Xcloud.id

kab/kota: Depok

  • Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu Nasional 29 April 2025

    Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu Nasional 29 April 2025

    Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menanggapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri
    Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua (ortu) siswa.
    “Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” kata Abdul Mu’ti usai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, dilansir
    ANTARA
    , Selasa (29/4/2025).
    Menurut Abdul Mu’ti, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan
    pendidikan
    mereka.
    Di samping itu, kata dia, kegiatan wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang tua murid yang tetap tidak dapat hadir saat kegiatan wisuda.
    Karena itu Mendikdasmen berpendapat pelaksanaan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.
    “Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” tutur Mu’ti.
    Sebelumnya
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
    pada Sabtu (26/4) berdebat dengan seorang remaja yang menyebut baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara. Dedi dan si remaja berdebat soal pelarangan sekolah menggelar wisuda.
    Remaja tersebut mengkritik kebijakan pelarangan wisuda sebab dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan.
    Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah.
    “Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi.
    Gubenur Jabar itu mengatakan bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Ia juga menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Batam hingga Mimika Kabupaten

    Ada Batam hingga Mimika Kabupaten

    PIKIRAN RAKYAT – ​Pada tahun 2025, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh Indonesia mengalami penyesuaian, dengan beberapa daerah mengalami kenaikan signifikan.

    UMK merupakan standar gaji terendah yang wajib dipatuhi oleh perusahaan di suatu daerah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur atau wali kota/bupati.

    Kenaikan UMK ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan mencegah eksploitasi di dunia kerja.

    Berikut adalah daftar 10 UMK tertinggi di Indonesia untuk tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Januari lalu:​

    Daftar 10 UMK Tertinggi di Indonesia 2025 Kota Bekasi, Jawa Barat – Rp5.690.752 Kabupaten Karawang, Jawa Barat – Rp5.599.593 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat – Rp5.558.515 DKI Jakarta – Rp5.396.791 Kota Depok, Jawa Barat – Rp5.195.721 Kota Cilegon, Banten – Rp5.128.084 Kota Bogor, Jawa Barat – Rp5.126.897 Kota Tangerang, Banten – Rp5.069.708 Kabupaten Mimika, Papua Tengah – Rp5.005.678 Kota Batam, Kepulauan Riau – Rp4.989.600

    Sebagian besar daerah dengan UMR tertinggi berada di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, mencerminkan konsentrasi industri dan biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

    Kenaikan UMR rata-rata di Indonesia pada tahun 2025 adalah sekitar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. ​

    UMK Berlaku Kapan?

    Perlu dicatat bahwa UMK berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atau Walikota/Bupati masing-masing daerah.​

    Perbedaan UMK antar daerah mencerminkan disparitas ekonomi dan biaya hidup di masing-masing wilayah.

    Misalnya, Kota Bekasi dengan UMK tertinggi mencerminkan tingginya biaya hidup dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri dan jasa.

    Sebaliknya, daerah dengan UMK lebih rendah mungkin mencerminkan kondisi ekonomi lokal yang berbeda.​

    Bagi pencari kerja, mengetahui UMK di berbagai daerah dapat membantu dalam perencanaan karier dan keuangan. Selain itu, informasi ini juga penting bagi perusahaan dalam menetapkan standar gaji yang kompetitif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang pelaksanaan wisuda untuk siswa sekolah karena dianggap tidak sesuai dan berlebihan. 

    Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai wisuda tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan orang tua dan tidak dilakukan secara berlebihan.

    Kebijakan Larangan Wisuda Menuai Pro Kontra

    Larangan wisuda yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi memicu beragam reaksi dari masyarakat. 

    Sebagian mendukung langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban biaya orang tua, namun ada pula yang merasa wisuda merupakan momen penting bagi siswa dan keluarga.

    Sikap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan soal wisuda sebaiknya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah. 

    Ia menegaskan, selama kegiatan wisuda tidak memberatkan biaya bagi orang tua dan dilaksanakan atas persetujuan bersama, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

    “Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Abdul Mu’ti usai menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Selasa (29/4/2025).

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan wisuda hanya pantas dilakukan di jenjang perguruan tinggi.  (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Wisuda Sebagai Bentuk Syukur Orang Tua

    Abdul Mu’ti menilai wisuda bisa menjadi momentum sukacita dan rasa syukur orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. 

    Selain itu, ia menyebutkan, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk berinteraksi langsung dengan sekolah.

    “Karena bisa jadi orang tua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya datang saat acara wisuda. Karena itu, menurut saya, kembalikan saja ke masing-masing sekolah,” tambahnya.

    Imbauan Agar Wisuda Tidak Berlebihan

    Meskipun mengizinkan, Abdul Mu’ti mengingatkan agar wisuda tidak dilakukan secara berlebihan. 

    Ia mengimbau agar acara tersebut dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya paksaan kepada orang tua untuk mengeluarkan biaya besar.

    “Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti juga menyarankan agar dalam acara wisuda, tidak perlu diadakan penghargaan wisudawan terbaik, khususnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini. 

    Menurutnya, semua anak di jenjang seperti TK pada dasarnya adalah anak-anak hebat yang tidak perlu dibandingkan.

    “Termasuk kadang-kadang di TK ada wisuda terbaik. Padahal semua anak TK itu baik dan hebat,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi Tegaskan Wisuda Hanya di Perguruan Tinggi

    Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, mengungkapkan alasan di balik pelarangan wisuda untuk siswa sekolah.

    Ia menilai, tradisi wisuda di tingkat TK, SMP, dan SMA tidak lazim di negara lain.

    “Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi.

    Dedi berpendapat bahwa wisuda seharusnya hanya digelar di jenjang perguruan tinggi sebagai tanda kelulusan akademik formal yang signifikan.

    Dengan perbedaan pandangan ini, publik kini menantikan bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan, terutama di tengah harapan agar kegiatan pendidikan tetap berfokus pada esensi belajar tanpa beban biaya yang berlebihan bagi keluarga.

  • Polisi bantu keluarga terlantar di Pelabuhan Tanjung Priok pulang

    Polisi bantu keluarga terlantar di Pelabuhan Tanjung Priok pulang

    Polisi menemukan keluarga yang terlantar di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ANTARA/HO-Polres Pelabuhan Tanjung Priok

    Polisi bantu keluarga terlantar di Pelabuhan Tanjung Priok pulang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Polres Pelabuhan Tanjung Priok membantu satu keluarga yang terlantar di Pelabuhan di Kawasan Dermaga Terminal Nusantara II, Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (27/4) pulang ke rumah mereka di kawasan Citayam Kota Depok Jawa Barat.

    “Saat melaksanakan Patroli Operasi Cipta Kondisi petugas menemukan keluarga yang kebingungan di terminal penumpang dan petugas langsung memberikan bantuan,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Senin

    Ia mengatakan keluarga Ibu Ani terdiri dari tujuh orang yakni satu nenek berusia 60 tahun, dua orang perempuan berusia 30 tahun, satu anak berusia 15 tahun, balita berusia lima tahun, satu batita berusia 1 tahun tiga bulan dan bayi berusia empat bulan.

    “Mereka ini terlantar di Terminal Nusantara Pura II Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB,” kata dia.

    Keluarga ini ingin pulang ke rumah mereka di Kawasan Citayam Jawa Barat. Namun tidak memiliki biaya transportasi.

    Melihat kondisi itu, para Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung mengambil inisiatif untuk membantu.

    Ia mengatakan keluarga ini berasal dari Pabuaran Kecamatan Citayem Jawa Barat dengan tujuan ke Batam dengan menggunakan Kapal KM Kelud.

    Namun pada saat itu mereka belum mempunyai tiket dan tidak mengetahui bahwa kapal KM. Kelud akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 2 Mei 2025.

    “Jadi keluarga tersebut terpaksa menetap di teras Pelabuhan Terminal Penumpang Nusantara Pura II dengan alasan apabila mereka pulang lagi uang mereka akan habis untuk ongkos pulang ke Depok,” kata dia.

    Dari pengakuan mereka dijanjikan oleh salah satu dari suami wanita yang memiliki anak kecil untuk datang ke Batam dengan menaiki kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan dibiayai oleh suami dari wanita yang memiliki anak.

    Namun ternyata setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Kapal KM. Kelud ternyata tiba tanggal 2 Mei 2025 dan mereka terlantar sejak Minggu (27/4) pagi.

    Ia mengatakan kondisi Keluarga tersebut pada saat ditemukan sedang duduk di area teras Terminal Nusantara Pura II Pelabuhan Tanjung Priok tidak memakai alas apapun namun untuk dua anak bayi.

    Dua anak itu hanya beralaskan kain gendongan saja dan pada saat itu kondisi perbekalan sudah menipis karena uang yang dibawa hanya sedikit.

    Para petugas mencarikan transportasi berupa mobil daring agar keluarga tersebut bisa segera pulang ke rumah mereka dengan aman dan nyaman.

    Menurut dia seluruh biaya perjalanan pun ditanggung oleh personel polisi yang bertugas saat itu.

    “Kami hanya menjalankan tugas kemanusiaan. Semoga bantuan kecil ini bisa meringankan beban mereka,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Misi Sebar Qurban Sambut Idul Adha, Menjembatani Ketimpangan dan Memberdayakan Peternak Lokal – Halaman all

    Misi Sebar Qurban Sambut Idul Adha, Menjembatani Ketimpangan dan Memberdayakan Peternak Lokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Membangun kepercayaan tidak bisa dilakukan dalam sekejap. 

    Bagi Aris Efendy (46), perjalanan bersama Human Initiative (HI) dalam mengelola hewan qurban sudah berjalan satu windu, atau delapan tahun. 

    Sejak 2018, Aris menjadi salah satu peternak binaan HI yang dipercaya mendatangkan dan merawat ratusan ekor sapi untuk mendukung program Sebar Qurban. 

    Setiap tahun, sapi-sapi yang dipelihara Aris, berasal dari berbagai daerah di Maluku Tengah dibeli oleh HI dan didistribusikan ke dusun-dusun miskin saat Hari Raya Idul Adha.  

    Tahun ini, menjelang Idul Adha 1446 H yang jatuh pada 6 Juni 2025, HI kembali menyiapkan 450 ekor sapi yang akan disebar ke pelosok Maluku Tengah. 

    Pada Kamis (17/4/2025), rombongan Humantrip HI yang dipimpin Vice President Bambang Suherman melakukan kunjungan ke kandang koloni milik Aris di Desa Hollo, Kecamatan Amahai. 

    Mereka didampingi Kepala Program Sebar Qurban Abdul Mughni, Putri Indonesia Maluku Novita Everdina, influencer Salsabila Kholiq, traveler Dimas Ramadhan, dan beberapa wartawan dari Jakarta dan Ambon. 

    Perjalanan menuju kandang tidak mudah.  

    Rombongan harus menaiki mobil bak terbuka melewati jalan sempit dan berlumpur di tengah perkebunan.  

    Namun semua terbayar saat tiba di area kandang yang terbuka, luas, dan tertata baik dengan suasana tenang di tengah alam Maluku. 

    “Kunjungan ini untuk memastikan bahwa hewan qurban yang nanti akan disebar benar-benar sehat, memenuhi syariat, dan berkualitas,” ujar Bambang Suherman. 

    Bambang menegaskan bahwa HI tahun ini menargetkan penyebaran 25,29 juta ekor hewan qurban setara kambing atau domba ke 25 provinsi di Indonesia hingga sembilan negara seperti Tanzania, Somalia, Uganda, Kenya, Nigeria, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Palestina. 

    Program Sebar Qurban ini menjadi ikhtiar HI untuk mengatasi ketimpangan distribusi qurban.  

    Di kota-kota besar seperti Depok, kata Bambang, kerap terjadi penumpukan daging qurban, sementara di dusun-dusun pelosok, banyak masyarakat yang bahkan belum pernah menikmati daging qurban. 

    “Kami ingin memastikan qurban lebih merata, bukan hanya bertumpuk di kota, tapi sampai ke dusun-dusun yang membutuhkan,” tambahnya. 

    Di sisi lain, program ini juga memberdayakan peternak lokal. Penjualan hewan qurban oleh peternak seperti Aris memberikan dampak ekonomi yang nyata. Sebelum bekerjasama dengan HI, rata-rata peternak hanya memelihara 2 sampai 3 ekor sapi.  

    Kini, banyak yang mampu mengelola belasan hingga ratusan ekor. 

    “Sekarang ini, ada peternak di Maluku Tengah yang memelihara hingga 200 ekor sapi. Ini membuktikan bahwa kolaborasi bisa membawa kesejahteraan,” kata Aris Efendy bangga. 

    Untuk memastikan kualitas hewan, Human Initiative juga menerapkan Quality Control (QC) di berbagai wilayah seperti Langkat, Medan, Purbalingga, Magelang, Demak, Mojokerto, hingga Maluku.  

    Standar yang diperhatikan antara lain usia (minimal dua tahun untuk sapi), kesehatan (tidak cacat), serta bobot hidup sesuai syarat. 

    “Tim kami akan terus mengawal proses ini hingga penyembelihan dan distribusi, supaya semua sesuai dengan syariat Islam dan tepat sasaran,” kata Abdul Mughni, Kepala Program Sebar Qurban. 

    Melalui komitmen ini, HI berharap program Sebar Qurban tidak hanya menjadi perayaan Idul Adha, tetapi juga menjadi langkah nyata mengatasi kemiskinan, mengurangi stunting, dan menghidupkan semangat gotong royong di seluruh pelosok negeri.

    FOTO: HEWAN KURBAN – HI menyiapkan 450 ekor sapi kurban yang akan disebar hingga ke pelosok Maluku Tengah jelang Idul Adha 1446 H.

  • Harta Kekayaan Noel Ebenezer, Wamenaker Sebut CPNS Mundur itu Budaya Malas

    Harta Kekayaan Noel Ebenezer, Wamenaker Sebut CPNS Mundur itu Budaya Malas

    PIKIRAN RAKYAT – Noel Ebenezer menyebut momen CPNS mundur adalah budaya malas, simak harta kekayaan sang Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Pernyataannya tersebut menjadi kontroversial karena dianggap tidak tepat menurut publik.

    Diketahui Immanuel Ebenezer alias Noel adalah Wamenaker kader Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menjabat sejak 21 Oktober 2024. Ia memimpin Kementerian Ketenagakerjaan mendampingi Menteri Yassierli.

    Wamenaker sebut CPNS mundur itu budaya malas

    Immanuel Ebenezer merespons kabar banyak Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mundur. Menurutnya, mereka seharusnya siap ditempatkan dimana saja karena membutuhkan pekerjaan.

    “Lapangan pekerjaan iu terbuka di mana-mana. Nah kayak kemarin (ribuan CPNS mundur), dibuka lapangan pekerjaan, pas mau ditaruh, mundur. Itu berarti apa? Ada budaya yang tidak baik, malas,” ujar pria yang akrab disapa Noel tersebut pada Minggu, 27 April 2025.

    “Industrial kita tuh banyak membuka lapangan pekerjaan. Jadi ya tetap kita harus punya optimisme ya ke depan, jangan lagi tersesat dengan narasi-narasi malah membuat bangsa ini malah pesimis,” kata Noel di acara Fun Run & Walk May Day 2025 yang digelar Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL-KSARBUMUSI di Jln Jenderal Sudirman, Jakarta.

    Diketahui ada 1.967 CPNS mundur karena unit kerjanya terlalu jauh dari domisili pekerja, sedang studi S2 dan S3, terkendala izin orang tua, merawat orang tua sakit, serta alasan kesehatan pribadi. Beberapa di antara yang mundur tersebut adalah 10 calon pengisi formasi dokter di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

    Ilustrasi CPNS 2024 mundur, Wamenaker Noel justru menyebut kasus itu sebagai bentuk budaya malas. Antara/Abdul Fatah

    Harta kekayaan Immanuel Ebenezer

    Noel lapor harta kekayaan terakhir kali pada 17 Januari 2025 atau saat awal menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Total hartanya mencapai Rp17,6 miliar. Berikut rinciannya:

    Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/83 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp700.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp1.500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/274 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp1.700.000.000 Tanah Seluas 3090 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp1.545.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 2260 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp6.700.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.145.000.000

    Daftar kendaraan milik Immanuel Ebenezer MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2020, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2015, HASIL SENDIRI, Rp90.000.000
    MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI, Rp16.000.000 MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp430.000.000 MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER 300 VX Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp2.300.000.000

    Total kendaraan: 3.336.000.000

    Daftar harta lainnya milik Immanuel Ebenezer HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp109.500.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp2.029.760.877 Total harta kekayaan: Rp17.620.260.877

    WNI Mati Ditembak Aparat Malaysia, Immanuel Ebenezer: Ini Bukan Orde Baru!

    Wamenaker Sidak Perusahan di Riau, Diduga Menahan Ijazah Mantan Pekerja

    Pernyataan Noel Ebenezer soal CPNS dikecam publik

    Immanuel Ebenezer dianggap keliru saat menganggap CPNS yang mundur sebagai budaya malas. Ia, salah satunya, diminta untuk melakukan kritik kepada diri pemerintah saat terjadi fenomena tersebut yang viral beberapa waktu lalu.

    “Kementerian Tenaga Kerja bukannya melindungi pekerja malah ikut ngata-ngatain pekerja,” kata akun Instagram @suh***

    “Coba wamennya berkantor di papua dgn gaji cpns 80%.. paling blg “mending saya fokus bisnis”,” tulis akun @fer***

    “Kenapa harus begitu kesimpulannya pak? Kenapa bukan cermin dari pemerintah yg semena-mena dalam menyeleksi dan mengelola PNS. Kenapa harus orang lain yg selalu salah? Gak bisa banget ya autokritik ke internal sendiri?” ujar akun @dan***

    “Ini namanya Logical Fallacy kangmaaaaaaaas. Memangnya dari jumlah itu semuanya malas? Punya Wamen kok gaya komukasinya gini amat ya? Tolong lah lainn kali retreat nya dibuat pelatihan public speaking dan Logika berpikir supaya nggak asal njeplak!” kata akun @erm***

    “test CPNS itu benar2 menyeleksi orang2 pintar, sedangkan para mentri dan pejabat tidak pernah ikut test CPNS yg baru, disini bisa dilihat kerja pintar atau kerja kerja kerja tpi kosong. coba test soal CPNS itu wakil nya pasti gak loloss..” ujar akun @lee***

    Demikian harta kekayaan Noel sang Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang menyebut CPNS mundur adalah budaya malas. Pernyataan menteri kader Gerindra tersebut dikecam publik karena dianggap tidak sesuai dengan permasalahan yang ada.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hercules Suruh Satpol PP Pasang Lagi Spanduk GRIB yang Dicopot, Netizen Geram: Pemerintah Takut Sama Preman!

    Hercules Suruh Satpol PP Pasang Lagi Spanduk GRIB yang Dicopot, Netizen Geram: Pemerintah Takut Sama Preman!

    GELORA.CO – Organisasi Masyarakat (Ormas) GRIB Jaya, tengah menjadi sorotan usai anggotanya terlibat kasus pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat.

    Kini, sosok Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal juga tengah menjadi perbincangan, usai video dirinya murka gara-gara Satpol PP copot spanduk GRIB Jaya di Senen, Jakarta Pusat.

    Seperti dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @dancukjaran5, terlihat seorang petugas Satpol PP sedang melakukan video call dengan pria diduga Hercules.

    Dalam komunikasi tersebut, Hercules diduga memberikan arahan agar spanduk ormas GRIB Jaya yang sempat ditertibkan oleh Satpol PP di Kawasan Senen, segera dipasang kembali seperti semula.

    Meskipun suara instruksi Hercules kurang terdengar jelas, respons sejumlah orang yang diduga anggota GRIB Jaya dan petugas Satpol PP menunjukkan kesiapan penuh untuk menjalankan perintah tersebut.

    “Siap, saya pastikan kepada anggota agar dipasang lagi sesuai dengan titiknya kembali,” ucap seorang petugas Satpol PP dalam video tersebut. 

    Tak berselang lama, anggota GRIB Jaya yang hadir dalam sambungan itu menambahkan, akan mengawal proses pemasangan spanduk tersebut.

    “Siap, kita kawal Ketum sampai spanduk terpasang kembali,” kata anggota GRIB Jaya. 

    Peristiwa dalam video itu diduga terjadi pada awal Februari 2025, namun baru ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir setelah viral di media sosial.

    Kolom komentar unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar para netizen yang geram dengan peristiwa tersebut.

    “Kok pemerintah takut sih sama GRIB Jaya, memang dia siapa?” tulis komentar netizen.

    “Petugas Satpolnya hormat dan takut sama preman, terus arah negara ini kemana ya?” kritik netizen.

    “Aparat negara takut sama ormas, dimana Harga diri Polri dan TNI,” tambah netizen.

    “Ya udah Satpol PP jangan digaji, minta gaji sama Hercules jangan pakai duit rakyat,” kritik netizen.

    Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak, baik GRIB Jaya maupun Satpol PP Jakarta.

  • DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi Megapolitan 28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi Megapolitan 28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyambangi Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) untuk beraudiensi dengan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    .
    Dalam pertemuan ini, DTKJ menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat kebijakan transportasi di Jakarta dan sekitarnya.
    “Ini adalah kali pertama kami beraudiensi langsung dengan beliau. Ada beberapa masukan dari
    Dewan Transportasi Kota Jakarta
    untuk memperkuat dan mengawal kebijakan-kebijakan transportasi yang ada di Jakarta,” ucap Ketua DTKJ Jakarta, Haris Muhammadun, Senin.
    Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada lima poin utama yang dibahas.
    Salah satunya adalah apresiasi terhadap peluncuran layanan Transjabodetabek rute Alam Sutera-Blok M yang baru diresmikan pada Kamis (24/5/2025).
    Kemudian, DTKJ mengusulkan agar enam rute Transjabodetabek yang sudah direncanakan sebaiknya tidak dikenakan tarif subsidi.
    DTKJ juga mengusulkan penambahan trayek Transjabodetabek berbasis tarif non-subsidi atau melalui layanan Royal Trans. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau para pengguna kendaraan pribadi di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
    “Kenapa demikian? Karena sebetulnya kan orang-orang di
    developer
    yang ada di Bodetabek itu kan pengguna mobil pribadi. Itu yang akan kita sasar, sehingga Royal Trans itulah yang akan kita tambahkan,” ungkap Haris.
    Selain itu, DTKJ juga mendorong penerapan tarif parkir tinggi di koridor-koridor yang sudah dilayani angkutan umum, serta pengembangan fasilitas
    park and ride
    di luar Jakarta.
    Hal ini diharapkan dapat mendorong warga untuk beralih ke transportasi publik.
    “Kita mengapresiasi Pak Gubernur yang telah berkomunikasi dengan para kepala daerah di Bodetabek, baik gubernur maupun bupati, wali kota sehingga itu rasa-rasanya itu bisa dilaksanakan,” tutur Haris.
    Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula soal percepatan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) yang saat ini baru mencapai 11 persen, serta usulan kreatif dalam pembiayaan transportasi publik.
    DTKJ juga mendorong adanya peraturan gubernur baru terkait tata kelola BUMD transportasi, sejalan dengan visi Pramono untuk memperluas layanan hingga ke wilayah Jabodetabek.
    Salah satu hal yang turut disinggung dalam audiensi adalah soal rencana penyesuaian tarif Transjakarta yang hingga kini masih bertahan di angka Rp 3.500 sejak tahun 2005.
    “Sebelum-sebelumnya dan ini tadi juga kami sampaikan juga artinya memang dari 2003-2004 itu kan tidak naik-naik ya atau tidak disesuaikan,” ungkap Haris.
    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kajian terkait kenaikan tarif masih berlangsung.
    “Tarif Rp 3.500 itu berlaku sejak tahun 2005. Saat itu UMP Jakarta masih Rp 800 ribu. Sekarang UMP sudah naik jauh, tapi tarif masih sama. Maka ini sedang dikaji secara detil agar semua variabel yang mempengaruhi diperhitungkan sebelum kami laporkan ke Pak Gubernur,” terang Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uji Coba Rute Sawangan-Lebak Bulus, Bus Transjakarta Melintas di Depok Megapolitan 28 April 2025

    Uji Coba Rute Sawangan-Lebak Bulus, Bus Transjakarta Melintas di Depok Megapolitan 28 April 2025

    Uji Coba Rute Sawangan-Lebak Bulus, Bus Transjakarta Melintas di Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Sebuah video yang menampilkan armada bus
    Transjakarta
    melintas di daerah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial.
    Berdasarkan video yang dilihat
    Kompas.com
     dalam unggahan akun Instagram
    @
    sawanganupdate, tampak bus “metrotrans” berwarna jingga tengah putar balik.
    Dalam narasi video tersebut, disebutkan bus Transjakarta itu melintas di daerah Sawangan Permai.
    Terkait video yang beredar, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengonfirmasi bus Transjakarta tersebut sedang melakukan uji coba rute Sawangan-Lebak Bulus.
    “Masih uji coba Sawangan-Poins Square Lebak Bulus, dan akan dievaluasi,” kata Ayu saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (28/4/2025).
    Ayu menerangkan, rute ini masih termasuk ke dalam uji coba teknis pertama sejak 24 April 2025.
    Meski demikian, Ayu belum bisa menjelaskan secara rinci terkait hasil uji coba karena masih dalam tahap evaluasi.
    “Lebih lanjut akan diinformasikan secara resmi ya,” terang Ayu.
    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dirut Transjakarta untuk mempersiapkan ekspansi besar-besaran layanan Transjakarta, termasuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terhubung.
    Hal ini sebagai tindak lanjut setelah Pramono meresmikan
    Transjabodetabek
    nomor S61 rute Blok M-Alam Sutera pada Kamis (24/4/2025) lalu.
    “Nanti akan ada rute ke Bekasi, Depok, Bogor, Sawangan, dan lainnya. Bahkan kita akan buka jalur yang menghubungkan kawasan yang selama ini dianggap tertutup, seperti dari Pantai Indah Kapuk (PIK) ke Blok M,” tutur Pramono.
    Adapun rute baru yang sedang dikaji dan direncanakan untuk segera diluncurkan, yakni rute Bekasi-Cawang (wilayah timur), Kota Wisata–Cawang (wilayah selatan), Binong–Grogol (wilayah barat), Pantai Indah Kapuk (PIK)–Blok M, dan Sawangan–Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Blokir Aset-Aset Zarof Ricar – Page 3

    Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Blokir Aset-Aset Zarof Ricar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Penetapan ini diketahui berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) nomor 06 Tahun 2025, sejak 10 April 2025 lalu.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, penyidikan terhadap ZR dilakukan pihaknya setelah dilakukan pendalaman pada kasus dugaan suap dan gratifikasi yang kini tengah berjalan di pengadilan.

    “Penyidik pada JAMPidsus terus bergerak, menggali dan mengembangkan perkara yang ditangani. Sejak 10 April 2025, telah dilakukan penyidikan dugaan TPPU terhadap ZR, dan dia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Harli kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (28/4).

    Harli menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya itu bukan karena adanya tekanan pihak luar. Akan tetapi, hasil dari proses penyelidikan yang panjang, termasuk pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan dokumen hingga pemblokiran aset.

    Selain itu, penyidik juga telah meminta pemblokiran sejumlah aset atas nama ZR dan keluarganya, yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok dan Pekanbaru.

    “Jadi penyidik sudah meminta pemblokiran kepada Kantor Badan Pertanahan di beberapa tempat, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di kota Depok dan ada di Pekanbaru,” tegasnya.