Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Dilema Mudik Usai Lebaran: Harga Tiket Hampir Dua Kali Lipat, Pilihan Semakin Sempit Megapolitan 5 April 2025

    Dilema Mudik Usai Lebaran: Harga Tiket Hampir Dua Kali Lipat, Pilihan Semakin Sempit Megapolitan 5 April 2025

    Dilema Mudik Usai Lebaran: Harga Tiket Hampir Dua Kali Lipat, Pilihan Semakin Sempit
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga yang baru bisa berangkat mudik setelah Lebaran tak kuasa menahan keluh.
    Harga
    tiket kereta api
    yang mereka harapkan bisa lebih ramah kantong, justru melambung tinggi.
    Kartini (29), warga Jakarta, menatap tiket di tangannya dengan napas yang dalam.
    Perjalanan ke kampung halamannya di Cirebon kali ini terasa jauh lebih berat, bukan karena jarak, tapi ongkosnya.
    “Biasanya Rp 190.000, sekarang Rp 300.000. Hampir dua kali lipat,” ucap Kartini saat ditemui di
    Stasiun Pasar Senen
    , Jumat (4/4/2025).
    Sejak sebelum Ramadhan, Kartini sudah mencoba membeli tiket secara daring. Tapi berkali-kali mencoba, hasilnya nihil.
    Setiap kali aplikasi dibuka, semua kursi sudah raib, seolah mudik hanyalah hak mereka yang lebih dulu beruntung.
    “Tiketnya baru dapat sekarang, kemarin-kemarin itu penuh, enggak bisa diakses,” tutur Kartini.
    Cerita serupa juga datang dari Hesti (46), warga Depok yang hendak mudik ke Tegal bersama keluarga besarnya.
    Harga tiket ekonomi yang biasa ia beli Rp 120.000, kini naik menjadi Rp 156.000 per orang.
    “Alhamdulillah kami sudah pesan dari awal puasa, tapi memang harganya naik sekitar 20 persen,” kata Hesti.
    Namun pukulan terbesarnya datang saat harus kembali ke Jakarta. Demi mengejar jadwal kerja, Hesti tak punya banyak pilihan selain membeli tiket kereta Argo yang harganya mencapai Rp 600.000 per orang.
    “Ngejar waktu kerja, jadi enggak ada pilihan lain,” katanya singkat.
    Hesti berharap, kelak PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa memberi ruang lebih panjang bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan.
    Bukan hanya soal waktu, tapi bagi Hesti juga soal harga yang masuk akal.
    “Kalau bisa, penjualan tiket dibuka lebih lama dan kenaikannya jangan terlalu signifikan,” ucapnya, lirih.
    Di tengah euforia Lebaran yang mulai mereda, cerita Kartini dan Hesti menggambarkan wajah lain dari tradisi mudik, yakni kerinduan yang dibayar dengan pengorbanan.
    Mereka mungkin tak meminta banyak, tetapi hanya ingin pulang dengan tanpa harus terjebak dalam angka yang kian melambung.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Antrean Panjang Ribuan Kurir yang Terjebak Sistem Retur… Megapolitan 5 April 2025

    Momen Antrean Panjang Ribuan Kurir yang Terjebak Sistem Retur… Megapolitan 5 April 2025

    Momen Antrean Panjang Ribuan Kurir yang Terjebak Sistem Retur…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mentari siang bersinar terik di Jalan Kampung Baru III,
    Ulujami
    , Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (2/4/2025).
    Namun, panas itu tak cukup menghangatkan hati ribuan
    kurir
    yang berdiri berjam-jam dalam antrean panjang.
    Para kurir barang itu datang dari berbagai sudut Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
    Tujuan mereka sama yakni mengembalikan barang pesanan kepada mitra agen paket yang ada di sana.
    Dari kejauhan, antrean itu tampak tak berujung, memanjang hingga dua kilometer.
    Jaket-jaket berwarna oranye, hijau, dan biru membaur, melebur menjadi satu gambaran nyata tentang perjuangan para pencari nafkah di jalanan.
    “Antrean sampai dua kilometer dan 3.000-an driver datang, operator hanya satu,” ujar Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala, Kamis (3/4/2025).
    Hanya satu operator dan tempat yang bisa menerima barang retur.
    Dengan demikian, para kurir itu pun harus menunggu area perkampungan itu.
    Pada Rabu, waktu seolah berjalan lebih lambat.
    Sejak pukul 10.00 WIB, mereka berdiri, berharap sistem dapat mengakomodasi barang yang harus dikembalikan.
    Namun, harapan itu berulang kali tertahan oleh kenyataan, antrean tidak bergerak cepat.
    Hingga sore menjelang, matahari mulai tenggelam di balik deretan bangunan, tetapi barisan kurir masih memenuhi jalan.
    “Agen tidak mengetahui bahwa sistemnya dibuka oleh manajemen sehingga driver yang mengambil barang retur dari Jabodetabek berdatangan dan berebut untuk masuk menaruh paket yang diretur,” lanjut Seala.
    Tidak ada yang benar-benar tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh penantian.
    Tidak ada yang menyangka bahwa keputusan yang diambil di balik layar bisa menghadirkan lautan manusia di jalan sempit ini.
    Video yang beredar di Instagram menjadi saksi bisu kekacauan tepat dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri itu.
    Dalam rekaman, para kurir tampak bergerombol, saling berdempetan, mencoba mencari celah untuk bisa lebih dekat ke agen paket yang mereka tuju.
    Beberapa dari mereka terlihat memakai jaket Shopee, Gojek, atau bahkan tanpa identitas perusahaan apa pun, tapi hanya seorang pekerja yang ingin menyelesaikan tugasnya sebelum senja tiba.
    “Biar pada buka yang lain cabangnya, cuma ini doang yang buka,” terdengar suara perekam video.
    Ironisnya, agen yang menjadi tujuan ribuan kurir ini bukanlah gudang besar dengan fasilitas memadai.
    Hanya sebuah rumah yang harus menanggung beban yang begitu besar.
    Ketika jumlah paket yang harus dikembalikan semakin menumpuk, ruang yang terbatas itu terasa semakin sesak, semakin sulit dijangkau.
    Pada akhirnya, saat jarum jam bergerak mendekati pukul 17.00 WIB, antrean perlahan terurai.
    Para kurir mulai tersebar ke empat titik agen retur lainnya, yakni Service Point Pos Pengumben, Service Point Ulujami, Service Point Muchtar Raya, dan Service Point Puri Botanical.
    Jalan Kampung Baru III yang sempat tertutup sepenuhnya oleh gelombang manusia, akhirnya kembali dapat dilalui.
    “Sudah tidak ada (antrean). Sudah terurai di empat gerai lainnya,” kata Seala singkat.
    Namun, meski antrean telah terurai, kisah hari itu tidak akan mudah dilupakan.
    Sebuah pengingat bahwa di balik paket yang tiba di depan pintu, ada perjalanan panjang yang sering kali tak terlihat.
    Ada peluh yang menetes, ada kesabaran yang diuji, dan ada perjuangan yang terus berulang.
    Mereka, para kurir, adalah wajah lain dari kota ini yang berhenti, dan menunggu demi mengantarkan sepotong kenyamanan bagi orang lain.
    (Reporter: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Novianti Setuningsih)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Arus Balik dan Tantangan 15 Ribu Pendatang Baru, Jadi Beban atau Berkah Jakarta? – Page 3

    Fenomena Arus Balik dan Tantangan 15 Ribu Pendatang Baru, Jadi Beban atau Berkah Jakarta? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Musim libur Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M hampir selesai. Arus balik pun tengah bergulir. Jutaan masyarakat yang selesai merayakan lebaran di kampung halaman kini mulai berbondong-bondong kembali ke perantauan untuk melanjutkan aktivitasnya. Bahkan tak sedikit yang mengajak sanak saudara untuk ikut mengadu nasib di kota-kota besar.

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta memprediksi, akan ada lebih dari 10 ribu pendatang baru yang merantau di wilayahnya pasca-mudik Lebaran 2025 ini. 

    “Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” kata Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Budi Awaluddin, Rabu (2/4/2025) lalu.

    Terkait hal ini, Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno menyatakan bahwa fenomena urbanisasi saat arus balik lebaran merupakan hal yang biasa. Dia memastikan bahwa Jakarta terbuka untuk siapa pun. Karena itu, Rano Karno mempersilakan siapa pun datang ke Jakarta.

    “Kecil itu, sebetulnya pak gubernur udah bicara kepada masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan. Kita enggak akan ada operasi justicia. Karena Jakarta ini milik bersama,” kata Rano Karno kepada wartawan saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (4/4/2025).

    Meski begitu, pria yang akrab disapa Bang Doel ini ingin agar para pendatang baru ini mempunyai skill atau keterampilan untuk bekerja di Jakarta.

    “Tapi memang saran kita, harus punya keterampilan, harus punya skill. Karena kalau kosong-kosong saja nanti akan bersaing dengan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    “Sebetulnya memang, diamati dari tahun 2018, yang namanya operasi justicia sudah tidak ada di Jakarta. Karena Jakarta sekarang ini orang berpikir menyumplek ke sini. Tapi sebetulnya masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah,” sambungnya.

    Doel mengungkapkan, mereka yang mencari nafkah di Jakarta, bukan berarti tinggal di Jakarta, melainkan di wilayah penyangganya seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Tapi hampir rata-rata mereka tinggalnya, bahasanya agak di pinggir. Karena apa? Tentu kalau Jakarta kan sewanya lebih mahal dari pada di pinggir. Itu yang terjadi. Karena itu tentu setiap kunjungan akan kita data. Data itu bukan untuk melarang, supaya kita hitung berapa jumlahnya,” sambungnya.

    Oleh karena itu, Doel menegaskan, prediksi jumlah pendatang tersebut bukan sesuatu yang besar baginya. “Makanya tadi ada bilang 15.000. Kalau 15.000 itu kecil sekali. Sangat kecil sekali. Mungkin bisa di atas. Prediksi kita di atas 50 ribuan,” ucap dia menandaskan.

  • Dilema Mudik Usai Lebaran: Harga Tiket Hampir Dua Kali Lipat, Pilihan Semakin Sempit Megapolitan 5 April 2025

    Warga Keluhkan Harga Tiket Kereta Api Setelah Lebaran Naik Hampir Dua Kali Lipat Megapolitan 4 April 2025

    Warga Keluhkan Harga Tiket Kereta Api Setelah Lebaran Naik Hampir Dua Kali Lipat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga yang baru berangkat mudik setelah Lebaran mengeluhkan kenaikan
    harga tiket
    kereta api yang cukup signifikan.
    Salah satunya adalah Kartini (29), warga Jakarta. Ia menyebut harga
    tiket kereta api
    dari
    Stasiun Pasar Senen
    , Jakarta Pusat, ke Cirebon, Jawa Barat, yang biasa dibelinya seharga Rp 190.000 kini melonjak menjadi Rp 300.000.
    “Biasanya Rp 190.000, sekarang Rp 300.000. Hampir dua kali lipat,” ujar Kartini saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jumat (4/4/2025).
    Kartini mengaku sempat memantau penjualan tiket kereta api secara
    online
    sejak sebelum Ramadhan, tetapi tidak berhasil mendapatkannya karena langsung habis terjual.
    Akhirnya, ia bersama suami dan dua anaknya memilih mudik setelah Lebaran 2025.
    “Tiketnya baru dapat sekarang, kemarin-kemarin itu penuh, enggak bisa diakses,” kata dia.
    Kenaikan harga tiket kereta api juga dirasakan oleh Hesti (46), warga Depok, yang mudik ke Tegal, Jawa Tengah, bersama keluarga besarnya.
    Hesti menyebut harga tiket kereta api ekonomi menuju Tegal yang biasanya Rp 120.000 melonjak menjadi Rp 156.000 per orang.
    “Alhamdulillah kami sudah pesan dari awal puasa, tapi memang harganya naik sekitar 20 persen,” kata Hesti.
    Untuk tiket kereta api dari Tegal ke Jakarta, Hesti bahkan harus membeli tiket kereta Argo seharga Rp 600.000 per orang karena keterbatasan pilihan.
    “Ngejar waktu kerja, jadi enggak ada pilihan lain,” jelas dia.
    Hesti berharap agar ke depannya PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa memperpanjang masa pemesanan tiket dan mempertimbangkan kenaikan harga saat momen Lebaran.
    “Kalau bisa, penjualan tiket dibuka lebih lama dan kenaikannya jangan terlalu signifikan,” ucap dia.
    Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daop 1 Jakarta membantah harga tiket kereta api naik setelah Lebaran 2025.
    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan, penetapan tarif tetap mengacu pada regulasi pemerintah, khususnya sistem Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) untuk kereta api komersial atau non-subsidi.
    “Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada KAI dalam menentukan harga tiket, selama tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Ixfan Hendriwintoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).
    Dia menjelaskan, pengaturan TBA dan TBB merupakan bentuk regulasi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama saat mudik Lebaran.
    Hal ini bertujuan untuk melindungi para penumpang sekaligus menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman.
    Oleh sebab itu, Ixfan menilai, penyesuaian harga tiket telah dilakukan secara transparan dan tetap dalam batas tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
    Ia memastikan, tidak ada lonjakan harga di luar batas yang telah ditetapkan oleh Kemenhub.
    “Penyesuaian harga dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar dalam koridor TBA-TBB,” kata dia.
    Lebih lanjut, ia juga menegaskan, tiket kereta ekonomi bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah.
    Tentunya ini membuat harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat, berbeda dengan tiket komersial yang penetapannya disesuaikan dengan permintaan pasar namun tetap dalam batas tarif resmi.
    “Sistem tarif TBA-TBB memastikan keseimbangan antara kepentingan operasional perusahaan dan perlindungan konsumen,” jelas dia.
    KAI pun mengimbau, agar para penumpang untuk memanfaatkan sejumlah tips agar mendapatkan tiket dengan harga yang lebih terjangkau.
    Beberapa di antaranya adalah memesan tiket lebih awal, memilih kelas ekonomi subsidi, menggunakan aplikasi resmi KAI, merencanakan perjalanan di luar masa puncak, serta memanfaatkan program promo resmi dari KAI.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI. Kami akan terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan,” ucap Ixfan.
    Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui dengan klarifikasi dari PT KAI. Selengkapnya, Anda bisa baca di sini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi kabar terkini terkait tingkat hunian hotel menurun belakangan ini.

    Satu di antara yang disebut-sebut menjadi penyebabnya adalah karena dilarangnya kegiatan pariwisata atau study tour siswa SMA sederajat di wilayah Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi yang bertanggung jawab dengan melarang study tour di wilayahnya tersebut tak goyah dengan pemberitaan hunian hotel menurun.

    Kembali ia menyinggung tentang dampak ekonomi bagi orangtua siswa.

    Menurutnya, kurang tepat jika perhotelan menjadikan larangan study tour sebagai alasan tingkat hunian hotel menurun. 

    “Ketika study tour dimaknai sebagai nginep  di hotel artinya sudah diakui bukan study tour tapi pariwisata tau piknik. Nah kalau piknik kan berarti punya kelebihan uang. Kalau anak-anak didorong nginep hotel apakah mereka orang kaya semua? Tidak,” jelasnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, pada Jumat (4/4/2025).

    Lantas pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan, banyak orangtua siswa terpaksa meminjam ke bank hingga menjual aset hanya untuk membayar study tour anaknya.

    Hal tersebut bagi Dedi akan menimbulkan kemiskinan baru.

    “Ada puluhan ibu orangtua siswa tau ratusan ribu orangtua siswa yang menanggung beban hutang akibat menanggung biaya study tour atau piknik anaknya,” ucapnya.

    Sebagai gubernur, lanjutnya, ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan beban kehidupan masyarakat Jawa Barat agar terkurangi beban ekonominya.

    “Agar mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan, itu dulu yang saya inginkan,” imbuh dia.

    Sementara, dia pun menyebutkan anak atau siswa tetap bisa piknik bersama orangtua atau keluarganya dengan catatan memiliki kemampuan ekonomi lebih.

    “Kan ga ada problem sebenarnya,” papar dia.

    Okupansi Hotel Menurun

    Mengutip Tribun Jabar, tingkat keterisian hotel atau okupansi saat libur Lebaran 2025 di Jawa Barat menurun jika dibandingkan tahun lalu. 

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan, penghitungan tingkat keterisian hotel tahun ini dibagi menjadi beberapa sesi.

    Pertama, kata dia, saat bulan puasa, pada 1-28 Maret 2025, okupansinya hanya 20 persen. Lalu pada 28 -30 Maret 2025 naik menjadi 45 persen. 

    “Nah, tanggal 31 Maret sampai 5 April, itu mungkin sekitar 85 persen hingga 90 persen. Kenapa saya hitung seperti itu, karena kalau dulu (2024) tanggal 1 sampai tanggal 28 itu okupansi bisa mencapai 50 persen karena dulu rapat, meeting, masih diperbolehkan di hotel-hotel. Kalau sekarang kan enggak ada,” ujar Dodi, Jumat (4/4/2025). 

    Menurutnya, peningkatan hanya terjadi di sejumlah tempat wisata seperti kawasan Bogor dan Tasikmalaya yang mencapai 80 persen. 

    “Kalau 2024, 95 hingga 100 persen okupansinya. Nah libur panjang sekarang hanya sampai 85 persen,” katanya.

    Setelah libur Lebaran, kata dia, okupansi hotel diprediksi bakal turun lagi karena wisatawan sudah kembali ke daerah masing-masing. Ditambah lagi aturan efisiensi dari pemerintah yang mengurangi kegiatan di hotel.

    “Okupansi mungkin akan kembali ke-30 persen. Kita semua hotel agak waswas, mungkin bisa “puasa” lagi setelah libur panjang,” ucapnya.

    Sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja APBN, kegiatan pemerintah di hotel menurun drastis.

    Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lesunya ekonomi akibat adanya perang dagang Amerika.

    “Kemudian, kedua, kan sekarang banyak yang di-PHK oleh perusahaan. Ekonomi kita lagi lesu, sehingga seharusnya pemerintah membangkitkan, harusnya pemerintah yang belanja bukan dari swasta,” ucapnya.

    “Nah, kalau sekarang pemerintah menahan, kemudian tidak ada belanja, otomatis bukan hotel dan restoran saja, semua usaha juga terkena dampaknya,” tambah Dodi.

    Para pengusaha hotel di bawah naungan PHRI pun, kata dia, tak menutup kemungkinan akan mengurangi karyawannya karena dampak dari menurunnya okupansi hotel.

    “Contoh, misalnya, hotel (okupansinya) turun (menjadi) 30 persen berarti otomatis kemungkinan terjadi PHK, karena untuk (memenuhi) biaya BEP hotel itu kurang lebih 50 persen (okupansi),” katanya.

    Pihaknya pun berharap pemerintah dapat meninjau ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 agar dunia usaha menggeliat lagi. 

    “Kemudian ada peninjauan ulang di Jawa Barat oleh Pak Dedi (Gubernur Dedi Mulyadi) kaitan study tour bisa di tinjau ulang. Itu saja harapan saya,” ucapnya.

    Beda Pendapat

    Beda pendapat soal larangan study tour antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan sejumlah pemerintah daerah.

    Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah, meskipun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.

    Hanya saja, yang perlu ditekankan adalah pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.

    Mu’ti meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.

    “Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi.”

    “Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.

    Menurut Mu’ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

    Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.

    “Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana,” tegasnya.

    Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.

    “Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” jelas Mu’ti.

    Larangan Gubernur Jabar

    Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan larangannya terhadap kegiatan study tour untuk sekolah-sekolah di provinsi Jawa Barat.

    Dedi menilai bahwa kebanyakan orang tua siswa harus berutang atau menjual barang untuk membiayai kegiatan study tour anak-anak mereka.

    Sehingga menurutnya, study tour dinilai lebih bersifat hiburan daripada edukasi.

    “Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya, ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata,” ujar Dedi, baru-baru ini.

    Menurut Dedi, kegiatan study tour dapat membebani orang tua.

    Ia berpendapat bahwa banyak orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar, padahal itu bukan hal yang mudah bagi mereka.

    “Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat Jawa Barat.” 

    Selain itu, kata Dedi, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan serius dalam melarang study tour. 

    Ia juga menyinggung kecelakaan tragis yang menimpa SMK di Depok, yang menyebabkan 11 siswa meninggal dunia.

    Menurutnya, hal itu harus menjadi pelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali.

    Usulan Gubernur Banten

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour ke luar daerah tetap berlaku di provinsinya.

    Menurutnya, study tour selama ini lebih mengarah pada wisata ketimbang pendidikan.

    Namun jika memang tetap dilakukan, pihaknya mengimbau agar study tour digelar di dalam provinsi.

    “Saya lebih memilih agar siswa bisa melakukan study tour di dalam provinsi Banten, yang memiliki banyak potensi industri dan wisata edukatif.”

    “Jika ingin mengunjungi pabrik atau dunia industri, Banten sudah memiliki banyak pilihan,” ujar Andra.

    Andra mencontohkan, pabrik-pabrik besar di Banten seperti Krakatau Steel dan pabrik baja lainnya bisa menjadi tempat yang sangat mendidik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Pihaknya juga terbuka apabila ada siswa luar daerah memilih untuk datang ke Banten mengenal industri yang ada.

    “Malah, orang luar yang harus datang ke sini untuk study tour,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Galuh Widya Wardani/Glery Lazuardi)(Kompas.com/Firda Janati)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Selain Kompetensi Bersaing di Jakarta, Pramono Ungkap Syarat Mutlak Bagi Para Pendatang

    Selain Kompetensi Bersaing di Jakarta, Pramono Ungkap Syarat Mutlak Bagi Para Pendatang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Arus balik musim lebaran 2025 sudah mulai terjadi. Jakarta akan dibanjiri para pendatang yang hendak mengadu nasib.

    Pemprov Jakarta menyatakan Jakarta terbuka untuk semua.

    Namun, selain harus siap bersaing, para pendatang dituntut memenuhi satu syarat mutlak.

    Tak Ada Operasi Justisi

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memastikan tidak akan ada operasi yustisi untuk menghadapi para pendatang.

    “Masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan, kami enggak akan ada operasi justisia, karena Jakarta ini milik bersama,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

    Sebagai informasi, operasi justisia ini marak diterapkan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

    Meski demikian, operasi justisia sudah dihapus Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Baswedan.

    “Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta,” ujarnya.

    Doel menambahkan, saat ini tren urbanisasi justru marak terjadi di daerah lain di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Karena rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir. Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan semuanya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi sekarang,” tuturnya.

    15.000 Pendatang Diprediksi Serbu Jakarta

    Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memprediksi, jumlah pendatang baru yang tiba di Jakarta setelah libur lebaran mencapai 15.000 jiwa.

    “Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” ucap Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang, angka tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pendatang pada 2024 silam.

    ”Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir memang mengalami penurunan,” ujarnya.

    Pada 2023 silam, jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran mencapai 25.931 orang.

    Angka ini kemudian turun drastis di tahun 2024 lalu dengan jumlah pendatang tercatat sebanyak 16.207 orang.

    Budi pun mengingatkan kepada para pendatang untuk tetap melapor dan mengurus dokumen kependudukan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

    “Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya.

    “Kemudian, laporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun,” sambungnya.

    Syarat Mutlak Pendatang

    Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, ada satu syarat bagi para pendatang di Jakanrta.

    Satu syarat itu adalah kartu identitas. Pendatang harus memiliki KTP

    Kata Pramono, KTP merupakan syarat awal seseorang untuk bekerja atau melakukan banyak hal di Jakarta.

    “Kami tidak akan menerapkan operasi yustisia, tetapi yang diterapkan adalah siapapun yang akan masuk Jakarta harus mempunyai identitas.”

    “Harus punya identitas, kalau tidak punya identitas kan tidak bisa untuk bekerja dan sebagainya,” kata Pramono di program Sapa Indonesia Malam,  Kompas TV, tayang Selasa (1/4/2025).

    Pramono mengatakan, telah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengecek identitas para pendatang.

    “Maka Dukcapil kami minta untuk melakukan menyelenggarakan siapun yang akan itu dicek untuk identitasnya. Bukan yustisia kemudian orang suruh balik. Enggak, Jakarta terbuka bagi siapa saja,” jelasnya.

    Pramono mengakui dirinya pun pendatang di Jakarta, namun berhasil mencapai level tertinggi di sisi pemerintahan.

    “Saya pribadi dulu juga pernah mengadu nasib ke Jakarta, sekarang jadi gubernur. Jadi orang juga harus diberikan kesempatan yang adil bagi siapa saja.”

    “Siapapun yang datang ke Jakarta harus dengan kapasitas kapabilitas untuk bisa bekerja dalam standar dan level Jakarta, supaya itu dipersiapkan jangan sampai kemudian begitu masuk ke Jakarta enggak tahu apa-apa,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pilih Mudik Setelah Lebaran, Warga: Suasananya Lebih Lengang dan Tidak Terlalu Padat Megapolitan 4 April 2025

    Pilih Mudik Setelah Lebaran, Warga: Suasananya Lebih Lengang dan Tidak Terlalu Padat Megapolitan 4 April 2025

    Pilih Mudik Setelah Lebaran, Warga: Suasananya Lebih Lengang dan Tidak Terlalu Padat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hesti (46), warga Depok, Jawa Barat, mengaku baru akan
    mudik
    bersama keluarga besarnya dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, menuju Tegal, Jawa Tengah, pada Jumat (4/4/2025).
    Hesti sengaja memilih mudik setelah Lebaran karena ia merasa suasananya berbeda dibandingkan saat menjelang Lebaran.
    “Karena suasananya itu lebih lengang, tidak terlalu padat. Saya bawa anak-anak juga, jadi lebih
    save
    aja,” ujar Hesti saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jumat.
    Selain karena suasana yang lebih lengang, Hesti dan keluarganya memilih mudik setelah Lebaran karena hendak menggelar hajatan di kampung halaman.
    “Saya berangkat sama keponakan, bude, ipar, sepupu, semua bareng-bareng, karena di sana kami ada hajatan juga jadi baru sekarang mudiknya,” kata Hesti.
    Meski baru mudik setelah Lebaran, Hesti mengaku tidak mengalami kesulitan saat memesan tiket kereta api karena ia telah membelinya sejak awal Ramadan.
    Namun, Hesti mengaku harga tiket kereta api yang dibelinya mengalami kenaikan sekitar 20 persen.
    “Kalau harga biasa itu Rp 120.000 kemarin saya beli Rp 156.000,” ujar Hesti.
    Untuk tiket balik ke Jakarta, Hesti menyebut tantangannya lebih besar karena banyak orang yang mengejar waktu masuk kerja.
     
    Bahkan, Hesti harus membeli tiket kereta kelas Argo seharga Rp600.000 per orang.
    “Ngejar waktu kerja, jadi enggak ada pilihan lain. Kami juga baliknya bertahap, karena tiketnya beda-beda harinya,” jelas Hesti.
    Dengan adanya kesulitan tersebut, Hesti berharap penjualan tiket kereta api ke depannya bisa dilakukan dalam jangka waktu lebih panjang.
    Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak waktu dan opsi untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih terjangkau.
    “Kalau bisa penjualan tiketnya diperpanjang waktunya. Dan kalau bisa, kenaikannya jangan terlalu signifikan,” jelas dia.
    Sementara itu, Kartini (29), warga Jakarta yang baru berangkat mudik ke Cirebon bersama suami dan anaknya, mengaku baru mudik hari ini lantaran tidak berhasil mendapatkan tiket kereta api sebelum Lebaran 2025.
    “Tiketnya baru dapat sekarang, kemarin-kemarin itu penuh, enggak bisa diakses, habis,” kata Kartini.
    Meski demikian, Kartini tetap bersyukur bisa berangkat ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan orangtua.
    Dia merencanakan untuk kembali ke Jakarta pada Selasa pekan depan, sebelum anaknya masuk sekolah.
    “Kami rencana balik Selasa, jadi enggak terlalu lama di kampung,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Pihak Sentil Supian Suri soal Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas, KPK dan Dedi Beri Peringatan – Halaman all

    3 Pihak Sentil Supian Suri soal Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas, KPK dan Dedi Beri Peringatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Pernyataan Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri, yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran, menuai reaksi dari berbagai pihak.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kompak mengingatkan mengapa ASN tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi.

    1. KPK: Mobil Dinas Bukan untuk Kepentingan Pribadi

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan mobil dinas bukan digunakan untuk kegiatan pribadi.

    Atas hal itu, Budi mengingatkan kepada kepala daerah, agar aktif menjadi teladan bagi jajarannya dalam pencegahan korupsi, terutama saat momen lebaran.

    Pencegahan korupsi itu termasuuk dengan tidak menyalahgunakan mobil dinas.

    “Kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Budi dalam keterangannya, dikutip Kompas.com pada Jumat (4/4/2025).

    “Kepala daerah dan satuan pengawas atau inspektorat seharusnya bisa secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, agar penyalahgunaan kendaraan dinas ini dapat dilakukan pencegahan secara efektif,” imbuh dia.

    2. Dedi Mulyadi Bakal Panggil

    Dedi Mulyadi mengatakan bakal memanggil semua kepala daerah, termasuk Supian Suri, pada 8 April 2025 mendatang.

    Hal ini buntut sikap Supian yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Depok, menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    “Tanggal 8 (April) akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Dalam pertemuan itu, lanjut Dedi, ia akan mengingatkan kepada semua kepala daerah di Pemprov Jabar, agar langkah yang dilakukan Supian, tak terulang lagi.

    Ia juga akan menekankan beberapa hal kepada semua kepala daerah di Jabar.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” kata Dedi.

    Dedi sebelumnya mengatakan ia telah menegur Supian buntut mengizinkan ASN memakai mobil dinas.

    Kepada Supian, Dedi meminta agar Wali Kota Depok itu tak lagi mengulangi perbuatannya.

    Sebab, menurut Dedi, langkah Supian justru membuka peluang bagi ASN abai pada peraturan yang ada.

    “Tadi malam saya sudah tegur, nanti nggak boleh ada pernyataan seperti itu lagi.”

    “Itu membuka ruang pada kebijakan-kebihakan lainnya, nanti abai,” jelas Dedi setelah melaksanakan salat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (31/3/2025).

    3. Wamendagri Akan Beri Teguran

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengaku akan menegur Supian Suri buntut mengizinkan ASN pakai mobil dinas untuk mudik.

    Bima menegaskan, mobil dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan publik.

    Sebab, apabila mobil dinas mengalami kerusakan, hal itu akan berisiko pada kerugian negara.

    “Ya kita akan tegur (Wali Kota Depok),” kata Bima, Senin.

    “Seharusnya (mobil dinas) tidak digunakan (untuk kepentingan pribadi). Apalagi risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara,” jelas Bima.

    Karena itu, Bima meminta seluruh kepala daerah memerhatikan tugas dan fungsi ASN tersebut.

    Ia mengatakan, aturan penggunaan mobil dinas tidak pernah berubah hingga saat ini.

    Saat ditanya soal sanksi yang akan dikenakan kepada Supian Suri atas kebijakan tersebut, Bima mengatakan pasti akan diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat.

    “Sanksinya tentu akan disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur pasti akan memberikan sanksi,” pungkas dia.

    Alasan Supian Supri Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas

    Sebelumnya, Supian Suri memperbolehkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Izin itu, kata Supian, diberikan sebab tak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.

    Supian juga menyebut, izin itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para ASN.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian, saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” sambungnya.

    Tak hanya itu, perizinan mobil dinas untuk dipakai ASN mudik juga sebagai jaminan agar mereka lekas kembali ke Depok tanpa beralasan terkendala transportasi.

    “Pada prinsipnya, mau bawa (kendaraan dinas) pulang kampung atau tetap enggak dibawa kemana-mana, ya pertanggungjawaban mobil dinas tetap melekat terhadap yang diamanahkan,” jelas Supian.

    Kondisi itu termasuk risiko mobil dinas yang mungkin hilang saat ditinggal atau rusak saat dipakai.

    Pemkot Depok, kata Supian, pastinya akan menindaklanjuti dengan tegas.

    “Itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara jika semisalnya hal itu terjadi,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Ruly Kurniawan/Adhyasta Dirgantara/Dinda Aulia)

  • Libur Lebaran Segera Berakhir, Jakarta Siap Sambut Para Pendatang Baru

    Libur Lebaran Segera Berakhir, Jakarta Siap Sambut Para Pendatang Baru

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Masa libur lebaran 2025 bakal segera berakhir, Jakarta disebut Wakil Gubernur Rano Karno sudah siap menyambut para pendatang baru.

    Pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini pun menegaskan Jakarta terbuka siapapun yang ingin merantau dan mengadu nasib.

    “Masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan, kami enggak akan ada operasi justisia, karena Jakarta ini milik bersama,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

    Sebagai informasi, operasi justisia ini marak diterapkan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

    Meski demikian, operasi justisia sudah dihapus Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Baswedan.

    “Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta,” ujarnya.

    Doel menambahkan, saat ini tren urbanisasi justru marak terjadi di daerah lain di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Karena rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir. Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan semuanya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi sekarang,” tuturnya.

    15.000 Pendatang Diprediksi Serbu Jakarta

    Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memprediksi, jumlah pendatang baru yang tiba di Jakarta setelah libur lebaran mencapai 15.000 jiwa.

    “Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” ucap Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang, angka tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pendatang pada 2024 silam.

    ”Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir memang mengalami penurunan,” ujarnya.

    Pada 2023 silam, jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran mencapai 25.931 orang.

    Angka ini kemudian turun drastis di tahun 2024 lalu dengan jumlah pendatang tercatat sebanyak 16.207 orang.

    Budi pun mengingatkan kepada para pendatang untuk tetap melapor dan mengurus dokumen kependudukan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

    “Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya.

    “Kemudian, laporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DRAMA Sandi Dipecat 2 Kali dari Damkar Depok, Dedi Mulyadi Pernah Pesan: Kerjanya Tangan Bukan Mulut

    DRAMA Sandi Dipecat 2 Kali dari Damkar Depok, Dedi Mulyadi Pernah Pesan: Kerjanya Tangan Bukan Mulut

    TRIBUNJAKARTA.COM – Drama Sandi Butar Butar dipecat dua kali dari Dinas Damkar Depok menjadi sorotan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pernah memberi pesan kepada Sandi Butar Butar saat pertama kali kontraknya diberhentikan oleh Dinas Damkar Depok.

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi di kediamanya di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat.

    Saat itu, Sandi Butar Butar ditemani pengacaranya Deolipa Yumara menemui Dedi Mulyadi di kediamannya tersebut.

    Diketahui, kontrak Sandi Butar Butar sebagai petugas Damkar Depok tidak diperpanjang pada Kamis (2/1/2025). 

    Dedi Mulyadi yang saat itu berstatus sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih menaruh perhatian terhadap kasus Sandi Butar Butar

    Kemudian, Sandi yang pernah menjadi wartawan infotainment itu kembali bekerja atas perintah Wali Kota Depok Supian Suri.

    Sandi mulai bekerja lagi sebagai petugas damkar sejak Senin (10/3/2025).

    Namun tak lama setelah bertugas sebagai petugas damkar, Sandi Butar Butar dipecat lagi dari jabatan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok, pada Kamis (27/3/2025).

    KLIK SELENGKAPNYA: Damkar Depok Pecat lagi Sandi Butar Butar sebagai Petugas Damkar. Dulu, Sandi Pernah Curhat ke Dedi Mulyadi Hingga Jadi Perhatian Presiden Prabowo.

    Curhat ke Dedi Mulyadi

    Sandi Butar Butar pernah curhat mengenai pekerjaannya sebagai anggota Damkar Kota Depok kepada Dedi Mulyadi

    Sandi mengaku sempat menjadi korban perundungan atau bullying saat awal menjadi anggota Damkar Depok.

    Sandi menuturkan sempat bekerja sebagai wartawan infotainment setelah lulus kuliah jurusan advertising.

    Saat dirinya menganggur, temannya memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan sebagai anggota Damkar Depok. 

    Lalu ia pun mencoba melamar sebagai anggota Damkar Depok. Sandi menuturkan dirinya memiliki kemampuan bela diri pencak silat.

    Ia pun diterima sebagai anggota Damkar Kota Depok. Pada awal bertugas, Sandi mengaku sebagai pribadi yang pendiam.

    “Saya jadi korban bully. Karena memang waktu itu kan penerimaan saya jujur semua nih. Penerimaan honorer itu kan bawaan banyak, oh anak pejabat,” kata Sandi kepada Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (14/1/2025).

    “Saya diam, saya mikir kan cuma gua bukan bawaan siapa-siapa. Ya saya ngerasain gitu bahkan ada teman juga yang udah minta maaf, celana saya didodorin, saya diam kaki saya ditendang sampai saya pernah saya apel baret saya diambil, saya disuruh push up ya saya diam gitu,” sambung Sandi.

    Selain itu, Sandi menyebutkan awalnya digaji Rp 1.125.000. Lalu gajinya dipotong Rp 400 ribu.

    “Dulu ada namanya uang resiko tinggi atau uang 65 sebesar Rp 1 juta dan itu dipotong Rp 400 ribu, ngomong buat BPJS,” katanya.

    Seingat Sandi, BPJS Kesehatan pada tahun 2015-2016 sebesar Rp 36 ribu. Pemotongan uang BPJS Kesehatan itu dipertanyakan Sandi dan rekan-rekannya. 

    “Nah jawaban mereka itu cuma seperti ini lu masih mau kerja enggak di sini,” kata Sandi.

    Dedi Mulyadi lalu bertanya sosok yang memberikan jawaban tersebut. 

    Sandi mengatakan sosok tersebut yakni pejabat Damkar Depok.  
    Permasalahan terjadi saat anak Sandi menderita penyakit asma.

    Sandi mengatakan BPJS Kesehatan miliknya tidak bisa digunakan untuk berobat karena menunggak pembayaran.

    Padahal, Sandi mengaku gajinya telah dipotong untuk BPJS Kesehatan.

    Akhirnya, Sandi pun mengadukan hal tersebut ke kantor. Namun, jawaban pihak kantor membuatnya sakit hati.

    “Katanya di pemkot saya frontal. Saya orangnya sok jagoan di situlahmuncaknya saya ngelawan semua pimpinan karena mereka menghina anak saya,siapa suruh lu punya anak bengek,” katanya.

    Kemudian, kata Sandi, pejabat baru Damkar Depok memberikan uang rembesan kepadanya. Sandi mengingat ia dapat dua amplop. 

    Namun, ia menolaknya dengan alasan harga diri.

    “Saya cuma ambil uang ituan saja gitu, uang yang itu saya kagak tahu isinya berapa ya saya lemparin aja udah nah muncaknya lah pada saat tahun 2019,” ungkapanya.

    Sandi juga sempat diperiksa Polres Metro Depok terkait pengadaan unit Kajama Damkar Depok. Selain itu, kasus lainnya yakni anggaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk anggota Damkar Depok.

    Sandi juga sempat mencuri perhatian saat memegang poster yang berisi persoalan BPJS serta uang Covid. Usai aksi tersebut, Sandi mengakui mendapatkan iming-iming namun ia tidak mau menerima karena khawatir terkena serangan netizen.

    Sandi juga buka-bukaan mengenai pengadaan alat di Damkar Kota Depok. Awalnya, Sandi mengaku berani mati meski mendapatkan ancaman.

    Namun, ia akhirnya khawatir bila jasadnya tidak ditemukan keluarga.

    Dedi lalu bertanya mengenai dampak dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran terhadap anggota Damkar Depok saat bertugas.

    Sandi menuturkan banyak menerima keluhan dan caci maki warga karena Damkar Depok telat sampai ke lokasi kebakaran.

    Dedi menyampaikan bahwa telah meminta Wali Kota Depok terpilih Supian Suri untuk memperkerjakan kembali Sandi Butar Butar.

    “Nanti karakternya ubah ya Jadi kalau pimpinannya sudah baik kelengkapan damkarnya sudah benar hak-hak kamu diberikan jangan banyak ngoceh keluar karena pimpinan pasti pusing itu,” kata Dedi.

    Sandi mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapat anggota Damkar sudah nyaman.

    Dedi menuturkan dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran Kota Depok.

    “Karena ke depan Depok itu kelengkapannya harus setara dengan DKI Jakarta karena itu gerbangnya Jawa Barat jangan bikin malu. Oke kamu kerja juga yang bagus nanti pasti yang kerjanya tangan bukan mulut ya,” ujar Dedi.

    Terima 4 SP

    Terkini, Sandi Butar Butar diberi empat surat peringatan (SP) setelah mulai dipekerjakan kembali pada 10 Maret 2025. 

    Usai Libur SP pertama terbit pada 13 Maret 2025 karena dianggap sudah melanggar lantaran tidak masuk kerja pada hari piketnya pada 12 Maret 2025.

    Sandi menjelaskan, absen hari itu telah ia laporkan kepada Tesy dan komandan regu (Danru)-nya karena ada urusan keluarga.

    Ia menjanjikan untuk kembali masuk di waktu piket berikutnya, yaitu Jumat (14/3/2025).

    SP kedua terbit pada 17 Maret 2025 dengan nomor surat 800/28-BJS yang menilai Sandi telah lalai dan tidak mengikuti apel pagi. 

    Sandi berdalih, sebelum terbitnya SP, ia sudah mencoba mengkomunikasikan kondisinya yang tidak memiliki motor kepada Dinas Damkar terkait penempatan kerjanya di UPT Bojongsari.

    “Mereka sudah saya coba komunikasikan kalau jauh saya siap, tapi saya enggak ada kendaraan, dan mereka bilang iya,” terang Sandi.

    SP ketiga diterbitkan pada 18 Maret 2025 bernomor 800/30-BJS karena Sandi melanggar dalam pemakaian fasilitas Dinas Damkar tanpa izin berupa pengoperasian unit tempur milik mako kembang.

    SP keempat terbit pada 20 Maret 2025 dengan nomor surat 800/31-BJS karena melakukan pelanggaran berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban kedinasan kepada pihak luar tanpa adanya izin atasan.

    “Saya enggak tahu. Saya bebas, mereka mau melakukan apa saja ke saya, saya enggak takut selama benar, bukan cari pembenaran. Tapi kalau orang lain jadi saya, gimana? melawan atau tidak. Padahal sudah diam, baik, tapi dicari kesalahan,” ujar Sandi.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari Munadi memberikan tanggapan atas klaim Sandi. 

    Ia membantah bahwa Sandi telah meminta izin ketika tidak masuk piket pada 12 Maret 2025. 

    Jika ada konfirmasi dari Sandi, kata dia, maka SP pertama tidak akan diterbitkan oleh UPT Bojongsari. 

    “Logikanya kalau sudah izin untuk tidak melaksanakan piket, apa mungkin ditegur karena tidak melaksanakan piket?” ujar Munadi saat dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Minggu (30/3/2025). 

    Munadi juga membantah bahwa dia memberikan izin kepada Sandi untuk tidak hadir dalam apel pagi karena masalah kendaraan. 
    Ia menegaskan, tidak ada konfirmasi dari Sandi sebelum keempat surat peringatan tersebut diterbitkan.

    Dikutip dari Kompas.com, pemutusan kontrak kerja dilakukan setelah dilakukan kajian terhadap berita acara pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan pada 25 Maret 2025.

    Sebelumnya dikabarkan sudah ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Sandi Butar Butar saat bekerja. 

    “Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada nama Sandi Butar Butar, dilakukan Pemutusan Perjanjian atau Hubungan Kerja sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja 800/184/PO tentang Kontrak Kerja Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap Tahun Anggaran 2025 per tanggal surat ini dikeluarkan,” demikian isi surat tersebut.

    Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak kesatu, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok, berhak memutus perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Perjanjian Kerja Nomor 800/184/PO tentang Kontrak Kerja Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap Tahun Anggaran 2025.

    “Pihak Kesatu berhak: Memutus perjanjian sepihak, apabila Pihak Kedua tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dan/atau terbukti melanggar ketentuan yang ditetapkan Pihak Kesatu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi isi surat tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya