Ia mewanti-wanti warganya tidak membuang sampah ke saluran air.

    “Ya, yang pertama saya tetap mengharapkan kesadaran masyarakat ya untuk tidak buang sampah ke saluran atau ke sungai seperti ini. Sehingga tidak merepotkan bahkan menyebabkan kerugian banyak orang karena banjir yang terjadi,” tuturnya.

    Supian juga meminta Dinas PUPR untuk memasang jaring mencegah sampah masuk ke sungai. Dia mengatakan akan memasang CCTV di sekitar lokasi agar bisa mendeteksi siapa saja yang membuang sampah ke saluran air.

    “Yang kedua, saya tetap minta dinas terkait dalam harinya PUPR untuk buat jaring-jaring sehingga tidak ada sampah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, kita juga akan tetap menerapkan sanksi buat para pembuang sampah liar,” tuturnya.

    “Makanya insya Allah Pak Wakil, minta tolong perbanyak CCTV-CCTV di titik-titik yang kita bisa monitor siapa sih yang buang sampah-sampah liar seperti ini, di titik-titik Margonda kita akan siapkan nanti,” tambahnya.

    Diketahui, Jalan Raya Margonda kerap banjir saat hujan deras, termasuk pada Jumat (17/10). Penyebabnya diketahui banyaknya sampah di saluran air serta adanya bangunan liar di tepi kali.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/isa)

  • Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU K.H. M. Hilmi Assiddiqi Al-Aroky mengatakan jihad dalam konteks kekinian adalah perjuangan untuk mencapai kemaslahatan bangsa dengan semangat nasionalisme dan ajaran agama.

    “Ini bukan perjuangan dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang melawan persoalan bangsa di era modern. Jihad kebangsaan berarti ikut membangun bangsa sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita luhur berdasarkan ideologi Pancasila,” kata Hilmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hilmi mengatakan jihad santri harus dimaknai sebagai jihad kebangsaan. Dalam pandangannya, santri adalah identitas yang lahir dan tumbuh dari rahim Nusantara jauh sebelum kedatangan ideologi radikal transnasional yang memusuhi konsep negara-bangsa.

    Hilmi juga mengatakan arah perjuangan santri inilah yang bersinergi dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”.

    “Tema tersebut menegaskan bahwa perjuangan santri tak boleh berhenti di ranah domestik, tetapi harus memberi dampak global,” ujarnya.

    Ia mengatakan perjuangan santri tidak hanya berkutat pada spiritualitas, tetapi juga pada semangat kebangsaan.

    Ranah inilah yang sering diabaikan oleh ideolog-ideolog radikal transnasional. Secara historis, kelompok tersebut kerap mengklaim bahwa santri adalah ujung tombak penegakan “hukum Tuhan” versi mereka.

    Menurutnya, “Mengawal Indonesia Merdeka” merupakan bentuk tertinggi penegakan hukum Allah di bumi Nusantara, sebagaimana ditunjukkan Resolusi Jihad yang menegaskan bahwa hubbul wathan minal iman atau cinta Tanah Air adalah bagian dari iman.

    Ia menambahkan perbedaan mendasar antara jihad kebangsaan dan jihad radikal transnasional terletak pada orientasinya.

    “Jihad ala santri adalah menjaga dan mengisi NKRI dengan kebaikan dan kemaslahatan, sementara jihad radikal ingin mengubah bentuk negara menjadi kekhalifahan atau negara agama,” ujarnya.

    Selain jihad kebangsaan, Kiai Hilmi juga menekankan pentingnya jihad intelektual, yakni penguasaan ilmu agama dan ilmu umum untuk menjawab tantangan zaman.

    “Santri tidak hanya fokus pada kitab kuning, tapi juga harus menguasai sains, teknologi, dan ilmu sosial agar mampu berkontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Santri juga harus menjadi agen perubahan sosial dan penyebar nilai-nilai damai di ruang digital.

    “Santri harus mampu membangun narasi damai, positif, dan inklusif untuk meredam konflik yang kerap dipicu berita palsu atau provokasi di media sosial,” tambahnya.

    Kiai Hilmi yang juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Depok, itu menegaskan bahwa nilai-nilai pesantren, seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) harus menjadi fondasi dalam menjaga keutuhan NKRI.

    Nilai-nilai itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menciptakan generasi dengan kematangan spiritual dan sosial. Inilah wujud nyata pengamalan Pancasila.

    Ia menambahkan pada era digital ini, santri harus menjadi penjaga nilai luhur sekaligus pembangun peradaban yang damai dan beradab. Tantangan terbesar justru datang dari derasnya arus informasi dan narasi radikal yang membanjiri media sosial.

    Di akhir pesannya, Kiai Hilmi mengingatkan para santri agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi radikal.

    “Giatlah belajar dengan guru dan lembaga yang moderat serta berjiwa nasionalis. Dengan begitu, santri akan menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga berharap santri mampu berprestasi di kancah global sesuai tema Hari Santri 2025.

    “Santri Indonesia harus mampu memberi kontribusi nyata bagi ukhuwah basyariah—persaudaraan antarmanusia—sebagai wujud Islam rahmatan lil’alamin,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polusi Udara di Tangsel-Depok Lebih Tinggi daripada DKI, BRIN Jelaskan Faktanya

    Polusi Udara di Tangsel-Depok Lebih Tinggi daripada DKI, BRIN Jelaskan Faktanya

    Jakarta –

    Polusi udara di Tangerang Selatan dan Depok, Jawa Barat, disebut lebih tinggi dibandingkan wilayah DKI Jakarta.

    Berdasarkan data dari situs IQAir, kualitas udara di Tangerang Selatan pada Rabu (22/10/2025) tercatat mencapai angka 174 pada pukul 06.00 WIB, dan 172 pada Selasa (21/10) pukul 18.00 WIB.

    Sementara itu, kualitas udara di Depok pada Rabu (22/10) mencapai 158 pada pukul 07.00 WIB. Sehari sebelumnya, pada Selasa (21/10) pukul 20.00 WIB, indeks kualitas udara di kota tersebut sempat menyentuh angka 172.

    Adapun di wilayah DKI Jakarta, kualitas udara pada Rabu (22/10) tercatat paling tinggi di angka 152 pada pukul 08.00 WIB.

    Terkait hal tersebut Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ardhi Adhary mengatakan sebenarnya tak hanya wilayah Tangerang Selatan dan Depok saja yang tingkat polusinya tinggi, tetapi juga di daerah lain di sekitar Jakarta.

    Ardhi mengatakan sumber pemicunya disebabkan oleh sejumlah faktor. “Sumber polusi utama di daerah-daerah ini adalah transportasi (misal di jam2 sibuk), debu dari kegiatan konstruksi (misal dari jalan atau truk-truk bermuatan pasir), pabrik-pabrik liar (misal pabrik Bata atau tekstil). Sisanya Dari aktivitas masyarakat sendiri (misal pembakaran sampah),” ucapnya saat dihubungi detikcom, Kamis (23/10/2025).

    Dari sisi meteorologi, Ardhi mengatakan Jakarta lebih rendah tingkat polusinya karena berada di dekat pantai. Angin laut (sea breeze) yang terjadi pada siang hari akan mendorong polusi ke arah selatan, menuju wilayah Depok dan Tangerang Selatan.

    “Selain itu, Jakarta punya aturan yg lebih ketat untuk transportasi (misal sistem ganjil-genap), jd konsentrasi polusi dari kendaraan bisa ditekan,” ucapnya lagi.

    Di sisi lain, Ardhi mengatakan konsentrasi polusi udara seperti PM2.5 dan PM10 juga dipengaruhi oleh faktor meteorologis lainnya, termasuk curah hujan.

    Salah satu karakteristik hujan adalah kemampuannya untuk “mencuci” atmosfer dari partikel polutan. Itulah sebabnya udara terasa lebih segar setelah hujan turun.

    “Puncak polusi juga biasanya terjadi di Musim kemarau, ketika hujan sangat sedikit,” ucapnya lagi.

    Sementara itu, pada Kamis (23/10), terpantau kualitas udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangerang Selatan dan Depok, menunjukkan indeks yang cukup baik setelah kawasan tersebut diguyur hujan pada Rabu (22/10).

    Berdasarkan data dari IQAir, kualitas udara di Tangerang Selatan berada pada angka 25 atau kategori baik pada pukul 11.00 WIB. Kondisi serupa juga terlihat di Depok, dengan indeks kualitas udara sebesar 36 atau kategori baik. Sementara itu, di DKI Jakarta, indeks kualitas udara tercatat di angka 28 pada waktu yang sama.

    Data dari aplikasi pemantau udara Nafas juga menunjukkan hasil sejalan. Pada waktu yang sama, wilayah Beji, Depok, mencatat indeks kualitas udara 10 atau kategori baik, sedangkan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, tercatat 17 atau kategori baik.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)

  • Pengembang Ini Gandeng Jepang Kembangkan Hunian Seharga Rp 3,6 Miliar di Sawangan, Mau? – Page 3

    Pengembang Ini Gandeng Jepang Kembangkan Hunian Seharga Rp 3,6 Miliar di Sawangan, Mau? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Vasanta Group bersama PT MC Urban Development Indonesia (MCUDI), anak perusahaan Mitsubishi Corporation mengembangkan kawasan hunian elit dengan kisaran harga mulai dari Rp 3,6 miliar per unit di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kali ini,

    Kerja sama pengembang lokal dengan perusahaan asal Jepang ini mengembangkan konsep hunian menyatu dengan alam. Konsep hunian modern, minimalis yang menggabungkan dengan kemewahan bertaraf internasional. Keberanian Vasanta menjual hunian dengan harga miliaran ini setelah melihat permintaan rumah premium di perbatasan Jakarta meningkat pesat.

    Pengembang ini mengembangkan cluster Lake Vista, bagian dari Lake Series Collection di kawasan Shila at Sawangan.

    “Permintaan antara hunian yang mengusung tema bukan hanya modern tetapi juga ketenangan alam, tengah diminati. Makanya, kali ini bukan hanya menawarkan area hijau, tapi juga akses langsung ke anak danau,”ungkap Vice President Director Vasanta Group Mario Susanto dikutip Kamis (23/10/2025).

    Lalu, tipe Portico Creek ini dirancang dengan tata ruang yang memperlihatkan kondisi hunian kekinian, sehingga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk merasakan langsung kualitas dan suasana eksklusif tinggal di kawasan elit.

    “Saat datang, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana konsep hunian tepi danau yang modern dan harmonis. Serta rooftop pribadi yang memungkinkan penghuni menikmati panorama danau dan lanskap hijau dari ketinggian,”katanya.

    Mario juga mengungkapkan, lingkungan hijau yang mencakup 55% dari total kawasan, berpadu dengan panorama alami Gunung Salak yang menambah nilai keindahan dan ketenangan.

    “Dengan konfigurasi 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan 2 carport, serta harga mulai dari Rp 3,6 miliar, Portico Creek merepresentasikan keseimbangan antara fungsi, kenyamanan, dan nilai prestisius bagi keluarga modern,”ujarnya.

  • Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) pada 28 Juli 2025 lalu. Frekuensi ini ditujukan untuk memperluas layanan internet cepat hingga ke pelosok Indonesia dengan tarif terjangkau.

    Program internet cepat dan terjangkau ini sempat dijelaskan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni beberapa waktu lalu.

    Ia mengatakan frekuensi 1,4 GHz disiapkan agar investasinya bisa dibuat murah. Di sektor komunikasi secara tarif masih berbasis biaya (cost based). Jadi investasi yang murah akan berdampak pada tarif yang dinikmati pelanggan akan makin murah juga.

    “Kita punya program internet murah. Jadi kita akan melakukan lelang frekuensi 1,4 Ghz artinya bagaimana dengan menggunakan frekuensi ini, investasi atau investor, menginvestasikan untuk layanan fixed broadband itu murah. Jadi pelanggan pun dapat murah,” ujar Wayan.

    Menurutnya, skema internet murah ini juga berbeda dengan lauyanan WiFi seluler di rumah. Layanan yang digulirkan lewat frekuensi 1,4 GHz adalah layanan fixed broadband.

    “Dan ingat, 1,4 yang kami lelang ini tujuannya untuk fixed broadband. Tidak ada untuk WiFi di rumah yang seperti WiFi di rumah ya. Ini benar-benar dari BTS masuk ke router dalam, kemudian router masuk ke PC,” jelas Wayan. “Jadi digunakan untuk aktivitas fixed broadband. Bukan sampai di rumah digunakan untuk WiFi, seluler, itu bukan, itu masih ranah penyelenggara seluler.”

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi Komdigi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam menyediakan internet berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

    Meskipun rencananya akan ada internet murah, tetapi pemerintah tidak akan menetapkan harga pasti. Pihaknya akan meminta calon peserta lelang untuk memberikan tarif berapa yang bisa diberikan untuk layanan internet 100 Mbps.

    “Kami tidak mematok, karena secara regulasi di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ujar Wayan.

    Setelah melalui tahap evaluasi administrasi dan penawaran harga, Komdigi mengumumkan dua pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz pada 15 Oktober 2025.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), keluar sebagai pemenang Regional 1 dengan nilai penawaran tertinggi Rp403,76 miliar. PT Eka Mas Republik (pemilik merek MyRepublic) memenangkan Regional 2 dan Regional 3 dengan nilai penawaran masing-masing Rp300,88 miliar dan Rp100,88 miliar.

    Pita frekuensi yang dilelang mencakup rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz atau total lebar pita 80 MHz. Komdigi membagi area lelang menjadi tiga regional dengan 15 zona, mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

    Berikut pembagian tiga regional yang menjadi objek seleksi:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Harga layanan internet 100 Mbps

    Setelah menang tender, WIFI mengumumkan program internet murah, yaitu perusahaan berencana menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan tarif hanya Rp 100.000 per bulan.

    Direktur WIFI, Shannedy Ong, mengatakan paket ini ditujukan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan internet tetap.

    “Kita sudah lock sepaket Rp100.000, ini akan meng-address low income segment. Potensi pasarnya sekitar 4-5 juta rumah tangga,” ujar Shannedy saat Public Expose 5G FWA Execution Plan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    WIFI akan memanfaatkan teknologi FWA dan Fixed Point-to-Home (FPTH) untuk mendukung penetrasi broadband di wilayah Region 1. Shannedy menilai bahwa wilayah ini strategis karena menampung sekitar 61% dari total 74 juta rumah tangga di Indonesia.

    Selain harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan fasilitas sewa perangkat dan instalasi gratis.

    “Ini enggak pakai pulsa, enggak pakai kuota. Bayar Rp 100 ribu sebulan, sepuasnya. Tidak ada biaya awal atau instalasi,” kata Yune Marketatmo, Direktur Utama WIFI dalam kesempatan yang sama.

    WIFI menargetkan paket internet murah ini akan melakukan peluncuran awal atau soft launch pada akhir tahun 2025. Kemudian, dijual secara komersial pada kuartal pertama (Q1) tahun depan.

    “Kita masih dalam diskusi internal untuk memfinalisasi,” ungkap Shannedy.

    Sementara itu, MyRepublic Indonesia sebagai pemenang Regional 2 dan 3 menilai wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi belum menetapkan harga untuk paket internet mereka, kapan akan diluncurkan, dan dijual secara komersial.

    CNBC Indonesia coba menghubungi My Republic untuk menanyakan hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak terkait.

    Dalam keterangan sebelumnya, MyRepublic Indonesia mengatakan bahwa fokus pada Regional 2 dan 3 didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi namun masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

    MyRepublic Indonesia menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

    “Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia,” tambah Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, dalam keterangan tertulis.

    Ia menyatakan, ke depan, MyRepublic Indonesia akan memfokuskan langkah pada kesiapan teknis, operasional, dan komersial untuk menghadirkan layanan FWA di wilayah yang telah dimenangkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana CFD di Jalan Tegar Beriman yang Bangkitkan Nostalgia Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Rencana CFD di Jalan Tegar Beriman yang Bangkitkan Nostalgia Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Rencana CFD di Jalan Tegar Beriman yang Bangkitkan Nostalgia Warga
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) perdana di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, akhir pekan ini disambut antusias oleh warga.
    Bagi banyak warga, kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga tanpa kendaraan, melainkan ruang publik baru di kawasan Cibinong yang selama ini dinilai kurang memiliki tempat terbuka bagi masyarakat untuk beraktivitas bersama.
    Selain itu, CFD juga dianggap membawa nilai nostalgia bagi warga yang pernah merasakan keramaian “Pasar Minggu Pemda” di masa lalu.
    Bagi warga Cibinong, CFD di Jalan Tegar Beriman menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali semangat kebersamaan di tengah minimnya ruang publik.
    Endang (55), warga Cibinong, mengatakan, kegiatan ini bisa menjadi wadah baru bagi warga untuk berolahraga bersama tanpa gangguan kendaraan.
    “Setuju aja, seneng ya maksudnya gimana ya, hari itu tuh kita bisa olahraga bareng-bareng, gitu tanpa ada kendaraan. Bebas, gitu. Jadi ada area publik baru,” kata Endang kepada Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
    Sebab, kegiatan seperti ini sudah lebih dulu hadir di kota lain seperti Jakarta dan Depok.
    Oleh karena itu, warga Bogor menyambut baik kehadiran CFD sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi sosial dan gaya hidup sehat.
    “Soalnya kan tempat-tempat lain kan di Depok kan udah ada, Jakarta, ada Sudirman, Bogor belum, makanya senang lah warga dengan ini ya,” ujar Endang.
    Bagi sebagian warga, CFD di Jalan Tegar Beriman juga menghadirkan rasa nostalgia.
    Kawasan itu dahulu dikenal sebagai titik keramaian masyarakat setiap Minggu.
    Endang masih mengingat betul suasana masa itu. Dengan adanya CFD, seolah menghidupkan kembali kebiasaan warga kala itu.
    “Ya, kaya nostalgia juga ya pernah dulu ada pasar juga kan tiap Minggu di Pemda, kayak gitu lah serupa lah ya saya masih ingat dulu sering,” ujar Endang.
    Senada dengan Edang, Alvin (24) juga mengenang masa kecilnya saat kawasan pemerintahan ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan.
    “Ini kan sebenarnya jatuhnya kayak pasar hari Minggu dulu di Pemda jaman-jaman saya kecil,” kata Alvin.
    Namun, ia berharap pelaksanaan CFD bisa tetap berjalan tertib agar tidak mengganggu warga yang masih perlu melintas di sekitar Tegar Beriman.
    “Alternatif jalannya mungkin ya harus jelas infonya karena kan ada aja warga yang masih harus kerja lewat Tegar Beriman,” ucap dia.
    Selain menjadi ruang olahraga dan rekreasi, warga juga menilai CFD bisa menjadi lapak ekonomi bagi para pelaku usaha kecil.
    Kegiatan seperti CFD dapat menjadi ajang promosi yang efektif bagi produk-produk lokal di Kabupaten Bogor.
    “Manfaat CFD itu besar lah buat masyarakat selain bisa olahraga bareng temen, keluarga, CFD juga jadi tempat-tempat kumpul kan asal tetap positif aja. Banyak juga yang jualan makanan atau produk lokal, jadi ekonomi kecil ikut bergerak,” kata Alvin.
    Pandangan serupa disampaikan Rina. Ia menilai kegiatan seperti CFD dapat membantu ekonomi lokal tanpa harus membebani pelaku usaha kecil dengan biaya sewa.
    “Buat pelaku UMKM lokal juga bagus, karena mereka bisa jualan di situ tanpa harus bayar sewa tempat mahal. Jadi semua lapisan masyarakat bisa dapat manfaat,” ucap dia.
    Dengan pengunjung yang datang setiap pekan, kawasan tersebut bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat.
    “CFD tuh manfaatnya banyak banget. Bisa bikin warga lebih aktif, sehat, dan jadi ajang ketemu orang baru,” kata Rina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.