kab/kota: Depok

  • Dipicu Cekcok Sepele Soal Ponsel, Perempuan di Depok Jawa Barat Dihajar Kakak Kandung – Halaman all

    Dipicu Cekcok Sepele Soal Ponsel, Perempuan di Depok Jawa Barat Dihajar Kakak Kandung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perempuan di Depok, Jawa Barat berinisial SA menjadi korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri.

    Peristiwa tersebut terjadi di Jalan GOR Banthong, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Depok, Jawa Barat pada Rabu (16/4/2025) sekira pukul 17.00 WIB.

    “Pelaku laki-laki berinisial MI,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

    Cekcok antara kakak-adik itu dipicu masalah sepele, yakni penggunaan ponsel operasional GOR yang biasa mereka kelola bersama.

    “Diduga hal tersebut membuat pelaku tidak suka kemudian terlapor sempat berbicara dengan nada yang agak tinggi,” ujar Ade Ary.

    Ketegangan semakin memuncak setelah korban diduga melempar ponsel tersebut, hingga akhirnya pelaku melampiaskan amarahnya dengan memukul korban secara membabi buta menggunakan tangan kosong.

    “Pelaku bertubi-tubi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan memukul di bagian leher,” ucap Ade Ary.

    Akibat perbuatan pelaku, korban pun mengalami sakit di bagian leher.

    Korban segera melaporkan tindakan kekerasan itu ke kepolisian pada Kamis (17/4/2025) malam sekira pukul 20.00 WIB.

    Lebih lanjut, Ade Ary mengatakan jika kasus penganiayaan tersebut tengah ditangani oleh Polres Metro Depok untuk penyelidikan lebih lanjut.

    “Ditangani Polres Metro Depok,” pungkas mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu.

  • Ini Kasus Ketua Ormas di Depok yang Penangkapannya Diwarnai Pembakaran Mobil Polisi – Page 3

    Ini Kasus Ketua Ormas di Depok yang Penangkapannya Diwarnai Pembakaran Mobil Polisi – Page 3

    Tersangka di lahan tersebut membuat bangunan semi permanen dan membuang sampah menggunakan truk. Pada saat keributan di lahan tersebut terjadi, tersangka sempat menggunakan air softgun dan menembakkannya ke alat berat yang disewa perusahaan properti.

    “Sudah sempat ditodongkan, sudah sempat ditembakkan kepada ekskavator yang akan digunakan untuk proses pemasangan pagar dari proyek pembangunan,” ucap Bambang.

    Atas dasar dan laporan tersebut, Polres Metro Depok menangkap tersangka di Kampung Baru. Namun saat tersangka telah ditangkap dan dibawa menggunakan mobil, terjadi penyerangan massa ke petugas kepolisian lainnya yang juga menggunakan mobil.

    “Iya (banyak massa), pakai balok masuk ke dalam mobil, kaca mobil pecah semua,” ungkap Bambang.

    Sebelumnya diberitakan, satu unit mobil yang terbakar dan satu mobil yang terbalik di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Depok, ternyata milik Satreskrim Polres Metro Depok.

    Hal itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso. Dia menuturkan, pengerusakan dan pembakaran mobil tersebut berawal dari penangkapan tersangka dan saksi tidak jauh dari lokasi kejadian.

    “Adapun seseorang tersebut pada kami, terdapat 2 laporan polisi, yang pertama terkait tindak pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kedua terkait undang-undang darurat senjata api,” ujar Bambang, Jumat (18/4/2025).

     

  • Tarif Rp1 Transjakarta untuk wanita berlaku 21 April

    Tarif Rp1 Transjakarta untuk wanita berlaku 21 April

    mengajak  kaum hawa untuk memanfaatkan fasilitas tarif khusus pada 21 April

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita berlaku saat peringatan Hari Kartini 21 April 2025 mulai pukul 00.00-23.59 WIB.

    Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu menyatakan sedangkan untuk pengguna Mikrotrans, Transjakarta Cares dan kategori penerima manfaat kartu layanan gratis, tarif Rp 0 masih berlaku.

    Dia mengajak kaum hawa untuk memanfaatkan fasilitas tarif khusus pada 21 April.

    Adapun nantinya, Transjakarta menyediakan gate (pintu) khusus bagi penumpang perempuan untuk mempermudah penerapan tarif khusus di seluruh halte.

    Sementara untuk layanan non-BRT (bus rapid transit/layanan non koridor atau melayani di jalur umum), akan ada petugas pramusapa yang membantu penumpang, sekaligus memastikan penumpang perempuan bisa mendapatkan tarif khusus.

    Selain pada Hari Kartini, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan tarif khusus untuk transportasi umum meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada 24 April 2025 yang bertepatan dengan peringatan Hari Transportasi Nasional.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat untuk mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok. Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Ke-15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Ungkap Kronologi KRL Tabrak Mobil di Bogor

    KAI Ungkap Kronologi KRL Tabrak Mobil di Bogor

    Jakarta

    PT KAI Daop I buka-bukaan soal insiden kecelakaan antara mobil dengan kereta api di perlintasan sebidang wilayah Bogor pada malam kemarin. Dalam insiden itu ada satu unit mobil yang tiba-tiba tersangkut di tengah rel dan tidak bisa bergerak sehingga saat kereta lewat mobil itu tertabrak.

    Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan kecelakaan terjadi pada perlintasan sebidang resmi yang dijaga oleh petugas. Tepatnya, perlintasan JPL nomor 27, Tanah Sareal Kota Bogor. Ixfan mengatakan dugaan sementara insiden itu terjadi karena adanya kelalaian pengguna jalan yang memaksa masuk perlintasan di waktu yang tidak tepat.

    Pengguna jalan itu disebut tidak mematuhi prosedur keselamatan yang dijalankan oleh KAI. Pihaknya sendiri sampai saat ini masih melakukan evaluasi dan investigasi atas kejadian tersebut dengan pihak-pihak terkait.

    “Evaluasi awal mengarah pada adanya potensi kelalaian dari pengguna jalan yang mengabaikan prosedur keselamatan di perlintasan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi KAI, mengingat keselamatan perjalanan kereta api juga sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna jalan,” beber Ixfan ketika dihubungi detikcom, Minggu (20/4/2025).

    Dari hasil koordinasi sementara di lapangan, Ixfan menekan petugas jaga perlintasan (PJL) sudah berupaya melakukan prosedur sebagaimana mestinya untuk melakukan pencegahan agar insiden kecelakaan tidak terjadi.

    “Selain itu, masinis KRL juga telah memperdengarkan semboyan 35 (klakson lokomotif) sejak sebelum mencapai titik kejadian. Namun, karena kendaraan tersebut tidak segera bergerak dari jalur rel, tabrakan pun tidak dapat dihindari,” sebut Ixfan.

    Adapun insiden kecelakaan kereta menabrak mobil terjadi pada Kereta Commuter Line No.1040 relasi Manggarai – Bogor oleh kendaraan roda empat di perlintasan sebidang JPL No.27 lintas Cilebut – Bogor sekitar pukul 17.55 WIB pada Sabtu 19 April 2025 kemarin.

    Akibat insiden tersebut, Commuter Line No. 1040 relasi Manggarai-Bogor mengalami anjlok. Perjalanan kereta Commuter Line sempat kacau karena praktis usai kecelakaan hanya ada satu jalur saja yang bisa dilewati kereta dari dan ke Stasiun Bogor.

    Beberapa perjalanan dijadwal ulang oleh operator KRL Commuter Line, KAI Commuter, karena kejadian ini. KAI Commuter setidaknya melakukan rekayasa pola operasi perjalanan pada 16 jadwal perjalanan Commuter Line Bogor.

    Di sisi lain, kepadatan penumpang dilaporkan terjadi di berbagai stasiun sepanjang jalur KRL Jakarta Kota-Bogor. Keluhan pengguna KRL menggema di media sosial.

    Paska kecelakaan, proses evakuasi kereta langsung dilakukan. Proses evakuasi Commuter Line Bogor No. 1040 relasi Manggarai-Bogor yang menabrak mobil di JPL No 27 pun baru selesai dilakukan pada pukul 21.29 WIB saat roda KRL yang anjok sudah kembali ke posisi rel.

    Selanjutnya pada pukul 21.56 WIB KRL Commuter Line Bogor No. 1040 dijalankan menuju Depo Depok untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus mengimbau kepada pengguna jalan raya untuk selalu tertib berlalu lintas khususnya saat akan melintas di perlintasan sebidang. Mendahulukan perjalanan kereta api yang akan melintas adalah hal yang harus diperhatikan semua pengguna jalan.

    (acd/acd)

  • Harta Kekayaan Arif Suhartono, Dirut Pelindo Pelabuhan Tanjung Priok yang Macet Parah

    Harta Kekayaan Arif Suhartono, Dirut Pelindo Pelabuhan Tanjung Priok yang Macet Parah

    PIKIRAN RAKYAT – Simak harta kekayaan Arif Suhartono, Dirut Pelindo BUMN pengelola Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, pelabuhan itu mengalami macet parah pada Rabu malam, 16 April 2025 sampai Kamis pagi, 17 April 2025.

    Arif Suhartono tak sendirian memimpin PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ia didampingi Wakil Direktur Utama Hambra, Direktur Keuangan Mega Satria, Direktur SDM dan Umum Ihsanuddin Usman, Direktur Strategi Prasetyo, Direktur Investasi Boy Robyanto, dan Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto.

    Selain Pelabuhan Tanjung Priok, beberapa pelabuhan lain yang dikelola Pelindo di Regional II adalah Cirebon dan Ciwandan (Cilegon, Banten) di Pulau Jawa. Pelabuhan di regional yang sama berlokasi di Sumatera Barat sampai Pontianak, Kalimantan Barat.

    Pelabuhan Tanjung Priok macet parah

    Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola BUMN PT Pelindo macet parah pada Rabu malam, 16 April 2025 lalu. Direktur Utama Arif Suhartono menjelaskan pada dua hari kemudian yakni pada Jumat, 18 April 2025 tentang alasan di balik peristiwa yang meresahkan masyarakat tersebut.

    “Penyebab utama dari kemacetan tersebut adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang akan mengambil dan mengirim peti kemas, khususnya ke terminal NPCT1. Yang biasanya hanya 2.500 kendaraan, saat ini mencapai lebih dari 4.000,” ujarnya pada Jumat, 18 April 2025.

    Tak hanya itu, Arif juga menyebut pihaknya membatasi jumlah kontainer yang akan masuk dan keluar. Hal itu akan dilakukannya sampai situasi normal kembali.

    Pelabuhan Tanjung Priok macet parah, simak harta kekayaan Arif Suhartono Dirut Pelindo BUMN yang mengelola pelabuhan tersebut. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Gubernur Jakarta sampai minta maaf

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan permohonan maaf atas kasus macet parah di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Hal itu disampaikannya pada Sabtu, 19 April 2025 di Balai Kota DKI Jakarta.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu, secara khusus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Boy Darmawan.

    “Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” katanya melanjutkan.

    Harta kekayaan Arif Suhartono Dirut Pelindo

    Arif Suhartono terakhir kali lapor harta kekayaan pada 15 April 2024 (periode 2023). Sedangkan dokumen LHKPN untuk harta periode 2024 tidak ditemukan di website resmi e-lhkpn KPK menurut pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 20 April 2025 pukul 10.30 WIB. Berikut rincian hartanya periode 2023:

    Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/340 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/220 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Bangunan Seluas 22.75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp570.700.000 Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp3.500.000.000 Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 667 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp8.050.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp15.620.700.000

    Daftar kendaraan milik Arif Suhartono MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000 MOBIL, TOYOTA ALPHARD G 2.5 PUTIH Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000 MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp390.100.000

    Total kendaraan: 1.692.600.000

    Daftar harta lainnya milik Arif Suhartono HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp1.258.635.500 SURAT BERHARGA: Rp7.528.289.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp3.372.977.386 HARTA LAINNYA: Rp5.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp34.973.201.957

    Demikian harta kekayaan Arif Suhartono Dirut Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan itu sempat macet parah sehingga meresahkan masyarakat pada Rabu-Kamis 16-17 April 2025 lalu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Oknum Militer Diduga Sudah Keluar Barak dan Mulai Masuk ke Kampus, Benarkah UU TNI Jadi Alat Intervensi?

    Oknum Militer Diduga Sudah Keluar Barak dan Mulai Masuk ke Kampus, Benarkah UU TNI Jadi Alat Intervensi?

    GELORA.CO –  Pasca disahkannya RUU TNI oleh DPR serta Presiden Prabowo, narasi akan munculnya kembali Dwi Fungsi mulai dirasa menghantui.   

    Dimulai dari aksi penolakan terhadap rapat diam-diam menjelang pengesahan, Rancangan Undang-Undang TNI juga disebut-sebut telah mengkhianati amanat Reformasi.

    Kekhawatiran akan lahirnya kembali Dwi Fungsi pasca Undang-Undang TNI, kian menjadi usai sejumlah kampus didatangi Orang tak dikenal yang ditengarai sebagai Intelijen.

    Dari sebuah unggahan video yang kini viral, jagat maya dibuat heboh dengan kemunculan sosok pria misterius diduga Intel TNI di tengah-tengah diskusi sekelompok mahasiswa.

    Selain di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Jawa Tengah; kabar militer masuk kampus juga sempat menggemparkan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

    Terkait dengan berkembangnya narasi telah terjadi intimidasi oleh sejumlah oknum TNI, Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi memberi tanggapan.

    Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, narasi adanya intimidasi ataupun intervensi yang kini menyoroti institusi TNI merupakan sebuah kekeliruan.

    Sosok Misterius yang berusaha menyusup dalam acara diskusi mahasiswa di UIN Walisongo, menurut Kapuspen bukan merupakan seorang anggota TNI.

    Sementara kedatangan anggota TNI ke dalam kampus UI, menurut Kapuspen karena ingin menghadiri undangan diskusi yang sebelumnya dilayangkan mahasiswa.

    Untuk itu, Kapuspen meminta agar pihak-pihak tak bertanggung jawab yang gencar membuat narasi adanya intimidasi dan intervensi tidak memperkeruh situasi.

    Memiliki tupoksi perangkat pertanahan negara, TNI menurut Kapuspen telah banyak menjadikan kampus sebagai mitra.

    “TNI AD telah bekerja sama dengan Universitas tertentu untuk mengembangkan drone, ada simbiosis mutualisme disitu,” jelas Kapuspen.

    Selain disampaikan oleh Kapuspen TNI, pendapat senada juga sempat disampaikan oleh Brian Yuliarto selaku Mendikti Saintek.

    Menurut Mendikti, perguruan tinggi di Indonesia merupakan tempat yang terbuka untuk bekerjasama dengan seluruh pihak termasuk TNI.

    “Kita sangat terbuka untuk pengembangan pengetahuan, riset dan juga teknologi, jadi saya pikir di  kampus kita terbuka,” jelasnya.

    Terkait dengan kedatangan dugaan adanya intimidasi oleh oknum anggota TNI di sejumlah kampus, Pengajar Hukum Tata Negara Jentera Institut memberi tanggapan.

    Menurut Bivitri Susanti, institusi TNI perlu memahami bagaimana kondisi psikologis dari para mahasiswa sebagai Agen Perubahan.

    Mengacu pada aksi unjuk rasa pengesahan RUU TNI yang berakhir kisruh dan histori Dwi Fungsi di era Orde Baru, militer perlu lebih cermat dalam menjaga jarak dengan kampus.

    “Ketakutan terhadap RUU TNI dan trauma di masa Orba itu tinggi sekali, jadi harus dipahami relasi antara TNI dengan warga biasa,” ujar Bivitri.***

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Revisi UU Pemilu Bakal Tuntas Juli 2026

    Isu Politik-Hukum Terkini: Revisi UU Pemilu Bakal Tuntas Juli 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini menghiasi pemberitaan Beritasatu.com, pada Sabtu (19/4/2025). Salah satunya adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tuntas pada Juli 2026.

    Tema lainnya, seputar heboh TNI masuk kampus yaitu Universitas Indonesia (UI). Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Iman Widhiarto pun memberikan klarifikasi terkait kedatangannya ke UI.

    Langkah UI telah membekukan sementara kegiatan akademik satu dokter peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berinisial MAES (39) yang diduga melakukan pelecehan seksual, juga menghiasi pemberitaan Beritasatu.com.

    Selain itu, update terkait kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). KPK memastikan sudha mengangkut motor Royal Enfield milik RK dan disimpan di tempat yang masih dirahasiakan.

    Isu Politik-Hukum Terkini

    1. DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Tuntas Juli 2026, Ini Alasannya
    Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus selesai pada Juli 2026, karena tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029 sudah dimulai 20 bulan sebelum pemilihan berlangsung sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Jadi kalau ditarik itu semua, itu artinya bulan Juli 2026 undang-undang ini harus selesai. Dari sekarang itu kan tinggal satu tahun dua bulan lagi,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

    Karena itu, kata Doli, revisi UU Pemilu harus menjadi prioritas DPR untuk segera dibahas, terutama mengakomodasi putusan MK terkait perubahan norma pemilu, seperti parliamentary threshold dan presidential threshold. Termasuk, membahas revisi Undang-Undang Pilkada yang harus disatukan dalam UU Pemilu.

    “Saya mengatakan sebaiknya undang-undang ini kalau mau kita cari yang paling sempurna, kita punya cukup waktu. Nah satu tahun setengah itu cukup. Ini kan udah tinggal satu tahun dua bulan lagi. Makin nanti makin lama, makin mepet. Makanya saya selalu bicara-bicara, ayo dong kapan dong kita diskusi,” jelas Politikus Partai Golkar ini.

  • Politisi PKB Soroti Kinerja Satgas Antipremanisme Bentukan Dedi Mulyadi usai Kericuhan Ormas Depok – Halaman all

    Politisi PKB Soroti Kinerja Satgas Antipremanisme Bentukan Dedi Mulyadi usai Kericuhan Ormas Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. 

    Hal itu mencuat usai terjadinya pembakaran tiga mobil polisi saat menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.

    “Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi? Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum,” ujar Abduh sapaan akrabnya, Sabtu (19/4/2025). 

    Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

    AKBP Bambang menerangkan penjemputan terhadap pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum itu dilakukan setelah dua kali melayangkan surat panggilan terhadap pelaku untuk diperiksa, tetapi pelaku tak memenuhi panggilan tersebut.

    Saat dijemput paksa, pimpinan ormas itu melakukan perlawanan terhadap anggota Polres Metro Depok hingga mengundang perhatian warga. 

    Mengingat tersangka juga tokoh setempat, sekelompok warga melakukan pengejaran terhadap anggota polisi untuk mencegah tersangka dibawa ke Mako Polres Metro Depok. 

    Ketika dilakukan pengejaran terhadap anggota polisi yang membawa empat mobil, tiga di antaranya tertahan oleh sekelompok warga dan dibakar oleh mereka sampai hangus. 

    Meski begitu anggota Polres Metro Depok tetap berhasil membawa pelaku ke Mako Polres Metro Depok dengan satu mobil yang tersisa.

    Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Antipremanisme oleh Gubernur Dedi, Abduh juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.

    Tindakan tegas mesti dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dengan jumlah massa berapa pun.

    “Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum.”

    “Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum,” kata Abduh.

    Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. 

    “Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas,” ujar Abduh. 

    Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. 

    “Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Abduh.

  • Wakil Wali Kota Depok Sidak Rumah Makan Tidak Memiliki IMB – Page 3

    Wakil Wali Kota Depok Sidak Rumah Makan Tidak Memiliki IMB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota Depok melakukan inspeksi mendadak ke rumah makan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Pada sidak tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah meminta pengelola rumah makan mengurus IMB.

    Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, Pemerintah Kota Depok melakukan sidak ke tempat usaha yang ada di wilayah Depok Cimanggis. Sebuah rumah makan didapati tidak memiliki IMB namun sudah beroperasi memberikan pelayanan.

    “Kami melakukan sidak untuk menanyakan perizinan yang dimiliki oleh bangunan yang sudah berdiri selama dua tahun, berdasarkan informasi dari manajer tadi,” ujar Chandra kepada Liputan6.com, Sabtu (19/4/2025).

    Chandra menjelaskan, saat sidak tidak dapat bertemu dengan manajemen namun sempat berkomunikasi dengan legal rumah makan. Pemerintah Kota Depok meminta pihak legal rumah makan untuk datang ke Balai Kota Depok untuk mengurus izin.

    “Tadi kami berkomunikasi dengan dengan pihak legalnya, seharusnya pihak legalnya mengerti hukum ya, jadi beliau bilang akan datang ke Pemkot, nanti Senin (pekan depan),” jelas Chandra.

    Chandra mengaku heran, rumah makan yang didatanginya pada tiap cabangnya di Kota Depok tidak memiliki IMB. Diketahui rumah makan yang tidak memiliki IMB berada di kawasan Harjamukti dan GDC.

    “Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang memang melanggar aturan, enggak membuat IMB, sudah enggak usah berkelit kanan kiri, apalagi nimbulin isu lagi masalah isu tenaga kerja lah, nggak usah seperti demikian, itu sangat nggak bijak,” ucap Chandra.

    Chandra mencontohkan, terkadang sebuah tempat usaha yang disidak Pemerintah Kota Depok, kerap membuat isu masalah isu tenaga kerja. Adanya isu tersebut menganggap bahwa Pemerintah Kota Depok tidak mendukung penyerapan tenaga kerja.

    “Seolah-olah, kita nggak pro masalah penyerapan tenaga kerja, itu sangat menyesatkan,” tegas Chandra.

  • Wakil Wali Kota Depok Datangi Lokasi Mobil Polisi Dibakar, Kutuk Keras Tindakan Anarkis – Page 3

    Wakil Wali Kota Depok Datangi Lokasi Mobil Polisi Dibakar, Kutuk Keras Tindakan Anarkis – Page 3

    Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menuturkan, pengerusakan dan pembakaran mobil tersebut berawal dari penangkapan tersangka dan saksi tidak jauh dari lokasi kejadian.

    “Adapun seseorang tersebut pada kami, terdapat 2 laporan polisi, yang pertama terkait tindak pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kedua terkait undang-undang darurat senjata api,” ujar Bambang, Jumat (18/4/2025).

    Sebelum dilakukan penangkapan, Polres Metro Depok telah dua kali memanggil tersangka namun tidak dipenuhi. Atas hal tersebut, Polres Metro Depok mendapatkan surat perintah membawa tersangka ke Mako Polres Metro Depok.

    “Ada 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut, dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” jelas Bambang.

    Saat penangkapan, Polres Metro Depok mendapatkan perlawanan dari tersangka dan sempat terjadi pergumulan cukup sengit. Pergumulan tersebut menimbulkan suara keributan cukup besar sehingga diketahui lingkungan sekitar.

    “Lingkungan sekitar yang mengetahui, melakukan penyerangan terhadap personel kami,” terang Bambang.

    Meskipun begitu, lanjut Bambang, Polres Metro Depok berhasil menangkap tersangka dan dibawa menggunakan satu unit mobil ke Polres Metro Depok. Pada saat penangkapan, Polres Metro Depok membawa empat mobil ke lokasi.

    “Ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat. Ada yang dengan sepeda motor, hingga akhirnya mencapai pintu Kampung Baru yang ada portalnya,” kata Bambang.

    Bambang mengungkapkan, mobil pertama sempat di portal namun anggota Polres Metro Depok berusaha maksimal keluar dan sampai di Polres Metro Depok. Namun tiga mobil lainnya tertahan di lokasi.

    “Tiga kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga,” ungkap Bambang.

    Saat disinggung saat terjadi kericuhan terdapat anggota polisi yang terluka atau tidak, Bambang tidak mendapati anggota polisi yang mengalami luka serius. Namun Bambang tidak mengetahui warga setempat mengalami luka atau tidak saat kejadian penangkapan.

    “Ketua Ormas (yang ditangkap) daerah situ ya, juga mungkin dia tuh seperti apa ya, kalau di antropologi kayak patron client gitu ya, hubungannya dengan warga sekitar, mungkin ya ini prediksi saya,” tutur Bambang.