Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Baterai 0% Masih Bisa Jalan Sejauh Ini

    Baterai 0% Masih Bisa Jalan Sejauh Ini

    Jakarta –

    Honda CUV e: di atas kertas bisa mencapai jarak 80,7 km sekali pengisian. Well, bagaimana faktanya saat pengujian harian?

    Kami menggunakan motor ini dari Depok menuju BSD City, Tangerang. Sebelum memulai perjalanan, baterai sudah diisi dalam kondisi penuh 100 persen.

    Motor ini sampai pada titik tujuan dengan jarak kurang lebih mencapai 42 kilometer. Motor ini terbilang mumpuni buat dipakai harian, apalagi kecepatan maksimalnya bisa sampai 83 km/jam.

    Tim redaksi detikOto menggunakan mode gabungan eco, standar, dan sport. Namun cenderung lebih sering memakai mode sport karena akselerasinya yang menyenangkan.

    Motor pun dipakai kebutuhan konten, sisa baterainya masih 30 persen, dan sisa jaraknya 22 kilometer.

    Honda CUV e: itu pun lalu dipakai untuk perjalanan kembali ke Depok. Namun saat motor mencapai jarak sekitar 58 kilometer, baterai sudah nol persen. Di saat bersamaan, muncul logo kura-kura.

    Kami pun masih menggunakan mode sport, motor masih bisa berjalan sampai di Pamulang, baterai sudah habis nol persen. Jarak yang ditempuh 70,2 kilometer pada odometer, artinya motor listrik ini masih bisa berjalan 12 kilometer saat baterai menunjukkan indikator nol persen.

    Biaya operasional

    Tim redaksi detikOto menjajal Honda CUV e: dengan jarak kurang lebih 47,1 kilometer per harinya. Honda CUV e: ini tergolong sangat murah biaya operasionalnya.

    Kami menggunakan motor ini dari Depok menuju Tendean, Jakarta Selatan. Sebelum memulai perjalanan, baterai sudah diisi dalam kondisi penuh 100 persen.

    Setelah dipakai pulang pergi dengan total jarak 47,1 kilometer, baterai yang tersisa menjadi 21 persen.

    Untuk mengukur perkiraan biaya, selanjutnya adalah melakukan pengecasan ulang baterai menggunakan charging dock.

    Baterai pertama diisi hingga penuh, alat pengukur volt meter menunjukkan daya yang terisi pada baterai sebesar 1,041 kWh dengan memakan waktu pengisian lebih dari empat jam. Setelah ditotal dengan baterai kedua, daya yang diisi ulang sekitar 1,731 kWh.

    Itu artinya untuk dipakai harian sekitar 47,1 km hanya memakan biaya:

    – Listrik 900 VA, tarif Rp 1.352 per kWh x 1,731 kWh: Rp 2.340
    – Listrik 1.300 VA, tarif 1.444,70 per kWh x 1,731 kWh: Rp 2.500

    Jika menggunakan motor listrik hingga kondisi baterai habis, sesuai spesifikasi baterai yang digunakan, yakni dua baterai dengan masing-masing kapasitas maksimal 29,6 Ah dan 50,26 Volt, maka daya yang bisa digunakan sekitar 1,478 kWh (per baterai). Dengan kata lain, dua baterai maksimal yang disimpan Honda CUV e: artinya sekitar 2,975 kWh.

    Kemudian dikalikan tarif listrik Rp 1.444,70 per kWh, hasilnya untuk jarak tempuh yang diklaim Honda bisa mencapai 80,7 km perlu memakan biaya isi ulang listrik Rp 4.928.

    Sangat murah bukan?

    Misalnya dalam sebulan jika jarak tempuh per harinya hanya 80 kilometer kamu akan memperoleh biaya pemakaian listrik sebesar 30 x Rp 4.928, yakni Rp 128.956.

    Menariknya baterai yang dipakai itu dapat di-swap(ditukar) atau di-charge sendiri dengan off-board charger. Pengisian baterai dari kosong hingga penuh memakan waktu enam jam, dan 2,7 jam (160 menit) untuk pengisian dari 25% ke 75%.

    Tarif operasional yang hemat, menarik minat untuk beralih ke motor listrik. Namun faktanya harga jual motor ini masih belum kompetitif ketimbang Honda BeAT atau Vario sekalipun.

    (riar/dry)

  • 7 Macet Horor di Exit Tol Bocimi GT Parungkuda, Kendaraan Perlu 2 Jam untuk Maju 800 Meter Regional

    7 Macet Horor di Exit Tol Bocimi GT Parungkuda, Kendaraan Perlu 2 Jam untuk Maju 800 Meter Regional

    Macet Horor di Exit Tol Bocimi GT Parungkuda, Kendaraan Perlu 2 Jam untuk Maju 800 Meter
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com –
    Kemacetan parah masih melanda
    Exit Tol Bocimi
    GT Parungkuda pada Rabu (2/4/2025) sore.
    Para pengendara mengeluhkan kondisi lalu lintas yang mengarah ke
    Sukabumi
    , Jawa Barat.
    Salah satu pengendara, Asnawi, mengaku terjebak dalam kemacetan selama hampir dua jam untuk menempuh jarak sekitar 800 meter dari Exit Tol Bocimi GT Parungkuda menuju jalan utama Bogor-Sukabumi.
    “Macet hampir 2 jam, saya dari Depok mau ke Sukabumi pulang kampung,” kata Asnawi saat ditemui di lokasi.
    Dia menambahkan, niatnya menggunakan Tol Bocimi untuk memangkas waktu tempuh justru berujung pada kemacetan yang berkepanjangan.
    “Niat pake tol untuk mempercepat, tapi ini bukan mempercepat, hampir 2 jam macet. Kalau tahu macet, mending lewat jalan biasa,” papar Asnawi.
    Keluhan serupa juga disampaikan oleh Lulu, seorang pengendara lainnya.
    Ia mulai keluar dari exit tol sekitar pukul 14.00 WIB. Namun hingga pukul 16.11 WIB, dia masih terjebak dan belum dapat memasuki jalan utama Bogor-Sukabumi.
    “Saya mau ke Ciandam, udah di sini (exit tol) dari jam 14.00,” ungkap Lulu.
    Pantauan
    Kompas.com
    hingga pukul 17.00 WIB menunjukkan bahwa kemacetan di Exit Tol Bocimi GT Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, masih berlangsung.
    Para petugas kepolisian terlihat berupaya mengurai kemacetan yang semakin parah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN, Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok dan Kepala Daerah se-Jabar Megapolitan

    5 Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN, Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok dan Kepala Daerah se-Jabar Megapolitan

    Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN, Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok dan Kepala Daerah se-Jabar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, dirinya akan memanggil para bupati dan wali kota se-Jabar pada 8 April 2025 mendatang.
    Dedi menyebut
    Wali Kota Depok
    Supian Suri juga akan dipanggil buntut memperbolehkan ASN mudik dengan mobil dinas.
    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Dedi mengatakan, dirinya ingin hal serupa tidak terjadi kembali.
    Sehingga, dirinya akan menekankan beberapa hal kepada bupati dan wali kota yang ada di wilayah Jabar.
    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” ucapnya.
    Sementara itu, Dedi Mulyadi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok.
    Dia menyadari bahwa Walkot Depok adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.
    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” imbuh Dedi.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri.
    Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan pegawai.
    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu pegawai yang belum memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam melayani masyarakat Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Melarikan Diri, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Cimahi

    Sempat Melarikan Diri, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Cimahi

    JABAR EKSPRES – Wahidah Rohmah (46), seorang perempuan asal Kampung Cirateun, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kebon Kelapa, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

    Korban yang diketahui membuka praktik pengobatan alternatif itu pertama kali ditemukan oleh anak sulungnya, Diniyati Rohimah, pada Senin (17/3/2025) malam.

    Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian dengan kekerasan.

    “Tindak pidana pembunuhan ini terjadi pada 17 Maret 2025, dan yang pertama kali menemukannya adalah pihak keluarga,” kata Tri dalam konferensi pers di Mapolres Cimahi, Rabu (2/4/2025).

    Menurut Tri, saat keluarga mendatangi rumah korban, mereka mencium bau busuk yang mencurigakan. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak mendapat respons, mereka memutuskan untuk meminta bantuan warga setempat.

    Akhirnya, lanjut Tri, pintu didobrak, dan korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

    “Korban ditemukan dalam keadaan tidak mengenakan busana, dengan beberapa luka lebam di tubuh, kepala mengeluarkan darah, serta gunting yang masih menancap di lehernya. Mulut korban juga tersumpal handuk,” jelasnya.

    Hasil visum dan autopsi yang dilakukan tim Dokkes dari RS Sartika Asih menunjukkan bahwa korban telah meninggal dunia antara 72 hingga 96 jam sebelum ditemukan, yang diperkirakan sekitar tanggal 13 Maret 2025.

    “Penyebab kematian korban bukan karena gunting yang menancap di leher, tetapi akibat pukulan benda tumpul di bagian kiri kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan kerusakan pada otak,” ungkap Tri.

    Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa 10 orang saksi, jajaran Satreskrim Polres Cimahi akhirnya menemukan titik terang dari bukti petunjuk berupa alat komunikasi korban.

    “Pada Jumat, 14 Maret 2025, kami menemukan bukti dari alat komunikasi korban yang mengarah kepada keberadaan pelaku,” ujar Tri.

    Pelaku yang berinisial SF sempat berpindah-pindah lokasi, termasuk ke Depok, sebelum kembali ke Cimahi. Namun, pada Sabtu (29/3/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, polisi akhirnya berhasil menangkap SF di sebuah SPBU di kawasan Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

    “Saat ditangkap, pelaku sedang mengisi bensin di SPBU bersama seorang perempuan,” kata Tri.

  • Transjabodetabek Diharapkan Bisa Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

    Transjabodetabek Diharapkan Bisa Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Rute tersebut meliputi wilayah Bekasi – Cawang, Bogor – Cawang, Alam Sutera – Blok M, dan Binong – Grogol.

    Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik rencana tersebut. Pasalnya, publik saat ini masih bergantung pada transportasi pribadi dan jasa ojek imbas tata ruang yang semrawut. Adapun sejumlah rute baru Transjabodetabek akan ditempatkan pada lokasi-lokasi pemukiman.

    Sejak diluncurkan tahun 2017, kata Djoko, JR Connexion (JRC) sendiri telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, penyediaan bus bus JRC ditempatkan pada 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek.

    Sementara tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani bus JRC. Djoko mengatakan, sejumlah operator bus juga akan dilibatkan serta, seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, Alfa Omega Sehati.

    Djoko mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencatat jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Mengacu hasil analisis BPTJ pada tahun berikutnya, tercatat potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18%.

    Sementara ketersediaan halte, kata Djoko, kurang dari 500 meter dari lokasi memulai perjalanan tercatat di tiga wilayah tertinggi Jabodetabek dengan potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5%, Kota Administrasi Jakarta Selatan 70,84% dan Kota Administrasi Jakarta Timur 64,09%.

    Sementara itu, tercatat ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84%, Kabupaten Tangerang 0,76%, dan Kabupaten Bogor 0,67%. Djoko menilai, rendahnya fasilitas kendaraan umum menunjukkan semrawutnya tata ruang daerah pemukiman.

    Alhasil, masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan jasa ojek. Hal ini terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%. Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (2/4/2025).

    Djoko mengatakan, masyarakat yang berpenghasilan rendah kian terhimpit. Pertama dibebani harga hunian yang mahal, kedua perlu membeli kendaraan pribadi lantaran minimnya fasilitas transportasi umum.

    Djoko memaparkan, data Badan Pengelola Tapera pada tahun 2023 mencatat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan terdiri dari 158 perumahan kelas atas dengan harga lebih dari Rp 2 miliar, 268 perumahan kelas menengah di rentang harga Rp 1 miliar – Rp 2 miliar, dan 1.584 perumahan kelas bawah kurang dari Rp 1 miliar.

    Di Wilayah Bodetabek, kata Djoko ada 1.824 perumahan dengan rincian 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat.

    Dapat juga layanan langsung atau direct service seperti bus JRC yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung.

    “Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” jelas Djoko.

    Ia mengungkap, angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN).

    Karenanya, ia mengatakan rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum.

    “Selain itu, penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” ungkap Djoko.

    Sebelum era 1990-an, kata Djoko, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan yang diimbangi dengan layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Akan tetapi, ia menilai saat ini layanan angkutan kota ke permukiman kian terkikis kendati kawasan perumahan itu masih tetap ada.

    Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Djoko menyebut tidak ada kewajiban fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, pemerintah perlu merevisi UU tersebut untuk memastikan tersedianya fasilitas umum di kawasan permukiman.

    “Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Wamendagri Bima Arya Ingatkan ASN Tak Terlambat Masuk – Page 3

    Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Wamendagri Bima Arya Ingatkan ASN Tak Terlambat Masuk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlambat masuk kerja saat hari pertama masuk kantor usai masa libur lebaran Hari Raya Idulfitri 1446 H berakhir.

    Dia menjelaskan, hari pertama kerja biasanya akan diisi dengan kegiatan halal-bihalal. Namun dia mengingatkan, kembali kepada pegawai untuk datang tepat waktu.

    “Wah enggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal-bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time,” ujar Wamendagri Bima Arya kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

    Bima menjelaskan, kegiatan halal-bihalal bagi ASN bukanlah hanya tradisi semata, tapi punya makna yang kebih dalam.

    “Halal-bihalal itu disamping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” ucap dia.

    Karena itu, Bima kembali menegaskan kepada para ASN untuk hadir pada acara tersebut.

    “Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal-bihalal. Jadi jangan telat lah,” tandas Bima Arya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersuara soal kebijakan Wali Kota Depok Supian Suri yang disebut membolehkan aparatnya menggunakan mobil dinas untuk mudik. Dia memastikan, akan ada teguran khusus kepada yang bersangkutan.

    “Ya akan kita tegur, sebab mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik,” kata Bima usai menunaikan ibadah salat ied di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin 31 Maret 2025.

     

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya tiba di Akmil, Magelang untuk mengikuti acara retreat Kepala Daerah. Pramono Anung langsung disambut hangat oleh Kepala Daerah lainnya dan Wamendagri Bima Arya.

  • Perluasan Transjabodetabek kurangi ketergantungan kendaraan pribadi

    Perluasan Transjabodetabek kurangi ketergantungan kendaraan pribadi

    Ilustrasi – Sejumlah bus Transjabodetabek Premium menunggu penumpang saat pemberlakuan waktu sistem ganjil-genap Gardu Tol Bekasi Barat, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/3/2018). ANTARA FOTO/Risky Andrianto

    Perluasan Transjabodetabek kurangi ketergantungan kendaraan pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 April 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai perluasan layanan Transjabodetabek akan membantu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

    “Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum,” kata Djoko lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyebut penerapan jalan berbayar dibutuhkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta.

    “Penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” katanya.

    Djoko menuturkan, pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum. Terlebih, saat ini beban masyarakat, khususnya generasi muda, cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.

    “Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” katanya.

    Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Padahal, sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri.

    “Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” ujarnya.

    Djoko mencatat ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen.

    “Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

    Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Kebakaran Hanguskan Rumah di Kawasan Pemukiman Padat Penduduk Depok – Page 3

    Kebakaran Hanguskan Rumah di Kawasan Pemukiman Padat Penduduk Depok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Peristiwa kebakaran terjadi di permukiman warga kawasan Pasir Gunung Selatan, Depok. Peristiwa kebakaran sempat membuat panik warga yang berusaha memadamkan api dan berhasil dijinakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

    Ketua RT2/1 Pasir Gunung Selatan, Rizal Nasuhi membenarkan akan peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat kejadian kebakaran, aktivitas warga di lingkungannya berjalan dengan normal dan masih dalam kondisi perayaan hari raya Idul Fitri.

    “Namun sekitar pukul 09.00 WIB, terjadi peristiwa kebakaran di lingkungan kami,” ujar Rizal, Rabu (2/4/2025).

    Rizal menjelaskan, kebakaran berawal dari salah seorang rumah warga yang memiliki rumah dua lantai. Penghuni rumah yang terdiri dari tiga orang, berusaha memadamkan api yang berasal dari salah satu ruangan.

    “Namun karena api cukup besar akhirnya ketiga orang tersebut berusaha menyelamatkan,” jelas Rizal.

    Api sempat membesar membakar bangunan rumah dua lantai, sejumlah warga yang melihat berusaha ikut membantu memadamkan api. Lantaran rumah yang mengalami kebakaran berdekatan dengan rumah warga lainnya, membuat api menyambar ke rumah yang berada di sebelahnya.

    “Kebakaran cukup besar, merambat ke rumah sebelahnya,” ucap Rizal.

    Warga bahu membahu berusaha memadamkan api yang membakar rumah warga, sambil menunggu bantuan pemadaman dari DPKP Kota Depok. Tidak lama berselang petugas DPKP Kota Depok berdatangan dan berusaha memadamkan api.

    “Menurut informasi kebakaran akibat korsleting listrik,” terang Rizal.

     

  • 2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengungkapkan potensi kerugian negara yang dapat timbul akibat penggunaan mobil dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik.
    Ia menekankan bahwa mekanisme pemberian penghargaan kepada bawahan seharusnya tidak dilakukan dengan cara tersebut.
    “Itu clear, ya itu clear. Jadi kami memahami ada kepala daerah yang ingin mereward staff-nya. Tapi ya tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas,” ujar Bima saat ditemui di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Jika penggunaan mobil dinas untuk mudik dibiarkan, menurut Bima, hal itu dapat menimbulkan risiko kerugian bagi negara.
    “Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara,” sambungnya.
    Meskipun saat ini merupakan musim libur, Bima mengingatkan bahwa banyak ASN yang tetap piket dan bekerja.
    Ia menjelaskan bahwa mereka juga memerlukan mobil dinas dalam menjalankan tugasnya.
    “Ini juga butuh mobil dinas. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak,” ucap Bima.
    Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sistem shift kerja untuk memastikan layanan tetap berjalan. “Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri.
    Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan pegawai.
    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu pegawai yang belum memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam melayani masyarakat Depok.
    Sikap Supian mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 
    Dedi menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya diterapkan dan meminta Supian untuk tidak lagi membuat pernyataan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
    “Tadi malam sudah saya tegur, nanti gaboleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai,” ungkap Dedi setelah melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).
    Dedi menegaskan bahwa Supian Suri telah mengabaikan instruksi gubernur yang melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi selama periode mudik.
    Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dapat berpotensi merugikan negara jika terjadi kerusakan pada kendaraan tersebut.
    “Iya dong abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobilnya (dinas) di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengungkapkan potensi kerugian negara yang dapat timbul akibat penggunaan mobil dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik.
    Ia menekankan bahwa mekanisme pemberian penghargaan kepada bawahan seharusnya tidak dilakukan dengan cara tersebut.
    “Itu clear, ya itu clear. Jadi kami memahami ada kepala daerah yang ingin mereward staff-nya. Tapi ya tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas,” ujar Bima saat ditemui di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Jika penggunaan mobil dinas untuk mudik dibiarkan, menurut Bima, hal itu dapat menimbulkan risiko kerugian bagi negara.
    “Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara,” sambungnya.
    Meskipun saat ini merupakan musim libur, Bima mengingatkan bahwa banyak ASN yang tetap piket dan bekerja.
    Ia menjelaskan bahwa mereka juga memerlukan mobil dinas dalam menjalankan tugasnya.
    “Ini juga butuh mobil dinas. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak,” ucap Bima.
    Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sistem shift kerja untuk memastikan layanan tetap berjalan. “Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri.
    Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan pegawai.
    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu pegawai yang belum memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam melayani masyarakat Depok.
    Sikap Supian mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 
    Dedi menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya diterapkan dan meminta Supian untuk tidak lagi membuat pernyataan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
    “Tadi malam sudah saya tegur, nanti gaboleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai,” ungkap Dedi setelah melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).
    Dedi menegaskan bahwa Supian Suri telah mengabaikan instruksi gubernur yang melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi selama periode mudik.
    Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dapat berpotensi merugikan negara jika terjadi kerusakan pada kendaraan tersebut.
    “Iya dong abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobilnya (dinas) di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.