Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • 8 Spanduk Demo Indonesia Gelap: Anaknya Makan Gratis, Orangtua Di-PHK Megapolitan

    8 Spanduk Demo Indonesia Gelap: Anaknya Makan Gratis, Orangtua Di-PHK Megapolitan

    Spanduk Demo Indonesia Gelap: Anaknya Makan Gratis, Orangtua Di-PHK
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa “
    Indonesia Gelap
    ” di sekitar patung kuda dan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    Mereka membawa sejumlah spanduk yang mewakili bentuk protes mahasiswa saat tengah berkumpul di Lapangan FISIP UI.
    Salah satunya bertuliskan
    “Anaknya makan gratis, ortu-nya di-PHK”.
    Kalimat tersebut menyentil keras salah satu program makanan bergizi gratis (MBG) yang telah berlangsung sejak 6 Januari 2025.
    Program yang serentak diperuntukkan bagi semua anak sekolah hingga ibu hamil ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi.
    Tak hanya itu, beberapa spanduk lainnya juga terlihat mengiringi aksi unjuk rasa yang diperkirakan baru akan berlangsung pada siang nanti.
    Salah satu spanduknya bertuliskan
    “Prabowo Puas, Kami Lemas”
    dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.
    Lalu, isi spanduk lainnya adalah
    “Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”,
    dan
    “Ok Gas Ok Gas, Anggaran Sulit!”.
    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI 2024 Iqbal Cheisa Wiguna mengonfirmasi bahwa jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang.
    Mereka akan berangkat sekitar pukul 11.30-12.00 WIB menggunakan bus dengan tujuan Istana Negara.
    “Teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” ujar Iqbal.
    Ada lima tuntutan yang akan dibawa mahasiswa dalam aksi hari ini.
    Pertama, mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
    Kedua, mengevaluasi seluruhnya program MBG yang dilihat masih kurang tepat dalam realisasinya.
    Ketiga, mencabut pasal RUU Minerba yang menyebutkan, kampus dapat mengolah izin tambang demi menjaga independensi akademik.
    Keempat, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
    Kelima, mahasiswa memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam mengambil atau membuat kebijakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Depan Istana, Berikut Lima Tuntutan Mahasiswa – Halaman all

    Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Depan Istana, Berikut Lima Tuntutan Mahasiswa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap.”

    Aksi unjuk rasa digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) ini.

    Informasi mengenai aksi unjuk rasa disampaikan oleh Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.

    “Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” tuturnya.

    Aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk. 

    Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.

    “Aksi pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan,” kata Rafid.

    Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan.

    Pertama adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.

    Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

    “Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.

    Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

    Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    “Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.

    Polri Terjunkan 1.623 Personel

    Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

    Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.

    Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan bahwa hal itu bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas akan normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” kata dia.

    “Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujarnya.

    Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Kapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di

    Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.

    “Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang humanis dan profesional,” tutur Susatyo.

  • 7 Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot "Study Tour" Bandung

    7 Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot "Study Tour" Bandung

    Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot “Study Tour”
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur terpilih
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    akan memberi sanksi kepala sekolah yang tetap memaksakan
    study tour
    setelah Dedi dilantik sebagai Gubernur Jabar, 20 Februari mendatang.
    “Saya akan membuat surat edaran, dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan,” tegas Dedi kepada
    Kompas.com
    via sambungan WhatsApp, Senin (17/2/2025).
    Dedi menegaskan, kebijakan yang dilakukannya setelah dilantik adalah bersifat umum. Kalau salah satu sekolah tetap melaksanakan kegiatannya, kata dia, nanti sekolah yang lain ikut-ikutan.
    “Nanti jadi repot,” jelasnya.
    Dalam kesempatan itu, Dedi mengatakan, pihaknya mendapat kritik dari komite sebuah SMA Negeri di
    Depok
    terkait pelarangan
    study tour
    ke Bali. Sebelumnya, Dedi meminta sekolah tersebut menunda atau membatalkan kegiatan tersebut.
    “Ada komite sekolah yang mengatakan ucapan saya tidak tepat terkait informasi biaya atau ongkos yang dibayarkan,” kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com, 
    Senin (17/2/2025).
    Dedi menyebutkan, ongkos
    study tour
    ke Bali Rp 3,5 juta. Jumlah tersebut belum ditambah uang jajan dan uang saku sehingga bisa sampai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
    Dedi mengaku mendapat informasi itu dari sebuah media
    online
    lokal di Depok.
    Untuk kegiatan PPKN?
    Selain biaya, komite sekolah mengatakan
    study tour
    adalah kegiatan yang masuk ke kurikulum sekolah, yakni pelajaran PPKN.
    “Saya terima kasih juga (telah dikritik), kenapa? Karena ini orangtua, komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya, untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali. Terutama di bidang pelajaran PPKN. Keren banget,” sindir Dedi.
    Dedi menyampaikan demikian karena ketika orangtua siswa di daerah lain protes karena biaya
    study tour
    mahal, komite sekolah di Depok justru protes karena biaya sekian itu tidak terlalu mahal.
    Hal ini, menurut Dedi, menunjukkan kelas ekonomi, orangtua siswa di sekolah tersebut sangat mapan.
    Lebih lanjut, Dedi menyampaikan pelajaran PPKN tidak harus pergi ke Bali. Hal ini bisa dipelajari di lingkungan setempat.
    “Membantu orangtua beresin rumah, itu pelajaran PPKN. Berkunjung ke rumah tetangga siapa tahu tetangga tak punya beras itu PPKN,” jelas dia.
    Selain itu, bisa juga mempelajari tentang lingkungan sejarah kebudayaan Depok. Misalnya, kata Dedi, kenapa lahir istilah yang disebut Belanda Depok.
    “Kemudian akar kebudayaan orang Depok (berasal) dari mana, leluhurnya siapa. Apa fungsi setu-setu yang berkembang saat ini di Depok dan sebagian sudah beralih fungsi dan bagaimana dampak alih fungsi itu bagi sosial ekonomi dan kebudayaan lingkungan masyarakat Depok. Itu juga keren,” tegas Dedi.
    Apabila orangtua ingin anaknya piknik, lanjut Dedi, tidak ada masalah karena itu hak setiap orang. Namun lebih baik selenggarakan secara pribadi oleh orangtuanya.
    Anak-anaknya didampingi langsung oleh orangtuanya pergi ke Bali.
    “Dampingi saja, piknik biasa jangan bawa nama sekolah. Cukup orangtuanya. Lalu bagaimana gurunya? Boleh pergi ke Bali tapi dengan biaya sendiri,” kata Dedi.
    Menurut dia, kalau guru pergi ke Bali kemudian mendapat transportasi dari orangtua siswa, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang.
    Dedi meminta semua pihak harus memahami bahwa tidak semua sekolah punya kemampuan ekonomi seperti SMAN 6 Depok yang akan
    study tour
    .
    Masih banyak sekolah-sekolah lain yang orangtua siswanya harus ngutang ke sana kemari untuk anaknya pergi
    study tour
    .
    “Untuk itu kenapa saya bersikap seperti itu, karena saya sebentar lagi jadi Gubernur Jawa Barat,” kata dia.
    Hal yang harus dipikirkan Dedi, bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya, melainkan ada juga sekolah lain yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon.
    “Bisa jadi di sekolah tersebut orangtuanya tidak semuanya kaya seperti SMA di Depok yang dipimpin oleh komite sekolahnya,” jelas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 1.623 Personel Kawal Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda hingga Istana Negara Megapolitan

    9 1.623 Personel Kawal Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda hingga Istana Negara Megapolitan

    1.623 Personel Kawal Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda hingga Istana Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi menerjunkan lebih dari seribu personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personil gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
    Personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
    Para personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda hingga di depan Istana Negara.
    Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo mengatakan hal itu bersifat situasional.
    Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
    “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” kata dia.
    “Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujar dia.
    Susatyo mengingatkan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi maupun terprovokasi, mengutamakan negosiasi, memberikan pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
    Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda, dan beberapa lokasi lainnya,” kata dia.
    Diketahui, sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin hari ini.
    Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
    “Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025) malam.
    Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
    Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
    “Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
    Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan.
    Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
    Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
    “Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
    Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
    Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
    “Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Pria di Depok Dihajar Gara-gara Ucapkan ‘Tuhan Tidak Adil’, Dinilai Menistakan Agama – Halaman all

    Kronologi Pria di Depok Dihajar Gara-gara Ucapkan ‘Tuhan Tidak Adil’, Dinilai Menistakan Agama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gara-gara mengucapkan bahwa Tuhan tidak adil, pria berinisial MB babak belur dikeroyok warga di sebuah warung dimsum di Jalan Stasiun Pondok Cina, Beji, Depok, pada Sabtu (15/2/2025) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Ucapan MB tersebut dituduh sebagai bentuk penistaan agama.

    “Para pelaku masih dalam penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (17/2/2025).

    Ade Ary menjelaskan bahwa kejadian bermula saat korban menumpangi kereta dari Thamrin dan turun di Stasiun Pondok Cina. Namun, ia tidak langsung melanjutkan perjalanannya.

    MB singgah di warung dimsum untuk mengisi daya ponselnya. Saat itu, ia sempat mengucapkan kalimat yang dianggap menistakan agama, sehingga membuat para pelaku kesal.

    “Korban sempat mengucapkan sesuatu, di antaranya, ‘Kenapa ya, Tuhan nggak adil? Padahal ada Allah, tapi kenapa banyak kejahatan di dunia ini?’” ujar Ade.

    Pelaku yang mendengar perkataan tersebut menganggapnya sebagai penistaan agama.

    Tak lama berselang, mereka langsung mengeroyok korban hingga babak belur.

    Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka di wajah dan kepala serta bibir pecah dan berdarah.

    “Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan ke Polres Metro Depok,” tambah Kabid Humas. (TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim)

  • 9 1.623 Personel Kawal Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda hingga Istana Negara Megapolitan

    3 Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” di Depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya Nasional

    Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” di Depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “
    Indonesia Gelap
    ” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.
    Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (
    BEM UI
    ).
    “Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025) malam.
    Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
    Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
    “Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
    Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
    Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
    “Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
    Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
    Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
    “Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 1.623 Personel Kawal Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda hingga Istana Negara Megapolitan

    Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya

    Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “
    Indonesia Gelap
    ” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.
    Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (
    BEM UI
    ).
    “Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada
    Kompas.com
    , Minggu (16/2/2025) malam.
    Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
    Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
    “Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
    Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
    Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
    “Kedua, Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
    Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
    Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
    “Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SMA 6 Depok Gelar Study Tour ke Bali Rp 3,5 Juta, Dedi Mulyadi Minta Batalkan 

    SMA 6 Depok Gelar Study Tour ke Bali Rp 3,5 Juta, Dedi Mulyadi Minta Batalkan 

    SMA 6 Depok Gelar Study Tour ke Bali Rp 3,5 Juta, Dedi Mulyadi Minta Batalkan 

    TRIBUNJATENG.COM- Gubernur Jawa Barat  Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Bali dibatalkan.

    Pasalanya agenda tersebut kabarnya sampai membuat orang tua siswa keberatan.

     

    “Ada orang tua yang keberatan terhadap kegiatan study tour di SMAN 6 Depok (ke Bali) dengan biaya Rp3,5 juta,” ujar Dedi di akun TikTok @dedimulyadiofficial, Sabtu (15/2/2025).

    “Kalau ditambah uang saku dan lain-lain bisa Rp4,5 – 5,5 juta,” imbuhnya.

    Padahal sebelumnya, Dedi sudah mengimbau kepada sekolah se-Jawa Barat untuk tidak melakukan study tour, bahkan menjual seragam sekolah sekalipun.

    Nantinya, setelah dilantik pada 20 Februari 2025, Dedi akan membuat keputusan tertulis.

    “Memang saya belum dilantik, saya hanya bersifat imbauan, belum bisa jadi keputusan tertulis,” jelasnya.

    Dedi menjelaskan, study tour sesungguhnya merupakan sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan.

    Yakni untuk mengarahkan anak-anak melakukan pengkajian dan penelitian pada sebuah tempat yang dikunjungi.

    Jika sekolah mau fokus pada kalimat study tour, menurut Dedi. sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus ke luar kota.

    “Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa jadi rangkaian study,” tutur dia.

    “Di mana anak-anak jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai pengurai sampah,” paparnya.

    Kini yang menjadi masalah, kata Dedi, dengan alasan study tour, banyak anak-anak kurang mampu yang merasa minder.

    “Orang tuanya yang tidak mampu berusaha memenuhi keinginan anaknya karena marah di rumah,” kata dia.

    Dedi pun menyarankan kepada pihak sekolah untuk membatalkan rencana tersebut.

    “Untuk itu saya meminta kepada Kepala SMAN 6 Depok, tunda ya. Enggak usah deh study tour-nya, gunakan uangnya untuk yang lain,” pintanya.

    Namun jika orang tua siswa mampu untuk membiayai piknik, maka silakan saja.

    “Silakan piknik bersama keluarganya,” kata Dedi lagi.

     

    (*)

  • Buat yang Rindu Pulang Kampung, AHM Buka Pendaftaran Mudik dan Balik Bareng Honda 2025

    Buat yang Rindu Pulang Kampung, AHM Buka Pendaftaran Mudik dan Balik Bareng Honda 2025

    JABAR EKSPRES – Bulan Ramadhan sebentar lagi tiba dan pulang ke kampung halaman untuk merayakan kebersamaan di Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang paling dinanti.

    Untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan program Mudik dan Balik Bareng Honda (MBBH) 2025 bagi konsumen setia sepeda motor Honda.

    Pendaftaran MBBH 2025 dibuka mulai 15 Februari hingga 24 Maret 2025 dengan biaya sebesar Rp150.000.

    Pemudik dapat mendaftar secara online melalui website resmi www.astra-honda.com dan juga melalui aplikasi Honda, yaitu WANDA, Motorku-X, dan Daya Auto.

    Selain itu, pendaftaran secara langsung juga tersedia di beberapa dealer Honda yang ditunjuk, seperti Wahana – Gunung Sahari, Nusantara Surya Sakti – Slipi, Bintang Jaya – Klender, Wahana – Cipondoh, Astra Motor – Cawang, Mitra Jaya – Kranji, dan Bintang Motor Jaya – Depok.

    Cara mendaftar MBBH sangatlah mudah. Calon peserta MBBH hanya perlu melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) C, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda saat pendaftaran.

    Khusus untuk peserta arus balik, diwajibkan menyertakan KTP Jabodetabek.

    Demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan, seluruh peserta diharapkan mematuhi beberapa ketentuan, seperti sepeda motor dalam kondisi standar dan prima, dengan batas maksimal barang bawaan 20 kg untuk setiap sepeda motor, serta membawa helm berstandar SNI.

    Selanjutnya, peserta dapat memilih lokasi pemberhentian yang telah ditentukan, tidak dapat berhenti di tengah perjalanan.

    General Manager Honda Customer Care Center (HC3) AHM, Antok Yuniarso, menyampaikan program Mudik dan Balik Bareng Honda dibuka lebih awal agar calon peserta MBBH 2025 dapat mengatur rencana perjalanan pulang ke kampung halaman dengan lebih tenang dan nyaman, termasuk dapat sesegera mungkin menyampaikan berita baik rencana kedatangan mereka kepada keluarga tercinta.

    “Kami memahami betapa berharganya momen berkumpul bersama keluarga di Hari Raya. Oleh karena itu, kami mengundang konsumen Honda untuk mendaftar MBBH 2025 agar dapat menikmati perjalanan mudiknya dengan aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Kami menyiapkan bus untuk mengangkut pemudik serta truk untuk mengangkut motor pemudik untuk menemani perjalanan ke kampung halaman dan beragam fasilitas menarik selama kegiatan mudik dan balik Honda,” ujar Antok.

  • Usai Tes Kesehatan, Supian Suri: Alhamdulillah Bagus Semua Megapolitan 16 Februari 2025

    Usai Tes Kesehatan, Supian Suri: Alhamdulillah Bagus Semua Megapolitan 16 Februari 2025

    Usai Tes Kesehatan, Supian Suri: Alhamdulillah Bagus Semua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota Depok terpilih,
    Supian Suri
    , mengaku hasil cek kesehatannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/2/2025) menunjukkan hasil yang bagus.
    “Tiga hal, tensi, gula darah, sama kolestrol. Tapi, Alhamdulillah bagus semua,” ucap Supian saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi.
    Dengan hasil cek kesehatan yang bagus, Supian yakin bisa mengikuti pelantikan sebagai Wali Kota Depok di Istana Negara, Selasa (20/2/2025) dengan lancar.
    “Jadi, Insyaallah kuat berdiri buat pelantikan besok,” tutur Supian.
    Di sisi lain, Supian mengaku tak melakukan persiapan khusus untuk menjalani pelantikan nanti.
    Namun, ia begitu bersemangat karena akhirnya mendapat kesempatan lagi untuk melayani masyarakat Depok.
    “Enggak ada persiapan khusus sih, yang pasti kami posisinya bersemangat, Insyaallah bisa melayani masyarakat secara maksimal bersama Pak Chandra,” terang dia.
    Kemudian, Supian menilai dengan adanya kegiatan retreat (orientasi kepala daerah) di Magelang, Jawa Tengah, bisa membuat ia semakin mantap dalam menjalani tugas sebagai kepala daerah.
    “Nanti kan juga akan mendapat pemantapan di Magelang jadi bisa semakin memantapkan kami,” pungkas Supian.
    Sebagai informasi, seluruh kepala daerah diwajibkan melakukan cek kesehatan di Kantor Kemendagri sebelum pelantikan, Kamis (20/2/2025).
    Seharusnya, pelantikan ini sudah dilaksanakan sejak kemarin, Sabtu (15/2/2025).
    Ada sekitar 481 kepala daerah yang harus menjalani cek kesehatan.
    Namun, khusus di hari ini, hanya ada 239 kepala daerah yang terdaftar untuk melakukan cek kesehatan.
    Sementara sisanya lagi akan melaksanakan cek kesehatan di esok hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.