Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Kemenhub: Pengelolaan Biskita Trans Pakuan beralih ke Pemkot Bogor

    Kemenhub: Pengelolaan Biskita Trans Pakuan beralih ke Pemkot Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pengelolaan layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor tetap beralih ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terhitung mulai 1 Januari 2025.

    “Proses pengalihan ini sebagaimana surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Bogor kepada BPTJ tanggal 25 Juni 2024 lalu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diketahui layanan Biskita Trans Pakuan di kota Bogor yang diluncurkan sejak November 2021 merupakan program subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor melalui mekanisme buy the service (BTS).

    Program itu bersifat stimulus dimana pada akhirnya diharapkan Pemerintah Kota dapat mengambil alih pengelolaan dari Pemerintah Pusat.

    Suharto menyampaikan bahwa upaya untuk proses pengalihan (hand over) juga sudah dilakukan sejak tahun 2023.

    Dia menerangkan bahwa pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera mempersiapkan proses pengalihan layanan tersebut.

    Namun, akibat saat itu Pemkot Bogor belum siap dan waktu yang tidak memungkinkan untuk proses pengalihan akhirnya BPTJ kembali memperpanjang hingga tahun 2024.

    “Dan pada tahun lalu, Kota Bogor sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola Biskita dengan mengalokasikan sebesar Rp10 miliar. Artinya pengalihan ini memang tidak dilakukan sepihak dan tidak mendadak namun ada proses yang dilakukan cukup panjang,” terang Suharto.

    Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku pembina telah memberikan contoh bagaimana mengelola penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau sebagai pilot project.

    “Pilot project tentunya ada batas waktu, sifatnya sementara dan tidak sepanjang tahun,” ucapnya.

    Dia menerangkan bahwa dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 138-139, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau.

    Sementara dalam PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, mengamanatkan agar pajak kendaraan bermotor minimalnya 10 persen digunakan untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

    “Oleh karena itu, kami berharap Kota Bogor dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum massal secara bertahap,” kata Suharto.

    Selain itu Suharto juga menjelaskan bahwa untuk saat ini terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran di seluruh lingkungan pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan sejumlah program dan kegiatan di Kementerian Perhubungan.

    “Dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut tidak mungkin lagi Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk program subsidi Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (BTS) di Kota Bogor,” jelasnya.

    Biskita merupakan program pemberian layanan angkutan umum massal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan skema membeli layanan (buy the service). Saat ini Biskita telah hadir di Kota Bogor, Depok, dan Bekasi. Adapun Kabupaten Bekasi, Biskita dibiayai melalui APBD atau dengan skema pembiayaan mandiri.

    Layanan Biskita di Kota Bogor telah tersedia sejak November 2021. Sementara di Kota Bekasi, telah hadir pada 3 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan Kota Depok pada 14 Juli 2024.

    “Dengan hadirnya Biskita, diharapkan dapat membentuk demand layanan transportasi pada kota-kota di Bodebek dan membangun kultur transportasi yang modern sehingga menciptakan kesetaraan layanan transportasi di Jabodetabek,” kata Suharto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    TRIBUNJAKARTA.COM  – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rocky Gerung melihat adanya kehati-hatian penyelenggara MBG terkait ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi gratis tersebut. 

    Kemudian persoalaan distribusi serta daya sanggup APBN untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025. 

    Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut  sampai Juni 2025.

    “Kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen itu kan Pak Prabowo jadikan MBG sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal Itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah hari ini,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).

    Rocky Gerung mengandaikan bila penerima bantuan MBG ini harus tersebar secara merata maka terdapat permasalahan sumber makanan. 

    Selain itu, Rocky juga mengungkapkan adanya kritik yang dilayangkan publik semisal menu makanan dianggap kurang memenuhi standar gizi.

    Tak hanya, anggaran proram tersebut yang akan habis pada bulan Juni 2025, Rocky juga menyoroti efek paradoks terkait Makanan Bergizi Gratis dapat berdampak pada tutupnya warung sekitar sekolah.

    “Enggak ada lagi pelanggan anak-anak yang biasanya jajan mungkin. Ya jajan yang kurang sehat memang tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi,” katanya.

    Mengenai anggaran program MBG yang berasal dari kantong Presiden Prabowo Subianto, Rocky menyebut akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi program skala nasional ini bisa berhenti suatu waktu.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman ersonal bagaimanapun uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun tapi itu bukan bagian dari APBN,” katanya.

    “Jadi sekali lagi ini yang jadi jadi pertaruhan apakah dana itu tercukupi dan kita selalu ingin terangkan bahwa soal makan siang ini kan sebetulnya itu tindakan voluntaristik itu Jadi kalau kemudian mulai dibuka semacam dompet-dompet di daerah itu juga harus dibaca di dalam upaya untuk menyelesaikan janji secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” sambungnya.

    Rocky juga menyebutkan kelangsungan program tersebut juga terancam meskipun terdapat sumbangan dari pengusaha atau pemerintah daerah.

    “Dana-dana sosial dari para perusahaan atau para pengusaha ini kan mesti mereka hitung jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa agak tergesa-gesa memang makan siang ini tetapi konsekuensinya memang harus diambil karena ini janji utama dari Presiden Probowo ketika kampanye,” katanya.

    Menurut Rocky, pemerintah harus melakukan audit eksternal terhadap program tersebut. 

    Hal itu dilaukan agar program tersebut bisa dievaluasi secara komprehensif. Ia pun menyarankan agar pemerintah menampung seluruh kritik dari publik.

    Kritik itu bertujuan untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, Rocky juga mengingatkan komunikasi politik yang harus dilakukan sejumlah menteri.

    “Tolong beri kami masukan sekeras-kerasnya jadi  elemen-elemen ini yang mestinya diajukan dalam sistem yang terbuka demokratis itu harusnya kritik dari orang tua murid, kritik dari pedagang-pedagang yang juga merasa mereka kehilangan pendapatan karena makan siang itu membatalkan jajan anak-anak,” katanya.

    Rocky juga menyarankan agar pemerintah menerima masukan dari orangtua murid yang anaknya menerima program tersebut. Pasalnya, kata Rocky, mungkin terdapat orangtua yang menerima keluhan anaknya yang tidak terbiasa menkonsumsi menu makanan itu.

    “mungkin tidak biasa dengan pencernaan baru karena dia lebih suka jajan daripada dikasih makan siang. Jangan-jangan orang tua juga menganggap bahwa anak saya itu justru tersiksa secara psikologis karena harus makan sesuatu yang baunya mungkin tidak akrab bagi anak-anak itu dan potensi anak itu menolak muntah atau mengalami mual,” katanya.

    Respon Gerindra

    Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak menjadi masalah. 
    Dasco menegaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap uji coba, dan penggunaan dana pribadi dimaksudkan untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Karena kita ingin agar begitu APBN turun, program bisa berjalan lancar tanpa ada pemborosan. Di beberapa titik, ini adalah uji coba, belum program resmi. Jadi menurut saya, tidak ada masalah jika dana pribadi digunakan untuk itu,” ujar Dasco dikutip dari laman resmi Gerindra.

    Dasco juga menegaskan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi untuk mendanai program ini. Sebagian dana berasal dari para pendukung dan simpatisan yang ingin berkontribusi dalam program makan bergizi gratis.

    “Tidak semua dana program ini berasal dari Pak Prabowo. Uji coba yang dilakukan di beberapa daerah juga melibatkan swadaya dari para pendukung dan simpatisan program ini,” jelas Dasco.

    “Jika itu dalam batas kemampuan, tidak perlu pinjam, banyak yang gotong-royong untuk mendukung program ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas),  menyebut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025. 

    “Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan,” katanya. 

    “Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” lanjut Zulkifli. 

    Ia juga meminta seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut. 

    “Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

    “Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain,” ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.

    Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia,” ujar dia.

    “Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai,” sambungnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com/Wartakota)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Peran 4 Tersangka TPPO yang Jual 2 Gadis di Jaksel, dari Admin MiChat hingga Antar Jemput Korban

    Peran 4 Tersangka TPPO yang Jual 2 Gadis di Jaksel, dari Admin MiChat hingga Antar Jemput Korban

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Polisi membeberkan peran empat tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjual dua remaja perempuan berinisial AMD (17) dan MAL (19).

    Keempat tersangka itu adalah pria berinisial RA alias A, MRC alias B, MR alias M, dan R.

    Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Kompol Nunu Suparmi mengatakan, tersangka RA dan MRC berperan sebagai admin MiChat yang mempromosikan korban.

    “Untuk tersangka yang sudah kita amankan ada empat orang. Dua tersangka berperan sebagai admin yaitu RA alias A dan MRC alias B,” kata Nunu di Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

    Sementara itu, dua tersangka lainnya bertugas mengantarkan korban ke hotel tempat bertemu dengan pria hidung belang.

    “Kemudian dua tersangka lainnya yaitu berperan sebagai pengantar atau pengawal, itu MR alias M dan R,” ujar Nunu.

    “Muncikari menjajakkan dengan cara Michat, menawarkan kepada tamu-tamunya dan korban sudah di booking-kan di suatu tempat di hotel. Di situ nanti tamunya akan datang satu per satu, dan yang mengawal dua orang tadi,” imbuh dia.

    Dari tangan para tersangka, penyidik Unit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp 1.050.000, empat unit ponsel, dan print out rekening koran.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Sandi Butar Butar eks anggota Damkar Depok curhat Kepada Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Ia Mengaku jadi Korban Bullying.

    Nunu menjelaskan, AMD dan MAL mulanya ditawari pekerjaan oleh seorang temannya. Kedua korban lalu bertemu dengan muncikari berinisial R alias Tobak yang saat ini masih diburu polisi.

    Dalam pertemuan itu, korban dijelaskan bahwa dirinya harus melayani 70 pria hidung belang jika ingin digaji.

    “Yang disepakati yaitu korban wajib melakukan pelayanan terhadap, katakanlah laki-laki hidung belang, terhadap 70 orang, baru korban dibayar Rp 3,5 juta gaji,” ungkap Nunu.

    Jika jumlah pelanggannya tidak mencapai 70 orang, maka korban tak akan mendapat gaji.

    “Tidak terbatas waktu sebulan atau dua bulan, sehari atau dua hari, yang jelas per 70 orang dibayar Rp 3,5 juta. Kalau belum 70, belum dibayar,” ujar Kanit Reskrim.

    Adapun muncikari mematok tarif sebesar Rp 250 ribu hingga Rp 1,5 juta. Namun, korban hanya dibayar Rp 50 ribu per satu kali melayani pria hidung belang.

    “Tarifnya kalau dari para tamu yang membayar kepada muncikari ini berkisaran Rp 250 ribu sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan korban hanya dibayar 3,5 juta per 70 tamu. Jadi kita bisa hitung ya, sekitar Rp 50 ribu untuk sekali dia melayani tamu,” kata Nunu.

    Saat ini keempat tersangka mendekam di Rutan Polsek Metro Kebayoran Baru. 

    Para tersangka dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 12 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Load factor Biskita Trans Depok rata-rata di atas 100 persen

    Load factor Biskita Trans Depok rata-rata di atas 100 persen

    Selasa, 14 Januari 2025 19:18 WIB

    Biskita Depok. ANTARA/Feru Lantara

    Kami sangat bangga melihat antusiasme warga terhadap Biskita. Ini adalah bukti nyata bahwa transportasi publik dapat menjadi solusi efektif untuk mobilitas perkotaan

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Narkoba Senilai Miliaran Rupiah Dimusnahkan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok

    Narkoba Senilai Miliaran Rupiah Dimusnahkan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan barang bukti sitaan kasus penyalahgunaan narkoba senilai Rp 1,8 miliar, Selasa (14/1/2025).

    Barang bukti narkoba tersebut berupa 60 kilogram ganja dan 815 gram paket sabu-sabu.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Hermindo Tobing menjelaskan, barang bukti itu merupakan hasil sitaan Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Barang bukti itu didapat dari hasil pengungkapan dua kasus sejak September 2024 hingga Januari 2025. 

    Adapun narkotika yang dimusnahkan adalah 53 paket ganja yang berisi 57,8 kilogram ditambah dengan 1,8 kilogram ganja, dan juga paket sabu seberat 815 gram.

    Keseluruhan barang bukti ini didapatkan dari tangan tiga tersangka berinisial AI (28), TH (29), serta BM (36).

    “Dengan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mampu menyelamatkan 22.192 jiwa orang dari potensi penyalahgunaan narkotika,” katanya.

    Martuasah mengatakan, pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Sandi Butar Butar eks anggota Damkar Depok curhat Kepada Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Ia Mengaku jadi Korban Bullying.

    Penggunaan mesin insinerator digunakan agar barang bukti bisa terbakar habis dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat di sekitar.

    “Dalam pemusnahan barang bukti ini kami bekerjasama dengan perwakilan BNN Kota Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Puslabfor Bareskrim Polri,” ucap Kapolres.

    Adapun sebelumnya, terhadap para tersangka polisi telah menetapkan pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

    Mereka terancam hukuman penjara lima tahun atau maksimal seumur hidup.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Awal Mula Sandi Damkar Depok Berani Kritik Atasan, Anak Sakit BPJS Tak Bisa Dipakai, Dihina ‘Bengek’

    Awal Mula Sandi Damkar Depok Berani Kritik Atasan, Anak Sakit BPJS Tak Bisa Dipakai, Dihina ‘Bengek’

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah cerita awal Sandi Butar Butar Damkar Depok berani untuk mengkritik atasan.

    Bermula dari anak sakit namun BPJS tak dapat digunakan lalu dihina.

    Sandi Butar Butar yang kontrak kerjanya sebagai anggota Damkar Depok tidak diperpanjang curhat kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

    Sandi Butar Butar ditemani pengacaranya Deolipa Yumara menemui Dedi Mulyadi di kediamannya Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat.

    Diketahui, kasus Sandi Butar Butar yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya telah mendapatkan perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sandi Butar Butar dan Deolipa Yumara diterima langsung oleh Dedi Mulyadi.

    Ia lalu curhat mengenai pekerjaannya sebagai anggota Damkar Kota Depok.

    Bahkan, Sandi mengaku sempat menjadi korban perundungan atau bullying saat awal menjadi anggota Damkar Depok.

    Sandi mengaku sempat bekerja sebagai wartawan infotainment setelah lulus kuliah jurusan advertising.

    Saat dirinya menganggur, temannya memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan sebagai anggota Damkar Depok.

    Lalu ia pun mencoba melamar sebagai anggota Damkar Depok. Sandi menuturkan dirinya memiliki kemampuan bela diri pencak silat.

    Ia pun diterima sebagai anggota Damkar Kota Depok. Pada awal bertugas, Sandi mengaku sebagai pribadi yang pendiam.

    “Saya jadi korban bully. Karena memang waktu itu kan penerimaan saya jujur semua nih. Penerimaan honorer itu kan bawaan banyak, oh anak pejabat,” kata Sandi kepada Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (14/1/2025).

    “Saya diam, saya mikir kan cuma gua bukan bawaan siapa-siapa. Ya saya ngerasain gitu bahkan ada teman juga yang udah minta maaf, celana saya didodorin, saya diam kaki saya ditendang sampai saya pernah saya apel baret saya diambil, saya disuruh push up ya saya diam gitu,” sambung Sandi.

    Selain itu, Sandi menyebutkan awalnya digaji Rp 1.125.000. Lalu gajinya dipotong Rp 400 ribu.

    “Dulu ada namanya uang risiko tinggi atau uang 65 sebesar Rp 1 juta dan itu dipotong Rp 400 ribu, ngomong buat BPJS,” katanya.

    Seingat Sandi, BPJS Kesehatan pada tahun 2015-2016 sebesar Rp 36 ribu. Pemotongan uang BPJS Kesehatan itu dipertanyakan Sandi dan rekan-rekannya. 

    “Nah jawaban mereka itu cuma seperti ini lu masih mau kerja enggak di sini,” kata Sandi.

    Dedi Mulyadi lalu bertanya sosok yang memberikan jawaban tersebut.

    Kolase foto petugas Damkar Depok Sandi Butar Butar. (Tribun Jakarta)

    Sandi mengatakan sosok tersebut yakni pejabat Damkar Depok. Permasalahan terjadi saat anak Sandi menderita penyakit asma.

    Sandi mengatakan BPJS Kesehatan miliknya tidak bisa digunakan untuk berobat karena menunggak pembayaran.

    Padahal, Sandi mengaku gajinya telah dipotong untuk BPJS Kesehatan.

    Akhirnya, Sandi pun mengadukan hal tersebut ke kantor. Namun, jawaban pihak kantor membuatnya sakit hati.

    “Katanya di pemkot saya frontal. Saya orangnya sok jagoan di situlah muncaknya saya ngelawan semua pimpinan karena mereka menghina anak saya, siapa suruh lu punya anak bengek,” katanya.

    Kemudian, kata Sandi, pejabat baru Damkar Depok memberikan uang rembesan kepadanya. Sandi mengingat ia dapat dua amplop. 

    Namun, ia menolaknya dengan alasan harga diri.

    “Saya cuma ambil uang ituan saja gitu, uang yang itu saya kagak tahu isinya berapa ya saya lemparin aja udah nah muncaknya lah pada saat tahun 2019,” ungkapanya.

    Sandi juga sempat diperiksa Polres Metro Depok terkait pengadaan unit Kajama Damkar Depok.

    Selain itu, kasus lainnya yakni anggaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk anggota Damkar Depok.

    Sandi juga sempat mencuri perhatian saat memegang poster yang berisi persoalan BPJS serta uang Covid.

    Seusai aksi tersebut, Sandi mengakui mendapatkan iming-iming namun ia tidak mau menerima karena khawatir terkena serangan netizen.

    Sandi juga buka-bukaan mengenai pengadaan alat di Damkar Kota Depok. Awalnya, Sandi mengaku berani mati meski mendapatkan ancaman.

    Namun, ia akhirnya khawatir bila jasadnya tidak ditemukan keluarga.

    Dedi lalu bertanya mengenai dampak dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran terhadap anggota Damkar Depok saat bertugas.

    Sandi menuturkan banyak menerima keluhan dan caci maki warga karena Damkar Depok telat sampai ke lokasi kebakaran.

    Kemudian, alat untuk memadamkan api juga kurang atau rusak. Ia mencontohkan soal pengadaan perahu karet.

    “Jadi sampai evakuasi mayat pun kita makai bambu,” kata Sandi.

    Sandi lalu viral saat membuat konten room tour kantor Damkar. 

    Di mana, ia mengeluhkan senso alat pemotong kayu rusak saat dibutuhkan mengatasi pohon tumbang saat musim hujan di Kota Depok.

    Dedi lalu menyampaikan bahwa telah meminta Wali Kota Depok terpilih Supian Suri untuk memperkerjakan kembali Sandi Butar Butar.

    “Nanti karakternya ubah ya jadi kalau pimpinannya sudah baik kelengkapan damkarnya sudah benar hak-hak kamu diberikan jangan banyak ngoceh keluar karena pimpinan pasti pusing itu,” kata Dedi.

    Sandi mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapat anggota Damkar sudah nyaman.

    Dedi menuturkan dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran Kota Depok.

    “Karena ke depan Depok itu kelengkapannya harus setara dengan DKI Jakarta karena itu gerbangnya Jawa Barat jangan bikin malu. Oke kamu kerja juga yang bagus nanti pasti yang kerjanya tangan bukan mulut ya,” ujar Dedi.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 Gigawatt (GW) dengan 70 persen merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal itu diungkap oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Mereka berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga listrik yang mayoritas berasal dari EBT ini merupakan upaya pemerintah memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” kata Erick dikutip dari unggahan akun Instagramnya @erickthohir, Selasa (14/1/2025).

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menegaskan, RUPTL PT PLN (Persero) bakal difinalisasi pada Januari 2025.

    Menurutnya, saat ini RUPTL PLN ini masih dalam proses dan akan difinalkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kami tadi diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Rencananya dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan,” kata Tiko di Gardu Induk Listrik UIP2B Jamali, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Tiko mengatakan, nantinya PLN akan menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt yang mayoritasnya didorong oleh Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT. Jadi kita akan membangun 71 giga kapasitas baru nanti 2024 ke 2034 di mana mayoritasnya memang EBT,” jelas Tiko.

    Di satu sisi, Tiko juga menyebut bahwa nantinya PLN akan membangun inter island grid antara wilayah Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa serta Sumatera sehingga listrik yang bersumber dari EBT ini bisa ditarik ke pulau Jawa.

    “Salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter island grid antara Sumatera Jawa, Kalimantan Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa,” jelas dia.

    Tiko bilang, bahwa pembangunan ini masuk dalam rencana besar dalam tempo 10 tahun kedepan. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi dan keberlanjutan serta kemudahan bagi masyarakat.

    “Nah ini tentunya kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat dengan kemampuan keuangan yang baik. Tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan mendeliver listrik secara sustainable kepada masyarakat,” papar dia.

  • 2 Napi Lapas di Jakarta Pesan Sabu dari Thailand, Diselundupkan Lewat Alat Kelamin dan Dubur

    2 Napi Lapas di Jakarta Pesan Sabu dari Thailand, Diselundupkan Lewat Alat Kelamin dan Dubur

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI – Dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jakarta terlibat peredaran narkotika sindikat internasional Indonesia-Thailand.

    Kedua narapidana tersebut berinisial J dan F yang kini sudah diamankan jajaran BNN RI bersama dua WNA perempuan asal Thailand berinisial BP dan CN, serta seorang perantara berinisial R.

    Deputi Pemberantasan BNN RI, I Wayan Sugiri mengatakan pengungkapan kasus bermula ketika petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta mengamankan dua WNA Thailand pada Rabu (1/1/2025).

    “Berinisial BP dan CN di Terminal 2F Kedatangan Internasional. Kedua WN Thailand tersebut diamankan berdasarkan hasil profiling data penerbangan,” kata Wayan, Selasa (14/1/2025).

    Saat pemeriksaan pada barang bawaan tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun petugas mendapati 827 gram sabu dikemas dalam kemasan kecil disembunyikan di tubuh BP dan CN.

    Dari hasil rontgen dilakukan pada BP didapati paket sabu yang dimasukkan ke dalam organ dalam melalui cara ditelan, dan paket diselundupkan pada alat kelamin serta dubur.

    Sementara pada tubuh wanita berinisial CN, dari pemeriksaan rontgen dilakukan Bea dan Cukai bersama jajaran BNN RI ditemukan paket sabu yang diselipkan dalam alat vital dan dubur.

    Penyidikan lalu berlanjut hingga didapati informasi bahwa BP dan CN hendak menyerahkan paket sabu kepada seorang berinisial R yang berada di kawasan Tangerang Selatan, Banten.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menyinggung Abuse of Power terkait Kasus Anggota Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar. Prabowo Harus Beri Atensi Khusus Kasus Lokal.

    “Pada hari Kamis (2/1)sekira pukul 12.40 WIB tim berhasil menangkap penerima di Indonesia atas nama R di Escotel Amazana Residence, Jalan Jelupang, Tangerang Selatan, Banten,” ujarnya.

    Wayan menuturkan dari hasil pemeriksaan R mengaku bahwa dia mendapat perintah mengambil paket sabu tersebut dari seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas berinisial J.

    Setelah mendapat informasi, jajaran BNN RI lalu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengamankan J dari satu Lapas di wilayah Jakarta.

    Kepada penyidik BNN RI J lalu mengaku bahwa dia juga mendapat perintah dari seorang WBP lainnya berinisial F, sementara dalang pengiriman adalah seorang WNI di Thailand.

    “J berada di Lapas Jakarta. Setelah itu tim berhasil mengamankan J dan melakukan interogasi singkat, didapati hasil bahwa yang memerintahkan J adalah WBP berinisial F,” tuturnya.

    Sementara untuk WNI dalang pengiriman sabu yang mengendalikan operasi masih dalam pengejaran jajaran BNN RI, dan diharapkan dalam waktu dekat bisa segera diamankan.

    Wayan menuturkan J, F, R, dan WNA Thailand kini sudah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut sebagaimana diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1).

    “Dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun,” lanjut Wayan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Perbaikan Atap SDN Mekarjaya 29 yang Ambruk Ditargetkan Rampung Kurang dari 6 Bulan Megapolitan 14 Januari 2025

    Perbaikan Atap SDN Mekarjaya 29 yang Ambruk Ditargetkan Rampung Kurang dari 6 Bulan Megapolitan 14 Januari 2025

    Perbaikan Atap SDN Mekarjaya 29 yang Ambruk Ditargetkan Rampung Kurang dari 6 Bulan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, Sutarno menyampaikan, pihaknya akan menyelesaikan perbaikan atap ambruk di
    SDN Mekarjaya 29
    Depok dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.
    “Enggak akan sampai (enam bulan), kalau lama (prosesnya) itu kita menggunakan anggaran reguler, ini kan termasuk kategori bencana,” kata Sutarno kepada
    Kompas.com
    , Selasa (14/1/2025).
    Sutarno menyampaikan, perbaikan atap yang ambruk pada Sabtu (11/1/2025) malam itu memungkinkan untuk dilakukan karena menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT).
    “Kita usulkan, ya harapan kami supaya segera dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana BTT tadi, oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Karena bukan Disdik yang tangani, tapi Disrumkim,” terang Sutarno.
    Lebih lanjut, Sutarno menyampaikan pihaknya telah melakukan penaksiran kerugian di lapangan untuk menentukan jumlah anggaran yang diperlukan untuk perbaikan.
    “Kalau cepat, nanti didiskusikan, baru nanti dilakukan perbaikan. Nanti tergantung dari kondisi sekolah, apa yang diperbaiki, berapa (anggarannya), dan teknisnya,” jelas Sutarno.
    “Tapi kalau untuk penanganan bencana seperti ini ya cepat biasanya,” sambungnya.
    Sebelumnya diberitakan, atap ruang kelas 2 SDN Mekarjaya 29, Sukmajaya, Kota Depok, ambruk setelah hujan deras melanda pada Sabtu (11/1/2025) malam.
    Insiden ini menyebabkan kerusakan parah pada kerangka atap yang hampir sepenuhnya runtuh, menimpa meja dan kursi murid di dalam ruangan.
    Akibatnya, sebanyak lima ruang kelas terpaksa dikosongkan lantaran atapnya masih terhubung dengan atap ruang kelas yang ambruk.
    Kini, hanya tersisa enam ruang kelas yang masih bisa digunakan untuk pembelajaran efektif para murid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Raffi Ahmad Pemilik Kendaraan RI 36

    Profil Raffi Ahmad Pemilik Kendaraan RI 36

    YOGYAKARTA – Insiden Patwal Mobil RI 36 yang viral karena arogan di jalanan mencuri perhatian. Belakangan diketahui bahwa mobil tersebut merupakan kendaraan dinas diperuntukkan bagi Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden dalam Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di luar dari peristiwa tersebut, profil Raffi Ahmad pemilik kendaraan RI 36 menarik untuk diperbincangkan.

    Profil Raffi Ahmad Pemilik Kendaraan RI 36

    Raffi Farid Ahmad adalah pria yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 17 Februari 1987. Selama ini ia dikenal sebagai artis, presenter, influencer, hingga pengusaha. Rafi merupakan putra sulung dari Munawar Ahmad dan Amy Qanita.

    Nama Raffi Ahmad mulai dikenal di kancah hiburan nasional sejak tahun 2002 sebagai aktor muda. Ia turut membintangi sejumlah sinetron televisi salah satunya berjudul “Tunjuk Satu Bintang”.

    Raffi Ahmad semakin melejit saat ia terpilih sebagai salah satu aunggota personil grup vokal besutan Melly Goeslaw yang bernama Bukan Bintang Biasa (BBB).

    BBB dibentuk pada tahun 2006 dengan single pertama berjudul “Let’s Dance Together”. Di tahun 2000-an, lagu-lagu BBB cukup populer di kalangan remaja. Tak berselang lama, film Bukan Bintang Biasa The Movie rilis hingga semakin mengharumkan nama Raffi.

    Tahun 2008, Raffi merambah ke bidang lain yakni sebagai presenter. Salah satu acara yang ia bawakan dan cukup membesarkan namanya adalah Dahsyat, acara musik yang menampilkan musisi nasional dan disiarkan di RCTI. Dahsyat sempat berganti-ganti presenter, namun wajah Raffi Ahmad tidak pernah diganti.

    Sepak terjang Raffi Ahmad di dunia hiburan membuat ia diganjar dengan berbagai penghargaan. Pada tahun 2014 ia mendapat Presenter Program Hiburan Terfavorit dari Panasonic Gobel Awards. Di tahun 2015 ia kembali diganjar penghargaan Favorite Host dari Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards. Penghargaan tersebut hanya sejumlah kecil dari deretan prestasi yang dimiliki olehnya.

    Di luar penghargaan yang berhasil ia raih, Raffi sempat menjadi sorotan lantaran kasus narkoba yang menimpanya. Pada tahun 2013, Raffi ditangkap karena terbukti mengonsumsi narkoba sehingga ia harus menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

    Raffi Ahmad Sebagai Pengusaha

    Raffi Ahmad mulai dikenal sebagai pengusaha setelah ia menikah dengan Nagita Slavina. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak bernama Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad.

    Raffi yang terus mendulang kesuksesan di dunia hiburan kemudian mulai membangun bisnis. Dengan dukungan istrinya, tahun 2015 Raffi mendirikan perusahaan media RANS Entertainment.

    Tak hanya di bidang industri hiburan, ayah dari Rafathar itu juga membeli klub sepak bola Cilegon United pada 2021 lalu mengubah namanya menjadi RANS Cilegon FC (RANS Nusantara FC). Ia juga memiliki klub Basket Rans Simba Bogor yang berlaga di IBL.

    Kesuksesannya di bidang bisnis membuat Raffi Ahmad mendapat julukan “Sultan Andara”. Julukan tersebut diberikan karena ia tinggal di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat.

    Raffi Ahmad Sebagai Politisi

    Sampai saat ini Raffi Ahmad memang tidak berlabuh ke partai politik manapun, namun ia sempat menjadi bagian dari Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran (2024-2029). Selain itu ia juga membantu memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

    Itulah informasi terkait profil Raffi Ahmad pemilik kendaraan RI 36. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.