kab/kota: Depok

  • Jalan Margonda Macet Saat CFD Depok, Pemkot Diminta Evaluasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Mei 2025

    Jalan Margonda Macet Saat CFD Depok, Pemkot Diminta Evaluasi Megapolitan 4 Mei 2025

    Jalan Margonda Macet Saat CFD Depok, Pemkot Diminta Evaluasi
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com 
    – Warga menyorot kemacetan yang timbul saat pelaksanaan 
    car free day
    (CFD) di pusat Kota Depok, Minggu (4/5/2025).
    Kemacetan terjadi di sejumlah titik jalan utama, khususnya di sepanjang Jalan Margonda.
    Maya (36), warga Pancoran Mas, mengaku senang dengan adanya
    CFD di Depok
    karena bisa menjadi alternatif ruang publik.
    Namun, ia tidak memungkiri dampak lalu lintas yang cukup terasa karena penutupan jalan.
    “Seru sih, suasananya ramai dan banyak kegiatan. Tapi memang jadi macet, apalagi yang mau lewat Margonda tapi enggak tahu ada CFD,” kata Maya kepada
    Kompas.com
    saat ditemui di lokasi.
    Menurut dia, seharusnya Pemkot Depok lebih menggencarkan sosialisasi soal jalur alternatif.
    Kemacetan terjadi tidak hanya karena penutupan jalan, tetapi juga karena sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di area yang sempit.
    Hal ini membuat arus pejalan kaki dan pesepeda tersendat.
    Reno (27), warga Kukusan, turut menyayangkan kurangnya pengaturan lalu lintas saat acara berlangsung.
    “Kayaknya karena ini pertama kali ya, jadi belum rapi. Banyak kendaraan yang masih bingung harus muter ke mana. Saya tadi mau ke stasiun tapi muter jauh banget karena jalan ditutup. Macetnya juga panjang sampai ke arah Juanda,” kata Reno.
    Ia berharap pemkot dapat segera melakukan evaluasi dan penyesuaian agar kegiatan ini tidak justru menambah masalah lalu lintas di pusat kota.
    “Kalau bisa tetap jalan, tapi perlu ditata lagi. Jangan sampai niatnya sehat-sehatan malah bikin warga lain terganggu karena macet,” imbuh dia.
    Wakasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Yayat Supriyatno membenarkan kemacetan yang terjadi saat pelaksanaan CFD.
    “Ya benar, karena ini pusat Kota Depok pasti akan macet. Pemkot Depok juga berupaya agar lalu lintas tidak ditutup semua hanya sebagai saja yang dialihkan,” ujar Kompol Yayat kepada
    Kompas.com
    di lokasi.
    Menurut dia, kemacetan terjadi sejak pagi pukul 06.00 WIB saat warga memadati area rute pelaksanaan CFD, terutama di depan ITC Depok.
    “Kemacetan juga tidak sepenuhnya (kendaraan) terhenti, tetap jalan kalau motor mobil. Hanya tidak secepat dan seluas biasa. Kami akan evaluasi juga terkait kemacetan ini kedepannya kalau dilaksanakan CFD kembali,” tutur dia.
    Hingga saat ini Pemkot Depok belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi pasca-CFD perdana ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pedagang Raup Untung Saat Berjualan di CFD Depok, 60 Porsi Sosis Bakar Ludes Terjual
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Mei 2025

    Pedagang Raup Untung Saat Berjualan di CFD Depok, 60 Porsi Sosis Bakar Ludes Terjual Megapolitan 4 Mei 2025

    Pedagang Raup Untung Saat Berjualan di CFD Depok, 60 Porsi Sosis Bakar Ludes Terjual
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    Pedagang kaki lima
    (PKL) meraup untung saat berjualan di area
    car free day
    (CFD)
    Kota Depok
    pada Minggu (4/5/2025). 
    Salah satunya pedagang sosis bakar, Edi (38) mengaku semua 60 porsi sosis bakar yang dijualnya ludes dibeli pengunjung CFD. Dia mendapatkan keuntungan Rp 600.000.
    “Sudah habis 60 porsi, kira-kira bisa tiga kali lipat dari hari minggu biasanya. Satu porsi Rp 10.000, kalau sekarang karena banyak request mereka beli Rp 15.000 hingga Rp 20.000, sesuai keinginan,” kata Edi di lokasi.
    Edi mengatakan lonjakan pembeli terjadi sejak CFD dimulai pukul 06.00 WIB. Pembeli berdatangan sebelum CFD ataupun sesudah kegiatan.
    Selain itu, dia mengaku belum mengetahui secara jelas untuk bisa berjualan resmi di area CFD. 
    “Saya tahunya bisa jualan aja asal enggak ganggu jalan. Soal daftar UMKM, saya belum dengar jelas, baru dapat info katanya harus lewat dinas,” ujar Edi.
    Sementara itu, pedagang minuman, Sri Wahyuni di depan ITC Depok mengaku sempat ditegur petugas Dishub Depok agar berjualan tidak di tengah jalan.
    “Petugas Dishub tadi lewat juga cuma ingetin jangan ganggu jalan, asal di pinggir dan rapi enggak dilarang,” ujarnya.
    Dia mengaku sudah mendapatkan untung Rp 100.000. Namun dia menargetkan untung Rp 150.000.
    “Saya juga cuma jual minuman, keuntungannya juga dikit, ini dari buka baru Rp 100.000 lebih belum sampai Rp 150.000,” kata dia
    Petugas Patroli Dinas Perhubungan Kota Depok, Vitri Anto mengatakan PKL boleh berjualan sepanjang Jalan Margonda Raya asal tidak mengganggu pejalan kaki. 
    “Kami imbau pedagang juga tetap tertib. Tapi memang untuk penataan resmi, seharusnya melalui UMKM yang terdaftar dan diarahkan ke area Balai Kota,” jelas Anto.
    Menurut Anto untuk regulasi UMKM dan penataan lapak di Balai Kota, itu merupakan kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM.
    “Para pedagang yang ingin menempati lapak resmi harus mendaftar langsung ke kantor Dinas,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CFD Perdana Depok Diikuti Publik Figur hingga Lalu Lintas Macet Parah – Page 3

    CFD Perdana Depok Diikuti Publik Figur hingga Lalu Lintas Macet Parah – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok akhirnya melaksanakan car free day menggunakan Jalan Raya Margonda dari arah Balai Kota Depok hingga persimpangan Jalan Raya Juanda. Banyaknya minat masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok dan akan mengevaluasi untuk lebih baik.

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok meminta maaf terhadap pengguna jalan yang merasa terganggu terhadap keberasaan car free day. Diakuinya, pelaksanaan tersebut sedikit terjadi kemacetan di Jalan Raya Margonda.

    “Ada sedikit kemacetan, tapi nggak terlalu lama, waktunya hanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi, sekali lagi mohon maaf para pengguna jalan, khususnya yang menggunakan kendaraan mobil atau motor,” ujar Supian, Minggu (4/5/2025).

    Supian melihat warga Depok sangat antusias memanfaatkan car free day untuk berolahraga baik berjalan kaki maupun jogging. Ia ingin keberadaan car free day menjadi penyemangat masyarakat menjaga kesehatan dengan berolahraga.

    “Mudah-mudahan sekali lagi dengan olahraga kita menjadi sehat,” jelas Supian.

    Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Depok akan mengevaluasi kembali pelaksanaan car free day, salah satunya terhadap penggunaan Jalan Raya Margonda. Pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan Forkopimda terkait penggunaan jalan dan pengalihan pengaturan lalu lintas.

    “Kita akan mengevaluasi nanti setelah ini, sebelum Car Free Day pekan depan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan hari ini, karena luar biasa kita juga nggak menduga antusias masyarakat seperti ini,” terang Supian.

    Nantinya akan terdapat sejumlah masukan terhadap pelaksanaan CFD untuk menjadi pembahasan bersama Forkopimda. Begitupun terkait dengan penggunaan seluruh Jalan Raya Margonda baik dari arah Balai Kota Depok menuju Jalan Raya Juanda, maupun sebaliknya.

    “Nanti saya menunggu masukan dari teman-teman kepolisian, teman-teman dishub seperti apa untuk melihat antusias masyarakat seperti ini ya,” ucap Supian. (Dicky Agung Prihanto)

     

  • Warga Tumpah Ruah di Car Free Day Margonda Depok – Page 3

    Warga Tumpah Ruah di Car Free Day Margonda Depok – Page 3

    Liputan6.com, Depok – Pemerintah Kota Depok akhirnya melaksanakan car free day menggunakan Jalan Raya Margonda dari arah Balai Kota Depok hingga persimpangan Jalan Raya Juanda. Banyaknya minat masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok dan akan mengevaluasi untuk lebih baik.

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok meminta maaf terhadap pengguna jalan yang merasa terganggu terhadap keberasaan car free day. Diakuinya, pelaksanaan tersebut sedikit terjadi kemacetan di Jalan Raya Margonda.

    “Ada sedikit kemacetan, tapi nggak terlalu lama, waktunya hanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi, sekali lagi mohon maaf para pengguna jalan, khususnya yang menggunakan kendaraan mobil atau motor,” ujar Supian, Minggu (4/5/2025).

    Supian melihat warga Depok sangat antusias memanfaatkan car free day untuk berolahraga baik berjalan kaki maupun jogging. Ia ingin keberadaan car free day menjadi penyemangat masyarakat menjaga kesehatan dengan berolahraga.

    “Mudah-mudahan sekali lagi dengan olahraga kita menjadi sehat,” jelas Supian.

    Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Depok akan mengevaluasi kembali pelaksanaan car free day, salah satunya terhadap penggunaan Jalan Raya Margonda. Pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan Forkopimda terkait penggunaan jalan dan pengalihan pengaturan lalu lintas.

    “Kita akan mengevaluasi nanti setelah ini, sebelum Car Free Day pekan depan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan hari ini, karena luar biasa kita juga nggak menduga antusias masyarakat seperti ini,” terang Supian.

    Nantinya akan terdapat sejumlah masukan terhadap pelaksanaan CFD untuk menjadi pembahasan bersama Forkopimda. Begitupun terkait dengan penggunaan seluruh Jalan Raya Margonda baik dari arah Balai Kota Depok menuju Jalan Raya Juanda, maupun sebaliknya.

    “Nanti saya menunggu masukan dari teman-teman kepolisian, teman-teman dishub seperti apa untuk melihat antusias masyarakat seperti ini ya,” ucap Supian.

     

  • 8 Konsep Sulap Rumah Subsidi Jadi Nyaman dan Estetis: Ini Gaya Desainnya! – Page 3

    8 Konsep Sulap Rumah Subsidi Jadi Nyaman dan Estetis: Ini Gaya Desainnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Memiliki rumah subsidi bukan berarti harus mengorbankan kenyamanan dan keindahan. Banyak pemilik rumah subsidi sukses mengubah hunian sederhana menjadi lebih luas dan modern dengan sentuhan desain cerdas dan hemat biaya.

    Berikut ini cara bagaimana mendesain ruang tamu rumah subsidi agar tetap nyaman, fungsional, dan estetis meskipun ukurannya terbatas. Tantangan utama adalah memaksimalkan ruang kecil yang ada, sehingga diperlukan strategi desain yang tepat.

    Seperti diketahui, harga rumah subsidi di Indonesia untuk tahun 2025 ini masih menggunakan aturan Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Harga ini bervariasi tergantung pada wilayahnya. Berikut adalah daftar harga rumah subsidi berdasarkan wilayah:​

    Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai) harga maksimal Rp 166 juta
    Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu) harga maksimal Rp 182 juta
    Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, dan Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas) harga maksimal Rp 173 juta
    Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kep. Anambas, Kab. Murung Raya, dan Kab. Mahakam Ulu harga maksimal Rp 185 juta
    Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan harga maksimal Rp 240 juta.

    Kunci Desain

    Salah satu kunci utamanya adalah pemilihan gaya desain yang tepat. Gaya minimalis dan Skandinavia sangat direkomendasikan karena menekankan fungsionalitas dan kesederhanaan. Namun, gaya American Classic, rustic, atau vintage yang dimodifikasi juga bisa diterapkan dengan penyesuaian pada furnitur dan dekorasi.

    Perencanaan yang matang dan pemilihan warna serta furnitur yang tepat akan sangat membantu dalam menciptakan ruang tamu impian di rumah subsidi Anda.

    Selain itu, pencahayaan dan dekorasi juga berperan penting dalam menciptakan suasana nyaman. Manfaatkan cahaya alami maksimal dengan membuka tirai atau gorden. Lengkapi dengan lampu-lampu tambahan untuk pencahayaan optimal. Hindari dekorasi berlebihan agar ruangan tidak terlihat sempit.

    Tanaman hias dalam pot kecil dapat menambah kesegaran tanpa memakan banyak tempat. Cermin besar juga dapat menciptakan ilusi ruang yang lebih luas.

  • Mensos soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos: Kita Perlu Waktu untuk Mencerna Idenya Kang Dedi – Page 3

    Mensos soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos: Kita Perlu Waktu untuk Mencerna Idenya Kang Dedi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan program kepesertaan keluarga berencana (KB) melalui vasektomi. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai memimpin rapat bersama seluruh OPD lintas daerah di Balai Kota Depok.

    Terkait hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, masih perlu waktu untuk mencermati ide dari Dedi Mulyadi tersebut.

    “Ya, kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi (Dedi Mulyadi) itu,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Sabtu (3/5/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, usulan perlunya vasektomi untuk pemberian bansos tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh, mengingat bansos selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial.

    Bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kata dia, selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju kemandirian.

    “Memotivasi penerima bansos untuk bisa naik kelas, untuk bisa hidup lebih mandiri, untuk memiliki keterampilan dan membuka akses,” ungkap Gus Ipul.

    Dia menegaskan, Jika ingin menambahkan syarat baru dalam penyaluran bansos, tak bisa dilakukan secara sepihak mengingat banyak pertimbangan yang harus dikaji.

    “Kalau itu ditambahkan dengan syarat-syarat di luar rancangan program, harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan pertimbangan lain,” jelas Gus Ipul.

    Soal adanya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi, dirinya tak menampik bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lintas sektor.

    “Makanya itu salah satunya, banyak. Ini harus dihitung secara bersama,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul juga mengingatkan, sebagian besar bansos dari pemerintah selama ini ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.

    “Ini harus diberikan untuk kebutuhan ibu hamil, untuk anak, bayi. Jadi, sudah jelas peruntukannya,” kata dia.

     

  • Sangha Mahayana Indonesia Serukan Pengendalian Diri Demi Perdamaian Dunia

    Sangha Mahayana Indonesia Serukan Pengendalian Diri Demi Perdamaian Dunia

    Jakarta: Sangha Mahayana Indonesia menggelar acara peringatan Hari Raya Waisak 2569 B.E./2025 di Balai Samudera Convention Center, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis, 1 Mei 2025. Acara bertema ‘Tingkatkan Pengendalian Diri untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia’ ini dihadiri oleh 75 Bhiksu dan Bhiksuni serta ratusan umat Buddha dari berbagai daerah.

    Acara pun berlangsung khidmat. Dalam prosesi utama, yaitu Pemandian Rupang Bayi Siddharta atau Yufo, umat diajak untuk kembali pada kemurnian hati sebagai simbol kelahiran Bodhisattva Siddharta Gautama. 

    Kemudian, Dharmadesana disampaikan oleh YM. Bhiksu Andhanavira Mahastavira, sementara sambutan utama disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, Bhiksu Sakya Sugata.

    Dalam pesannya, Bhiksu Sakya Sugata menekankan pentingnya pengendalian diri sebagai fondasi perdamaian. “Semua dimulai dari diri sendiri, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus, yang dikenang sebagai tokoh perdamaian dunia. “Sangha Mahayana Indonesia mendoakan beliau mencapai kebahagiaan tanpa batas,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Mahayana, perdamaian bukanlah sekadar wacana global, tetapi berangkat dari latihan pribadi melalui pengendalian batin. 

    “Dengan batin yang jernih, bagaimana mungkin kita menyakiti makhluk lain?” ucapnya. 

    Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, Bhiksu Sakya Sugata. (Foto: Medcom/Patrick Pinaria)

     

    Prosesi Yufo juga menjadi simbol spiritual yang mendalam. Bhiksu Sakya Sugata menjelaskan bahwa kisah kelahiran Siddharta yang penuh keajaiban mengajarkan umat untuk menghormati kehidupan dan menumbuhkan welas asih.

    “Air hangat dari langit yang memandikan Bodhisattva adalah lambang kesucian dan kasih universal,” tuturnya.

    Perayaan Waisak kali ini dihadiri umat dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Bandung dan Karawang. Momen pemandian Rupang Bayi Siddharta memberi makna spiritual mendalam.

    “Seperti kembali ke fitrah, ke hati yang murni seperti bayi,” katanya.

    Adapun pemilihan lokasi acara di Balai Samudera karena mengandung makna simbolik. “Samudera kehidupan penuh duka, maka kita bahas dengan Samudera Dharma, atau Fahai,” ujar Bhiksu Sakya Sugata. 

     

    Ia juga menyebut bahwa tahun ini perayaan menjadi lebih meriah karena pertama kalinya dilaksanakan bersama Majelis Mahayana Indonesia, didukung oleh Kementerian Agama dan perwakilan DPR RI.
     
    Waisak sebagai momentum memurnikan batin

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Supriyadi. (Foto: Medcom/Patrick Pinaria)

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Supriyadi, turut menyampaikan sambutan mewakili Menteri Agama yang berhalangan hadir. Ia menegaskan bahwa tema Waisak tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini.

    “Dunia yang penuh konflik memerlukan perubahan yang dimulai dari dalam diri,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa dalam ajaran Buddha, pengendalian diri merupakan jalan utama untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan. 

    “Dengan sila, samadhi, dan paññ?, umat Buddha diajak menjadi pribadi damai dan penuh welas asih,” tambahnya.

    Supriyadi mengajak umat menjadikan Waisak sebagai momen refleksi diri. “Mari kita menjadi pelita di tengah kegelapan, jembatan di tengah perpecahan, dan penyejuk di tengah panasnya pertentangan,” ucapnya menutup sambutan.

    Jakarta: Sangha Mahayana Indonesia menggelar acara peringatan Hari Raya Waisak 2569 B.E./2025 di Balai Samudera Convention Center, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis, 1 Mei 2025. Acara bertema ‘Tingkatkan Pengendalian Diri untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia’ ini dihadiri oleh 75 Bhiksu dan Bhiksuni serta ratusan umat Buddha dari berbagai daerah.
     
    Acara pun berlangsung khidmat. Dalam prosesi utama, yaitu Pemandian Rupang Bayi Siddharta atau Yufo, umat diajak untuk kembali pada kemurnian hati sebagai simbol kelahiran Bodhisattva Siddharta Gautama. 
     
    Kemudian, Dharmadesana disampaikan oleh YM. Bhiksu Andhanavira Mahastavira, sementara sambutan utama disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, Bhiksu Sakya Sugata.

    Dalam pesannya, Bhiksu Sakya Sugata menekankan pentingnya pengendalian diri sebagai fondasi perdamaian. “Semua dimulai dari diri sendiri, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan,” ujarnya.
     
    Ia juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus, yang dikenang sebagai tokoh perdamaian dunia. “Sangha Mahayana Indonesia mendoakan beliau mencapai kebahagiaan tanpa batas,” katanya.
     
    Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Mahayana, perdamaian bukanlah sekadar wacana global, tetapi berangkat dari latihan pribadi melalui pengendalian batin. 
     
    “Dengan batin yang jernih, bagaimana mungkin kita menyakiti makhluk lain?” ucapnya. 
     

    Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, Bhiksu Sakya Sugata. (Foto: Medcom/Patrick Pinaria)
     
     

     
    Prosesi Yufo juga menjadi simbol spiritual yang mendalam. Bhiksu Sakya Sugata menjelaskan bahwa kisah kelahiran Siddharta yang penuh keajaiban mengajarkan umat untuk menghormati kehidupan dan menumbuhkan welas asih.
     
    “Air hangat dari langit yang memandikan Bodhisattva adalah lambang kesucian dan kasih universal,” tuturnya.
     
    Perayaan Waisak kali ini dihadiri umat dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Bandung dan Karawang. Momen pemandian Rupang Bayi Siddharta memberi makna spiritual mendalam.
     
    “Seperti kembali ke fitrah, ke hati yang murni seperti bayi,” katanya.
     
    Adapun pemilihan lokasi acara di Balai Samudera karena mengandung makna simbolik. “Samudera kehidupan penuh duka, maka kita bahas dengan Samudera Dharma, atau Fahai,” ujar Bhiksu Sakya Sugata. 
     
     

     
    Ia juga menyebut bahwa tahun ini perayaan menjadi lebih meriah karena pertama kalinya dilaksanakan bersama Majelis Mahayana Indonesia, didukung oleh Kementerian Agama dan perwakilan DPR RI.
     
    Waisak sebagai momentum memurnikan batin

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Supriyadi. (Foto: Medcom/Patrick Pinaria)
     
    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Supriyadi, turut menyampaikan sambutan mewakili Menteri Agama yang berhalangan hadir. Ia menegaskan bahwa tema Waisak tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini.
     
    “Dunia yang penuh konflik memerlukan perubahan yang dimulai dari dalam diri,” ujarnya.
     
    Ia mengingatkan bahwa dalam ajaran Buddha, pengendalian diri merupakan jalan utama untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan. 
     
    “Dengan sila, samadhi, dan paññ?, umat Buddha diajak menjadi pribadi damai dan penuh welas asih,” tambahnya.
     
    Supriyadi mengajak umat menjadikan Waisak sebagai momen refleksi diri. “Mari kita menjadi pelita di tengah kegelapan, jembatan di tengah perpecahan, dan penyejuk di tengah panasnya pertentangan,” ucapnya menutup sambutan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.
    “Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.
    “Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi,” ucapnya.
    Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.
    Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.
    Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.
    “Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana,” tandasnya.
    Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.
    Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Flyover Juanda-Margonda Dipercepat, Wali Kota Depok Jamin Tanpa APBD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Mei 2025

    Proyek Flyover Juanda-Margonda Dipercepat, Wali Kota Depok Jamin Tanpa APBD Megapolitan 2 Mei 2025

    Proyek Flyover Juanda-Margonda Dipercepat, Wali Kota Depok Jamin Tanpa APBD
    Editor
     
    DEPOK, KOMPAS.com

    Wali Kota Depok
    , Supian Suri, bersama jajaran pemerintah dan perwakilan dari Kementerian PUPR meninjau langsung lokasi pembangunan flyover di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Jumat (2/5/2025).
    Proyek strategis ini ditargetkan oleh Supian Suri selesai pada akhir tahun 2025, sebagai solusi atas kemacetan yang kerap menghambat mobilitas warga Depok.
    “Proyek ini adalah langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kelancaran lalu lintas,” ujar Supian di lokasi, dikutip dari
    Tribundepok.com
    .
    Flyover sepanjang 300 meter ini akan menghubungkan Jalan Juanda dengan Jalan Margonda Raya, tanpa mengganggu arus lalu lintas di gerbang tol Cinere-Jagorawi (Cijago).
    Seluruh biaya pembangunan flyover ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, karena dana akan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian PUPR.
    “Kami harapkan, flyover ini mampu mengurai kemacetan, terutama di titik yang rawan, dan tentunya meningkatkan keselamatan,” kata Supian
    Pihak Kementerian PUPR sendiri berencana untuk mengebut pengerjaan, dengan estimasi pembangunan berlangsung selama lima bulan.
    Kasubdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedi Gunawan, menyoroti pentingnya pembebasan lahan sebagai kunci utama kelancaran proyek ini.
    “Jika lahan dapat dibebaskan dengan cepat, kami akan segera melanjutkan proses pembangunan. Desain dan teknis lainnya masih dalam pembahasan dengan pemerintah daerah dan pengelola jalan tol,” jelas Dedi.
    Meski begitu, Dedi optimis bahwa flyover Juanda bisa rampung pada akhir tahun ini dan mulai beroperasi pada tahun depan, jika seluruh tahapan berjalan lancar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meriahkan HUT ke-26, Pemkot Depok Gelar Kontes Ikan Cupang dan Gerakan Pangan Murah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Mei 2025

    Meriahkan HUT ke-26, Pemkot Depok Gelar Kontes Ikan Cupang dan Gerakan Pangan Murah Megapolitan 2 Mei 2025

    Meriahkan HUT ke-26, Pemkot Depok Gelar Kontes Ikan Cupang dan Gerakan Pangan Murah
    Penulis
    DEPOK, KOMPAS.com – 
    Dalam rangka memperingati
    HUT ke-26 Kota Depok
    , Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok akan menggelar
    Kontes Ikan Cupang
    Piala Wali Kota Depok, dan
    Gerakan Pangan Murah
    (GPM).
    Dilansir dari situs resmi Pemkot Depok,
    kontes Ikan Cupang
    Piala Wali Kota Depok terbuka untuk umum dan digelar secara gratis.
    Kontes ini akan berlangsung selama dua hari, pada 5–6 Mei 2025, bertempat di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Kecamatan Pancoran Mas, Depok.
    Pendaftaran peserta dibuka langsung di lokasi dan akan ditutup pada Selasa, (6/5/2025) pukul 11.00 WIB.
    Lima kategori utama akan dilombakan, yakni Serit, Halfmoon, Plakat, Giant Open, dan Baby Open, masing-masing dengan sub kategori berdasarkan jenis, ukuran, dan corak ikan.
    Penjurian kontes akan dilakukan terbuka dan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
    “Kami ingin memberikan pengalaman kompetisi yang adil dan transparan. Peserta bisa menyaksikan langsung proses penjurian,” ujar M. Nur Hidayat, Kepala Bidang Perikanan DKP3 Kota Depok, Kamis (1/5/2025).
    Hadiah yang diperebutkan mencapai total Rp 5.725.000, termasuk trofi dan penghargaan khusus seperti Grand Champion (GC), Best of Show (BOS) Baby, dan Juara Umum.
    Penjurian dilakukan oleh dua juri profesional, Husain dan Angga, yang ditunjuk untuk menjamin objektivitas dan kualitas penilaian.
    Panitia menetapkan sejumlah ketentuan teknis, di antaranya:
    Selain kontes cupang, kegiatan juga diramaikan dengan pameran produk pertanian dan perikanan yang melibatkan ratusan pelajar pada hari pertama.
    Acara ini menjadi wadah edukasi bagi generasi muda tentang potensi sektor pangan dan perikanan.
    Sementara itu, di hari kedua, warga Depok dapat mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) hasil kerja sama dengan Badan Pangan Nasional.
    GPM menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sebagai upaya menstabilkan harga dan mendukung daya beli masyarakat.
    “Jadi, pada hari pertama ada pameran dan edukasi untuk pelajar, sementara hari kedua diisi dengan kontes cupang dan Gerakan Pangan Murah,” tutup Nur Hidayat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.