Xcloud.id

kab/kota: Denpasar

  • Kemendagri respons soal pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI

    Kemendagri respons soal pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI

    bendera merah putih, karena inilah bendera yang merupakan pemersatu masyarakat sesungguhnya

    Denpasar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri merespons soal pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece jelang HUT Ke-80 RI.

    Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin di sela pembagian 10 juta bendera merah putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengingatkan bahwa memimpin negara bukan hal mudah.

    “Tidak mudah memimpin negara dalam situasi dunia yang tidak normal di global maupun regional, tantangannya besar sekali,” kata dia.

    Diketahui ramai beredar di media sosial pengibaran bendera Jolly Roger, bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami yang ada di dalam cerita One Piece.

    Simbol Jolly Roger dalam manga tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa, simbol dari kebebasan, persatuan, dan solidaritas bajak laut, sehingga pengguna media sosial mengaitkan pengibaran bendera ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kinerja pemerintahan.

    Bahtiar Baharuddin kemudian tak ingin kondisi ini direspons lebih jauh dan mengajak untuk fokus menyelesaikan tantangan dengan mendukung pemerintah yang bekerja tidak mudah.

    “Fokus saja bahwa ini negara berdaulat dan banyak sekali tantangan di usia 80 tahun ini yang harus kita kerjakan, maka semangat persatuan kebangsaan yang dipimpin Prabowo-Gibran hari ini dan pemimpin kita, kita harus di posisi sana,” ujarnya.

    “Ada perang tarif, ada situasi perang, tidak mudah memimpin negara dalam kondisi ini juga daerah tidak mudah,” kata Dirjen Polpum Kemendagri.

    Meski tak melarang pemasangan bendera One Piece, Bahtiar tetap mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, karena inilah bendera yang merupakan pemersatu masyarakat sesungguhnya.

    “Ya silakan saja, natural saja, semua warga negara boleh, tapi semangat persatuan itu kita kuatkan, apa yang menyatukan kita saya orang Bone ini orang Bali salah satunya ya bendera merah putih,” kata dia.

    “Kita sepakat bahwa menjadi sebuah negara apapun masalah dihadapi bareng-bareng, nah pengikatnya bendera merah putih, ini harus kita ingatkan dan gelorakan ke warga,” kata Bahtiar Baharuddin.

    Disinggung soal potensi pengibaran bendera One Piece menjadi sebuah gerakan masif, Bahtiar enggan merespons dan fokus pada gerakan 10 juta bendera merah putih.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri mulai bagikan 10 juta bendera merah putih dari Bali

    Kemendagri mulai bagikan 10 juta bendera merah putih dari Bali

    “Ini bukti sejarah bahwa perjuangan melawan imperialisme itu selalu dikobarkan dari tempat-tempat tertentu Indonesia termasuk dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali, ini yang menjadi latar belakang mengapa menginisiasi pembagian bendera,”

    Denpasar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri memulai gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih jelang HUT Ke-80 Republik Indonesia ke seluruh tanah air yang dimulai dari Bali.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin di Denpasar, Jumat, mengatakan pembagian dilakukan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Renon, sebagai simbol sejarah perjuangan melawan penjajahan.

    “Ini bukti sejarah bahwa perjuangan melawan imperialisme itu selalu dikobarkan dari tempat-tempat tertentu Indonesia termasuk dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali, ini yang menjadi latar belakang mengapa menginisiasi pembagian bendera,” kata dia.

    Bahtiar menyampaikan pembagian 10 juta bendera dari Sabang sampai Merauke ini sudah dilakukan sejak 2022 lalu, bahkan jika dihitung dengan rinci maka jumlahnya diyakini lebih dari 10 juta.

    “Kalau ditambahkan dari Aceh sampai Papua lebih dari 10 juta, cuma terlanjur kami sebut namanya gerakan 10 juta bendera merah putih,” ucapnya.

    Mengobarkan bendera merah putih di seluruh pelosok menurutnya adalah bagian sederhana dari menunjukkan cinta terhadap Indonesia.

    Sehingga, Kemendagri mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari 1-31 Agustus 2025 sekaligus juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Menurut kami ini adalah cara sederhana, mengingatkan kita bahwa bendera merah putih yang menjadi bendera negara kita ini bukanlah sesuatu yang gratis, perjuangan panjang sehingga hari ini menjadi sebuah negara berdaulat,” kata Bahtiar.

    Bali sebagai titik awal gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini diakui siap ngayah atau membantu dengan tulus sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan.

    Kepala Badan Kesbangpol Bali Gede Suralaga mengatakan bahwa ini bukan gerakan simbolis namun pengingat luhur bahwa bangsa Indonesia dibangun dari nilai gotong royong yang telah menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan.

    “Di Bali, semangat gotong royong telah mengakar dalam budaya ngayah, sebuah tradisi suci yang mencerminkan kerelaan, ketulusan, dan pengabdian tanpa pamrih demi harmoni bersama,” ujarnya.

    Kesbangpol Bali memanfaatkan gerakan ini sekaligus untuk meneguhkan kembali nilai-nilai tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih, simbol keberanian, persatuan, dan pengabdian.

    “Dengan semangat ini, mari kita bangun Bali yang tidak hanya dikenal sebagai tujuan wisata yang indah, tetapi juga teladan harmoni sosial, ketangguhan budaya, dan kelestarian alam yang terjaga secara berkelanjutan, di tengah arus globalisasi yang serba cepat dan individualistik, gotong royong menjadi penyeimbang yang menyatukan kita sebagai bangsa,” kata Suralaga.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Keluarkan Aturan Baru Kapal Penyeberangan, Begini Respons Pengusaha

    Kemenhub Keluarkan Aturan Baru Kapal Penyeberangan, Begini Respons Pengusaha

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan keselamatan pelayaran. Namun, Gapasdap mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap adil, realistis, dan tidak mengganggu distribusi logistik nasional.

    Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengapresiasi terbitnya Surat Edaran SE-DJPL 22 Tahun 2025 dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Ia menyebut kebijakan ini sebagai respons penting atas kecelakaan kapal penyeberangan yang baru-baru ini terjadi.

    “Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar, namun implementasinya harus disertai dengan kesiapan sistem pendukung,” ujar Khoiri dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).

    Khoiri memaparkan lima catatan penting untuk mendukung implementasi kebijakan keselamatan kapal tanpa menimbulkan masalah baru.

    Pertama, audit dan pembatasan operasional kapal sebaiknya dilakukan secara terukur dan bertahap. Ia menilai pelarangan mendadak dapat menimbulkan kekurangan armada, menghambat mobilitas masyarakat, dan mengganggu jalur logistik seperti di lintas Ketapang-Gilimanuk.

    Kedua, aturan pembatasan muatan 75% dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan garis muat (Plimsoll Mark) dan hasil uji stabilitas masing-masing kapal agar kebijakan tidak merugikan operator dan efisiensi tetap terjaga.

    Ketiga, infrastruktur dermaga masih belum memadai. Menurut Gapasdap, keselamatan tidak cukup hanya dari sisi kapal, tetapi juga dermaga dan pelabuhan. Tanpa revitalisasi dermaga LCM menjadi moving bridge atau pembangunan breakwater, antrean dan kemacetan berisiko meningkat.

    Keempat, masa transisi dan pendampingan teknis wajib diberikan. Operator kapal membutuhkan waktu untuk menyesuaikan standar teknis baru. Karena itu, Gapasdap mendorong adanya tahapan transisi dan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

    Kelima, pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Gapasdap meminta diadakannya forum konsultasi resmi yang melibatkan pemerintah, asosiasi pengusaha, pengelola pelabuhan, BKI, dan pengguna jasa. Tujuannya, merumuskan kebijakan komprehensif yang mencakup keselamatan, kelaikan kapal, dan kelancaran logistik.

    Khoiri menegaskan komitmen Gapasdap dalam mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, namun menolak jika seluruh beban kebijakan dibebankan kepada operator kapal.

    “Keselamatan tidak bisa hanya dibebankan ke operator. Infrastruktur, penegakan aturan muatan, dan transisi yang adil harus jadi perhatian utama agar tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat dan ekonomi nasional,” kata Khoiri.

    Ia optimistis jika semua pihak duduk bersama dan berkolaborasi, kebijakan keselamatan bisa diterapkan secara berkelanjutan dan memberi manfaat maksimal bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

    Lihat juga Video: Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar Mulai Beroperasi Hari Ini

    (rrd/rrd)

  • Hasto Dapat Amnesti, Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Hasto Dapat Amnesti, Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Fajar.co.id, Jakarta — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Hal itu pun direspons positif kader PDIP.

    Bahkan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis atau Bimtek PDI-Perjuangan di Bali.

    Perintah Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dilansir ANTARA, Kamis (31/7/2025) malam.

    Adapun Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).

  • PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan dua petinggi PDI Perjuangan, Prananda Prabowo dan Puan Maharani merupakan kakak beradik, sehingga hal yang wajar jika keduanya harmonis.

    Hal tersebut merespons momen saat Prananda merangkul Puan setelah menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Rabu (29/7).

    “Harmonis bukan hanya sekadar hubungan antar keduanya, tetapi juga di jajaran kepartaian secara keseluruhan. PDIP solid bukan sekadar slogan,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebagai anak biologis dan ideologis Megawati dan PDI Perjuangan, Said menuturkan Prananda dan Puan sama-sama tumbuh dan dibesarkan dalam rumah besar partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

    Keduanya, kata dia, berproses dan ikut memberi warna bagi kiprah PDI Perjuangan kemarin, hari ini dan ke depan. Oleh sebab itu, dirinya sangat mensyukuri kiprah Prananda dan Puan untuk ikut membesarkan Partai.

    Untuk itu, dia kembali menegaskan PDI Perjuangan solid di bawah kepemimpinan Megawati, sehingga perbedaan pendapat tidak bisa dimaknai sebagai faksio di dalamnya.

    Sebaliknya, Said menekankan hal tersebut merupakan wujud dari demokrasi di PDI Perjuangan.

    “Wacana boleh berbeda, tetapi ketika Ibu Ketua Umum memutuskan, kami semua solid mendukung penuh keputusan tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, sambung Ketua Badang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, keberadaan Puan dan Prananda menopang penuh kepemimpinan Megawati.

    Dikatakan bahwa keduanya hanya berbagi peran dan penugasan politik yang ditujukan untuk kebesaran PDI Perjuangan, sehingga di PDI Perjuangan hanya ada satu faksi di bawah Megawati selaku ketua umum.

    Berkaitan dengan hal itu, Said menuturkan agenda Bimtek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia yang diselenggarakan PDI Perjuangan ingin menerjemahkan tugas lebih operasional agar peran politik PDI Perjuangan di DPRD dan DPR bisa lebih produktif.

    Dengan kemampuan kelegislasian yang baik, diharapkan oleh Megawati para anggota bisa menjadi mitra pemerintah di daerah dan pusat yang produktif dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan.

    Namun, ia menekankan posisi tersebut jangan dimaknai sebagai fungsi oposisi, seperti juga yang ditegaskan Megawati bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi, tetapi mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah, baik di pusat dan daerah.

    Di lain pihak, ditambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik posisi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja pemerintah yang konstruktif, menjadi saudara politik yang baik.

    “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra seperti hubungan kakak adik. Kami membenarkan dan menyambut baik hal itu,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ‘Ampuni’ Kasus Hasto, Sinyal PDIP Tinggalkan Oposisi Kian Kuat?

    Prabowo ‘Ampuni’ Kasus Hasto, Sinyal PDIP Tinggalkan Oposisi Kian Kuat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas perkara suap Harun Masiku.

    Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk membebaskan Hasto dari ancaman 3,5 penjara yang telah divonis oleh hakim.

    Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi pemerintah dengan DPR, berikut dengan pimpinan dan setiap fraksi. Rapat itu untuk membahas surat presiden ke DPR terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti itu.

    “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden […] tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR atas pemberian abolisi atas nama Tom Lembong,” ujar Dasco pada konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (31/7/2025).

    Kemudian, Prabowo juga mengusulkan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Sekjen PDIP juga menjadi salah satu orang yang diusulkan mendapatkan amnesti. DPR juga menyetujui pemberian amnesti tersebut.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” pungkas Dasco.

    Tidak lama setelah pengumuman tersebut, Dasco mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, serta Prananda Prabowo.

    Dalam unggahan tersebut, Dasco menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi untuk menjaga keutuhan bangsa.

    “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan,” tulis Dasco melalui akun Instagram miliknya @sufmi_dasco, dikutip Jumat (1/8/2025). 

    Megawati Minta Kader Dukung Pemerintah

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader partai banteng untuk mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan instruksi tersebut disampaikan Megawati saat agenda bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali. 

    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah [Prabowo] agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy dilansir dari Antara, Kamis (31/7/2025). 

    Dia mengatakan upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

  • 3 Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Nasional

    3 Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Nasional

    Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam acara Bimbingan Teknis atau Bimtek PDI-Perjuangan di Bali, Ketua Umum
    Megawati Soekarnoputri
    memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Perintah Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo ini diungkapkan oleh Ketua DPP
    PDIP
    Deddy Yevri Sitorus.
    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dilansir
    ANTARA
    , Kamis (31/7/2025) malam.
    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.
    Dia mengatakan, upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.
    Secara umum, dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.
    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.
    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu, kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.
    Adapun Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025). Acara itu dibuka oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan diisi oleh pengarahan Ketua Umum PDIP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com -Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada agenda bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.

    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.

    Dia mengatakan upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

    Adapun Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7). Acara itu dibuka oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan diisi oleh pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sumber : Antara

  • APSA bahas peluang tercapainya 500 MW PLTS di Bali

    APSA bahas peluang tercapainya 500 MW PLTS di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Asosiasi Panel Surya Abadi (APSA) Bali membahas peluang target pengembangan 500 MW energi bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Dewata sesuai target Pemprov Bali.

    Ketua APSA Bali Gusti Ayu Kade Widhiastari mengatakan potensi ini ada terutama pada PLTS atap sebagai solusi strategis, namun regulasi yang digunakan saat ini menjadi penghalang.

    Sehingga, asosiasi pengusaha di bidang energi terbarukan itu di Denpasar, Kamis, mendorong adanya regulasi khusus untuk Bali mencapai cita-citanya.

    “Diperlukan perubahan peraturan maka percepatan implementasi PLTS atap bisa dicapai, yang selalu kami diskusikan adalah bagaimana mengubah peraturan atau bagaimana Bali mendapat perlakuan khusus,” kata dia.

    Widhiastari menjelaskan yang menjadi hambatan bagi pengembangan PLTS atap di Bali adalah regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur pengajuan izin PLTS on grid hanya boleh pada Januari dan Juli setiap tahunnya.

    “Misalnya kita baru kesepakatan klien di bulan Februari, kan sudah lewat Januari, jadi harus menunggu di bulan Juli untuk bisa mendaftarkan,” ujarnya.

    “Dan begitu pun ketika kita sudah masuk Juli ternyata kuotanya tidak ada ya kita harus menunggu periode berikutnya di bulan Januari,” sambung Widhiastari.

    Oleh karena itu usulannya agar sistem kuota kapasitas pengajuan dihapus sehingga dengan mudah masyarakat atau instansi memasang PLTS atap.

    “Kalau masih dengan satu pasal ini saja dari perspektif pengusaha sulit untuk mencapai 500 MW dengan PLTS atap, bahkan 100 MW pun sulit,” ujarnya.

    Usulan selanjutnya dari asosiasi adalah insentif bagi pengguna PLTS, dimana selama ini pemilik PLTS atap khususnya, yang menghasilkan energi lebih kemudian disalurkan ke PLN (on grid) tidak diberikan imbalan atau nilai jual atas energi mereka.

    Untuk mendukung tercapainya 500 MW energi dari energi terbarukan, APSA Bali membantu pemerintah daerah merancang peta jalan, salah satunya langkah awal memanfaatkan gedung-gedung pemerintah untuk dipasang PLTS atap.

    “2025 sisa 6 bulan, kita anggap mulai 500 KWp saya tidak memakai 100 MW karena dalam pandangan saya itu sangat tidak mungkin, kalau 500 KWp sangat mungkin saya sudah mengecek beberapa kantor pemerintahan bisa memiliki kapasitas dipasangi PLTS 200, bisa dikerjakan dalam 5-6 bulan,” kata Widhiastari.

    Berangkat dari sana, Pemprov Bali dapat melanjutkan 5 MW pada Januari 2026 dibantu dengan PLTS terapung, kemudian terus berlanjut dengan regulasi-regulasi pendukung seperti mengatur agar hotel dan perumahan diwajibkan menggunakan 30 persen atap bangunan untuk dipasangi panel surya.

    Jika masyarakat memahami peluang biaya lebih irit dengan menggunakan PLTS atap, menurutnya akan lebih mendorong misi pemerintah.

    Dicontohkan saja dengan memasang 4-5 panel surya atau setara biaya keseluruhan Rp40 juta maka dapat menghasilkan 16-20 KWH per hari dan hemat Rp10 juta per bulan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP sebut Prananda rangkul Puan simbol kuat keduanya tak berkonflik

    PDIP sebut Prananda rangkul Puan simbol kuat keduanya tak berkonflik

    Badung (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan momen kedua petinggi PDIP Prananda Prabowo merangkul Puan Maharani merupakan simbol kuat bahwa keduanya tidak memiliki konflik atau ketegangan.

    Menurut dia, kedua anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tidak pernah memiliki permasalahan hubungan apapun. Dia menilai momen tersebut pun bersifat natural dan mematahkan spekulasi-spekulasi negatif tentang keduanya.

    “Memang kita harus akui memang bahwa ada orang yang berusaha mencari-cari masalah atau mempermasalahkan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya juga membuat kita di dalam kadang-kadang bingung,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.

    Dia pun menilai bahwa momen tersebut merupakan hal yang lazim terjadi sebagai saudara.

    Selama ini, kata dia, mereka pun memang cukup akrab dalam berhubungan.

    Walaupun demikian, dia pun menilai dua sosok tersebut pun memiliki domain atau kesukaannya masing-masing.

    Menurut dia, sosok Prananda lebih mengabdikan diri untuk pengembangan dan penguatan partai berlambang kepala banteng itu.

    Sedangkan Puan, menurut dia, lebih punya naluri sebagai seorang politisi dan mengurusi hal-hal kenegaraan.

    “Karena beliau kan pernah di eksekutif sebagai menteri, juga sebagai anggota DPR dan sudah dua periode menjadi ketua DPR RI,” kata anggota Komisi II DPR RI itu.

    Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif M Prananda Prabowo merangkul Ketua DPP Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani setelah menyambut kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP di Denpasar, Bali, Rabu.

    Kedua elit partai berlambang kepala banteng itu pun berjalan bersama, beriringan dengan Megawati setelah tiba di lokasi. Puan pun memeluk Megawati, dan momen itu pun disaksikan oleh jajaran pengurus pusat partai.

    Selain itu, Prananda pun berbincang-bincang dengan Puan dalam momen tersebut. Mereka pun kemudian masuk menuju area acara bimtek yang digelar secara tertutup.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.