Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Bakal Normalisasi, Bantaran Sungai di Jabar akan Ditetapkan Jadi Tanah Negara

    Bakal Normalisasi, Bantaran Sungai di Jabar akan Ditetapkan Jadi Tanah Negara

    JAKARTA –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai sepakat menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

    Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di kompleks Wali kota Depok, dicapai komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat yang outputnya fungsi sungai akan dikembalikan.

    Dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    “Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita, untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” ujar Dedi dilansir ANTARA, Selasa, 11 Maret.

    Dedi menyebutkan kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan,” ucap Dedi.

    Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikatnya akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

    “Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai. Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai,” tutur Nusron.

  • Tiba di Jakarta, 2 KRL Impor dari China Segera Tambah Operasional – Page 3

    Tiba di Jakarta, 2 KRL Impor dari China Segera Tambah Operasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Cepat Indonesia (KCI) atau KAI Commuter kembali menerima kedatangan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) baru sebanyak 2 trainset, atau 24 rangkaian kereta (SF12) dari perusahaan asal China, CCRC Qingdao Sifang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Sebelumnya, satu trainset KRL baru juga telah datang pada akhir Januari 2025 lalu.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menerangkan, kedatangan sarana KRL baru ini merupakan tiga dari total 11 trainset yang dipesan oleh perusahaan.

    “Hingga saat ini, total KAI Commuter telah mendatangkan 36 unit kereta atau sebanyak tiga trainset KRL baru,” jelas Joni, Rabu (12/3/2025).

    “Penambahan sarana KRL baru ini merupakan usaha KAI Commuter untuk melakukan pergantian atau replacement atas sarana KRL yang akan memasuki masa konservasi,” dia menerangkan.

    Pengecekan Awal

    Rangkaian-rangkaian KRL baru tersebut juga akan dikirim ke Depo KRL Depok untuk dilakukan pengecekan awal secara menyeluruh, sebelum dilakukan asesmen internal oleh KAI Commuter.

    Setelahnya, baru dilakukan pengujian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

    Joni berharap dengan kedatangan sarana KRL yang baru ini, proses pengujian dan sertifikasi bisa sesuai dengan rencana agar segera dapat dioperasikan untuk layanan KRL Commuter Line.

    “Dengan lancarnya semua proses itu, tentunya kami juga bisa secepatnya melayani pengguna KRL lebih maksimal. Apalagi, sampai saat ini Commuter Line masih menjadi moda transportasi andalan untuk mobilitas masyarakat,” tutur dia.

     

  • Bupati Rudy Susmanto undang kepala daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Bupati Rudy Susmanto undang kepala daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3), untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

    Rudy di Cibinong, Rabu, menyebutkan pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong, itu rencananya juga bakal dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta menteri Kabinet Merah Putih.

    “Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya.

    Rudy meyakini bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di hulu hingga hilir.

    Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

    Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu hingga hilir. Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

    Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

    “Berarti kan kita bicaranya di bawah di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy saat itu.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Larangan “study tour” di Jabar berdampak terhadap kunjungan TMII

    Larangan “study tour” di Jabar berdampak terhadap kunjungan TMII

    Jakarta (ANTARA) – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang melarang pelaksanaan karyawisata atau “study tour” oleh sekolah berdampak terhadap jumlah pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

    Direktur Komersial TMII Ratri Paramita saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan, pihaknya sudah menerima pembatalan kunjungan dari beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah memesan tiket.

    “Tahun ini ada (pembatalan), jadi kami sudah ada terbooking dari beberapa di Jawa Barat untuk pesantren kilat kami juga sudah dibatalkan juga. Saya tidak bisa bilang jumlahnya (pembatalan), tapi ya cukup terdampak buat kami yang di grup edukasi. Sekitar ratusan,” jelas Ratri.

    Namun, lanjut dia, pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat terkait pembatalan “study tour” di TMII.

    Dia mengaku mayoritas pengunjung TMII merupakan anak sekolah yang berada di wilayah Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan “study tour”.

    “Karena memang kalau grup sekolah kami banyak yang dari Depok, Bekasi, bahkan dari Bandung juga banyak. Tapi ya sudah kita mengikuti aturan yang ada. Kami juga sudah menjalin kerja sama dengan kereta api cepat ‘Whoosh’ untuk mengakomodir wisatawan asal Jawa Barat,” kata Ratri.

    Dia pun menyayangkan adanya kebijakan Pemprov Jawa Barat itu,

    Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pun menargetkan 500 ribu pengunjung selama Ramadhan hingga Lebaran 2025.

    Ratri optimis target tersebut akan terlampaui karena setiap kali Lebaran, TMII selalu penuh pengunjung. Selain itu, TMII juga sudah menyiapkan sejumlah festival untuk menyambut Ramadhan dan Lebaran.

    Sebelumnya, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat menyebar surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait larangan pelaksanaan karyawisata atau “study tour” oleh sekolah termasuk di Cianjur.

    Kepala KCD Pendidikan Wilayah VI Jabar Nonong Winarni saat dihubungi pada Sabtu (22/2) mengatakan, sebelum Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dilantik Disdik Jabar sudah menindaklanjuti dengan surat edaran terkait larangan study tour dan diperkuat dengan kebijakan Gubernur Jabar.

    “Kami mendukung larangan tersebut, bahkan surat edaran sudah di kirim ke sekolah di wilayah IV agar dipatuhi dan sekolah diminta melakukan penyesuaian atas kebijakan Gubernur Jabar,” kata Nonong.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok Megapolitan

    7 Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok Megapolitan

    Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemasangan tangki air raksasa atau
    water tank
    dengan kapasitas 10 juta liter milik PT Tirta Asasta Depok ditolak oleh warga RW 26,
    Kelurahan Mekar Jaya
    , Sukmajaya, Kota Depok.
    Penolakan ini sudah disampaikan melalui unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor PT Tirta Asasta Depok pada Selasa, 11 Maret 2025.
    Sejak 2021, warga setempat telah menyuarakan penolakan terhadap proyek water tank raksasa tersebut.
    “Memang dari awal sudah kami lihat tidak ada transparansi dalam pembangunannya. Tiba-tiba sudah berdiri bangunan seperti ini, jadi tidak ada sosialisasi kepada warga,” ujar Catur Banuaji, Ketua RW 26, Selasa.
    Catur menekankan, pihak pengelola tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pembangunan.
    Padahal, jarak antara tangki air dan permukiman warga hanya sekitar 6-7 meter. Artinya, warga akan menjadi pihak terdampak pertama jika tangki bermasalah.
    Kekhawatiran warga semakin meningkat ketika mereka melaporkan bahwa fondasi tangki sudah mulai longsor.
    Bahkan terjadi kebocoran tanah yang menyebabkan banjir lumpur di sekitar permukiman.
    “Pondasi itu sudah longsor, ada bocor tanah. Kami juga enggak tahu ada apa, tapi tiba-tiba kebanjiran,” keluh Catur.
    Dengan situasi yang mengkhawatirkan, warga menuntut relokasi
    water tank
    yang direncanakan akan mulai dioperasikan pada pertengahan 2025.
    “Sikap kami masih satu, kami ingin relokasi karena ini enggak layak berada di tengah-tengah permukiman, menolak apa pun kegiatan di atasnya, di
    water tank,
    ” tegas Catur.
    Menanggapi keluhan warga, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengimbau warga untuk mengirim surat resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot).
    “Langkah ini diambil supaya Pemkot dapat mengkaji penghentian sementara pembangunan
    water tank.
    Terlebih,
    water tank
    memang masih dalam tahapan finalisasi,” ungkap Chandra setelah meninjau lokasi.
    Masalah lain yang muncul adalah fakta bahwa
    water tank
    tersebut terkonfirmasi miring sekitar 25 sentimeter.
    Temuan itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Lemtek UI).
    “Kalau hasil Lemtek UI (kajian penelitian) kemiringannya itu sekitar 25 sentimeter dan ada penurunan fondasi,” kata Chandra.
    Kemiringan ini terjadi karena fondasi tanah yang kurang padat.
    “Memang kata warga itu bekas tanah urukan, dulu orang pernah buang sampah di sana jadi bukan tanah solid. Maka ini akan kita cek semua,” ujar Chandra.
    Sebagai langkah selanjutnya, Pemkot Depok akan melakukan pengkajian ulang dan audit terhadap pembangunan w
    ater tank
    ini dengan melibatkan konsultan ahli independen.
    “Kan sudah ada hasil dari Lemtek UI juga, sudah ada juga konsultasi PDAM. Kalau memang ini perlu, kami akan cari juga jalan tengah dari konsultan independen, nanti kami sama-sama kaji,” terang Chandra.
    Chandra memastikan hasil kajian nantinya akan lebih komprehensif untuk menemukan solusi yang sesuai dengan keluhan warga RW 26, Kelurahan Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota Megapolitan 12 Maret 2025

    Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota Megapolitan 12 Maret 2025

    Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali melakukan blusukan. Kali ini, ia mengunjungi
    kantor Wali Kota Depok
    pada Selasa (11/3/2025).
    Video rekaman kunjungan Dedi ke kantor pemerintahan daerah Depok itu diunggah melalui kanal YouTube pribadinya.
    Dalam video tersebut, Dedi mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih khasnya. Kedatangannya disambut langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, beserta sejumlah pejabat Pemkot.
    Tak sekadar kunjungan formal, Dedi mengajak Supian meninjau kondisi sungai di sekitar kantor Wali Kota.
    Perhatiannya langsung tertuju pada jembatan di sekitar kantor Wali Kota Depok yang melintasi sungai tersebut.
    “Jembatannya ini didesain kayak di tempat saya itu, dibuat melengkung. Jadi ada sentuhannya. Nanti di situ (sungai) dikasih jaring, sehingga sampahnya setiap hari diangkat,” ujar Dedi sambil memperhatikan struktur jembatan.
    Namun, pemandangan tak sedap menanti ketika mereka berjalan lebih dekat ke sungai.
    Tumpukan sampah plastik terlihat mengambang, terperangkap di jaring yang dipasang di aliran sungai.
    “Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi melihat kondisi tersebut.
    Melihat permasalahan yang ada, Dedi menyarankan agar Pemkot Depok membangun fasilitas water treatment di area sungai yang penuh sampah itu.
    Menurutnya, dengan sistem pengolahan air yang baik, masalah pencemaran sungai bisa teratasi.
    Tak hanya itu, ia juga memiliki visi untuk mempercantik kawasan tersebut.
    “Nanti kasih ikan kalau sudah jernih. Jadi di situ (jembatan) melengkung, di sekitar sungai diberi taman, indah,” kata Dedi.
    “Lalu ini (tanggulnya) ditinggikan, itu nanti Pak Wali Kota bisa mancing di sini,” tambahnya dengan nada bercanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Tata Ruang Jabar Amburadul, Area Kali di Bekasi Juga Bersertifikat Megapolitan 12 Maret 2025

    Ketika Tata Ruang Jabar Amburadul, Area Kali di Bekasi Juga Bersertifikat Megapolitan 12 Maret 2025

    Ketika Tata Ruang Jabar Amburadul, Area Kali di Bekasi Juga Bersertifikat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kekacauan tata ruang
    di Jawa Barat kembali mencuat sebagai sebuah bayangan kelam, di mana lahan sekitar kali yang seharusnya ruang resapan alam, malah berubah menjadi permukiman pribadi dengan sertifikat hak milik.
    Pemandangan ini seolah menandakan bahwa alam telah tersisih oleh ambisi manusia, menyisakan tanya mendalam tentang keadilan pengelolaan ruang di Jabar.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
    Nusron Wahid
    mengungkapkan, tiga faktor utama yang mendorong
    lahan sempadan sungai
    jatuh ke tangan pribadi.
    “Pertama, masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ada 10 kabupaten di Jawa Barat yang belum merevisi RTRW-nya, padahal sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ini harus segera diperbarui,” ungkap Nusron di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
    Nusron juga menyuarakan keprihatinannya mengenai lambannya kemajuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jawa Barat yang hingga kini baru mencapai 17 persen.
    “Ini yang membuat perizinan itu menjadi kacau. Kenapa? Zooming-nya enggak ketahuan,” terang Nusron.
    Faktor ketiga yang menambah tragisnya situasi ini terletak pada fakta bahwa lahan di sepanjang sempadan sungai hampir seluruhnya telah dikuasai oleh masyarakat.
    “Bibir sungai itu ada tanahnya, dan tanah ini sudah ditempati warga selama 10, 20, bahkan 30 tahun,” jelas Nusron.
    Keprihatinan itu turut tercermin dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , yang menemukan bahwa lahan di sekitar
    Sungai Bekasi
    telah beralih fungsi menjadi permukiman dan bersertifikat hak milik perorangan.
    “Saya lagi di Kali Bekasi, tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Bekasi. Tapi alat berat enggak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah,” ungkapnya, Senin (10/3/2025).
    Akibat dari pergeseran fungsi lahan yang begitu drastis, upaya pelebaran sungai untuk mengendalikan banjir kini terjebak dalam dilema.
    Menanggapi persoalan ini, Dedi bertemu langsung dengan Nusron guna membahas tuntas persoalan tata ruang dan kepemilikan lahan di bantaran sungai.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek 14 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Cek 14 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (12/3/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB.Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.Samsat keliling di Jadetabek hari ini juga ada di Kota Tangerang yaitu di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 15.00-17.00 WIB.Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Fresh Market Lake City Cipondoh pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Bekasi kantor Kelurahan Teluk Pucung 08.00-13.30 WIB.Kabupaten Bekasi Ruko Robson Lippo Cikarang 09.00-12.00 WIB.Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan kantor Kecamatan Tajur Halang 08.00-12.00 WIB.Cinere halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat layanan Samsat keliling di Jadetabek hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Jakarta Tak Hujan Kemarin, Modifikasi Cuaca Berhasil? Megapolitan 12 Maret 2025

    Jakarta Tak Hujan Kemarin, Modifikasi Cuaca Berhasil? Megapolitan 12 Maret 2025

    Jakarta Tak Hujan Kemarin, Modifikasi Cuaca Berhasil?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Cuaca di Jakarta pada Selasa (11/3/2025) terpantau cerah hingga berawan, tanpa adanya hujan yang turun.
    Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, apakah operasi
    modifikasi cuaca
    (OMC) yang dilakukan pemerintah telah berhasil menghalau
    hujan di Jakarta
    ?
    Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta TNI Angkatan Udara telah menggelar OMC untuk mengantisipasi potensi banjir akibat curah hujan tinggi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
    OMC dilakukan dengan menyemai 20.000 kilogram (kg) garam (NaCl) di awan-awan hujan agar hujan turun ke area laut.
    “Jakarta pun melakukan OMC. Jadi kita bersama-sama tanggal 11 sampai tanggal 20 ini melakukan (OMC) ,” ujar Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Maruli Sijabat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa.
    Maruli berujar, OMC yang dilakukan berhasil mengurangi insensitas hujan hingga mencapai 60 hingga 70 persen di Jakarta.
    “Mengurangi cukup signifikan, 60 sampai dengan 70 persen curah hujan. Jadi, curah hujannya cukup bisa diminimalisir, kemudian juga bisa diredistribusi lagi untuk curah hujannya,” kata dia.
    Pada 11 hingga 20 Maret, OMC akan kembali dilanjutkan mencakup beberapa provinsi sekitar Jakarta untuk memperkuat dampak modifikasi cuaca.
    Pada pelaksanaan OMC, dua penerbangan per hari akan disiagakan sebagai standar operasional.
    Namun, prosesnya dilakukan berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menentukan kapan dan di mana penyemaian dilakukan.
    “Bila ada potensi pertumbuhan awan hujan, maka kita lakukan OMC. Kalau tidak, penerbangan tidak dilakukan,” jelasnya.
    Selain itu, BPBD Jakarta juga tengah mempertimbangkan untuk melakukan OMC pada malam hari guna mengendalikan curah hujan di wilayah Jakarta.
    Namun, keterbatasan fasilitas penerbangan malam membuat Pemprov Jakarta meminta dukungan dari BNPB.
    “Kita meminta supaya bisa di-
    support
    juga untuk penerbangan malam karena Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD ini mempunyai keterbatasan untuk pesawat yang terbang malam,” ungkap Maruli.
    Modifikasi cuaca
    ini diharapkan dapat mengurangi curah hujan sebesar 70-80 persen, terutama dalam menghadapi potensi banjir akibat hujan ekstrem.
    “Pengalaman dari Desember sampai dengan kemarin bulan Februari, Maret awal itu cukup signifikan dan sampai dengan 70 persen (curah hujan yang berkurang),” ungkap Maruli.
    Maruli menyebut operasi OMC masih terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah banjir di Jakarta.
    “Untuk posko kita ada di Halim, Bandara Halim Perdanakusuma. Di sana kita gabung dengan BNPB dan juga dengan Banten, sedangkan Jawa Barat nanti dari bandara di Jawa Barat karena cukup jauh dari Bandung menuju ke Jakarta,” ungkap Maruli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Sadar Ada Kabel Tegangan Tinggi, Pria di Depok Tewas Tersetrum Saat Pasang Atap Baja Ringan

    Tak Sadar Ada Kabel Tegangan Tinggi, Pria di Depok Tewas Tersetrum Saat Pasang Atap Baja Ringan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Seorang pria berinisial S (32) tewas tersetrum saat sedang memasang rangka atap baja ringan.

    Peristiwa itu terjadi di Jalan Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Depok, Senin (10/3/2025) sore sekitar pukul 16.40 WIB.

    “Korban mengalami luka bakar di telapak tangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (12/3/2025).

    Berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara (TKP), korban mulanya hendak memasang rangka atap yang terbuat dari baja ringan.

    Namun, korban diduga tidak mengetahui jika baja ringan tersebut menempel di kabel listrik bertegangan tinggi.

    “Akibatnya korban tersetrum dan jatuh,” ungkap Kabid Humas.

    Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis.

    KLIK SELENGKAPNYA:  Aksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mencangkul di Kawasan Hibisc Fantasy Puncak Bogor Menjadi Sorotan. Memang bisa nyangkul?

    Namun nyawa korban tak tertolong.

    Selain mengalami luka bakar di telapak tangan dan pergelangan kaki, korban juga menderita luka memar di kepala akibat terjatuh.

    “Keluarga korban menerima kejadian tersebut dan tidak ingin dilakukan otopsi dengan membuat surat pernyataan,” ujar Ade Ary.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya