Xcloud.id

kab/kota: Denpasar

  • Prakiraan Cuaca di Provinsi Bali Hari Ini, Potensi Berawan Serta Hujan Ringan

    Prakiraan Cuaca di Provinsi Bali Hari Ini, Potensi Berawan Serta Hujan Ringan

    Liputan6.com, Denpasar – Prakiraan cuaca di provinsi Bali pada Kamis, 31 Juli 2025 menunjukkan potensi berawan dan hujan ringan di sejumlah wilayahnya. Kondisi ini patut menjadi perhatian masyarakat setempat maupun wisatawan yang sedang atau akan beraktivitas di luar ruangan. Meskipun hujan yang turun diperkirakan ringan tetap dibutuhkan antisipasi agar kegiatan harian tidak terganggu oleh cuaca. Selain itu, Bali dikenal sebagai daerah dengan intensitas kegiatan luar ruangan yang tinggi terutama dalam sektor pariwisata.

    Mulai dari wisata pantai, pendakian, hingga kunjungan ke tempat-tempat budaya dan alam semuanya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Oleh karena itu, membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan menjadi langkah penting agar aktivitas tetap nyaman dan aman. Selain membawa perlindungan dari hujan masyarakat juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Cuaca yang lembap dan dingin dapat memicu gangguan kesehatan ringan seperti flu, batuk, atau kelelahan.

    Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, dan mengenakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Informasi prakiraan cuaca seperti ini juga membantu masyarakat dan wisatawan dalam menyusun rencana kegiatan. Mereka dapat menyesuaikan jadwal perjalanan, memilih waktu terbaik untuk bepergian, dan menghindari risiko terjebak hujan. Dalam dunia pariwisata yang padat seperti Bali, informasi ini bahkan bisa berdampak pada kenyamanan dan kepuasan pengunjung.

  • Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Dia juga menyebut, idealnya sebuah partai harus makin besar bukan malah menjadi lebih kecil. “Kalian harus merasa sebagai satu keluarga besar yang bergotong royong. Dengan cara ini, rakyat akan terus bersama kita,” pesannya.

    Peserta menerima berbagai materi strategis termasuk penguatan peran fraksi di lembaga legislatif, evaluasi RKPD dan APBD 2025, strategi komunikasi politik di daerah.

    “Kami berharap bimtek ini memperkuat kesatuan visi dan aksi seluruh kader PDIP dalam mengawal pembangunan nasional,” tutup Megawati mengakhiri orasinya yang penuh semangat.

    Adapun Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan pentingnya kerja politik nyata bagi kader partai dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Dewan Fraksi PDIP 2024-2029 di Denpasar, Bali, Rabu (30/7).

    “Kami tidak cukup hanya bermodalkan teriak ‘Merdeka!’ lalu rakyat akan memilih PDIP. Kami harus punya kerja politik di setiap tingkatan dengan cara yang sesuai zaman,” kata Puan dalam keterangannya.

    Mantan Menko PMK ini menekankan PDIP harus kembali memperkuat kedekatan dengan masyarakat kecil dan generasi muda. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya terletak pada jumlah kursi legislatif, tetapi pada soliditas internal.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat. Inilah kekuatan kami yang sesungguhnya,” ujar Ketua DPR RI tersebut.

    Puan juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap program pemerintah. “Bimtek ini menjadi momentum untuk menjaga soliditas partai dalam mengawasi program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat,” jelasnya.

  • Konsistensi Kebijakan di Sektor Lingkungan Harus Didukung semua Pihak

    Konsistensi Kebijakan di Sektor Lingkungan Harus Didukung semua Pihak

    Jakarta: Komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus konsisten diwujudkan untuk menjawab sejumlah ancaman dampak pemanasan global.

    “Krisis iklim kini jadi salah satu masalah global yang tidak bisa dikesampingkan. Indonesia harus menghadapi isu lingkungan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menakar Kesiapan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia Menuju Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 30 Juli 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoerti, S.H., L.LM. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Anggota Komisi XII DPR RI), Ir. Ary Sudijanto, M.S.E (Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Andrew Arristianto (Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Adam Kurniawan (Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI), sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, bagaimana cara kita mencapai target-target pelestarian lingkungan yang telah disepakati sejumlah negara di dunia, merupakan tantangan tersendiri. 

    Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di satu sisi kerusakan lingkungan di Indonesia terus terjadi. 

    Padahal, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, Konstitusi UUD 1945 memberikan dasar pemikiran penting tentang pelestarian lingkungan hidup. 

    Pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalnya, jelas Rerie, memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong upaya pemenuhan target kontribusi iklim nasional yang telah disepakati bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat direalisasikan dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait. 

    Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengungkapkan, sejumlah langkah untuk menekan dampak krisis iklim, banyak yang tidak bisa berjalan karena terkendala sejumlah hal teknis. 

    Di Jambi misalnya, tambah Syarif, memiliki tiga hutan lindung dan satu hutan konservasi. Namun, tegas dia, pihak pemerintah daerahnya tidak mendapat apa-apa. “Jambi salah satu paru-paru dunia lho,” ujarnya. 

    Menurut Syarif, pemanfaatan energi adalah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga, tegas dia, optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci dari pencapaian target kontribusi iklim nasional (NDC) Indonesia. 

    Syarif berharap, setiap pimpinan berganti tidak diikuti dengan pergantian kebijakan terkait lingkungan. “Kita harus segera mulai pemanfaatan EBT,” ujar Syarif. 

    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengungkapkan, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris dalam ikut menyikapi perubahan iklim.

    Menurut Ary, Protokol Kyoto hanya mewajibkan sejumlah negara anggota untuk mengurangi emisi, tetapi pada Perjanjian Paris mewajibkan semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus memiliki rencana dan upaya pengurangan emisi. 

    Upaya pengurangan emisi, ujar Ary, mencakup lima sektor seperti energi, limbah, IPPU (Industrial Processes and Product Use), pertanian, dan kehutanan. 

    Diakui Ary, sebagai bagian dari negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, submission NDC Indonesia sangat ditunggu untuk mendorong negara-negara anggota lainnya dapat mensubmit NDC-nya masing-masing.

    Menurut Ary, submission NDC Indonesia dinilai lebih rinci dan lebih maju daripada negara-negara anggota lainnya yang meratifikasi Perjanjian Paris. 

    Ary sangat berharap masukan dari sejumlah pihak terkait upaya pengurangan emisi di sejumlah sektor sebagai bahan untuk dibawa pada ajang COP 30 di Brasil, November mendatang. 

    Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organda, Andrew Arristianto berpendapat, transportasi dapat berjalan dengan meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan. 

    Menurut Andrew, upaya pengurangan emisi bisa dilakukan antara lain dengan penggunaan transportasi umum dalam keseharian. 

    Meski begitu, tambah dia, di sejumlah daerah ketersediaan angkutan umum masih terbatas, sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 

    Menurut Andrew, perlu didorong pembukaan rute-rute baru dan peningkatan jumlah transportasi umum, baik dalam bentuk bus atau kereta. 

    Selain itu, tegas dia, perlu juga ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas transportasi umum, serta transisi energi di sejumlah daerah, sehingga pengurangan emisi dapat berkelanjutan. 

    Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI, Adam Kurniawan berpendapat, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat terkait dengan sumber-sumber kehidupan masyarakat. 
     

    Jangan sampai, tegas Adam, upaya menekan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan cara yang menghambat masyarakat mengakses sumber kehidupan. 

    Mengutip data Bank Dunia pada 2023, Adam mengungkapkan, emisi gas rumah kaca meningkat 16 kali lipat dari setengah abad yang lalu. 

    Sementara itu, pada 2024 Kementerian ESDM mencatat 85% pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil. 

    Adam berpendapat, pemerintah kerap mengedepankan solusi palsu dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, seperti kebijakan pemanfaatan biofuel dengan perluasan lahan kebun sawit yang mengorbankan areal hutan. 

    Menurut Adam, pelaporan NDC bukan hanya sekadar angka pencapaian, tetapi lebih penting dari hal itu mengedapankan aspek keadilan lingkungan bagi masyarakat luas. 

    Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup, Indrastuti berpendapat, pelibatan pemerintah daerah dalam penurunan emisi atau pencapaian NDC sangat penting. 

    Langkah itu, tembah dia, perlu dibarengi dengan insentif untuk pemerintah daerah. 

    Diakui Indrastuti, ada sejumlah pemerintah daerah yang bisa mengelola sampah secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain masih banyak pemerintah daerah yang abai terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. 

    Terkait pengurangan emisi dari sektor transportasi, Indrastuti berpendapat, perlu dibangun interkoneksi transportasi umum antara Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. 

    Sementara itu, ungkap Indrastuti, pemanfaatan kendaraan listrik baru ramai di kota-kota besar, tetapi sepi di daerah-daerah. 

    Menurut dia, keterbatasan sarana pendukung dan mindset masyarakat terkait sulitnya memanfaatkan kendaraan listrik masih menjadi kendala. 

    Indrastuti menegaskan, pengurangan emisi dan perubahan iklim bukan hanya persoalan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup,tetapi juga masyarakat untuk mengatasinya. 

    Wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, kesadaran kolektif mengenai pemanasan global belum sama. Banyak orang yang menilai kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu merupakan hal biasa. 

    Demikian juga ketika permukaan air laut naik sampai 120 meter itu dianggap biasa. 

    Sehingga, menurut Saur, kesadaran masyarakat terkait dampak pemanasan global itu harus diperluas. Termasuk juga kesadaran dari pengambil kebijakan. 

    “Jangan-jangan para pengambil kebijakan itu juga megira kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius itu belum apa-apa. Padahal, kenaikan suhu 1 derajat itu tidaklah bisa diterima oleh para pakar,” ujar Saur. 

    Selain itu, tegas Saur, harus ada kebijakan yang konsisten dan penuh komitmen terkait pemanfaatan EBT. Sejatinya, tambah dia, saat ini pemanfaatan EBT itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. 

    “Apakah kita serius memanfaatkan EBT ini. Saya khawatir kebijakan penggunaan EBT ini tidak konsisten,” ujar Saur. 

    Pada masa lalu, ujar dia, ada kebijakan yang mewajibkan taksi menggunakan bahan bakar gas dan saat ini menghilang begitu saja.

    Jakarta: Komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus konsisten diwujudkan untuk menjawab sejumlah ancaman dampak pemanasan global.
     
    “Krisis iklim kini jadi salah satu masalah global yang tidak bisa dikesampingkan. Indonesia harus menghadapi isu lingkungan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menakar Kesiapan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia Menuju Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 30 Juli 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoerti, S.H., L.LM. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Anggota Komisi XII DPR RI), Ir. Ary Sudijanto, M.S.E (Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Andrew Arristianto (Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Adam Kurniawan (Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI), sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, bagaimana cara kita mencapai target-target pelestarian lingkungan yang telah disepakati sejumlah negara di dunia, merupakan tantangan tersendiri. 
     
    Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di satu sisi kerusakan lingkungan di Indonesia terus terjadi. 
     
    Padahal, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, Konstitusi UUD 1945 memberikan dasar pemikiran penting tentang pelestarian lingkungan hidup. 
     
    Pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalnya, jelas Rerie, memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong upaya pemenuhan target kontribusi iklim nasional yang telah disepakati bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat direalisasikan dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait. 
     
    Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengungkapkan, sejumlah langkah untuk menekan dampak krisis iklim, banyak yang tidak bisa berjalan karena terkendala sejumlah hal teknis. 
     
    Di Jambi misalnya, tambah Syarif, memiliki tiga hutan lindung dan satu hutan konservasi. Namun, tegas dia, pihak pemerintah daerahnya tidak mendapat apa-apa. “Jambi salah satu paru-paru dunia lho,” ujarnya. 
     
    Menurut Syarif, pemanfaatan energi adalah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga, tegas dia, optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci dari pencapaian target kontribusi iklim nasional (NDC) Indonesia. 
     
    Syarif berharap, setiap pimpinan berganti tidak diikuti dengan pergantian kebijakan terkait lingkungan. “Kita harus segera mulai pemanfaatan EBT,” ujar Syarif. 
     
    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengungkapkan, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris dalam ikut menyikapi perubahan iklim.
     
    Menurut Ary, Protokol Kyoto hanya mewajibkan sejumlah negara anggota untuk mengurangi emisi, tetapi pada Perjanjian Paris mewajibkan semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus memiliki rencana dan upaya pengurangan emisi. 
     
    Upaya pengurangan emisi, ujar Ary, mencakup lima sektor seperti energi, limbah, IPPU (Industrial Processes and Product Use), pertanian, dan kehutanan. 
     
    Diakui Ary, sebagai bagian dari negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, submission NDC Indonesia sangat ditunggu untuk mendorong negara-negara anggota lainnya dapat mensubmit NDC-nya masing-masing.
     
    Menurut Ary, submission NDC Indonesia dinilai lebih rinci dan lebih maju daripada negara-negara anggota lainnya yang meratifikasi Perjanjian Paris. 
     
    Ary sangat berharap masukan dari sejumlah pihak terkait upaya pengurangan emisi di sejumlah sektor sebagai bahan untuk dibawa pada ajang COP 30 di Brasil, November mendatang. 
     
    Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organda, Andrew Arristianto berpendapat, transportasi dapat berjalan dengan meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan. 
     
    Menurut Andrew, upaya pengurangan emisi bisa dilakukan antara lain dengan penggunaan transportasi umum dalam keseharian. 
     
    Meski begitu, tambah dia, di sejumlah daerah ketersediaan angkutan umum masih terbatas, sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 
     
    Menurut Andrew, perlu didorong pembukaan rute-rute baru dan peningkatan jumlah transportasi umum, baik dalam bentuk bus atau kereta. 
     
    Selain itu, tegas dia, perlu juga ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas transportasi umum, serta transisi energi di sejumlah daerah, sehingga pengurangan emisi dapat berkelanjutan. 
     
    Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI, Adam Kurniawan berpendapat, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat terkait dengan sumber-sumber kehidupan masyarakat. 
     

     
    Jangan sampai, tegas Adam, upaya menekan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan cara yang menghambat masyarakat mengakses sumber kehidupan. 
     
    Mengutip data Bank Dunia pada 2023, Adam mengungkapkan, emisi gas rumah kaca meningkat 16 kali lipat dari setengah abad yang lalu. 
     
    Sementara itu, pada 2024 Kementerian ESDM mencatat 85% pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil. 
     
    Adam berpendapat, pemerintah kerap mengedepankan solusi palsu dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, seperti kebijakan pemanfaatan biofuel dengan perluasan lahan kebun sawit yang mengorbankan areal hutan. 
     
    Menurut Adam, pelaporan NDC bukan hanya sekadar angka pencapaian, tetapi lebih penting dari hal itu mengedapankan aspek keadilan lingkungan bagi masyarakat luas. 
     
    Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup, Indrastuti berpendapat, pelibatan pemerintah daerah dalam penurunan emisi atau pencapaian NDC sangat penting. 
     
    Langkah itu, tembah dia, perlu dibarengi dengan insentif untuk pemerintah daerah. 
     
    Diakui Indrastuti, ada sejumlah pemerintah daerah yang bisa mengelola sampah secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain masih banyak pemerintah daerah yang abai terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. 
     
    Terkait pengurangan emisi dari sektor transportasi, Indrastuti berpendapat, perlu dibangun interkoneksi transportasi umum antara Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. 
     
    Sementara itu, ungkap Indrastuti, pemanfaatan kendaraan listrik baru ramai di kota-kota besar, tetapi sepi di daerah-daerah. 
     
    Menurut dia, keterbatasan sarana pendukung dan mindset masyarakat terkait sulitnya memanfaatkan kendaraan listrik masih menjadi kendala. 
     
    Indrastuti menegaskan, pengurangan emisi dan perubahan iklim bukan hanya persoalan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup,tetapi juga masyarakat untuk mengatasinya. 
     
    Wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, kesadaran kolektif mengenai pemanasan global belum sama. Banyak orang yang menilai kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu merupakan hal biasa. 
     
    Demikian juga ketika permukaan air laut naik sampai 120 meter itu dianggap biasa. 
     
    Sehingga, menurut Saur, kesadaran masyarakat terkait dampak pemanasan global itu harus diperluas. Termasuk juga kesadaran dari pengambil kebijakan. 
     
    “Jangan-jangan para pengambil kebijakan itu juga megira kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius itu belum apa-apa. Padahal, kenaikan suhu 1 derajat itu tidaklah bisa diterima oleh para pakar,” ujar Saur. 
     
    Selain itu, tegas Saur, harus ada kebijakan yang konsisten dan penuh komitmen terkait pemanfaatan EBT. Sejatinya, tambah dia, saat ini pemanfaatan EBT itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. 
     
    “Apakah kita serius memanfaatkan EBT ini. Saya khawatir kebijakan penggunaan EBT ini tidak konsisten,” ujar Saur. 
     
    Pada masa lalu, ujar dia, ada kebijakan yang mewajibkan taksi menggunakan bahan bakar gas dan saat ini menghilang begitu saja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster Denpasar 30 Juli 2025

    Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster Denpasar 30 Juli 2025

    Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , meninggalkan lokasi bimbingan teknis (Bimtek) PDI-P di Hotel Meru, Sanur, Kota Denpasar, Rabu (30/7/2025) pukul 18.45 Wita setelah memberikan arahan kepada para kader.
    Megawati diantar Ketua DPP PDI-P
    Puan Maharani
    , Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bali yang juga Gubernur Bali,
    I Wayan Koster
    , beserta anggota fraksi lainnya.
    Saat memasuki mobil, Megawati melambaikan tangan kepada para kader yang mengantarnya, namun tidak memberikan komentar lebih lanjut.
    Sementara itu, Koster tiba di lokasi Bimtek pada pukul 18.21 Wita.
    Begitu turun dari mobil, ia langsung menyapa dan menyalami para pecalang yang bertugas.
    Ketika awak media meminta tanggapan, Koster hanya memberi kode dengan mengangkat telapak tangan kanan dan tidak memberikan komentar.
    Ia kemudian masuk ke area dalam yang dijaga petugas keamanan, di mana terdapat sejumlah monitor kecil menampilkan presentasi Bimtek.
    Sebelum memasuki ruang Bimtek, Koster terlihat berkoordinasi dengan tim yang bertugas.
    Dari luar, terdengar suara Megawati memberikan arahan.
    Hanya mereka yang memiliki nametag yang diperbolehkan masuk, sementara sejumlah kader yang tidak memiliki nametag terpaksa menunggu di area luar selama arahan berlangsung.
    Bimtek ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan DPR dari Fraksi PDI-P se-Indonesia dan berlangsung dari Rabu (30/7/2025) hingga Jumat (1/8/2025).
    Sebelumnya, Koster menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan arahan kepada anggota DPR dan DPRD Fraksi PDI-P di seluruh Indonesia, agar para kader yang duduk di kursi legislatif dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
    “Anggota dewan kan punya tiga kewenangan anggaran, pengawasan, kemudian juga legislasi. Itu perlu diberikan pengetahuan standar, bisa berperan sebagai anggota dewan,” ujar Koster di Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Ketua DPR Puan Maharani ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu,  dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau `wong cilik`.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah. Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Sumber : Antara

  • Puan Maharani: Soal kongres PDIP, tunggu arahan DPP partai

    Puan Maharani: Soal kongres PDIP, tunggu arahan DPP partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lengkap dari pimpinan tertinggi partai terkait penyelenggaraan Kongres.

    Hal tersebut disampaikan Puan setelah memberikan pengarahan dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

    “Belum tahu, nanti kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai,” kata Puan.

    Bimtek anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang diselenggarakan pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.

    Saat dikonfirmasi apakah Kongres PDIP akan digelar pada 1 Agustus 2025 atau satu setelah Bimtek, Puan mengatakan Kongres PDIP akan digelar secepatnya.

    “Secepatnya, Insya Allah,” ujarnya.

    Puan juga ditanya apakah Kongres akan digelar setelah penutupan Bimtek. Ia kembali menegaskan bahwa informasi resmi baru akan disampaikan setelah Bimtek berakhir pada 31 Juli.

    “Insya Allah, setelah Bimtek kita akan ada kabarnya,” tutur Puan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kata Puan soal Wacana Kongres PDIP di Bali – Page 3

    Kata Puan soal Wacana Kongres PDIP di Bali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) tengah menggelar pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang diselenggarakan pada 30–31 Juli 2025 di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali.

    Kegiatan di Bali itu berlangsung di tengah berhembusnya isu rencana Kongres PDIP yang telah beberapa kali mengalami penundaan, sejak tahun lalu hingga pertengahan 2025.

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Politik, Puan Maharani, angkat bicara soal isu akan adanya Kongres PDIP yang akan digelar dalam waktu dekat atau usai Bimtek.

    Puan yang baru selesai mengisi pidato pembukaan Bimtek tersebut tidak menghindari pertanyaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lengkap dari pimpinan tertinggi partai terkait penyelenggaraan Kongres.

    “Belum tahu, nanti kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai,” kata Puan saat menjawab pertanyaan wartawan Rabu (30/7/2025).

    Puan kembali ditanya wartawan apakah Kongres digelar pada 1 Agustus 2025, atau sehari setelah penutupan Bimtek.

    “Secepatnya, Insya Allah,” jawab Puan.

  • Puan sebut Kongres PDIP dibahas usai bimtek

    Puan sebut Kongres PDIP dibahas usai bimtek

    Denpasar (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Kongres PDI Perjuangan baru akan dibahas usai bimbingan teknis fraksi dewan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Hal ini disampaikan Puan di Denpasar, Rabu, menyikapi kabar soal bimtek yang akan dilanjutkan dengan kongres partai di Bali.

    “Insyaallah bimtek akan ditutup nanti malam, (kongres) belum tahu lihat nanti, lihat arahan selanjutnya dari ketua partai,” kata dia.

    “Tapi secepatnya Insyaallah, (tetap di bulan Agustus) Insyaallah, nanti setelah bimtek kita baru akan menentukan tanggalnya,” sambung Puan Maharani.

    Saat disinggung perihal potensi kongres dilakukan di Pulau Dewata, putri Megawati Soekarnoputri itu membuka peluang tersebut, namun tidak memberi kepastian soal waktu penyelenggaraan.

    Saat ini ia mengatakan ribuan kader PDI Perjuangan berkumpul untuk mengikuti bimbingan teknis yang umum dilakukan fraksi-fraksi di DPR RI dan DPRD.

    Tujuan bimtek ini untuk menyatukan soliditas partai dan berbagi pemahaman mengenai program dan tugas di legislatif seperti pengawasan terhadap program pemerintah agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

    “Ya bagaimana soliditas partai di internal bisa tetap terjaga dan mengawasi anggaran dari program pemerintah, nantinya memang tetap untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan Maharani.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Yasonna Laoly membenarkan bahwa belum mengetahui rencana kongres.

    Namun, ia memastikan kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Bali, dengan agenda bimtek sore nanti.

    “Kita lihat aja tunggu saja, wait and see saja tunggu sore katanya untuk pengarahan bimtek,” ucap Yasonna.

    Mantan Menteri Hukum dan HAM itu enggan membahas kongres lebih jauh dan mengatakan saat ini mereka fokus dengan bimtek.

    “Mana saya tahu kan ini bimtek, yang pertama sekarang kita kerjakan bimtek menguatkan DPRD termasuk DPR RI itu yang penting,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bimtek PDIP di Bali, Puan ingatkan kader tak boleh beda haluan

    Bimtek PDIP di Bali, Puan ingatkan kader tak boleh beda haluan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengingatkan para kader atau legislator dari partai berlambang kepala banteng itu tidak boleh berbeda haluan, saat membuka agenda Bimbingan Teknis bagi Para Legislator PDIP di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut Puan, para kader memiliki latar belakang yang berbeda dan cara yang berbeda-beda saat menghadapi kondisi di daerahnya masing-masing.

    Namun, para legislator harus memiliki tujuan yang sama dalam satu barisan yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Semangat kerja partai kita adalah berjiwa gotong royong; dan gotong royong hanya bisa hidup jika kita percaya, bersatu, dan tidak saling menegasikan satu sama lain. Kita harus memperkuat jiwa gotong royong ini,” kata Puan.

    Dia mengatakan kekuatan PDIP bukan hanya terletak pada jumlah kursi legislatif atau jabatan eksekutif, melainkan pada soliditas internal yang kokoh.

    Menurut dia, keberagaman latar belakang kader justru menjadi kekuatan jika semua berada dalam satu garis perjuangan.

    Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa konsolidasi internal yang kuat akan memudahkan partai untuk menghadapi dinamika politik nasional dan menjawab tuntutan rakyat.

    “Dengan soliditas yang kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan politik dan tetap fokus mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR RI tersebut.

    Dia pun mengajak seluruh kader untuk terus menggelorakan kerja politik dengan semangat gotong royong.

    Gotong royong, kata Puan, adalah kunci agar partai tetap dekat dengan rakyat dan mampu memperjuangkan keadilan sosial.

    “Kerja politik kita harus nyata dan berpihak pada rakyat. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan cita-cita partai sekaligus menjawab harapan rakyat,” katanya.

    Bimtek PDIP itu dihadiri ribuan anggota dewan mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi PDIP dari seluruh daerah di Indonesia. Bimtek tersebut direncanakan berlangsung hingga Jumat (1/8).

    Selain membahas politik, Bimtek tersebut juga membahas materi strategis terkait penguatan fraksi, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu, dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau “wong cilik”.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai

    Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.