Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Mengatasi Permasalahan Sampah Melalui Metode Budidaya Maggot – Halaman all

    Mengatasi Permasalahan Sampah Melalui Metode Budidaya Maggot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT PP Properti Tbk (PPRO) mendukung ajakan Wali Kota Depok, Supian Suri, yang mendorong seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berkontribusi aktif dalam mengatasi permasalahan sampah melalui pendekatan berbasis lingkungan.

    PPRO melalui anak usahanya Evenciio Apartment melakukan inovasi pengelolaan sampah organik melalui metode budidaya maggot (Black Soldier Fly atau BSF). 

    Dalam mewujudkan terobosan ini, Evenciio bekerja sama dengan Den Maggot, mitra binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk mengoptimalkan metode budidaya maggot dengan sistem rak vertikal.

    Seluruh proses ini dijalankan oleh tim Building Management dengan membentuk tim 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta melibatkan partisipasi aktif penghuni melalui edukasi dan penyediaan fasilitas pemilahan sampah khusus di area apartemen.

    Setiap harinya, hunian yang berada di pusat Kota Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya ini, menghasilkan sampah sebanyak 9 meter kubik yang terdiri dari 20 persen sampah organik dan 70 persen sampah anorganik, serta 10 persen limbah B3.  

    Inovasi ini terbukti efektif dalam menurunkan biaya pengelolaan sampah hingga 78 persen per bulannya. Tidak hanya itu, hampir seluruh sampah organik dapat diuraikan secara maksimal dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat.

    Selain itu, sisa penguraian maggot dapat digunakan sebagai pupuk organik, sementara maggot yang sudah dikeringkan dan menjadi tepung dimanfaatkan sebagai pakan ikan di kolam.

    VP Corporate Secretary, Afrilia Pratiwi, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen PPRO terhadap lingkungan sekaligus tanggung jawab sosial.

    “Kami percaya bahwa menghadirkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan adalah bagian penting dari pengalaman tinggal yang berkualitas. Dengan sistem ini, terbukti bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri, efisien, dan berdampak positif bagi penghuni dan masyarakat sekitar,” ujar Afrilia dikutip Kamis (24/4/2025). 

    Dengan terobosan ini, PPRO berharap dapat menjadi pelopor untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, sekaligus menginspirasi gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

    “Inisiatif ini diharapkan juga dapat menginspirasi sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda, khususnya para penghuni Evenciio, bahwa menjaga lingkungan dapat kita lakukan dari langkah-langkah sederhana seperti memilah sampah dan mengelolanya dengan bijak,” tutur Afrilia. 

    Langkah inovatif ini tidak hanya sebatas solusi pengelolaan sampah, namun juga menjadi bagian dari gerakan transformasi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. 

    Sejalan dengan prinsip SDGs, khususnya Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), inisiatif ini mencerminkan bagaimana PPRO dapat mengambil peran strategis dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
     
     
     
     
     
     

  • UI dan Kementerian Transmigrasi kembangkan transmigrasi patriot

    UI dan Kementerian Transmigrasi kembangkan transmigrasi patriot

    Kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi membuka peluang besar dalam bidang pendidikan.

    Depok (ANTARA) – Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi mengembangkan transmigrasi patriot untuk meningkatkan animo generasi muda agar berkontribusi dalam program unggulan.

    Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Mahmud Sudibandriyo, di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

    “Kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi membuka peluang besar dalam bidang pendidikan. Kami ingin mendorong keterlibatan mahasiswa dan peneliti UI dalam menyumbangkan keilmuan mereka secara langsung di lapangan, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional berbasis riset,” kata Mahmud.

    Kementrans RI tengah mengembangkan program Transmigrasi Patriot yang terbagi dalam dua skema utama, yakni Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot.

    Program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem transmigrasi melalui kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya manusia.

    Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, keterlibatan perguruan tinggi dalam program ini menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem inovatif di wilayah transmigrasi.

    “Transmigrasi patriot merupakan salah satu program unggulan Kementerian Transmigrasi yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi berbasis SDM unggul guna membentuk kawasan yang produktif, inklusif dan berkemandirian secara ekonomi,” ujarnya.

    “Kami percaya kalau dari universitas, kami undang ke kawasan transmigrasi, kita bisa bersinergi menemukan win-win solution yang dapat mempertemukan kebutuhan daerah dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki akademisi,” katanya pula.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Depok Pangkas Kabel Optik Semrawut di Jalan Komjen Pol M Jasin – Page 3

    Pemkot Depok Pangkas Kabel Optik Semrawut di Jalan Komjen Pol M Jasin – Page 3

    Masih di lokasi yang sama, Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Siregar mengatakan, penurunan kabel fiber optik telekomunikasi akan dilaksanakan di sejumlah daerah. Apjatel akan membantu Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan penurunan kabel.

    “Tahun ini semua (target penurunan kabel), itu komitmen Apjatel membantu semua Pemda atau Pemkot yang ada di Indonesia ya,” ujar Jerry.

    Apjatel akan mendukung program Pemerintah Kota Depok terkait utilitas fiber optik telekomunikasi, harus ditempatkan secara matriks. Pada pemangkasan kabel fiber optik telekomunikasi di jalan, akan mengedepankan dari sisi user, masyarakat, pejalan kaki, pengendara, hingga program strategis.

    “Di sini kami Apjatel menyatakan siap support, full support, yang sebesar-besarnya,” tegas Jerry.

    Jerry menjelaskan, pada tahun ini sudah tujuh persen kabel fiber optik telekomunikasi yang telah diturunkan di Jabodetabek. Berdasarkan data Apjatel, terdapat 344 kilometer ruas jalan terdapat kabel fiber optik telekomunikasi diatas bidang jalan se- Jabodetabek.

    “Jadi kalau masuk nanti kurang lebih tujuh ruas jalan yang disebutkan tadi Pak Wali, itu menambah hampir 10 persen,” pungkas Jerry.

  • Anggota TNI Masuk Kampus, Kapuspen: Tak Ada Perintah untuk Represif, Apalagi Campuri Urusan Internal – Halaman all

    Anggota TNI Masuk Kampus, Kapuspen: Tak Ada Perintah untuk Represif, Apalagi Campuri Urusan Internal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar TNI kembali menanggapi polemik TNI masuk kampus yang menimbulkan pro kontra belakangan ini.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan tidak ada perintah kepada prajurit TNI untuk bertindak represif, mengintimidasi, atau mencampuri urusan internal kampus.

    Menurutnya, narasi-narasi salah terkait kehadiran prajurit TNI di lingkungan kampus yang beredar belakangan ini perlu diluruskan.

    “Menurut saya narasi miring tadi harus diluruskan bersama. Cuma ngobrol dibilang memata-matai, besok-besok kita makan di kampus UI saja dibilang memata-matai. Kayak saya jemput anak kuliah (nanti) dibilang memata-matai, ya jangan lah. Kita berpikir logis saja,” ungkap dia di Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

    “Tak ada perintah untuk represif, dan mengintimidasi, apalagi mencampuri urusan internal kampus,” tegasnya.

    Kristomei memandang kehadiran TNI di kampus terlalu dibesar-besarkan. 

    Padahal, kata dia, sebenarnya tidak ada permasalahan antara TNI dengan para mahasiswa di kampus. 

    Menurutnya, sejak dulu kerja sama antara TNI dan sejumlah kampus di Indonesia telah berlangsung lama.

    “Contoh, misalnya prajurit TNI dilatih di IPB dalam rangka pembekalan untuk kompi pertanian. Kemudian kami TNI juga menggandeng teman-teman dari universitas untuk pengembangan radar, drone, pengembangan senjata. Terus masalahnya di mana?” ucapnya.

    “Kemudian, kami juga diminta, ingat ya, kami juga diminta untuk melatih bela negara, wawasan kebangsaan. Yang meminta siapa? Kampus. TNI tidak ujug-ujug masuk ke sana. Kenapa tiba-tiba sekarang dinarasikan seolah-olah TNI dan mahasiswa berhadapan, bermusuhan, kenapa?” lanjut dia.

    Ia pun mempertanyakan apakah narasi tersebut bertujuan untuk mendelegitmasi atau merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswa.

    Hal itu karena menurutnya sistem pertahanan yang dianut Republik Indonesia adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

    “Kalau TNI sudah jauh dengan rakyat, TNI jauh dengan mahasiswa, ya enggak bisa berlaku sishankamrata nanti. Nah itu untuk melemahkan sistem pertahanan kita, itu yang harus sadari bersama.

    Oleh karena itu, ungkapnya, TNI mengajak mahasiswa untuk menggunakan nalar logis.

    Kehadiran Babinsa di lingkungan Kampus, menurutnya bukan untuk memata-matai atau mengitimidasi kegiatan kampus.

    “Tugas Babinsa adalah memonitoring wilayah, sehingga dia bisa manyiapkan kantung-kantung perlawanan apabila terjadi perang semesta, perang gerilya atau perang berlarut,” ucapnya.

    “Jadi dia (Babinsa) mendata berapa perempuannya, laki-lakinya, di mana ada bengkel yang bisa dijadikan tempat perbaikan senjata, di mana ada ahli yang memang ahli mesiu. Seorang Babinsa harus bisa menguasai itu, sehingga dia memonitoring wilayah. Sehingga apabila terjadi perang gerilya atau perang berlarut, tidak aneh lagi, dan masyarakat sudah kenal. Ini lho Babinsanya,” pungkasnya.

    Polemik tersebut sebelumnya mencuat setelah kehadiran prajurit TNI di lingkungan Universitas Indonesia Depok pada 16 April 2025 lalu dan di UIN Walisongo Semarang pada 14 April 2025 lalu.

    Sejumlah pihak telah menyampaikan pandangannya terkait polemik tersebut baik dari aktivis hingga anggota DPR RI.

     

  • Dihadiri Prabowo, May Day 2025 di Jakarta soroti enam isu buruh

    Dihadiri Prabowo, May Day 2025 di Jakarta soroti enam isu buruh

    Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), membawa enam isu penting terkait buruh, dan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah (tuntutan untuk) menghapus outsourcing, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), upah yang laik, dan perlindungan buruh dengan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

    “Selanjutnya adalah melindungi pekerja rumah tangga dengan sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan memberantas korupsi dengan sahkan RUU Perampasan Aset,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Said mengatakan kemungkinan sebanyak 200 ribu orang buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan hadir dalam Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas nanti.

    Sementara, para buruh di setidaknya 30 provinsi juga akan melakukan peringatan yang sama di masing-masing daerah. Peringatan tersebut diisi dengan panggung orasi hingga aksi terkait perjuangan isu-isu buruh.

    “Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi angka 1,2 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ujar Said.

    Di sisi lain, Said mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Jakarta.

    “Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti,” kata Said.

    “Beliau adalah presiden kedua setelah Soekarno yang bertemu dan hadir langsung dalam perayaan May Day, dengan Prabowo di tahun 2025, sedangkan Soekarno 1965 di Gelora Bung Karno (GBK),” ujar dia menambahkan.

    Adapun kehadiran presiden dalam perayaan Hari Buruh Internasional, menurut Said, merupakan hal yang lazim di berbagai negara.

    “Perayaan May Day dihadiri oleh presiden atau perdana menteri (PM) adalah hal yang lazim, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara dan bangsa,” kata dia pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ramai-ramai Merespons soal TNI Masuk Kampus, Apa Kata Istana, DPR, dan TNI? Nasional 24 April 2025

    Ramai-ramai Merespons soal TNI Masuk Kampus, Apa Kata Istana, DPR, dan TNI? Nasional 24 April 2025

    Ramai-ramai Merespons soal TNI Masuk Kampus, Apa Kata Istana, DPR, dan TNI?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fenomena
    TNI
    masuk
    kampus
    mulai mendapat tanggapan dari
    Istana
    , anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendiktisaintek
    ) hingga TNI itu sendiri.
    Peristiwa
    TNI masuk kampus
    tercatat terjadi berulang kali setelah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) disahkan menjadi Undang-Undang oleh
    DPR
    pada 20 Maret 2025.
    TNI masuk kampus ini berawal dari adanya nota kesepahaman diteken antara Universitas Udayana (Unud) dan TNI ANgkatan Darat (AD) pada 5 Maret 2025. Tajuk MoU itu adalah “Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.
    Kemudian, pada 14 April 2025, pria berseragam TNI mendatangi diskusi Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) bersama Forum Teori dan Praksis Sosial (FTPS) di samping Auditorium 2
    Kampus
    3 UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.
    Diskusi mahasiswa itu berjudul “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-bayang Militer bagi Kebebasan Akademik”.
    Tak hanya datang, pria berseragam yang belakangan diketahui adalah Sertu Rokiman, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil Ngaliyan Kelurahan Tambak Aji itu menanyakan identitas peserta diskusi dan tema yang dibahas.
    Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi memastikan bahwa TNI tidak berkepentingan mencampuri urusan internal kampus, termasuk diskusi yang digelar mahasiswa.
    “TNI sangat menghormati kebebasan akademik di lingkungan pendidikan dan tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal kampus,” kata Kapuspen, kepada wartawan pada 17 April 2025.
    Kejadian TNI masuk kampus tak berhenti di situ. Sebab, viral di media sosial, kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) Universitas Indonesia (UI), Depok pada Rabu, 16 April 2025, pukul 23.00 WIB.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusgiwa UI. Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM pelbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Mereka membahas isu kebangsaan.
    Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, menyatakan bahwa Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dalam acara konsolidasi mahasiswa yang tengah berlangsung di Pusgiwa.
    “Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” kata Arie kepada
    Kompas.com
    pada 18 April 2025.
    “UI menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus. Apalagi kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin,” ujarnya lagi.
    Merespons kabar tersebut, TNI mengatakan tidak ada intimidasi yang dijalankan lembaganya terhadap kegiatan kemahasiswaan kampus-kampus.
    “Tidak ada perintah. Kerja sama kampus dengan TNI sudah sering dilakukan. Tidak ada intimidasi. Kampus itu mitra strategis,” kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi kepada
    Kompas.com
    pada 18 April 2025.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan mengecek kenapa tentara masuk ke kampus belakangan ini.
    Namun, Prasetyo menegaskan bahwa konteks dari TNI masuk ke kampus juga perlu dilihat.
    “Ya coba dilihat konteksnya lah. Nanti saya cek dulu lah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain?” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    “Masuk kampus apa bentuknya itu,” katanya lagi.
    Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa kampus adalah tempat terbuka bagi siapa pun yang hendak bekerja sama ataupun mengisi materi, termasuk untuk TNI.
    “Kalau dari kami, dalam konteks kerja sama penelitian, kerja sama kuliah akademik, mengisi materi, dan sebagainya, kampus itu adalah tempat yang terbuka. Dan sudah banyak berjalan sebenarnya ya beberapa mitra kampus, tidak hanya dari TNI, juga dari kalangan industri, dari kalangan profesional lainnya. Itu tentu bisa terlibat dalam proses pengajaran dan juga tidak kalah penting, dalam proses penelitian,” ujar Brian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
    Brian menjelaskan, sifat terbuka itu bisa memperluas riset. Dengan harapan, kampus bisa menghasilkan produk-produk dan inovasi yang lebih baik.
    “Sekarang misalnya kami dengan Pindad itu kan industri angkatan juga ya, industri senjata ya, tentu itu kaitannya dengan TNI dan sebagainya. Itu kami bekerja sama untuk menemukan berbagai hal kaitannya apakah kemandirian industri senjata atau industri ya untuk mendukung pelaksanaan pertahanan di Indonesia. Jadi secara itu tidak ada masalah,” katanya.
    Dia pun mengungkapkan bahwa sudah banyak universitas yang bekerja sama dengan TNI. Sebab, menurut Brian, banyak sekali kebutuhan untuk pertahanan di daerah terluar yang membutuhkan terobosan teknologi.
    “Jadi kami melihatnya dalam konteks itu, jadi bahwa kemudian ada hal-hal lain itu di luar konteks kami sebagai Kementerian Pendidikan Tinggi,” ujar Brian.
    Pendapat tidak bulat mengenai fenomena TNI masuk kampus datang dari para wakil rakyat.
    Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengaku, belum bisa bersikap soal fenomena TNI masuk ke kampus. Sebab, dia akan mendalami dahulu apa yang sebenarnya terjadi.
    “Ya, jadi kalau saya tentu saja tadi kita harus dalami terlebih dahulu ya,” kata Hetifah ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada 21 April 2025.
    “Jadi kita tidak boleh membuat suatu kesimpulan ataupun keputusan tanpa mendalami,” ujarnya lagi.
    Ketua DPP Partai Golkar itu juga tidak menjawab tegas saat ditanya soal kemungkinan Komisi X berkomunikasi ke Komisi I DPR untuk memanggil TNI guna memberi penjelasan akan fenomena tersebut.
    “Jadi, nanti tentu saja ada proses untuk kita membahas hal ini dan jika memang diperlukan apa pun masalahnya, bukan tidak mungkin kita melakukan pertemuan-pertemuan gabungan (Komisi X dengan Komisi I DPR),” kata Hetifah.
    Namun, dia mengatakan, Komisi X DPR akan menanyakan mengenai isu tersebut kepada Mendiktisaintek dalam rapat kerja pada 23 April 2024.
    “Tidak khusus (fenomena TNI masuk kampus), karena ada beberapa isu-isu. Jadi kita biasanya akan membahas berbagai hal yang mungkin kita anggap penting untuk mendapatkan penjelasan ataupun tadi menjadi pertanyaan publik,” ujar Hetifah.
    Pendapat lebih tegas diutarakan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin. Dia menegaskan bahwa TNI harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan mandat Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI, yakni sebagai alat pertahanan negara.
    “Sudah bukan zamannya lagi TNI melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa intimidasi atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas TB Hasanuddin dalam keterangannya pada 21 April 2025.
    Dia pun mengatakan, masuknya TNI ke kampus berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab, perguruan tinggi bukanlah medan pertempuran dalam perspektif pertahanan negara.
    “Kampus adalah pusat intelektualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran TNI yang bernuansa intimidatif di lingkungan ini dapat mencederai prinsip kebebasan akademik,” ujar purnawirawan TNI bintang dua ini.
    TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kebebasan akademik para sivitas akademika, termasuk juga mahasiswa, telah dijamin dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat 1 sampai 3.
    Merespons kabar tersebut, Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi dalam pernyataan terbarunya menyatakan bahwa tindakan tentara yang mendatangi kampus seharusnya tidak menjadi masalah.
    Sebab, menurut dia, TNI sudah lama beraktivitas di kampus dengan adanya sejumlah kerja sama yang terjalin antara TNI dan kampus.
    “Artinya kan TNI di kampus kan masalahnya hanya dibesar-besarkan saja. Sebenarnya tidak ada permasalahan antara TNI dengan teman-teman mahasiswa di kampus. Tidak ada,” kata Kapuspen di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).
    Kristomei lantas menjelaskan bahwa TNI menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait cara bertani dalam rangka pembentukan kompi pertanian.
    “Kemudian, kami TNI juga menggandeng teman-teman dari universitas untuk pengembangan radar, drone, pengembangan senjata. Terus masalahnya di mana?” ujar Kristomei.
    Oleh karena itu, Kapuspen menekankan bahwa TNI masuk ke kampus atas undangan dari pihak kampus, bukan inisiatif TNI.
    “Kami juga diminta, ingat ya, kami juga diminta untuk melatih bela negara, wawasan kebangsaan yang meminta siapa? Kampus,” kata Kristomei.
    “TNI tidak ujug-ujug masuk ke sana. Kenapa tiba-tiba sekarang dinarasikan seolah-olah TNI dan mahasiswa berhadapan, bermusuhan, kenapa?” ujarnya lagi.
    Kapuspen pun menduga ada upaya untuk mendelegitimasi pemerintah dengan membesar-besarkan masalah TNI masuk ke kampus.
    “Nah ini apakah ada unsur mendelegitimasi pemerintah, merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya, Zulfikar menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi merupakan sosok yang didukung oleh Partai Gerindra dan juga oleh organisasi GRIB Jaya. 

    Zulfikar menyampaikan bahwa Dedy Mulyadi adalah bagian dari keluarga besar GRIB Jaya, seorang teman, dan merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto.

    “Perintah ketua umum kepada saya bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Dedy Mulyadi adalah gubernur yang didukung Partai Gerindra dan didukung juga oleh organisasi GRIB Jaya. Artinya, Kang Dedy Mulyadi adalah bagian dari kita, adalah teman kita, adalah orang pilihan presiden kita,” ujar Zulfikar di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menindaklanjuti hal tersebut, GRIB Jaya menginstruksikan seluruh anggota dan para ketua di tingkat provinsi Jawa Barat untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat. 

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya secara resmi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, terutama dalam upaya memberantas premanisme di wilayahnya.

    “Untuk itu, kami meminta semua anggota, para ketua di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh gubernur jawa barat. Dewan pimpinan pusat juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat khususnya terkait pemberantasan premanisme,” tegas Zulfikar.

    Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan pesan dukungan langsung kepada Gubernur Dedy Mulyadi. 

    “Jadi GRIB Jaya mendukung langkah gubernur. Pak Gubernur kami mendukung Anda,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, GRIB Jaya juga memberikan saran kepada Gubernur Dedy Mulyadi untuk merangkul seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Jawa Barat. 

    GRIB Jaya menilai bahwa ormas dan LSM tersebut juga merupakan bagian dari rakyat dan “anak-anak” dari Gubernur Jawa Barat.

    “Izin pak gubernur, pak gubernur tolong rangkul semua organisasi kemasyaraakatan, para LSM yang ada di jawa barat. Toh mereka juga rakyatnya gubernur, anak-anaknya pak gubernur. Panggil mereka, ajak mereka bersama-sama untuk mendukung kebijakan-kebjakan pak gubernur khususnya dalam memberantas premanisme di jawa barat yang mana banyak disusupi oleh oknum-oknum yang memakai baju-baju ormas,” terangnya..

    Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Tony Simanjuntak (TS), pelaku pembakaran mobil operasional milik Polres Metro Kota Depok, bukan merupakan anggota resmi GRIB Jaya.

    Menurut Zulfikar, TS dan kelompoknya baru mengajukan diri untuk menjadi anggota GRIB Jaya setelah melakukan tindakan pelanggaran hukum. 

    Namun, pengajuan tersebut tidak pernah diproses oleh pengurus wilayah, dan hingga kini TS tidak terdaftar dalam database keanggotaan resmi organisasi.

    Selain itu, kata Zulfikar, DPD GRIB Jaya Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan SK, mandat, maupun KTA atas nama yang bersangkutan. 

    Mereka bahkan membeli sendiri atribut GRIB dan menancapkan bendera organisasi di lokasi sengketa tanpa sepengetahuan DPD Jabar dan DPP GRIB Jaya.

    “Jadi kronologisnya adalah saudara Tony ini sempat mengajukan untuk masuk ke dalam GRIB menjadi anggota GRIB, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat. Jadi dia melakukan itu untuk masuk dalam GRIB Bersama kelompoknya,” ujar Zulfikar.

    WARGA SERANG POLISI – (Kiri) Pembina Grib Jaya Cimanggis bernama Simamora saat menjelaskan sosok TS dan (Kanan) Tangkap layar video viral mobil polisi yang dibakar warga di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025). (Kolase: kanal YouTube tvOneNews)

    Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rozario Marshal, kata dia, secara tegas mengutuk keras tindakan pembakaran mobil polisi tersebut. 

    Zulfikar menyebut perbuatan itu sebagai tindakan barbar, memalukan, dan mencoreng nama baik organisasi serta masyarakat secara umum.

    “Sekali lagi tegas saya katakan sampaikan di sini bahwa para pelaku bukan anggota GRIB Jaya yang terdaftar resmi di dalam database kami,” ujarnya. 

    GRIB Jaya, lanjut Zulfikar, tidak akan memberikan pembelaan hukum apapun terhadap para pelaku, bahkan jika di antara mereka terbukti sebagai anggota resmi. 

    Organisasi ini mendukung penuh upaya kepolisian untuk menangkap seluruh pelaku dan menindak mereka sesuai hukum.

    “Jadi Ketua Umum menyampaikan kepada saya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat, meminta kepolisian untuk menangkap semua para pelaku tindak kejahatan, para pelaku pelanggaran hukum yang kemarin melakukan Tindakan yang sangat memalukan,” tandas dia.

    Sebelumnya, Polisi menahan enam tersangka kasus penganiayaan hingga berujung pembakaran mobil polisi di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

    Sebanyak enam orang anggota Ormas GRIB Jaya ditetapkan sebagai tersangka di antaranya TS, RS, GR alias AR, ASR, LA, dan LS.

    Masih ada empat tersangka DPO yang tengah dikejar yakni THS, MS, VS alias T, dan RS.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menuturkan kasus ini berawal saat tim Satreskrim Polres Depok hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku TS.

    TS (Tony Simanjuntak) merupakan Ketua Ranting Grib Harjamukti yang dilaporkan terkait kasus perusakan dan perbuatan tidak menyenangkan.

    Kombes Wira menyebut petugas berangkat ke TKP menggunakan tiga buah unit kendaraan dari Mapolres Depok ke lokasi di mana tersangka TS sedang beraktivitas di tempat tersebut.

    Adapun rinciannya mobil Avanza berisikan lima anggota, mobil Xenia berisikan tiga orang, Avanza warna silver berisikan lima orang, kemudian mobil Agya yang berisikan satu orang.

    “Tim ini melaksanakan tugas dalam rangka untuk mengamankan tersangka jumlahnya adalah 14 orang,” ucap Dirreskrimum.

    Sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satreskrim Polres Depok sudah tiba di lokasi untuk melakukan ataupun mengamankan tersangka TS. 

    Sekitar pukul 02.06 WIB, ada chat di grup Whatsapp ormas Grib isinya ‘dimohon semuanya, Pak Tony ditangkap’.

    Lalu pesan masuk selanjutnya dari salah satu tersangka yang isinya agar melakukan atau menahan Gapura, artinya portal yang ada di kampung tempat TS. 

    Selanjutnya pada pukul 02.30 WIB, tersangka RS menutup portal tersebut.

    “Portal ini adalah merupakan salah satu akses keluar daripada kampung tersebut kemudian pada saat empat mobil yang dikendarai oleh tim gabungan dari Satreskrim polres Depok akan berangkat kembali menuju ke kantor Mapolres Depok setibanya di gerbang tersebut maka terhalang oleh portal yang ditutup oleh saudara RS,” tutur Wira.

    Namun pada saat ditutup tersebut itu terjadilah perkelahian di man petugas berusaha untuk membuka portal.

  • Ancaman Pembunuhan Tak Bikin Nyali Dedi Mulyadi Ciut, Kampung Preman Pun Didatangi Bandung 24 April 2025

    Ancaman Pembunuhan Tak Bikin Nyali Dedi Mulyadi Ciut, Kampung Preman Pun Didatangi Bandung 24 April 2025

    Ancaman Pembunuhan Tak Bikin Nyali Dedi Mulyadi Ciut, Kampung Preman Pun Didatangi
    Editor
    KOMPAS.com –
     Nyali Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , tak ciut meski mendapat ancaman pembunuhan.
    Seperti diketahui, ancaman pembunuhan terhadap Dedi disampaikan oleh akun bernama “Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!”, melalui komentar Live Chat di YouTube Dedi Mulyadi pada Senin (21/4/2025) malam.
    Akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi, bahkan menyebut akan menggunakan bom bunuh diri jika rencana awalnya gagal.
    “Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi an jika sudah ketemu saya akan mendakatinya dan duarr!!!”
    tulis akun tersebut.
    Dedi mengatakan, tetap melanjutkan kegiatan blusukan ke daerah-daerah rawan di Jabar, termasuk mendatangi kampung yang dikenal sebagai basis preman di Kota Depok.
    Langkah ini dilakukan Dedi sehari setelah aksi perusakan mobil polisi oleh oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) terjadi di wilayah tersebut.
    “Enggak lah, saya terus (bekerja), buktinya kemarin saya datangin ke kampung preman ke Depok. Artinya saya tuh gak akan terpengaruh oleh ancaman siapa pun,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025).
    Ancaman pembunuhan yang diterimanya justru memperkuat tekad Dedi untuk terus bekerja.
    Fokus utamanya adalah menutup tambang ilegal, memperbaiki lingkungan, dan memberantas aksi premanisme.
    “Saya akan terus tegak lurus bekerja, kemudian menurunkan bila perlu Jawa Barat
    zero
    premanisme. Kemudian terus bekerja menutup tambang-tambang ilegal dan mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat,” katanya.
    Meski nyawanya terancam, Dedi belum mengambil langkah hukum.
    Ia masih mempertimbangkan tingkat keseriusan dari ancaman yang diterimanya, termasuk untuk melaporkannya ke pihak berwajib.
    “Apakah harus lapor atau tidak nanti saya lihat lah. Saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan,” tutur Dedi.
    Ia juga tidak meminta tambahan pengawalan dari aparat penegak hukum, dan tetap percaya pada dukungan masyarakat serta ajudan yang mendampinginya.
    “Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya dan saya mempercayakan diri juga pada ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup,” ujar Dedi.
    (Kontributor Bandung Faqih Rohman Syafei|Editor: Irfan Maullana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Samsat Keliling Jadetabek tersedia di sini

    Samsat Keliling Jadetabek tersedia di sini

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di Halaman Parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di Halaman Parkir Samsat dan Halaman Parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di Halaman Parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di Halaman Parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Halaman Parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper Tangerang dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB

    8. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB

    9. Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal G Town House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di Halaman Parkir Samsat 08.00-12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Halaman Parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB

    13. Depok di Halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB

    14. Cinere di Halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW Megapolitan

    4 Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW Megapolitan

    Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat mengunjungi Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, buntut dari kasus pembakaran mobil polisi oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) pada Selasa (22/4/2025) lalu.
    Dalam kunjungannya, Dedi melihat kebanyakan dari penduduk di sana merupakan warga liar yang mempunyai KTP di luar Depok.
    Mereka juga diduga tinggal di sana hingga puluhan tahun, tetapi tidak mengantongi sertifikat resmi untuk bangunan rumahnya.
    “Kemudian ada yang punya rumah bersertifikat, lalu ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya,” kata Dedi kepada wartawan, Selasa.
    Hal ini yang mengakibatkan mereka tidak terdata secara administratif oleh pemerintah kota (Pemkot) Depok.
    Lalu, bagaimana kondisi kehidupan warga Kampung Baru yang seolah beraktivitas di Depok sebagai “penduduk bayangan”?
    Salah seorang warga bernama Hutagaol memperkirakan jumlah kepala keluarga (KK) yang memadati wilayah Kampung Baru mencapai 450 KK. Jika dikalkulasi, jumlah warga Kampung Baru yang tak ber-KTP Depok mencapai 1.800 jiwa.
    Ratusan KK itu menyebar di berbagai seluruh rumah sepanjang Jalan Dahlan Raya, Jalan Dahlan I, Jalan Dahlan II, Jalan Dahlan III, dan Jalan Dahlan Ujung.
    “Ada sekitar 450 KK di sini kalau enggak salah, ya kalau satu KK empat orang saja, lebih dari seribu,” kata Hutagaol kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (23/4/2025).
    Ribuan warga ini memang tampaknya mayoritas masih berstatus sebagai penduduk luar Depok, yaitu Bekasi dan Jakarta.
    Bahkan, Hutagaol mengaku masih memegang status sebagai warga Kranggan, Bekasi Selatan, sejak kepindahannya pertama kali pada tahun 2001.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, setiap rumah yang berderet ditempelkan pelat alamat RT dan RW. Di rumah Hutagaol, ia dicatut sebagai warga RT 01 RW 07, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.
    Namun, RT dan RW itu ternyata masih tidak bisa dikonfirmasi apakah sudah terdata secara administratif di Pemkot Depok.
    Pasalnya, warga Kampung Baru tidak mempunyai pengurus lingkungan, termasuk RT dan RW, yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak terdata sebagai penduduk Depok.
    Mereka justru mengandalkan sosok yang biasa disebut sebagai ketua lingkungan.
    “Ya itu (ketua lingkungan) ada, ada yang di-tua-kan lah di sini,” ujar Hutagaol.
    Ketua lingkungan di mata warga Kampung Baru berperan menjembatani kebutuhan warga dan statusnya termasuk orang yang dihormati.
    Namun, ketua lingkungan bukan ketua RT atau ketua RW. Sosok ketua lingkungan itu selama ini menjadi fasilitator sekaligus mediator para warga Kampung Baru.
    “Kalau ketua lingkungan, dia lah yang fasilitasin warga di sini. Jadi ada bapak, dia lah menengah, dia panutan di sini,” terang Hutagaol.
    Penerapan ini yang justru menjadi pondasi kuat warga Kampung Baru saling gotong royong.
    Salah satu contohnya, Hutagaol mengeklaim, Jalan Dahlan Raya yang kini berupa cor adalah hasil jerih payah swadaya masyarakat.
    Sebab, akses utama ini dulunya adalah tanah merah dan kemudian mulai dicor pada tahun 2015.
    Sebelumnya, Kampung Baru menjadi sorotan publik usai tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.