Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Momen Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Wali Kota Depok dan Singkawang di Akmil Magelang

    Momen Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Wali Kota Depok dan Singkawang di Akmil Magelang

    Momen Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Wali Kota Depok dan Singkawang di Akmil Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memberikan kejutan ulang tahun untuk dua wali kota yang tengah berulang tahun saat jamuan santap malam usai upacara parade senja di
    Akademi Militer
    (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).
    Wali kota tersebut yakni
    Wali Kota Depok
    Supian Suri dan
    Wali Kota Singkawang
    Tjhai Chui Mie yang merayakan hari lahirnya pada 27 Februari 2025.
    “Wali Kota Singkawang Mbak Tjhai Chui Mie, Wali Kota Depok Saudara Supian Suri. Sudah disiapkan kuenya, mana kuenya? Garudas, mainkan!” kata Presiden, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pada Jumat (28/2/2025).
    Suasana penuh keakraban saat jamuan santap malam itu terjalin.
    Prabowo bahkan membawa kue dengan lilin ulang tahun di atasnya.
    Dalam sambutannya di jamuan santap malam, Kepala Negara juga memuji para taruna yang rela hujan-hujanan saat upacara parade senja.
    Menurut dia, para taruna tetap melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.
    Ia menilai, semangat mereka mencerminkan karakter kepemimpinan yang kuat.
    “Saya kira ilmu kepemimpinan adalah ilmu antara lain ilmu yang harus menghormati prestasi, harus berterima kasih kalau anak buah berjasa dan memberi yang terbaik,” ujar Prabowo.
    Sebagai bentuk penghargaan, Prabowo lalu menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan tambahan dua hari istirahat bagi para taruna.
    Ia memerintahkan Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan Gubernur Akmil dan Gubernur Akpol menambah dua hari istirahat tersebut.
    “Saya, Presiden Republik Indonesia ke-8, akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan Gubernur Akademi Militer dan juga kepada Kapolri memerintahkan Gubernur Akademi Kepolisian untuk memberi tambahan dua hari istirahat,” ucap Prabowo.
    “Dengan pesan kepada para Taruna, waktu istirahat dipakai untuk istirahat dan belajar. Sanggup?” seru Presiden.
    “Sanggup!” kata para taruna kompak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • "Study Tour" yang Jadi Bumerang, Dua Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi Megapolitan 28 Februari 2025

    "Study Tour" yang Jadi Bumerang, Dua Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi Megapolitan 28 Februari 2025

    “Study Tour” yang Jadi Bumerang, Dua Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langkah tegas Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , dalam menertibkan dunia pendidikan di provinsinya kembali menjadi sorotan.
    Dua kepala sekolah dicopot setelah nekat memberangkatkan siswa untuk
    study tour
    ke luar provinsi, meski sudah ada larangan yang dikeluarkan sebelumnya.
    Keputusan ini menegaskan bahwa aturan bukan sekadar imbauan, melainkan kebijakan yang harus ditaati.
    Hari pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas.
    Kepala SMAN 6 Depok dicopot dari jabatannya setelah tetap memberangkatkan 347 siswa ke Surabaya, Jawa Timur, untuk Kunjungan Objek Belajar (KOB).
    Padahal, Dedi telah mengeluarkan larangan agar sekolah tidak mengadakan perjalanan luar provinsi, terutama yang membebani orang tua siswa.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tegas Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Dedi juga menyoroti kemungkinan adanya pungutan liar terkait study tour ini.
    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” tambahnya.
    Tak hanya di Depok, kasus serupa juga terjadi di Cianjur.
    SMAN 1 Cianjur tetap menggelar study tour ke Bromo dan Bali, meskipun larangan sudah dikeluarkan.
    Para siswa yang ikut serta harus merogoh kocek hingga Rp 3 juta per orang, jumlah yang dinilai memberatkan sebagian besar wali murid.
    Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keberatannya.
    “Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira totalnya Rp 3 juta,” katanya.
    Tindakan SMAN 1 Cianjur ini tak luput dari perhatian Dedi Mulyadi.
    Setelah mengirim tim inspektorat, Dedi kembali mencopot kepala sekolah yang terlibat.
    “Dua hari yang lalu kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur. Dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah ini,” ungkap Dedi.
    Dedi menegaskan, tindakan tegas ini bukan hanya berlaku untuk dua sekolah tersebut.
    “Dan itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat, sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan,” jelasnya.
    Ia bahkan tak menutup kemungkinan adanya pencopotan permanen bagi kepala sekolah yang terbukti melakukan kesalahan berat.
    “Apabila kepala sekolahnya ditemukan kesalahan berat dan tidak bisa lagi ditoleransi, maka kami akan memutuskan diperhentikan permanen dan selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
    Larangan study tour yang diabaikan berujung pada pencopotan dua kepala sekolah dalam waktu singkat.
    Kejadian ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang diterapkan Dedi Mulyadi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk menata kembali pendidikan di Jawa Barat.
    Langkah tegas Dedi di awal masa jabatannya ini seolah menjadi peringatan bagi seluruh sekolah di Jawa Barat agar lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wasiat Cornelis Chastelein, Cikal Bakal Konservasi Tertua di Indonesia

    Wasiat Cornelis Chastelein, Cikal Bakal Konservasi Tertua di Indonesia

    Liputan6.com, Bogor – Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas merupakan bukti sejarah panjang upaya konservasi alam di Indonesia. Hal ini berawal dari keputusan seorang pemilik tanah berkebangsaan Belanda pada tiga abad silam.

    Pemilik tanah tersebut bernama Cornelis Chastelein. Kawasan yang di tengah Kota Depok ini memiliki nilai historis sebagai salah satu cagar alam tertua di Indonesia.

    Mengutip dari berbagai sumber, Cornelis Chastelein, seorang pedagang Belanda, membeli lahan perkebunan seluas 1.240 hektare di selatan Batavia pada tahun 1696. Lahan inilah yang kemudian dinamai Depok.

    Ketika menulis wasiatnya pada 1714, Chastelein membuat keputusan agar sepetak lahan berhutan dari propertinya tidak boleh diganti hak milik. Ia memerintahkan agar kawasan tersebut dikelola sebagai kawasan konservasi alam.

    Wasiat tersebut menjadi cikal bakal status resmi kawasan ini sebagai area konservasi. 12 abad setelah wasiat tersebut, lahan ini diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda pada tahun pada 1913.

    Lahan ini dikelola oleh Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming). Status resmi sebagai cagar alam ditetapkan melalui keputusan gubernur jenderal Hindia Belanda nomor 7 tanggal 13 Mei 1926.

    Penetapan ini menjadikan Cagar Alam Pancoran Mas bersama dengan Cagar Alam Cibodas-Gede sebagai kawasan konservasi di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, kawasan ini mengalami penyempitan.

    Penyempitan lahan ini akibat ekspansi permukiman di sekitarnya. Perubahan lingkungan mengakibatkan keanekaragaman hayatinya berkurang.

    Pada 1999, melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, status kawasan ini diubah menjadi Taman Hutan Raya. Hal ini membuat pengelolaan lebih fleksibel dan tetap mempertahankan fungsi konservasi.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Momen Prabowo Beri Kue Ulang Tahun ke Wali Kota Singkawang-Depok di Retret

    Momen Prabowo Beri Kue Ulang Tahun ke Wali Kota Singkawang-Depok di Retret

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan kue ulang tahun ke Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wali Kota Depok Supian Suri saat retret kepala daerah. Keduanya berulang tahun hari ini.

    Momen itu terjadi selepas Prabowo memberikan sambutan di acara gala dinner retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) malam. Di akhir pidatonya, Prabowo menyebut kalau keduanya tengah berulang tahun.

    “Saya ingin sampaikan hari ini, ternyata ada dua wali kota yang ulang tahun tanggal 27 Februari 2025, pertama Wali Kota Singkawang, mana Wali Kota Singkawang? ke depan, ke sini-ke sini, kemudian Wali Kota Depok,” kata Prabowo.

    Prabowo pun meminta keduanya maju ke depan. Seseorang tampak ke depan membawakan kue ulang tahun.

    “Wali Kota Singkawang Mba Tjhai Chui Mie, Wali Kota Depok Saudara Supian Suri, sudah disiapkan kuenya, mana kuenya,” ujarnya.

    Prabowo lalu meminta para pemusik untuk melantunkan lagu ulang tahun. Prabowo tampak mengikuti lagu tersebut.

    Gala dinner ini merupakan rangkaian retret kepala daerah yang digelar sejak 21 Februari. Gala dinner digelar usai upacara parade senja dan penurunan bendera.

    Prabowo hadir dan memimpin upacara tersebut. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo turut hadir dalam upacara hingga gala dinner.

    (eva/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo rayakan ulang tahun dua wali kota saat santap malam retret

    Prabowo rayakan ulang tahun dua wali kota saat santap malam retret

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto merayakan bersama ulang tahun Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wali Kota Depok Supian Suri di sela jamuan santap malam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

    Usai memberikan sambutan di depan ratusan kepala daerah serta seribuan taruna yang tampil pada defile parade senja, Presiden Prabowo menyebutkan dua wali kota yang berulang tahun pada Kamis ini.

    “Hari ini ternyata ada dua wali kota yang ulang tahun tanggal 27 Februari 2025. Yang pertama, Wali Kota Singkawang. Mana Wali Kota Singkawang? Tampil ke depan ke sini, ke sini. Kemudian Wali Kota Depok,” kata Prabowo seraya meminta dua wali kota itu untuk ke depan.

    Usai meminta Tjhai Chui Mie dan Supian Suri ke depan mendekatinya, Prabowo lalu bertanya kepada panitia apakah sudah menyiapkan kue ulang tahun.

    Presiden Prabowo terlihat membawa kue ulang tahun dengan hiasan lilin di atasnya. Setelah itu, Presiden meminta grup Orkestra Garuda memainkan lagu, yang kemudian lagu “Panjang Umur” dan “Happy Birthday” pun mengiringi momen tersebut.

    “Sudah disiapkan kuenya? Mana kuenya? Garudas, mainkan,” seru Prabowo seraya meminta para hadirin turut bernyanyi.

    Presiden Prabowo pun ikut bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kepala Negara kemudian mengucapkan selamat kepada Tjhai Chui Mie dan Supian Suri.

    Jamuan makan malam ini menjadi bagian penting dalam rangkaian retret kepala daerah yang diharapkan semakin mempererat kerja sama antarpemimpin, memperkuat solidaritas nasional, dan mendorong sinergi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

    Dalam jamuan makan malam itu, turut hadir Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta para menteri dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    TRIBUNJATIM.COM – Masalah study tour yang memberatkan wali murid, disikapi serius oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Usai sopot jabatan Siti Faizah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok gegara ngeyel berangkatkan siswa study tour ke Jawa Timur. 

    Kini Dedi Mulyadi copot Agam Supriyanta dari jabatan Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    Pencopotan jabatan Agam Supriyanta karena memberangkatkan siswanya study tour ke Bali.

    Polemik study tour di SMAN 1 Cianjur ini bermula dari keluhan salah satu wali murid.

    “Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir sebesar Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira total nya Rp 3 juta,” katanya, yang enggan disebutkan identitasnya, melansir dari TribunJabar, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu ia mengaku berat untuk menggelontorkan uang jutaan rupiah agar anaknya bisa mengikuti study tour yang digelar pihak sekolah. 

    “Agendanya memang ke Bromo dulu, lalu selesai dari Bromo dilanjut ke Bali. Sekarang, dalam perjalanan pulang ke Cianjur,” ucapnya. 

    Imbas sekolah nekat memberangkatkan siswa study tour, kini Agam Supriyanta, Kepsek SMAN 1 Cianjur dicopot dari jabatannya.

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. 

    Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jawa Barat. 

    “Diputuskan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi dalam unggahan videonya.

    Dedi Mulyadi menegaskan, langkah serupa akan diterapkan di sekolah lain jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan sekolah. 

    “Ini akan terus kami lakukan ke semua SMA dan SMK sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi objektif untuk kepentingan dunia pendidikan,” ujarnya. 

    Bahkan, jika ditemukan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat ditoleransi, jabatannya akan dicopot secara permanen.

    GELAR STUDY TOUR: SEKOLAH STUDY TOUR – (kiri) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (kanan) Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur Agam Supriyanta, Selasa (25/2/2025). SMAN 1 Cianjur nekat melakukan study tour ke luar kota. (Kolase youtube dan dok SMAN 1 Cianjur)

    “Selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di wilayah Jawa Barat,” katanya. 

    Dedi juga menekankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya membenahi sistem pendidikan serta meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. 

    “Kami sudah mengeluarkan uang puluhan triliun rupiah. Namun, kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya tinggi, artinya subsidi yang diberikan itu tidak ada artinya,” katanya. 

    Hingga berita ini ditulis, Kepala SMA Negeri 1 Cianjur, Agam Supriyanta, belum memberikan tanggapan terkait penonaktifannya. 

    Sebelumnya, Agam menyebut, kegiatan tersebut merupakan outing class Implentasi P5 Bhineka Tunggal Ika. 

    “Kegiatan ke Malang dan Bali tersebut dilaksanakan selama satu pekan, terhitung mulai dari Senin (17/2/2025) sampai Senin (24/2/2025),” terangnya, dikutip dari Tribun Jabar.

    Kegiatan itu, katanya, mengacu pada program sekolah.

    “Sehingga kegiatan tersebut, sifatnya tidak wajib. Tercatat dikuti oleh sebanyak 361 siswa kelas XI, dan ada 77 siswa tidak ikut dalam kegiatan tersebut” katanya. 

    Sementara Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, Nono Winarni, masih enggan berkomentar soal nasib Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    “Kita liat ya nanti, saya belum bisa berkomentar soal sanksinya ya. Urusan itu nanti saya beritahukan kembali ya,” katanya. 

    Nonong menambahkan, pihaknya mendukung soal surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat terkait dengan larangan studi tour. 

    Sosok Agam

    Menurut penelusuran SURYA.co.id, Dr. Agam Supriyanta, M.M.Pd., M.H., adalah seorang pendidik dan akademisi yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 26 tahun di dunia pendidikan Indonesia.

    Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cianjur sejak 10 Juli 2020 hingga saat ini.

    Selain perannya sebagai kepala sekolah, Dr. Agam aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan penelitian. Beliau memiliki minat khusus dalam bidang Perpustakaan Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Pendidikan.

    Hal ini tercermin dari partisipasinya di platform Academia.edu, di mana ia memiliki 242 pengikut dan telah mempublikasikan dua makalah penelitian.

    Agam juga berbagi pengetahuan dan pengalamannya melalui kanal YouTube pribadinya, yang berisi berbagai video terkait pendidikan dan profilnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat.

    Di bawah kepemimpinannya, SMA Negeri 1 Cianjur telah mencapai berbagai prestasi, termasuk peluncuran 161 buku karya guru dan siswa sebagai bagian dari perayaan ulang tahun sekolah yang ke-61.

    Inisiatif ini menunjukkan komitmen Dr. Agam dalam mendorong budaya literasi di kalangan pendidik dan peserta didik.

    Sebelumnya, di hari pertama menjabat sebegai Gubernur Jawa Barat,Dedi Mulyadi mencopot jabatan Siti Faizah sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok. 

    Mulyadi di Istana, Jakarta, Kamis.

    “Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tambahnya, dikutip dari Kompas.com.

    Sosok Kepala SMAN 6 Depok

    GAJI KEPALA SMAN 6 DEPOK – Siti Faizah (kiri) dicopot dari jabatan Kepala SMAN 6 Depok, imbas ngeyel berangkatkan siswa study tour padahal sudah dilarang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan). (KOLASE X – YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala SMAN 6 Depok belum memberikan statement apapun.

    Termasuk saat ramai-ramai masalah study tour yang berujung pelarangan oleh Dedi Mulyadi.

    Lalu, siapakah sosok Kepala SMAN 6 Depok?

    Dari penelusuran Tribunnews.com, saat ini Kepala SMAN 6 Depok adalah Siti Faizah MPd.

    Siti Faizah menjabat sebagai Kepala SMAN 6 Depok sejak pertengahan tahun 2022.

    Sebelumnya, Siti Faizah sempat menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Depok dan SMAN 10 Depok.

    Berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang beredar, Siti Faizah diketahui lahir pada 3 Oktober 1968.

    Sehingga saat ini, ia berusia 56 tahun.

    Ia diangkat menjadi PNS pada Januari 1992 atau sudah 33 tahun menjadi seorang abdi negara.

    Sebagai kepala sekolah, Siti Faizah kerap muncul di sejumlah kegiatan. Terutama di SMAN 6 Depok.

     Misalnya, saat Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Tahun Ajaran 2024/2025 dan HEXA Campus Exhibition & Job Fair 2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • Jelang Ramadan, Ketum PP IKA ITS Ajak Alumni Berlomba Tingkatkan Amal Ibadah dan Berbagi Sesama

    Jelang Ramadan, Ketum PP IKA ITS Ajak Alumni Berlomba Tingkatkan Amal Ibadah dan Berbagi Sesama

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Bulan Ramadhan yang sedianya akan dimulai sejak 1 Maret mendatang dinanti dengan antusias oleh seluruh umat muslim di dunia tidak terkecuali di Indonesia.

    Jelang Ramadan 1446 H di tahun ini, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS Surabaya (Ketum PP IKA ITS), Wiluyo Kusdwiharto, mengajak seluruh alumni untuk bersama-sama menyambut bulan yang setiap tahunnya selalu dinantikan.

    “Beberapa hari lagi, kita akan bertemu dengan Ramadhan yang suci. Tidak ada umat muslim di dunia ini yang tidak menantikan datangnya Ramadan. Sebelum Ramadan datang, saya mewakili PP IKA ITS meminta maaf apabila selama kami mengurus organisasi dan alumni ada hal yang kurang berkenan bagi seluruh stakeholders” kata Wiluyo.

    Wiluyo juga menyampaikan ajakan kepada para alumni untuk berbagi terutama di bulan penuh Rahmat dan ampunan ini. “Seperti kita ketahui bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan, oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh alumni untuk kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah di sepanjang Ramadan. Kami di PP IKA ITS berupaya memfasilitasi niat para alumni yang hendak berbagi dengan sesama di tahun ini” tuturnya.

    Lebih lanjut Wiluyo menjelaskan tentang program Idul Fitri Funfest 2025 yang rencananya digelar pada 15 Maret dan 26 April mendatang.

    “Tahun ini, kami PP IKA ITS memiliki proker Idul Fitri Funfest 2025 dengan tema ‘Satu Hati Dalam Berbagi’. Ini merupakan kegiatan yang digagas untuk kita semua alumni bersama-sama menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan di momen Ramadhan hingga idul fitri mendatang.”

    “Idul Fitri Funfest rencananya diisi dengan kegiatan Cahaya Ramadhan Bersama Anak Jalanan dan Kaum Dhuafa di Bintara Bekasi dan Depok pada 15 Maret. Selanjutnya untuk menyambut Idul Fitri kami ada kegiatan Donor darah dan halal bihalal pada 26 April mendatang.”

    “Pada kesempatan ini, kami mengajak para alumni untuk bisa turut serta pada kegiatan-kegiatan tersebut sehingga sambil beramal kita juga menguatkan kebersamaan sesame alumni” tambahnya.

    Namun demikian, ada yang berbeda dari peran PP IKA ITS di Ramadhan kali ini pasca Sidang Umum Majelis Umum ke-III Himpuni karena PP IKA ITS bukan lagi koordinator Presidium Himpuni.

    “Jadi, pada Ramadan tahun ini PP IKA ITS sudah tidak lagi menjabat sebagai coordinator Presidium Himpuni setelah Sidang Umum pekan silam di Makassar. Namun demikian seperti yang telah saya sampaikan bahwa meski kami bukan lagi bagian dari Presidiumj Himpuni, kamitetap akan terus mendukung program kerja dari Presidium periode ini dibawah kepemimpinan pak Mentan” ujar Wiluyo.

    Wiluyo berharap agar para alumni dapat menjalankan ibadah sebaik-baiknya dan mendapatkan berkah melimpah pada Ramadhan kali ini.

    “Sekali lagi, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan kepada seluruh alumni ITS dan umat muslim lainnya. Semoga kita semua dapat menjalankan seluruh ibadah sebaik-baiknya dan seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di sepanjang Ramadhan dapat diterima oleh Allah SWT serta kita dan seluruh keluarga selalu dilindungi, diberikan keberkahan, dan dirahmati Allah hingga dipertemukan dengan hari kemenangan mendatang” pungkasnya.

  • Harta Kekayaan LHKPN Agus Purwono Petinggi Pertamina Tersangka Korupsi Minyak Mentah, Utang Rp 6,3 M

    Harta Kekayaan LHKPN Agus Purwono Petinggi Pertamina Tersangka Korupsi Minyak Mentah, Utang Rp 6,3 M

    Harta Kekayaan LHKPN Agus Purwono Petinggi Pertamina Tersangka Korupsi Minyak Mentah, Utang Rp 6,3 M

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut rincian harta kekayaan LHKPN Agus Purwono Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International tersangka korupsi.

    Agus Purwono ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga hingga membuat negara rugi Rp193,7 triliun.

    Peran Agus Purwono dalam tindak korupsi adalah sebagai berikut:

    1. Bersama RS dan SDS, AP memenangi DMUT/broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum.

    2. Bersama RS dan SDS mengondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 28 Maret 2024, berikut rincian LHKPN Agus Purwono:

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.450.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000

    2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 1.000.000.000

    3. Tanah Seluas 1042 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 600.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 4.450.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.025.000.000

    1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, WARISAN Rp. 525.000.000

    2. MOBIL, BMW F10 520I Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.895.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 69.694.400

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 761.007.283

    F. HARTA LAINNYA Rp. 634.295.079

    Sub Total Rp. 11.100.891.762

    III. HUTANG Rp. 6.303.154.376

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.797.737.386

    Sosok Agus Purwono

    Agus Purwono menjabat sebagai Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sejak April 2023 sampai saat ini. 

    Ia diduga, bersama Riva Siahaan dan Sani Dinar Saifuddin, melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang.

     
    Mereka juga disebut memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.

    Agus sendiri telah menempati sejumlah posisi strategis di Pertamina, berikut rekam jejaknya:

    1. Assistant Manager Chartered Vessel Claim (Oktober 2017 – September 2019)

    2. Senior Analyst Sea Transportation Optimization PT Pertamina (Sep 2020 – Februari 2021);

    3. Manager Origination & Formality PT Pertamina (Februari 2021 – September 2021);

    4. Manager Non Crude Oil Supply (September 2021 – Agustus 2022)

    9 Tersangka Korupsi Pertamina Patra Niaga

    1. Agus Purwono (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

    2. Agus Purwono (SDS), Direktur Feedstock And Product Optimization PT Kilang Pertamina International

    3. Agus Purwono (AP), Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International

    4. Yoki Firnandi (YF), Direktur Utama PT Pertamina International

    5. Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa

    6. Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim

    7. Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

    8. Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga

    9. Edward Corne (EC), VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. (*)

  • 15 Golongan Warga yang Gratis Naik Transportasi Umum di Jakarta

    15 Golongan Warga yang Gratis Naik Transportasi Umum di Jakarta

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta tengah mematangkan kebijakan naik transportasi umum gratis untuk 15 golongan warga setempat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program ‘100 Hari Pramono-Rano’ sebagai gubernur dan wakil gubernur.

    Rano Karno selaku Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta memastikan, pihaknya terus menyiapkan aturan terkait. Kebijakan tersebut hanya menunggu waktu untuk benar-benar diresmikan.

    “Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Rano Karno, dikutip dari Antaranews, Rabu (26/2).

    Wagub Jakarta, Rano Karno. Foto: Wgub Jakarta, Rano Karno, mengatakan bau tak sedap keluar dari RDF Rorotan karena adanya alat yang tak berfungsi dengan baik. (dok Istimewa)

    Rencana untuk menggratiskan transportasi umum untuk 15 golongan warga Jakarta pertama kali disampaikan Pramono Anung dan Rano Karno saat kampanye Pilgub, empat bulan lalu. Ketika itu, mereka mengaku ingin memberikan kemudahan kepada kelompok tertentu.

    Kemudian, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

    Transportasi umum di Jakarta. Foto: Andhika Prasetia

    Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

    “Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” kata Rano.

    15 Golongan Naik Transportasi Umum Gratis di JakartaPegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jakarta atau pensiunanTenaga kontrak yang kerja di Pemprov JakartaPeserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)Karyawan swasta tertentu / pekerja dengan gaji sesuai UMP melalui Bank DKIPenghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)Penduduk pemilik KTP Kepulauan SeribuPenerima beras keluarga sejahtera (raskin) yang domisili di JabodetabekAnggota TNI dan PolriVeteran Republik IndonesiaPenyandang disabilitasPenduduk lansia di atas 60 tahunPengurus masjidPendidik dan tenaga kependidikan pada PAUDJuru pemantau jentik.

    (sfn/dry)

  • 20 ASN Dipecat Gara-gara Kumpul Kebo hingga Narkoba

    20 ASN Dipecat Gara-gara Kumpul Kebo hingga Narkoba

    Jakarta –

    Sebanyak 20 aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) kena kasus pelanggaran atas hukuman disiplin dengan keputusan pemberhentian alias dipecat. Hal itu diputuskan dalam sidang banding administratif.

    “Hasil sidang hari ini memutuskan sebanyak 20 dari 22 ASN yang mengajukan banding atas hukuman disiplin memperoleh keputusan pemberhentian. Sementara itu, dua keputusan lainnya diperingan berdasarkan hasil kajian sidang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sekaligus bertindak sebagai Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Zudan Arif dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Total ada 22 ASN yang mengajukan banding atas hukuman disiplin pada sidang kali ini, terdiri dari 16 PNS dan 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Jenis-jenis kasus yang menjadi bahan banding melibatkan berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, contohnya tindak pidana manipulasi suara pemilu, pelanggaran integritas, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan wewenang, ketidakhadiran kerja tanpa keterangan, tindak pidana korupsi, hingga tindakan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah alias kumpul kebo.

    Selain itu, hukuman yang menjadi subjek dalam banding kali ini meliputi berbagai jenis pemberhentian, seperti Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), hingga Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sebelumnya, sanksi ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    Sebelumnya ada 28 kasus yang sempat dibahas dalam pra-sidang lalu, tetapi enam di antaranya tidak dapat dilanjutkan ke dalam tahap banding administratif karena kurangnya kelengkapan bahan pengajuan banding. Dalam mengambil keputusan, BPASN berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sebagai informasi, dasar hukum yang digunakan dalam sidang banding administratif mencakup UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 juncto PP Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Manajemen PNS, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

    Selain itu, BPASN juga menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 79 Tahun 2021, yang memungkinkan BPASN untuk memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau bahkan membatalkan keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh PPK.

    Lihat juga Video: Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Pecat Kepsek SMAN 6 Depok

    (aid/fdl)